Kasus Mark Up Pengadaan Merpati MA60

Apa kabar korupsi proyek pembelian pesawat Merpati #MA60 yg di mark up?. Seperti yang telah diduga sebelumnya, laporan tentang korupsi #MA60 yang dilaporkan ke @kpk_ri tiba-tiba diserobot Kejagung beberapa waktu lalu. Diserobotnya korupsi di #MA60 disinyalir hanya untuk #amankan kasus korupsi ini, siasat busuk agar tidak diusut KPK. Sampai sekarang adem ayem aja masuk peti di Kejagung…kenapa? Sudah ada deal-deal tertentu?

Proyek pembelian pesawat Merpati #MA60 sebanyak 15 pesawat dari PT Xian, China ini senilai total US$ 215 juta. Pembelian pesawat ini dibeli dengan harga US$ 14,3 juta sedangkan harga pasaran saat itu untuk pesawat jenis #MA60 adalah US$ 11,2 juta. Sehingga besaran mark up yang rugikan Negara sebesar US$ 46,5 juta . Selainmark up harga, ada dugaan pula pengurangan komponen pendukung untuk flight safety. Pengurangan komponen pendukung safety ini yang diduga menyebabkan kecelakaan beberapa waktu lalu di Papua yang menewaskan 27 orang. BPK menemukan kejanggalan pada proses pengadaan 15 pesawat #MA60 ini, pengadaannya tidak pernah direncanakan secara resmi pada kurun waktu 2006-2008, padahal penjajakannya sudah dimulai di tahun 2005. Dana pembelian pesawat #MA60 ini dari Pemerintah dalam bentuk Subsidiary Loan Agreement (SLA). Padahal perjanjian pinjaman tersebut baru ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Pemerintah Indonesia dengan The Expor-Impor Bank of China (CEXIM Bank) pada tanggal 5 Agustus 2008. Dengan kata lain pembelian #MA60 melanggar undang-undang karena Merpati dan Pemerintah meneken perjanjian sebelum mendapat persetujuan dari Banggar DPR Pembelian ini disinyalir melalui broker bernama Mulyadi Senjaya, pimpinan PT Pelangi Golf padahal proyek ini G to G berubah B to B. Melalui perusahaannya PT. Mega Guna Ganda Semesta yang terdaftar sebagai perusahaan jasa konstruksi, perusahaan yg berpengalaman di bidang proyek jalan kereta api, lapangan terbang dan runway, konstruksi baja, dan konstruksi alat angkut . Tidak pernah ada riwayat Mega Guna berpengalaman dalam menjual pesawat penerbangan komersil. Mega Guna ahli "menangkap" proyek-proyek yang digelontorkan pemerintah. Perusahaan ini jg mendapatkan kesempatan memanfaatkan tanah negara di Kemayoran seluas 20.126 meter persegi. Untuk memuluskan proyek pengadaan pesawat Merpati ini, Muljadi Senjaya dibantu oleh staf khusus Presiden SBY Jusuf Gunawan. Kenapa Kejagung melempem ga brani usut Stafsus SBY ini? Apa karena kakaknya konglomerat besar di Jatim yng juga jadi donator SBY? Pengadaan pesawat #MA60 ini berawal pada saat manajemen Merpati dipimpin oleh Hostasi Nababan yang menjadi tersangka di proyek persewaan pesawat Boeing 737 seri 400 dan 500. Sebagai uji coba, Merpati beli dua unit pesawat dengan caraleasing. Pada masa uji coba ini diketahui pesawat #MA60 buatan Xian lebih banyak rewelnya. Alm. Bambang Bakti yang menggantikan Hostasi Nababan begitu mengetahui #MA60 mudah rusak lalu berniat membatalkan pembelian tersebut. Niat Bambang Bekti ini membuat marah Xian. Mereka menawarkan ke pemerintah melalui BAPPENAS . Dephub , Meneg BUMN. Tapi ditolak JK. Muljadi dengan bantuan Stafsus SBY, Jusuf Gunawan melobi menkeu SMI, Meneg BUMN Mustafa Abubakar dan menko Ekuin untuk mengolkan proyek ini dengan mengurus SLA (subsidiary loan agrremt) sebesar 220 juta dollar. Padahal harga #MA60 cuma 11-12 juta dollar. Tapi dipakai harga 14.5 juta dolar AS dan pengadaan MA60 bisa lolos karena ada tekanan dari orang-orang kuat. Sebagai catatan Muljadi Senjaya ini biasa mendapatkan proyek-proyek pemerintah termasuk di proyek jalan kereta api. Muljadi Senjaya #dekat dengan Hatta Rajasa? Muljadi Senjaya, businesman yang sebelumnya nyaris bangkrut ini menjanjikan ke sebuah grup lobby uang senilai US$ 4 juta jika berhasil melobby Depkeu dan DPR untuk menyetujui pembelian. Pada akhirnya #MA60 disetujui dibantu oleh Muljadi, stafsus SBY Jusuf Gunawan dan pengurus Kadin, Adi Harsono suami Mari Elka P. Adi Harsono merupakan teman baik si broker Muljadi Senjaya ini. Sebelumya grup lobby juga meyakinkan Sesmen bumn, Said Didu dan konon diduga dengan diberi tanah 40 hektar di makassar. Marie Pangestu jadi ketua tim renegosiasi RI yang setuju dengan harga mark up. JK yang sebelumnya menyarankan agar pesawat ini disewa saja marah dan merasa ditelikung Mari Elka Pangestu. JK yang datang ke China dan bertemu dengan Presiden dan Chairman Xian menyatakan akan menyewa pesawat. JK kaget karena ternyata sudah ada perjanjian pinjaman dengan Bank Exim yang diteken di tgl 5 Agustus 2008. JK tdk bisa batalkan karena khawatir RI kehilangan muka karena wapres batalkan kesepakatan yang sudah dibuat oleh menkeu dan mendag. JK marah sesampai di jakarta, menkeu dan mendag dia semprot habis, karena suami mendag (Adi Harsono) dan pejabat-pejabat depkeu (Rahmat Waluyanto, Hadiyanto) sudah buat kesepakatan yang kental aroma kolusi dan mark up nya. Sahala Lumban Gaol yang waktu itu menjabat sebagai Staff Ahli Bidang Kebijakan Publik Kemen BUMN juga disebut-sebut terlibat. Para pihak yang terlibat diduga keras berupaya #menyumpal setiap pihak yang membuka suara terkait korupsi ini. KPK harus segera usut korupsi pembelian pesawat MA60 oleh PT. merpati yg rugikan negara 420 milyar. Suami mantan mandag & menkeu SMI terlibat. @kusuma_putri99, kusuma_putri99@yahoo.co.id lewat Alfaqir Ilmi

