Inilah Tujuh Yayasan AS Penyandang Dana Islamofobia

Dr Salami Ismail, seorang analis politik Iran, mengatakan bahwa Islamofobia adalah jenis "politik kolonialisme" dan "perang ideologi" dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutu Zionis terhadap Islam dan Muslim.

Penulis Hak Asasi Manusia dalam Islam ini juga menuding militer AS terus berupaya meningkatkan sentimen anti-Islam di antara personel militernya serta mengajarkan mereka untuk menggelar "perang total" melawan Islam demi "melindungi Amerika." ... Salami menutup ucapannya dengan menyebut sejumlah nama yang terlibat dalam Proyek Islamophobia di Amerika Serikat dan mengatakan, "Proyek Islamophobia yang menelan dana lebih dari 40 juta dolar selama 10 terakhir telah didanai oleh tujuh yayasan di Amerika Serikat.'' Berikut adalah daftar yayasan yang diungkap Salami: Richard Mellon Scaife Foundation Lynde and Harry Bradley Foundation Newton and Rochelle Becker Foundation Newton and Rochelle Becker Charitable Trust Russell Berrie Foundation, Anchorage Charitable Fund and William Rosenwald Family Fund Fairbrook Foundation

Perampokan Uang Rakyat Karena Korupsi di Pertamina & Petral

Sesuai informasi resmi dari Petral dan Pertamina : Petral tahun 2011 impor 266.6 juta barrel minyak mentah (crude), premium dan solar, Harga rata-rata untuk impor tersebut : Crude US$ 103, Gasoline US$ 118 & Solar US$ 123 per barrelnya. Uang rakyat habis US$ 32 Milyar/ 275 Triliun. Jumlah 266,6 juta barel yang diimpor Petral itu setara dengan 42.389.400.000 liter atau 42.3 juta kiloliter. 31.8 juta kilang minyak produk. Sedangkan minyak mentah atau crude yang diimpor melalui Petral antek si mafia BBM adalah 66 juta barel atau 10.5 juta kilo liter.

Sementara itu, sesuai info resmi KemenESDM konsumsi BBM nasional kita pada 2011 adalah sebanyak 68 juta KL (42 juta atau 264 juta barrel adalah BBM bersubsidi. Sisanya 26 juta KL atau 163 juta barel BBM non subsidi). Angka pasti dan detail jumlah konsumsi BBM bersubsidi dan BBM Non subsidi sulit didapatkan. Berbeda-beda antara pertamina dan KemESDM. Tetapi selisih perbedaan itu tidak begitu jauh dari total angka 68 juta kiloliter. Nah sekarang kita mulai hitung-hitungan sederhana terhadap data tersebut. BBM 68 juta KL itu setara dengan : 427 juta barrel. Terdiri dari 42 juta KL = 264 juta barrel minyak produk (bensin/solar dll). Kita impor 200,6 juta barrel atau 31.8 juta KL minyak produk. Artinya sisa 36.2 juta KL dipenuhi dari kilang minyak dalam negeri. Sesuai info dirut Pertamina ke publik, kapasitas kilang minyak RI adalah = 41 juta kilo liter. Ada selisih 5 juta KL dari impor. Dirut Pertamina juga katakan konsumsi BBM RI total hanya 56 juta KL. Ada selisih dengan data resmi 12 juta KL. Info dari distributor resmi Pertamina sebutkan penjualan BBM non subsidi thn 2011 = 26.4 juta KL. Padahal konsumsi BBM subsidi 41.7 jt KL. Jika ditotal data tersebut dapat konsumsi total 68 juta KL. Sedangkan Pertamina sebutkan total konsumsi hanya 56 juta KL pada 2011. Jika total konsumsi BBM nasional hanya 56 juta KL pada tahun 2011. Logikanya penjualan/konsumsi BBM nonsubsidi = 14 juta KL. Artinya ada selisih penjualan BBM non subsidi sebesar : 26.4 - 14 juta KL = 12.4 juta KL. Apa arti semua ini??? Jawabannya sederhana : 12.4 juta BBM bersubsidi digelapkan/dialihkan/dijual dalam bentuk BBM non subsidi !!!. Itulah sebabnya impor BBM oleh petral naik terus untuk menutupi penggelapan penjualan BBM bersubsidi ke BBM nonsubsidi. Berapa kerugian negara / uang rakyat akibat pengalihan/penggelapan 12.4 juta kiloliter BBM bersubsidi ini?. asumsi selisih BBM subsidi dan nonsubsidi Rp. 4000/liter. Maka kerugian negara/uang rakyat : 12.4 juta KL x 4000 = Rp. 49.600.000.000.000. Rp. 49.6 triliun uang rakyat dirampok oleh oknum-oknum PERTAMINA & PETRAL akibat penggelapan BBM bersubsidi. Ini sebabnya BBM langka dimana-mana. Pengalihan BBM bersubsidi untuk dijual menjadi BBM nonsubsidi sudah berlangsung lama dan semakin marak jika harga minyak dunia naik. Sekitar 50 triliun uang negara dirampok pada tahun 2011 oleh oknum Pertamina. Mahfud MD teriak : Pertamina Terkorup. Sekarang beliau diam. Ternyata Pertamina datang menyembah-nyembah ke rumah Mahfud MD mohon jangan diungkit-ungkit masalah korupsi Pertamina dan berjanji akan usut korupsi itu. Tapi rakyat terlanjur dirampok oleh pertamina. Narasumber saya mantan petinggi Pertamina berikan laporan betapa kejinya korupsi Pertamina. Uang hasil rampokan Pertamina itu mengalir kemana-mana, mulai dari istana sampai DPR. 50 triliun jadi bancakan para koruptor ! Kasus Lady Gaga dan seterusnya itu hanya pengalihan isu saja ..kasus remeh temeh, agar kasus korupsi Pertamina ini dilupakan publik. Publik disibukan dengan isu Lady Gaga, FPI dan seterusnya...sementara Pertamina terus merampok puluhan milyar per hari di depan mata kita. Media seperti TVone atau ILC bahkan Bang Karni Ilyas pun terkecoh siarkan isu Lady Gaga & FPI tapi lewatkan isu perampokan uang rakyat. Isu korupsi Petral, pembajakan MT SMYRNI, peledakan bom pipa, kelangkaan BBM, korupsi Pertamina itu jauh lebih penting dan mengerikan.  Sekian dulu tentang korupsi BBM bersubsidi yang merugikan negara Rp. 50 triliun pada 2011 yang lalu. Semoga bermanfaat..... Terima kasih !!