Pindahkan 9.000 Marinir dari Jepang, Pergeseran Konsentrasi kekuatan Militer AS ke Australia?

Amerika Serikat akan memindahkan 9.000 Marinir dari Jepang. Washington berharap langkah itu bisa meredakan hubungan yang kadang-kadang tegang dengan sekutunya menyangkut kehadiran militer Amerika di negara itu.

Pemindahan pasukan ke Guam, Hawaii, dan Australia itu akan tetap dilakukan tanpa menghiraukan kemajuan dalam perundingan tentang pangkalan udara di Okinawa yang pada awalnya menjadi bagian penting dari kesepakatan dengan AS. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan di Washington dan Tokyo, Jumat (27/4/2012), kedua pihak mengatakan mereka tetap merelokasi pangkalan Futenma dari lokasinya sekarang di kota ke satu tempat di pinggir pantai-- satu tindakan yang ditentang keras di Okinawa. Kedua pemerintah "mengonfirmasikan kembali pandangan mereka bahwa (ini) tetap satu-satunya solusi yang dapat dijalankan yang telah diidentifikasi sampai sekarang," kata pernyataan itu. Tidak ada kerangka waktu pasti bagi pemindahan itu, dengan pernyataan itu hanya mengatakan "relokasi-relokasi itu akan selesai secepat mungkin sementara menjamin kemampuan operasional seluruh proses itu". Menlu Jepang Koichiro Gemba mengatakan perjanjian itu perlu untuk mencerminjan realitas regional yang berkembang. "Perubahan-perubahan dalam lingkungan keamanan tidak akan menunggu kita, Jepang dan AS sama-sama harus bertanggungjawab dan melaksanakan rencana itu secepat mungkin," katanya kepada wartawan di Tokyo, di tengah-tengah kekhawatiran yang meningkat kebangkitan militer China. "Masalah pemindahan pangkalan itu harus dilaksanakan, Kita harus membuat kemajuan sedapat mungkin." Perjanjian itu dicapai menjelang kunjungan Perdana Menteri Yoshihiro Noda ke Washington, di mana ia akan bertemu dengan Presiden Barack Obama, Senin (30/4/2012), untuk yang disebut kedua pihak harapkan aliansi itu kembali ke jalurnya. Jepang dan AS lama terlibat pertikaian menyangkut pangkalan Okinawa, lokasi ketegangan dengan pasukan AS. Sekitar separuh dari 47.000 tentara AS di Jepang berpangkalan di pulau yang letaknya strategis, lebih dekat dengan Taiwan ketimbang dengan Tokyo. Dalam perjanjian pada 2006 yang tidak pernah dilaksanakan, AS setuju menggantikan pangkalan udaranya di Futenma-- yang lama menjadi sumber pertikaian karena letaknya di satu kota yang ramai--ke satu daerah pinggir pantai yang sepi, dengan 8.000 Marinir meninggalkan Okinawa menuju Guam. Namun sejumlah aktivis di Okinawa mendesak pangkalan itu dikosongkan seluruhnya. Pertikaian itu membuat jatuhnya perdana menteri Jepang, Yukio Hatoyama yang gagal memenuhi janji-janji kampanyenya tahun 2009 untuk merundingkan kembali perjanjian itu. Berbicara menjelang pengumuman resmi itu Kurt Campbell, Asisten Menlu AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik mengatakan perjanjian itu akan memajukan hubungan kedua negara. "Kami kira perjanjian itu dapat memecahkan kebuntuan yang sangat lama yang melanda politik kami yang menghambat bagi sistem kami yang membuatnya sulit menghadapi masalah-masalah kritis dan penting yang dihadapi AS dan Jepang." Pernyataan itu mengatakan jumlah biaya untuk relokasi ke Guam itu diperkirakan mencapai 8,6 miliar dolar AS, dengan para pejabat AS mengatakan lebih dari sepertiga akan dikeluarkan Tokyo. Sekitar 5.000 personel dari pasukan yang akan meninggalkan Okinawa akan ke Guam dan sisanya akan ke Hawaii dan Australia tempat Washington "mengerahkan Korps Marinir yang bergilir," kata pernyataan itu. Hal ini tentu saja perlu kita cermati secara intensif. Mengingat fakta bahwa sebelumnya AS sudah menghadirkan kekuatan angkatan lautnya di Darwin, Australia. Jangan jangan pemindahan 9000 personil marinir AS dari Jepang hanya kamuflase dari pergeseran konsentrasi kekuatan laut AS ke Australia. Sebagai bagian dari strategi pembendungan AS dan NATO menghadapi ancaman kekuatan militer Cina di kawasan Asia Pasifik, terutama Asia Tenggara. info dunia militer

6 Pasal Strategis UUD 1945 Pengaturan Kesejahteraan Warga Negara

Undang - Undang Dasar 1945 memiliki 6 pasal dalam pengaturan Kesejahteraan Warga Negara, yaitu Pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34. Bila ke enam pasal tersebut dimaknai secara bersama maka keberadaan Pasal 33 yang mengatur negara harus menguasai Sumber Daya Alam dan tidak di berikan penguasaannya kepada Swasta serta Asing karena tugas negara sesuai Amanah Konstitusi sangat banyak.

Pembahasan Pasal 33 tentang Pengelolaan Ekonomi seharusnya tidak dilepaskan dari tanggung jawab sosial pemerintah terhadap warga negara seperti menyediakan Pendidikan, Kesehatan, Pangan, Pekerja dan Menjamin Orang Miskin. Dalam Pasal 33 ayat 1 tentang pengaturan Ekonomi yang berbasis pada kebersamaan, ayat 2 menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk ikut berproduksi dan ikut menikmati hasilnya agar memperoleh peningkatan kesejahteraan. Sedangkan ayat 3 dengan jelas diuraikan bahwa negara harus menguasai berbagai Sumber Daya Alam yang ada dan rakyat mempunyai hak penuh akan hal tersebut, Namun Karena Sumber daya Alam tidak dimaknai sebagai kekayaan atau modal pemerintah maka terjadi pergeseran paradigma yang menempatkan Batubara, Minyak mentah, Gas dan Tambang lainnya hanya sekedar komoditas yang dapat dikuasai dan diperdagangkan secara bebas oleh swasta dan asing. Sebagai komoditas non Strategis (Seperti Baju, Tas dll), barang-barang tambang akan dengan mudah dieksploitasi dan di eksport, bila penjualan ke luar negeri dinilai memberi keuntungan, seolah manfaat bagi rakyat cukup lewat peningkatan cadangan devisa, penciptaan lapangan meskipun bBukan pekerja ahli atau dari pembayaran pajak dan royalti. Padahal faktanya dengan Pengelolaan yang terjadi saat ini, bagian pemerintah jauh lebih kecil di banding dengan Keuntungan yang diperoleh Swasta. Tjondro Sudarmanto

Ini Dia Strategi AS Mengobar Perang di Suriah

Seorang analis politik mengatakan, Amerika Serikat telah mengerahkan pasukan maut ke Suriah untuk bekerja sebagai kelompok bersenjata dan menyerang warga sipil sebelum Washington menyerang negara itu."Sebenarnya, kekuatan utama yang menciptakan krisis di Suriah adalah pasukan pembunuh tersebut," kata penulis dan sejarawan, Webster Griffin Tarpley dalam wawancara dengan Press TV. Dia menambahkan bahwa ketika AS ingin menyerang sebuah negara, mereka akan mengirim pasukan pembunuh di sana dan mulai menargetkan warga sipil. Menurut Tarpley, AS mengirim pasukan pembunuh ke Irak pada 2006 dan 2007 untuk menciptakan perang saudara guna mempertahankan kehadirannya di negara itu.

"Pasukan pembunuh di Suriah telah direkrut dari berbagai belahan dunia. Suriah dianggap satu unit dengan Irak. Oleh karena itu, AS sedang menyusun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk pengembangan lebih jauh seperti di Irak," jelas Tarpley. Dia mencatat situasi saat ini di Suriah menunjukkan bahwa NATO sedang mencari sebuah intervensi bersenjata di negara itu. "Ada upaya oleh kekuatan NATO untuk menciptakan perang saudara dari luar," tambahnya. Suriah telah mengalami kerusuhan sejak pertengahan Maret 2011 dan banyak orang, termasuk anggota pasukan keamanan, tewas dalam kekacauan itu.

Amerika Serikat dan Sistem Keamanan Israel

Amerika Serikat akan mengeluarkan dana tambahan 680 juta dolar sampai tahun 2015 untuk memperkuat sistem anti-rudal Israel, Iron Dome. Partai Republik yang menguasai Komite Angkatan Bersenjata Kongres berencana memberikan jutaan dolar untuk sistem pencegat roket jarak pendek dan mortir. Mereka mengkritik Presiden Barack Obama karena kurangnya dukungan untuk program kerja sama pertahanan penting. Iron Dome diklaim telah memainkan peran penting dalam keamanan Israel. Tel Aviv sejauh ini telah mengoperasikan tiga unit dari sistem itu dan membutuhkan total 13 atau 14 unit untuk melindungi berbagai wilayah perkotaan. Washington telah memberikan 205 juta dolar untuk mendukung pengoperasian Iron Dome. Sistem ini menggunakan radar kecil pemandu rudal untuk meledakkan roket dan mortir musuh di udara.

Selain transfer uang tahunan dan perlengkapan perangkat keras, AS juga membangun gudang amunisi di Israel dan ini bukan bagian dari perjanjian bantuan militer. Meskipun amunisi itu dimaksudkan untuk kepentingan militer AS, tapi dalam situasi darurat, Israel dapat menggunakannya. Biaya keseluruhan dari perlengkapan militer AS yang tersimpan di Israel diperkirakan sekitar 1 miliar dolar pada tahun 2012. AS adalah sekutu paling penting dan pelindung utama Israel dalam berbagai bidang. Semua partai politik dan presiden AS baik dari kubu Republik atau Demokrat, membangun komitmen tak tergoyahkan dengan Israel dalam kerangka hubungan khusus antara kedua belah pihak. Pemerintahan Obama dan pendahulunya, menganggap Israel sebagai penjaga perdamaian di Timur Tengah, dimana kekuatan dan keunggulan Zionis sangat penting untuk stabilitas regional. "Israel adalah sekutu jangka panjang demokratis dan kita berbagi ikatan khusus," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Bidang Politik Militer, Andrew J. Shapiro. Dia juga menegaskan komitmen AS untuk melestarikan superioritas militer Israel. Dikatakannya, "Kami tidak hanya mendukung Israel karena ikatan tradisional, tapi kami mendukung Israel karena kepentingan nasional AS menuntut itu." Ada banyak faktor mendasar yang telah memperkuat hubungan antara Washington dan Tel Aviv seperti, peran kelompok lobi Zionis di AS, kepentingan kolektif kedua pihak, dan kesamaan pandangan pada tingkat internasional. AS senantiasa menganggap Israel sebagai investasi strategisnya dan mengucurkan dana besar-besaran untuk melindungi Zionis sekaligus mengamankan kepentingannya di Timur Tengah. Kubu konservatif dan Republik sedang berusaha meningkatkan bantuan militer kepada Israel untuk mempertahankan superioritas militer Zionis di kawasan. Setelah menelan kekelahan memalukan dalam menghadapi Hizbullah Lebanon, rezim Zionis secara serius mulai memikirkan penguatan sistem pertahanan rudalnya. Sebelumnya, Israel mengembangkan sistem anti-rudal Arrow dan David Sling, namun pasca perang Lebanon, mereka memutuskan untuk memulai proyek raksasa guna merancang dan memproduksi sistem Iron Dome. Pandangan strategis AS selama beberapa dekade lalu terhadap Israel telah mendorong negara itu untuk mengeluarkan dana fantastis sebagai bantuan militer tahunan. Sepanjang tahun fiskal 2009 hingga 2012, pemerintah AS telah memberikan 9 miliar dolar bantuan militer selain program-program terpisah yang diratifikasi oleh Kongres. Selain bantuan militer, AS juga memberikan dukungan politik kepada Israel pada tingkat global. Washington senantiasa membela kebijakan ekspansionis dan rasis Zionis di tanah Palestina di forum-forum dunia, terutama PBB. Pada akhirnya, Israel berubah menjadi sebuah rezim yang tak tersentuh oleh hukum internasional dan kerap menjustifikasi brutalitasnya sebagai langkah membela diri.