Kelangkaan BBM, Indikasi Skenario Mafia

Mayday...mayday...SOS...SOS... kelangkaan BBM makin parah. Rakyat luar jawa sdh menjerit. SBY dan Dahlan Iskan sibuk ke Bali !Pertamina jual minyak bersubsidi ke pabrik-pabrik dan penyelundup, sebabkan MenESDM ajukan usulan tambahan kuota BBM subidi 3 juta kilo liter. 3 juta kiloliter permintaan tambahan BBM bersubsidi akibatkan negara dirugikan 9 triliun hanya untuk tambahan subsidi !! SOS..SOS : Di Lampung SPBU ngantri !! " kelangkaan BBM parah. Rakyat luar jawa sudah menjerit. SBY dan Dahlan Iskan sibuk ke Bali !" "Ayo dong Pak Dahlan pikirkan rakyat Sum-sel sudah dari minggu-minggu kemaren ngantri nya.."

Apakah ada kaitanya antara permintaan kuota tambahan MenESDM 3 juta kiloliter pada situasi langka BBM sekarang? Ulah mafia? 9 triliun mau dirampok. Kondisi langka BBM di luar Jawa "dikondisikan" para mafia untuk naikan kuota BBM bersubsidi. Skenario kelangkaan BBM bersubsidi ini hasilkan keuntungan ganda bagi mafia BBM : 1. BBM subsidi diselundupkan/jual ke pabrik-pabrik, 2. Impor naik. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Maluku dan Papua sudah langka BBM akibat mafia minyak pertamina. Jero Wacik minta tambahan kuota. Sudah semua kota-kota dan daerah di luar Jawa sudah langka BBM. SBY dan kabinetnya sibuk reuni akmil, golf dan rapat kabinet di Bali. Polewali, Papua, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, Jambi, Lampung, Baturaja, Manado, Gorontalo dan seterusnya sudah lapor langka BBM. Ini ulah Petral. Pertamina diuntungkan dengan jual/selundupkan ke pabrik-pabrik dengan harga nonsubsidi. Petral diuntungkan dengan impor harga mark up. Mereka perampok ! Cikeas ngebut kumpulkan logistik 2014 dengan operasi pelangkaan BBM. Jual ke pabrik-pabrik, selundupkan, impor naik dan seterusnya. Pertamina dan Petral anteknya. Kondisi Langka BBM diakibatkan oleh musuh bersama rakyat : SBY, Menko, MenESDM, Pertamina dan Petral. Rakyat harus sadar bahwa kelangkaan minyak ini adalah skenario pertamina/petral/mafia/cikeas. Rakyat dan negara RUGI ! Pertamina dan Petral sekarang siap-siap impor minyak besar-besaran dengan harga mark up dan minyak oplosan. APBN terkuras habis. Petral/mafia/cikeas makin kaya. Cikeas, SBY, PD kelihatan habis-habisan mau kumpulkan uang puluhan triliun untuk kepentingan pemilu/pilpres dan pribadi? Rakyat jadi korban. 6 dari 9 direksi Pertamina sekarang adalah antek Riza Chalid mafia minyak. Cikeas sudah disumpal oleh Riza. Negara dia kuasai/disetir Mafia. Petral sepenuhnya dikendalikan Riza Chalid cs. Dirutnya Bambang Irianto dan Direksi yang lain budak sahaya Riza Chalid cs. APBN dirampok. Sutanto yang kepala BIN saja dapat dicopot atas desakan Riza Chalid karena dia halangi Hanung dan Krisna cs jadi direksi Pertamina. Penempatan Hanung dan Krisna yang status tersangka kasus Zatapi di Pertamina agar mudahkan penempatan antek-antek MRC jadi Direksi Petral. 54 Triliun uang negara/APBN/Rakyat dirampok oleh Petral/pertamina/MRC/Cikeas. DPR diam, rakyat diam diperdaya mereka. Pembajakan MT SMYRNI oleh perompak Somalia buktikan bahwa Crude yang dibeli Petral via PTT Thailand di mark up US$ 40/ barel. Crude ex azerbaijan itu hanya seharga US$ 90/ barrel tapi dibeli Petral via Trader PTT Thailand yang juga teman kolusi Petral seharga US$ 130. Selisih harga pembelian/mark up dialirkan PTT Thailand ke rekening-rekening gelap di luar negeri. Setiap saat bisa ditarik Petral/Riza cs dan setor ke Cikeas. Setoran paling akhir dari mafia minyak itu sebesar US$ 231 juta mengalir kemana-mana itu uang rakyat !!! Langka BBM, akan jadi senjata pemerintah minta kenaikan impor dan tambahan subsidi. 9 triliun uang APBN akan dirampok Petral bulan depan ! 2 Bulan setelah Ka BIN dicopot dan seminggu setelah Direksi Pertamina diganti (Hanung/Krisna cs), Pertamina langsung tunjuk direksi Petral. BBM di Republik Indonesia ini diatur dan dikendalikan oleh M. Riza Chalid. Cikeas juga sudah dikendalikan. Rakyat diam saja? Rampok uang rakyat di Pertamina : 1. Mark up impor Crude/produk via Petral 2. Mark up sewa tanker 3. Tilep BBM bersubsidi 1. Mark up/oplos crude/product -> Petral -> Petramina -> Cikeas 2. penggelapan BBM bersubsidi -> Petramina -> Cikeas 3. sewa tanker -> Karen cs