Masalah Laten di antara TNI dan Polri

Menarik mencermati komentar anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Basarah menyatakan bahwa ada masalah laten di antara TNI dan Polri sejak pemisahan Polri dari ABRI. Terjadi kecemburuan sosial dan ekonomi TNI terhadap Polri yang terjadi di level bawah.

”Kewenangan masalah keamanan dalam negeri yang sepenuhnya berada di tangan Polri serta pelarangan berbagai bisnis TNI menimbulkan kecemburuan sosial dan ekonomi TNI terhadap Polri,” kata Basarah. “Penerimaan kenyataan politik seperti itu hanya ada pada level perwira-perwira tinggi TNI. Tetapi mulai dari level pangdam, danrem, dandim sampai ke level prajurit merasakan betul perbedaan status antara Polri dan TNI.” ---Sumber : Tempo.com Dilain sisi selaku menteri Polhukam pak Joko Suyanto menjawab secara politis bahwa tidak ada itu yang namanya kecemburuan TNI terhadap Polri guna menanggapi komentar dari pihak luar negeri dan pejabat negeri lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus Gorontalo itu merupakan embrio dari aksi pihak luar terhadap keutuhan NKRI dan salah satu yang paling mencuat justru bentrokan fisik secara langsung antara aparat baik secara langsung melalui anak buahnya ataupun melalui perang intelijennya yang justru melibatkan masyarakat secara luas. Dari pepatah bijak mengatakan bahwa konflik intern/lokal merupakan bagian dari konflik global maka sangat menarik dan bijak kiranya kita bisa mengurai hingga ke akar-akarnya permasalahan di atas agar kedepannya tidak terulang kembali. Gorontalo kalau dilihat dari SISHANKAMRATA dan IPOLEKSOSBUBHANKAM secara menyeluruh merupakan bagian dinamika dari berkecamuknya ambisi militer AS dan China dalam memperebutkan dominasi global dan disatu sisi ada dilematika dengan negara tetangga yang sampai saat ini belum terpecahkan oleh negara. Masih terngiang dibenak kita WOC - "World Ocean Conference" dan betapa strategisnya wilayah kita dimata mereka sebagai benteng terluar dengan keaneka-ragaman hayatinya serta SDA-nya yang melimpah ruah sangat menarik untuk dimasuki anasir-anasir asing guna memecah NKRI. Kalau mengkaji politik luar negeri AS yang mengharuskan aparatnya untuk berbisnis dengan pihak swasta untuk mengawal proyek-proyeknya secara legal (ada undang-undang yang mensah-kannya via DPR) semisal di Freeport dan negeri-negeri lain dengan bagi hasil yang seimbang maka hal di atas tidak akan terjadi lagi. Atau salah satu solusi lainnya dengan menaikkan anggaran kesejahteraan militer dan polri dengan menambah perbekalan keahlian tambahan diluar militer yang tidak menimbulkan gejolak/tanpa mengurangi unsur bela negara serta norma-norma lainnya. Semisal keterampilan komputer bussiness, ketrampilan otomotif, pertanian, semodel PNPM mandiri untuk dharma wanitanya, dll hal yang nantinya diterapkan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing mana yang lebih cocok dan menunjang untuk menghasilkan nilai tambah. Disini nilai juang dan cinta tanah air justru makin terpatri kuat demi kesatuan dan persatuan NKRI. Atau kalau nggak ya semodel Amerika, nilai juang dan cinta tanah air-nya hilang dan nomer sekian, tergantikan oleh berapa pihak swasta sanggup membayar upeti untuk mengamankan proyek-proyeknya. Atau...Tergadailah Ibu Pertiwiku, selamat jalan kawan dan terima kasih para pemilik modal. Demikianlah adanya.  Ghuzilla Humeid

Membaca Ketakutan Israel Terhadap Mesir Pasca Hosni Mobarak

Meski kejatuhan mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak tak lepas dari dukungan dari Amerika Serikat, namun Mesir pasca Mubarak tetap saja bikin khawatir para petinggi Israel. Terutama terkait perobahan haluan politik luar negeri Mesir yang akan semakin mendukung perjuangan rakyat Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Mohamed Idris, Ketua Komisi Urusan Arab pada Dewan Perwakilan Rakyat Mersir (Egypt's People People's Assembly)pada 12 Maret lalu.