Mea Culpa Indonesia Masih Ditunggu

Di Belanda baru baru ini terjadi sebuah heboh. Negara yang pernah diduduki tentara Nazi Jerman ini bertradisi mengenang para korban Perang Dunia ke-II pada 4 Mei dan merayakan Hari Pembebasan pada 5 Mei. Berbeda dengan di masa lalu, kali ini ada gagasan untuk juga mengenang para serdadu pendudukan Jerman yang menjadi korban perang.

Puncaknya: Pengadilan setempat melarang acara tersebut. Resminya: para serdadu yang juga korban, boleh saja dikenang, tetapi tidak dengan semangat yang sama dengan acara mengenang para korban Nazi. Sepintas wajar saja keputusan ini, namun ekornya bermakna. Yaitu timbulnya kemarahan sebagian publik yang tak dapat menerima acara mengenang tentara pendudukan sekali pun mereka juga korban Perang Dunia ke-II. Di lain pihak ada sebagian publik yang juga tidak dapat menerimanya karena acara yang bersifat khusus bagi korban perang ini mengabaikan ulah sejenis dari tentara Belanda di rantau, seperti di Indonesia pada 1940an dan di Srebrenica pada 1995. Setiap kemarahan moral adalah selektif dan menyisakan emosi yang melekat, yang dapat berkembang menjadi sebuah gumpalan dendam kesumat yang setiap saat dapat membara. Mea culpa? Mea culpa atau permohonan maaf secara resmi adalah sebuah sarana untuk mengatasi hal ini. Setiap "maaf" merupakan suatu pengakuan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Kadang maaf tersebut secara normatif diartikan sebagai mengandung suatu niat atau pun upaya untuk tidak mengembangkan dendam dan kebencian yang pernah ada agar tidak membebani diri lagi dalam perjalanan ke depan. Mea culpa seperti inilah yang sering dikaitkan dengan pernyataan para pemimpin negara tentang masa silam yang kelam. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui staf penasihatnya, belum lama menyatakan akan menyampaikan permintaan maaf atas sejumlah pelanggaran berat hak hak asasi manusia di masa lalu. Sejumlah pelanggaran yang dirinci adalah: Pembunuhan massal 1965-66, Aceh 1976-1989, Tanjung Priok 1984, Papua 1996, Peristiwa 27 Juli 1996, Talangsari 1989 dan seterusnya. Citra sejarah Datang dari seorang pemimpin negara pada paruh pertama akhir masa baktinya, mea culpa SBY ditafsirkan sebagai sebuah upaya untuk mewariskan citra sejarah yang baik sepeninggal masa jabatannya kelak. Sejauh semua ini dimaksud untuk melapangkan jalan ke depan, ke arah suatu rekonsiliasi nasional, wajar saja, namun permintaan maaf ini tidaklah jelas kriteria kasus pilihannya mau pun strateginya ke depan. Ketika Presiden Abdurrachman Wahid mengungkap permintaan maafnya kepada para korban Peristiwa 1965, hal itu pun diungkapnya tanpa kriteria dan strategi yang jelas. Gus Dur yang tengah belajar di Irak ketika pembantaian massal terjadi pada 1965-66, kembali ke tanah air menemui kenyataan dengan perasaan yang gelisah dan mengakui bahwa para pelakunya adalah ormas di lingkungan Nadhatul Ulama. Semasa menjabat presiden, mea culpa diungkapnya secara informal pada saat hangatnya tuntutan dan hujatan reformasi terhadap ABRI. Kapan TNI? Media massa ketika itu melaporkan "Saya minta maaf atas segala pembunuhan yang terjadi terhadap orang-orang yang dikatakan komunis itu," kata (Gus Dur) pada acara Secangkir Kopi Bersama Gus Dur yang disiarkan langsung TVRI. Ia juga menyambut baik kalau masalah G-30-S/PKI itu dibuka kembali. Alasannya, "selama ini orang menganggap bahwa PKI itu bersalah." (TEMPO, 4 April 2000 ) Sebuah milis (TNI Watch! 15 Maret 2000) malah tampil judul berita "N.U. Sudah Minta Maaf, Kapan Giliran TNI?". Sebuah momentum yang tak pernah dimanfaatkan TNI. Di sisi lain, Pramoedya Ananta Toer, misalnya, mengabaikan permintaan maaf Gus Dur sebagai suatu pernyataan yang "gampang", padahal sesungguhnya berisiko politik yang besar. Akhirnya, kita tahu, mea culpa Gus Dur berujung pada kontroversi politik yang turut mendorong ke arah kejatuhannya sebagai Kepala Negara. Hampa SBY berada pada situasi dan kondisi yang amat berbeda. Risiko yang dihadapinya tidak membahayakan posisinya. Malah sebaliknya. Namun permintaan maaf Negara hanya akan menjadi hampa, tanpa makna, apabila tidak ditindaklanjuti dengan suatu upaya nyata ke arah rekonsiliasi nasional. Ada kalangan yang pesimis akan prospek semacam itu. Prahara 1965 itu kini diakui sebagai suatu kejahatan (crimes) setelah empat dasawarsa berlalu. Di Jawa Tengah, pernah ada suatu upaya, bahkan suatu gerakan untuk mengawali ini, bukan dari tataran negara dan perangat hukum, melainkan dari tataran pelaku dan korban pada tingkat akar rumput. Spanyol Di Spanyol, bahkan, Perang Saudara 1936-1939 – dengan korban puluhan ribu orang tewas, hilang dan ditahan - setelah tujuh dasawarsa berlalu dapat diangkat ke permukaan publik sebagai suatu upaya mobilisasi politik demi hasrat dan upaya untuk mempelajari kembali latar belakang prahara dan mengambil pelajaran. Di bawah PM Spanyol Jose Luis Rodriguez Zapatero (2004-2011), sepanjang lima tahun yang baru berlalu, sejumlah kuburan massal tersembunyi berhasil dipetakan kembali dan digali, monumen diktator Franco dipindah, dan sejumlah kamp tahanan dipugar. Semua itu dalam rangka merenungkan perjalanan bangsa dan prospeknya ke depan. Rekonsiliasi nasional Presiden Yudhoyono pada 2005 berjanji akan merehabilitasi para korban 1965/66 dan keluarganya – suatu prakarsa yang disambut baik, namun belakangan tidak ditindaklanjuti. Demikian pula dengan penuntasan kasus pembunuhan Munir (2004). Proposal membangun KKR (Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi) gugur di Mahkamah Konstitusi pada 2006 dan upaya baru hingga kini belum menampakkan hasil. Dengan kata lain, rekonsiliasi nasional - seperti pernah diupayakan di Jawa Tengah dan Spanyol - menuntut suatu gerakan masyarakat bersama kekuatan politik yang ada. Bukan sekedar sebuah mea culpa yang tak berawal dan tak berujung, tapi selayaknya menjadi suatu gerakan popular agar, pada akhirnya, tidak harus bermuara pada victor justice – sekadar keadilan menurut pihak pemenang politik. Oleh Aboeprijadi Santoso

Kenapa SBY takut sama Dahlan Iskan?

Begini hitung-hitungannya, pertama kita ulas dulu apa yang dipunya Dahlan Iskan dan apa yang tidak dipunya SBY? apa yang dimiliki Dahlan Iskan yang tidak dimiliki SBY adalah Media