Meski tidak menyebut secara eksplisit Israel, namun komisi ini secara tegas menggunakan istilah Entitas Zionis sebagai ancaman utama bagi keamanan nasional Mesir. Sekaligus menyerukan kepada pemerintah Mesir agar memberi dukungan dan bantuan kepada Rakyat Palestina dalam perjuangan bersenjata melawan pendudukan pasukan Israel di wilayah Palestina.  Memang pihak kementerian luar negeri dan Perdana Menteri Israel sampai sejauh ini belum menyuarakan sikapnya. Namun melalui beberapa pakar Israel dalam bidang politik dan keamanan, kecemasan Israel secara jelas dikumandangkan. Misalnya saja, Yehuda Halevi, seorang pakar Israel dari The Jerusalem Center for Public Affairs. Halevi mengingatkan, jika rekomendasi Komisi Urusan Arab DPR Mesir diadopsi oleh pemerintah Mesir, maka bisa dipastikan Mesir akan melipatgandakan kekuatan angkatan perangnya untuk menghadapi Israel yang dipersepsikan sebagai ancaman utama keamanan nasional Mesir.  Karena itu Halevi mendesak pemerintah Tel Aviv agar menaruh perhatian khusus terhadap potensi perkembangan baru yang terjadi di Mesir tersebut, sekaligus menyiapkan pre-emptive strategy untuk menghadangk kemungkinan ke arah ketegangan baru Mesir-Israel di masa depan, yang pada gilirannya bisa mengancam keamanan nasional Israel.  Namun entah karena Yehuda Halevi memang merupakan corong pemerintah Israel atau karena sudah membaca gelagat buruk ihwal hubungan Israel-Mesir di masa depan, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu sudah merencanakan membangun gugus tugas operasi intelijen berskala besar di Gurun Negev (Negev Desert). Sebuah lokasi yang berdekatan dengan Gurun Sinai. Dengan misi khusus: Mengumpulkan informasi intelijen untuk mengintai semua gerak gerik Angkatan Bersenjata Mesir. Seperti penyadapan jaringan telepon serta pesan pesan elektronik yang dikirim lewat satelit. Jadi ini semacam gerakan spionase berskala besar besaran.  Juga termasuk penyadapan terhadap semua data data elektronik berkaitan dan pemantauan semua komunikasi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah Mesir, organ-organ pemerintahan dan kemasyarakatan, korporasi maupun perorangan-perorangan yang dianggap punya jangkauan pengaruh dan koneksi luas di Mesir.  Usut punya usut, ternyata gagasan perluasan operasi intelijen Israel terhadap Mesir ini atas rekomendasi dari Israeli Institute for National Security Studies (INSS), didasari gagasan untuk memantau kondisi dan konstalasi politik yang sedang terjadi di Mesir saat ini. Terutaman kondisi dan konstalasi politik Mesir pasca kejatuhan Hosni Mobarak. Sehingga tidak akan menjadi sasaran serangan kejutan dari tentara Mesir. Karena itu INSS mendesak agar angkatan bersenjata Israel menaruh perhatian khusus pada aspek-aspek strategis bidang intelijen. Sekaligus menyerukan perlunya mendayagunakan kekuatan kekuatan militer konvensional maupun kekuatan kekuatan non militer untuk menjamin kemenangan Israel menghadapi Mesir di masa depan.  Lebih daripada itu, INSS juga merekomendasikan jajaran pimpinan angkatan darat Israel agar merevitalisasikan postur angkatan bersenjatanya baik metode maupun maupun penerapannya sehingga mampu menghadapi segala kemungkinan terburuk ketika berhadapan dengan Mesir. Seperti penambahan personil pasukan infantri dan angaktan lautnya. Termasuk pembangunan kembali peralatan militer Israel termasuk sistem persenjataan anti rudal. Termasuk rekomendasi dalam proyek riset dan pengembangan model model persenjataan strategis terbaru.  Di ranah politik, manuver Israel jauh lebih mencemaskan lagi. Surat kabar nasional Mesir Al Ahram mewartakan bahwa Israel dari belakang layar telah berusaha mempengaruhi arah perpolitikan Mesir dengan berkoordinasi dengan Amerika Serikat. Yang tujuan akhiarnya adalah mendesak agar Pemerintah baru Mesir pasca Mobarak tetap komit pada semua kebijakan luar negeri Hosni Mobarak terkait konflik Arab-Israel. Berarti, Israel mendesak agar pemerintah baru Mesir tetap komit pada kesepakatan Camp David I dan II.  Salah satu modus yang digunakan Israel dan Amerika adalah dengan memanfaatkan beberapa studi yang dilakukan think thank Israel. Antara lain, studi yang dirilis olehThe Begin-Sadat Center for Strategic Studies di Universitas Bar Ilan, Israel. Dalam rekemndasi hasil studi mereka, mendesak negara-negara barat , terutama Amerika, agar mengaitkan semua bentuk bantuan dana kepada Mesir di masa depan dengan desakan agar pemegang pucuk pimpinan militer di Mesir tetap mempertahankan status quo dan kekuasaannya sebagaimana diterapkan oleh Mobarak pada waktu itu.  Sebagaimana diingatkan oleh Ron Tira, mantan perwira tinggi intelijen Israel, salah satu yang krusial dari masa depan Mesir adalah dicabutnya kesepakatan Cam David yang menurut sudut pandang Israel, persetujuan Camp David Satu dan Dua, telah berhasil melepas Mesir dari negara-negara Arab yang bermusuhan dengan Israel.  Dengan demikian jelas lah sudah misi Israel baik secara terbuka maupun terselubung, mendukung terpilihnya Presiden dan Pemerintahan Mesir hasil pemilu, yang tetap setia dan komit mempertahankan kebijakan luar negeri Mobarak yang pro Amerika dan Israel dalam konfliknya dengan negara-negara Arab, terutama terkait perjuangan bersenjata rakyat Palestina untuk merebut daerah-darerah yang diduduki Israel. Hendrajit, Peneliti Senior Global Future Institute

Strategi Baru Amerika Dalam Memburu Emas

Ada upaya yang terkoordinasi oleh Departemen Pertahanan Amerika, Departemen luar negeri dan CIA, didorong oleh unsur-unsur Goldman Sachs pada bagian administrasi Pemerintahan Obama, untuk mengacaukan sebagian besar bangsa-bangsa penghasil utama emas tertentu dalam rangka untuk membawa mereka ke garis 'orbit' Amerika. Dengan emas menjadi komoditas strategis baru, menyalip minyak. Indonesia, yang peringkat ketujuh dalam produksi emas setelah Cina, Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Rusia, dan Peru. Dan sebagai bangsa Muslim terpadat di dunia, telah menjadi target terbaru destabilisasi Amerika, menurut sumber-sumber intelijen di Asia.