Perlu diingat, Partai Demokrat tengah mengalami penurunan pencitraan cukup dalam akibat sejumlah kasus dugaan korupsi internal, Bagi Istana, menjalin hubungan baik dengan Dahlan Iskan adalah sebuah solusi untuk mengangkat pencitraan Istana Secara singkat saya paparkan disini, Dahlan Iskan merupakan pemilik grup Jawa Pos. Jawa Pos boleh dibilang adalah grup media terbesar di Indonesia, memiliki 151 koran cetak dan 51 jaringan TV lokal, Dari 51 TV lokal milik Dahlan Iskan, sekitar 38 TV sudah ready, sedangkan 13 TV sedang persiapan tayang, Dengan kekuatan media sebesar itu, wajar Istana khawatir kalau Dahlan Iskan mundur dari kabinet. Nah, pertanyaannya kemudian, rencana mundurnya Dahlan Iskan dari kabinet adalah sebuah kepastian atau tidak? Berdasarkan informasi yang saya terima, usai pertemuan Selasa Malam (15/05/2012), Dahlan memang sempat mengutarakan ingin mundur, Kenapa demikian? Karena Dahlan Iskan merasa Istana telah merecoki kewenangan dirinya, khususnya terkait pergantian direksi Pertamina. Konon, Sudi Silalahi sebetulnya punya kandidat lain untuk mengisi direksi Pertamina, berbeda dengan profesional yang ditunjuk Dahlan, Dan tentunya, semua masalah ini berawal dari adanya politisasi kasus Petral sebagai trader minyak tunggalnya Pertamina Dalam catatannya kepada Rakyat Merdeka dan Antara hari ini, Dahlan menyebut ada 3 motif di balik desakan pembubaran Petral, Pertama, ada pihak yang sungguh-sungguh ingin 'membereskan' Pertamina dari bolong-bolong sehingga bisa jadi kebanggaan nasional, Kedua, dibubarkannya Petral akan menguntungkan para trader migas dadn tentunya lebih leluasa menekan Pertamina seperti jaman dulu, Ketiga, ada yang berharap Petral dibubarkan dan trading minyak bisa dilakukan dari Jakarta tanpa perlu melalui Singapura, Padahal, membubarkan Petral tidak bisa dilakukan semudah itu. Ingat, Petral merupakan trader tunggal pembelian minyak Pertamina dari luar Dalam catatannya itu, Dahlan Iskan mengatakan membubarkan Petral saat ini juga bakal mengganggu pasokan BBM nasional, Dalam pandangan Dahlan Iskan seperti tertuang dalam catatannya, aneh kalau ada yang memaksakan pembubaran Petral dalam sekejab, Padahal risikonya, pasokan BBM bakal terganggu, #Bumm, inflasi naik dan mungkin muncul pergolakan ekonomi. Dan menurut info yang saya dapat, Sudi Silalahi konon termasuk orang yang menghendaki pembubaran Petral dalam sekejab, Dalam pertemuan di Istana Negara Selasa Malam (15/05/2012), Sudi Silalahi meminta SBY terbitkan inpres BBM dan Refinery dengan segera "Untuk menanggapi soalan Petral, Bapak Presiden bisa menerbitkan Inpres BBM dan Refinery," kata Sudi Silalahi "Untuk menanggapi soalan Petral, Bapak Presiden bisa menerbitkan Inpres BBM dan Refinery," kata Sudi Silalahi malam itu Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pun menyepakati usulan tersebut. Menteri Perdagangan melalui Pusat Perdagangan Indonesia siap mengambil alih kewenangan Petral," lanjut Sudi. Gita tidak mengiyakan, mungkin karena publik juga sedang menyoroti Pusat Perdagangan Indonesia dalam hal impor gula Meskipun Istana membantah informasi tersebut, pertanyaannya, mengapa Dahlan Iskan mengatakan betul ada yg ingin Petral dibubarkan seketika? "Ternyata benar-benar ada yang menginginkan Petral bubar saat ini juga" tulis Dahlan Iskan dalam catatannya di Antara dan Rakyat Merdeka. Inilah yang membuat Dahlan Iskan sempat emosi usai pertemuan selasa malam, sehingga tercetus wacana mundur dari kabinet Ada yang bilang, wacana mundur tersebut merupakan pernyataan sikap Dahlan Iskan kepada Istana. Tapi ada juga yang bilang, wacana mundur itu hanyalah sisi emosional Dahlan Iskan yang muncul seketika. Sumber yang lebih miring menyebut, wacana mundur Dahlan Iskan sebagai bargaining position kepada Demokrat, untuk Cawapres kah? Entahlah mana yang benar, tapi opini saya lebih percaya wacana mundur itu emosi sesaat Dahlan Iskan saja karena merasa dikhianati Istana. Terlepas dari itu, sebetulnya yang perlu dipastikan adalah apa putusan pemerintah soal Petral, dibubarkankah atau jalan terus? Media massa seharusnya mendesak pemerintah segera ambil sikap soal Petral, entah itu dibubarkan seketika atau jalan dan diperbaiki. Konfirmasi ini sangat penting, karena jika pemerintah putuskan pembubaran Petral, maka membenarkan adanya desakan Sudi Silalahi soal itu, Istana seharusnya memberikan jawaban yang jelas soal status Petral, bukan sekedar membantah adanya pertemuan selasa malam bahas Petral, Catatan Dahlan Iskan bahwa ada pihak yang benar2 ingin membubarkan Petral saat ini juga adalah bukti adanya desakan itu, Dan jika Istana pada akhirnya memutuskan pembubaran Petral dalam sekejab, maka dapat dipastikan, Istana lah yang bermain di kasus Petral

Konspirasi Global dan Efeknya buat Indonesia

Konsipirasi global (KG) sering disebut-sebut terkait erat dengan OTB atau GTB freemason atau illuminati. Padahal harus dilihat bahwa KG dan FM atau Illuminati bisa saja merupakan 2 hal yang berbeda. KG adalah konteks kekinian. FM atau Illuminati terkait isu atau fenomena yang telah berusia ratusan tahun yang dikaitkan dengan sekelompok orang tertentu atau agama/sekte. Dalam hal tertentu, sering dipahami bahwa KG tekait dengan FM atau illuminati. Bisa saja KG itu dikendalikan oleh kelompok ini. Meski begitu, mayoritas peneliti atau pengamat percaya bahwa KG lebih bersifat taktis, ekonomis dan politis ketimbang IL atau FM yang idelogis, Namun, tujuan akhirnya tetap sama yaitu: hegemoni atau dominasi kekuasaan sekelompok orang/bangsa terhadap orang atau bangsa lainnya.

Modus atau cara kerja KG tentu lebih mudah dibaca, dilihat dan dirasakan daripada OTB/GTB seperti IL atau FM tadi. Jadi daripada bahas FM atau IL yang terlalu jauh, lebih baik kita bahas konspirasi global yang nyata-nyata ada dan jadi ancaman terbesar pada bangsa ini. KG itu hanyalah sebutan bagi operasi penaklukan atau "perang" yang dilakukan oleh sebuah atau sejumlah negara terhadap negara-negara lain. KG mengantikan perang konvesional yang sebagaimana kita kenal. KG adalah strategi atau bentuk perang yang tidak menggunakan pasukan militer. KG itu adalah penaklukan/ penguasaan suatu negara(2) yg kemenangannya dlm wujud "pengendalian" oleh pemenang perang atas negara lain, Contoh sederhananya : penandatangan LoI IMF dan RI itu sdh dapat dikatakan sebagai kemenangan KG terhadap RI. Kita tunduk dan jadi budak IMF. Tujuan KG hampir sama dengan penjajahan atau kolonialisme tapi tanpa kehadiran penjajah secara fisik hadir di negara yang ditaklukannya. Tujuan KG ini: pasar, sumber daya alam, ekploitasi SDM, moneter/financial dan pengaruh politik global, Cara pencapaian tujuan KG ini adalah dengan memperlemah semua sendi-sendi kehidupan negara/bangsa yang dijadikan targetnya, Modus yang paling umum adalah melalui keterpengaruhan budaya, narkoba, demoralisasi, depatriotisme, ketergantungan dan seterusnya. KG ini masuk secara halus, tidak disadari, menggunakan tangan-tangan orang lain, utamanya melalui elemen-elemen bangsa itu sendiri. Elemen-elemen masyarakt negara yang jadi sasaran KG tidak sadar dia telah menjadi alat atau boneka KG. Mis : pejabat-pejabat tinggi, partai, ormas, pers. KG bahkan dapat memperalat pimpinan negara, presiden, DPR, lembaga-lembaga keuangan/politik, universitas, LSM dan seterusnya. Bahkan saya sendiri menilai ormas seperti FPI secara tidak sadar telah menjadi boneka dan menjalankan tujuan KG di Indonesia. Selain FPI tentu saja, pemerintahan kita saat ini, sebagian media, LSM, Partai2, DPR dan seterusnya telah diinfiltrasi oleh agenda-agenda KG. Ciri khas KG ya soft power, Mau bukti? Lihat saja sekarang ini. Presiden dan calon presiden kita merasa multak/harus dapatkan dukungan AS agar bisa menjadi Presiden RI. SBY sudah disiapkan oleh USA buat jadi presiden RI. Mereka "bantu" maksimal agar SBY bisa jadi presiden RI karena dinilai akan jalankan agenda AS. Pada awal 2004 sebelum pilpres, kongres AS mengundang Permias (persatuan mhs RI di AS). kongres bertanya siapa presiden RI yad ? Pada saat itu, pimp Permias menjawab : wiranto. Kongres AS bertanya sampai 3 kali dan dijawab tetap : Wiranto. kongres AS tegaskan menolak. Lalu secara diplomatis kongres AS bertanya : " bagaimana jika SBY? Apakah mungkin?" Permias kaget. SBY belum populer. Tidak diperhitungkan. Hanya