Wyane Madsen mengingatkan bahwa aksi subversi Amerika dan sekutu-sekutunya digelar lewat: 1) Jaringan mata-mata yang bersembunyi di balik yayasan kemanusiaan. Misalnya: USAID, National Endowment for Democracy (NED), National Democratic Institute (NDI), International Republican institute (IRI), Open Society Institute (OSI) milik George Soros. 2) Dari dulu Amerika dan para sekutunyamenggunakan kelompok Islam Wahabi hardliner untuk merongrong dan menjatuhkan pemerintah nasionalis yang ingin mandiri. Di Irak, Afgan, Tunisia, Yaman, Mesir, Libya dan Suriah saat ini adalah contoh terkini. Di mana grup Osama dkk bergandengan tangan dengan Amerika-Inggris-Israel-Saudi-Qatar. Pemimpin boneka islamis adalah favorit karena bodoh dan membuat negara tidak maju. 3) Upaya destabilisasi dan teror oleh asing tidak akan berjalan tanpa bantuan “domestic friends” yang haus kekuasaan. 4) Amerika memainkan kartu Freeport-Papua untuk memaksa agar SBY tunduk. 4 Point di atas sesungguhnya bukan hal baru. Karena bukan rahasia lagi bahwa Amerika sedang berpetualang untuk apa yang dinamakan “never ending war” (perang tiada henti). Sebuah strategi untuk menjamin Amerika dominan secara militer di seluruh pelosok dunia. Sesuai pesan Presiden GWH Bush pada tahun 1990 bahwa sudah saatnya Amerika New World Order. Melalui perang dan penaklukan, apapun caranya dan resikonya. Sebelumnya Wayne Madsen pernah mengungkap latar belakan Barak Obama. Dia menemukan bukti bahwa Obama hidup di keluarga agen rahasia CIA amerika. Baik ayah kandung, ayah angkat, ibu kandung dan neneknya bekerja secara terselubung untuk CIA. Sang ibu ( Ann Dunham ) dan ayah angkat (Soetoro), menurut temuan Madsen adalah berperan serta dalam menggulingkan Presiden Soekarno. Untuk mendorong perang akbar dan nuklir dengan target Iran maka Israel sibuk menggelar aksi “false flag” di Bangkok, India dan Georgia. Di Bangkok pelakunya adalah Marodi, warga Yahudi Iran dari kelompok MEK. Israel yang menggelar, Iran yang dituduh. Sekarang sudah banyak yang paham bahwa perang sengaja direkayasa untuk membenarkan intervensi militer, untuk mendudukkan pemimpin boneka, kemudian mencuri kekayaan alam negara yang diduduki. Wayne Madsen, Jurnalis investigative, mantan Angkatan Laut Amerika

Apa Peran Ann Dunham(Ibunya Obama) Saat Kejatuhan Bung Karno dan Fase Awal Kebangkitan Rejim Suharto?

Menurut dokumen CIA yang sudah dipublis pada akhir 1970-an, Ann Dunham Soetoro, ibunya Barrack Obama, pernah bekerja pada United States Agency for International Development (USAID) dan East West Center pada Universitas Hawai.

Pada Januari 1968 hingga 1969, Ann Dunham bekerja untuk sebuah lembaga himpunan persahabatan Indoenesia-Amerika(The Indonesia-America Friendship Institute) di Jakarta. Pada 1968 itu juga, Dunham tercatat sebagai salah satu pendiri dari The Indonesian Heritage Society di Museum Nasional, Jakarta. Bahkan antara 1968 hingga 1972, Dunham bekerja sebagai relawan di The Indonesian Heritage Society tersebut. Menyadari fakta bahwa USAID, East-West Center, dan Lembaga Himpunan Persahabatan Indonesia-Amerika, telah dijadikan sebagai organ organ terselubung CIA di Indonesia, maka patut lah kita menduga keras adanya peran terselubung Ann Dunham pada masa masa krusial antara peristiwa G-30 S hingga peralihan kekuasaan dari Bung Karno kepada Pak Harto. Fakta lain yang mencuat dari de-classified documen CIA tersebut, Ann Dunham digambarkan sebagai tipikal deep agent flexible cover. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Ann Dunham pernah bekerja untuk CIA membantu penyusunan sebuah "makalah rahasia" yang ditulis oleh CD Edbrook, sebagai panduan dasar dalam pelatihan para agen CIA. Makalah tersebut bertajuk: PRINCIPLES of DEEP COVER. Dari sini saja, sudah bisa ditarik satu kesimpulan bahwa Ann Dunham sendiri pastilah mengamalkan operasi operasi tersamar ini. Dan salah satunya adalah sewaktu di Indonesia. Dalam status sebagai isteri seorang perwira menengah angkatan darat, Lolo Soetoro. Mari kita telusur kembali pertemuan Ann Dunham dengan Soetoro. Dengan merujuk pada Wayne Madsen Reports (WMR), Ann Dunham pada tahun 1965 berkenalan dengan ayah tiri Obama, Lolo Soetoro, dan kemudian keduanya menikah. Pada tahun itu, Soetoro dipanggil ke Indonesia sebagai perwira militer dan asisten Jenderal Soeharto dan CIA yang berniat menjatuhkan Presiden Soekarno. Dengan demikian, sangat masuk akal WMR ketika menyimpulkan bahwa ibu Obama termasuk pihak yang digunakan CIA untuk mengkudeta Presiden pertama RI, Soekarno. Katakanlah termasuk sebagai partisipan aktif dalam mendata 5000 orang yang diidentifikasi sebagai PKI atau dengan sengaja di -PKI-kan akibat program De Sukarnoisasi CIA, sehingga misinya adalah menghancurkan lingkaran pendukung Bung Karno di semua tingkatan. Keterlibatan aktif Ann Dunham di USAID, East West Center dan kemudian Ford Foundation, kiranya jelas bahwa ibunya Obama ini memang agen tersamar CIA di Indonesia pada fase fase konsolidasi kekuasaan Rejim Suharto. Hendrajit - Direktur Eksekutif Global Future Institute