sebulan sejak pertemuan itu, tiba2 nama SBY melejit. Terus menerus jadi berita. Ga sampai 5 bulan, SBY menjadi sangat populer. Nah, kita sudah lihat sendiri bagaimana SBY "kebetulan" terpilih jadi Presiden RI dalam pilpres. Lalu contoh lain : kita lihat bagaimana RI menjalankan kebijakan ekonomi pro pasar, pro modal, pro investasi asing dst dst..dgn cara yg salah. Maka lahirlah sedikitnya 14 UU yg memberikan kelonggaran luar biasa kpd asing utk mencaplok SDA dan pilar2 ekonomi kita. Kita lihat juga bgmn Koperasi yang menjadi nafas dan pilar utama ekonomi sesuai UUD 45 ga bisa tumbuh. Dibonsai. Kerdil. Lalu kita lihat juga bgmn moralitas bangsa kita merosot. Hedonisme, materialisme, pragmatisme telah menjadi tujuan dan kebahagian utama. Banyak agenda-agenda KG yang masuk melalui jargon-jargon globalisasi, kebebasan, emansipasi, kesetaraan, HAM bahkan demokrasi. Tapi prasyaratnya diabaikan. Semua jargon-jargon tadi punya nilai-nilai dasar yang bagus sepanjang syarat utama terpenuhi : telah terwujudnya indentitas bangsa, kecerdasan dan hukum. Syarat-syarat tadi tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Kita lompati. Akibatnya : kehancuran. RI hanya jadi pasar, pemasok bahan baku, ATM, konsumerisme. RI tidak punya kedaulatan apa pun lagi. Tidak punya asset apapun lagi. Semua dikendalikan oleh KG. Pihak-pihal yang sadar dan melawan akan dihabisi. KG menghabisi pihakpihak yang sadar dan melawan itu dengan musuh-musuh sebangsa yang secara sadar atau tidak, telah jadi antek KG. Contoh, dibidang energy : RI tidak akan pernah bisa memulai apalagi menyelesaikan pembangunan PLTNuklir. LSM2 akan ribut & opini dibentuk Seolah2 PLTN itu sangat berbahaya. Padahal semua negara maju menggunakan PLTN sbg sumber utama energy bangsanya. Contoh, dibidang keuangan : RI tidak akan pernah bisa punya perbankan, multi-finance, asuransi atau Koperasi kelas dunia. Permodalan dan persyaratan buat bisa punya atau menuju perbankan, multifince, asuransi dan koperasi ini dipersulit. Megap-megap, dicaplok. Itu sebabnya mayoritas perbankan, multifinance, asuransi yang besar di RI adlaah milik asing. Lokal hanya 1-2 saja Contoh, di bidang Budaya : film-film Holywood menyerbu, di bioskop, dirumah. Budaya-budaya barat populer jor-joran disodorkan ke wajah rakyat setiap hari. Dibidang ideologi : Pancasila dimatikan. Ditumbuh suburkan sikap anti-toleransi : FPI, ahmadiyah, suku, agama, antar golongan, diadudomba. Di bidang pertahanan : Hanya di darat kita masih bisa melinat adanya "kedaulatan" RI. Di Laut dan diudara, RI tidak punya kedaulatan. Laut kita setiap saat mengalami trespassing dan illegal fishing. Wilayah udara kita setiap saat "dilewati dan ditongrongi" pesawat ilegal. Yang luar biasa bodohnya kita adalah bahwa sampai sekarang RI selalu "gagal" menginventarisir dan menghitung jumlah total kekayaan alam/SDA. RI tidak tahu berapa persisnya jumlah nilai SDA kita, terdiri dari apa saja, berapa lama habis terpakai dan seterusnya. Ini membuat kita "buta". RI tidak tahu mau bagaimana dan menghadapi apa dalam 25,50,100 tahun ke depan. Ga ada arah. Ga ada informasi yang akurat. Ibarat orang buta dan tolol, akhirnya kita manut aja mau dibawa kemana. Persis kaya KEBO yang dicucuk hidungnya. Maka, akibat kebodohan pemimpin kita menghadapi KG ini, saya pesimis RI ini masih ada 10-20 tahun mendatang. Mungkin lbh cepat kehancurannya. Cukup sekian saja dulu kultwit pemanasan tentang KG ini. Menjabarkan point-pointnya saja via kultwit saya prediksi akan makan waktu Diolah oleh Tim Riset Global Future Institute1 minggu penuh.