Keterlibatan Amerika Dalam Peristiwa G-30-S Tahun 1965

AMERIKA menempatkan Ralph Mc Gehee Anggota CIA 1965-1967 dan Marshall Green 11965- 1969 di Idonesia. Dari pengakuan Ralph Mc gehee aksi pembantaian di Idonesia didahului dengan MENKONDISIKAN Masyarakat Indonesia antipati terhadap PKI melalui berita MEDIA MASA bahwa PKI telah melakukan p e n y i k s a a n - b i a d a b terhadap Para Jenderal yang jadi korban G30S. Dan ini ternyata sangat effektif membakar EMOSI masa. Dan DUBES Amerika di Indonesia Marshall Green dalam bukunya : INDONESIA CRISIS AND TRANSFORMATION 1965- 1968 menyebutkan bahwa pihaknya hanya memberikan Walkie - Talkie pada Soeharto.

Namun menjelang akhir hayatnya ( Marshall Green meninggal tahun 1997 ) ; Marshall membenarkan bahwa Amerika memang men suply bantuan Radio pada Angakatan Darat. Ia juga mengakui adanya serangkaian pembunuhan setelah Gerakan 30 September. Cuma, katanya Amerika memilih diam. Sebab dikhawatirkan bisa di manfaatkan oleh Soekarno. Di Amerika sendiri memang muncul kecaman ; mengapa AS tidak bicara pada Angkatan Darat untuk menghentikan pembunuhan itu ; atau sekurang- kurangnya menyesalkan didepan umum; kata Marshall Green. Sejumlah DOKUMEN CIA dan pengakuan bekas Agen CIA sendiri ; bantuan FASILITAS yang paling EFFEKTIF untuk menunjang pembantaian itu SARANA RADO RADAR.  Radio ini digunakan Soeharto untuk mengatasi kesulitan hubungannya dengan satuan - satuan AD dipelbagai daerah sehingga setiap perintah OPERASI MILITER bisa lebih cepat dijalankan. Radio itu digunakan sebagai ELEMEN PENTING dalam Operasi Intelegen CIA. Ralph Mc Gehee menggambarkan pembantaian itu sebagai TRAGEDI TERBURUK dalam s e j a r a h - k e m a n u s i a a n di Abad 20.  Dibanding dengan pemusnahan terhadap Suku Tutsi Rwanda jauh lebih banyak. Memang kalah banyak dibanding yang dilakukan Pimpinan Kmer Merah Pol Pot tetapi Pol Pot melakukannya dalam rentang waktu hingga 11 tahun. Pembantaian Ala Soeharto- CIA diawali dengan diserahkannya " 5000 DAFTAR NAMA " anggota PKI yang disusun CIA kepada seorang bernama Kim Adhyatman. Dari Kim Adhyatman ; daftar itu kemudian diserahkan kepada Adam Malik.  Lalu oleh Adam Malik kemudian diserahkan kepada Soeharto. Belakangan Kim menjadi Asisten Adam Malik. Daftar Nama itu diserahkan dari Staf bagian politik AS Edward Masters ( Tempo , 6 Oktober 1990 ). Bantuan Radio Radar bertekhnologi paling canggih yang dimiliki AS saat itu; antara lain Radio Radar Type COLLINS KWM-2 dan TRANSCEIVER satu sisi berfrekwensi tinggi yang merupakan Radio Mobil yang sangat lengkap. Semuanya dikirim CIA dari Clark Field , Filipina, lansung KE MABES KOSTRAD dengan menggunakan PESAWAT- C130. Dan gilanya ; pembantaian itu tak hanya Anggota PKI dan Simpatisannya . Tetapi juga Orang - Orang yang dicurigai dan Orang - Orang yang salah ketika menjawab pertanyaan Para Interogrator ; maka mereka langsung ditembak . ( Ecologist , Vol 26, No 5 September Oktober 1996 ) .

UU Migas Runtuhkan Kedaulatan Negara

Sebanyak 32 tokoh dan 10 organisasi kemasyarkatan keagamaan menyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah meruntuhkan kedaulatan negara dan kedaulatan ekonomi bangsa.

"UU Migas telah meruntuhkan kedaulatan negara dan kedaulatan ekonomi bangsa. UU Migas ini menjadi zalim terhadap bangsa Indonesia sendiri," kata Kuasa Hukum para pemohon, Syaiful Bakhri, saat membacakan permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (17/4).  Permohonan UU Migas ini diajukan oleh 32 tokoh agama antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua MUI Amidhan, mantan Ketua PB NU A Hasyim Muzadi, mantan Menakertrans Fahmi Idris, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat.   Gugatan itu juga didukung mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dan tokoh NU KH Salahuddin Wahid,  Sedangkan dari kelompok ormas ada Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, Persatuan Umat Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan Persaudaraan Muslim Indonesia.  Para pemohon menguji pasal 1 angka 19 dan 23, pasal 3 huruf b, pasal 4 ayat (3), pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 11 ayat (2), pasal 13, dan pasal 44 UU Migas.   Mereka menilai UU Migas berdampak sistemik terhadap kehidupan rakyat dan dapat merugikan keuangan negara.  Sebab, UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan migas yang sangat didominasi pihak asing karena dunia permigasan Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing sampai 89%.   Syaiful mengatakan pembentukan UU Migas terdapat desakan internasional untuk melakukan reformasi dalam sektor energi, khususnya migas. "Reformasi energi bukan hanya berfokus pada upaya pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), tetapi dimaksudkan untuk memberikan peluang besar kepada korporasi internasional untuk merambah bisnis migas di Indonesia," katanya.   Saiful mencontohkan mekanisme kontrak kerja sama seperti diatur Pasal 1 angka (19) sangat merendahkan martabat negara ini karena kontrak kerja sama yang berkontrak adalah Badan Pelaksana (BP) Migas atas nama negara berkontrak dengan korporasi atau korporasi swasta yang selalu menunjuk arbitrase internasional jika terjadi sengketa.  "Akibat hukumnya apabila negara kalah dalam sengketa ini berarti juga kekalahan seluruh rakyat Indonesia. Di situlah inti merendahkan martabat negara. Pasal 1 angka (19) itu menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya pemaknaan kontrak lainnya," kata Syaiful.  Pemohon juga menilai konsep BP Migas selaku kuasa pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) menjadi kabur karena hanya bertugas mewakili negara untuk mengontrol cadangan dan produksi Migas seperti diatur Pasal 44 UU Migas.  Sidang pemeriksaan panel pemeriksaan pendahuluan ini diketuai Achmad Sodiki beranggotakan Hardjono dan Hamdan Zoelva.       Dalam sidang perdana ini Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memberikan peringatan kepada sebagian pemohon memberi tanda tangan dalam permohonan.   "Ada banyak pemohon yang belum tanda tangan sebagai pemberi kuasa, harap ini dilengkapi. Hizbut Tahrir, Pimpinan Serikat Islam, Marwan Batubara, Laode Ida, Fauziah Silvia, ini harap dilengkapi," kata Hamdan.   Dalam sidang ini Majelis panel juga memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dalam waktu 14 hari.   Kepentingan asing Rizal Ramli yang hadir pada kesempatan itu mengingatkan gugatan UU Migas akan sangat mengganggu kepentingan sejumlah pihak yang selama ini diuntungkan.  Mereka adalah perusahaan-perusahaan migas asing, domestik, dan para pejabat yang selama ini mengeruk manfaat lewat cara kolusi dan korupsi.  Sehubungan dengan itu, lanjut Rizal, mereka pasti akan mengerahkan segala cara untuk menggagalkan gugatan ini.  Mereka akan menggiring opini, seolah-olah akan berbahaya jika UU Migas dibatalkan. Misalnya, anjloknya kepercayaan investor asing, hancurnya kredibilitas Indonesia di mata dunia, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan lainnya. RUU Migas sebenarnya pernah ditolak DPR saat pertama kali diajukan ketika Menteri Pertambangan dan Energi dijabat Kuntoro Mangkusubroto. Saat itu selaku penasihat ekonomi DPR, Econiy memberi masukan tentang bahayanya RUU Migas sehingga akhirnya ditolak DPR.  Namun setelah Presiden Abdurrahman Wahid dijatuhkan tahun 2001, RUU itu kembali diajukan. Karena negara sedang disibukkan transisi kekuasaan dari Gus Dur ke Megawati Soekarnoputri, tidak beberapa lama, RUU itu telah disahkan menjadi UU. "Waktu itu kepada DPR saya jelaskan, RUU ini adalah pesanan asing. Bahkan drafnya pun disusun asing. Mana ada orang asing yang menyusun RUU yang akan menguntungkan rakyat Indonesia. Mereka pasti lebih mengutamakan kepentingdan korporasinya sendiri. Dari sini saja UU Migas memang layak dibatalkan," tukas Rizal Ramli yang juga pendiri Econit. Sumber :www.beritasatu.com

Inilah Bukti Amerika Pernah Hutang Emas Ke Indonesia

Saya akan membahas tentang kekayaan bangsa indonesia yang seseungguhnya. dari artikel yang pernah saya baca, Amerika Serikat berhutang besar pada indonesia.

Pada tahun 1963, amerika serikat mengalami krisis financial yang tergolong amat parah, seperti para ahli keuangan ramalkan sebelumnya. untuk menolong amerika dari krisis moneter tersebut, presiden AS John F. Kenedy, meminjam emas kepada indonesia pada suatu perjanjian bernama green hilton agreement. Dari gambar diatas terdapat 4 buah tanda tangan, yaitu tanda tangan presiden amerika John F. Kenedydan William Voulker dengan stempel united states of america, dan soekarno dan soewarno dengan stempel switzerland of suisse. mengapa soekarno tak menggunakan stempel indonesia?mungkin ia tak mau perjanjian ini dicairkan oleh pemimpin indonesia yang korup kelak. emas yang dipinjamkan oleh indonesia sangat banyak, yaitu terdiri dari 17 paket sebanyak 57.150 ton lebih emas murni. yang memiliki bunga 2.5 persen tiap tahun bagi siapapun yang menggunakannya. perjanjian ini tampaknya tak bisa dicairkan oleh bangsa indonesia, karena pada saat perjanjian ini jatuh tempo, terjadi pemberontakan PKI di Indonesia, dan suharto pun tampaknya tak mengetahui keberadaan perjanjian ini, hingga perjanjian ini terbengkalai, dan amerika serikat menjadi negara adi kuasa dengan harta bangsa indonesia sebagai dasarnya, dan juga karena kedua penandatangan perjanjian ini sudah wafat.adapun pendapat, bahwa presiden SBY saat pertemuan G-20 kemarin telah mencairkan dana(atau apapun) green hilton agreement ini untuk mendanai bank dunia mengatasi mendanai krisis keuangan dunia. Read more: http://www.forumkami.net/cafe/26134-amerika-pernah-hutang-emas-ke-indonesia.html#ixzz1seVVpMc8