Singapore, Pengontrol Ekonomi Indonesia

Singapore adalah negara pulau kota yang sangat kecil. Hanya 713 km2 luasnya dan berpenduduk 5.1 juta orang.Only the lilte dot in Asean. Tapi ekspor Singapore tahun 2011 sudah hampir US$ 400 miliar/ tahun atau hampir 2 kali lipat ekspor RI yang US$ 203 Milyar tahun 2011 yang lalu. Singapore adalah negara yang TIDAK punya kekayaan alam. NOL ! Tapi bisa ekspor 2 kali lipat RI. Hebat kan?

Di kota singapore yang supermini itu ada 6000 perusahan AS dan Eropa, 3000 perusahan Cina, 1500 perusahaan India dan seterusnya. Membuat perusahaan di Singapore gampang banget. 2 jam selesai. Tidak seperti di Indonesia yang berbulan-bulan tak jelas, apalagi status PMA. Kekuatan Singapore terletak pada sumber daya manusianya yang unggul dan kepastian hukumnya yang hebat. Bisnis sangat kondusif disini. Singapore adalah pusat keuangan Asia. Pusat industri manufaktur termasuk minyak, kimia, logam dan seterusnya,semua bahan baku diimpor. Bahkan air tawarpun Singapore impor dari Malaysia, sayur mayur sebagian besar dari Indonesia, kebutuhan pokok lainnya dari malaysia. Jumlah turis ke Singapore sekitar 13.5 juta, 2 kali lipat turis yang ke Indonesia. Padahal tak ada yang bisa dilihat di Singapore kecuali shopping center yang habis dikelilingi sekitar 6-7 jam itu tidak menarik sama sekali. Tapi turis datang kesana untuk shopping, berjudi & deal bisnis. Sebagai kota keuangan dan perdagangan, Singapore tahu prioritas utama mereka adalah SDM yang unggul dan kepastian hukum. Semua taat hukum. Ancaman terbesar Singapore : Malaysia dan Indonesia. Malaysia tidak begitu ditakuti karena ada hubungan historis. Sebelumnya Singapore bagian Malaysia. Indonesia dinilai sebagai ancaman nasional Singapore terkait dua hal : militer dan ekonomi. Untuk menghadapinya, Singapore harus bisa memperlemah RI. Jaman soekarno, RI jadi mimpi buruk Singapore. Jaman Suharto, Singapore aman karena Suharto adalah mentor Lee Kwan Yew. Suharto Toako. Abang. Ketika Suharto jatuh dan Habibie naik, Lee Kwan Yew panik.  Ditemui Habibie. Mau bangun komitmen. Habibie menolak. RI pasti dirugikan. Apalagi Habibie punya mimpi Sabang, Batam dan Bintan akan kalahkan Singpore. Di mata Habibie, Singapore tidak ada apa-apanya. Mudah dikalahkan. Habibie juga geram dan marah pada Singapore yangg selama ini dinilainya "menghancurkan RI" secara halus dan sistematis. Lee Kwan Yew meradang. Lee Kwan Yew dipastikan punya andil dalam kejatuhan Habibie melalui penolakan laporan pertanggungjawaban MPR. Setidaknya LKY bantu uang dan opini. LKY senang dengan SBY karena agenda SBY adalah agenda barat yang jadi sekutu utama Singapore. SBY adalah "adik kandung" LKW. Singapore aman. Sebab itu Singapore berkepentingan SBY langgeng. Dan siapapun penggantinya harus dipastikan menguntungkan Singapore. Aburizal Bakrie pun menghadap k esana. Sekarang Bakrie dan Lee Hsien Loong sibuk bangun komitment. Salah satunya adalah Defense Cooperation Agreement dan ekstradisi. Bakrie minta dukungan Singapore. Sistem ekonomi kita salah kaprah membuat RI mudah disetir Singapore. Teman saya yang bankir Singapore pernah bilang, untuk goyang RI mudah banget. Singapore cukup mainkan US$ 500 juta - US$ 2 milyar di pasar uang/modal, bursa RI jungkir balik. Singapore bisa "goreng-goreng" saham atau rupiah. Untukk kepentingan politik dan "insurance", Singapore memiliki cadangan rupiah triliunan yang setiap saat bisa dijadikan senjata "goyang" RI. RI yang menuhankan sektor moneter (bukan sektor riel) dan sangat tergantung pada indeks / kurs jadi kelemahan besar bagi ketahanan nasional.  Cadangan devisa kita memang sudah tembus US$ 100 milyar. Tapi itu hanya cukup biaya 3 1/2 bulan impor. Rentan digoyang oleh power Singapore. Ketergantungan RI terhadap barang konsumsi ex spore termasuk BBM, bikin RI seperti TV raksasa tapi Singapore sebagai remote controlnya. Singapore memang tidak secara langsung "menghancurkan" ketahanan ekonomi RI ( moneter, pangan, energy dll) tapi melalui lembaga-lembaga keuangan Internasional.  Agenda-agenda jahat Singapore "dititipkan" melalui tangan-tangan Asian Development Bank, World Bank, IMF, dan sebagainya. LOI2 yang dititipkan di RI dengan IMF tak lepas dari kepentingan Singapore. Kebijakan-kebijakan pemerintah RI seperti kelonggaran ekspor bahan baku, pajak yang rendah atas CPO, batubara, dan seterusnya adalah agenda Singapore. Penolakan keras lokalisir judi di RI juga peran Singapore. Uang besar dan lobi-lobi Sngapore akan masuk ke RI jika RI mau setujui lokalilasi judi. Pariwisata dan judi terkait erat. Keduanya punya kontribusi 7% terhadap GDP Singapore dan akan jadi 15% pada 2020 yang akan datang. RI ancaman serius. WNI keturunan Tionghoa, konglomerat-konglomerat termasuk yangg pribumi bahkan pejabat-pejabat tinggi kita banyak hobi judi. Sudah budaya. Mereka yang klien kasino Singapore. Singapore dengan cara yang canggih akan pertahankan kerapuhan ekonomi RI.  Jika ekonomi lemah, militer pasti lemah. Tidak ada uang modernisasi. Singapore juga diyakini sebagai "donatur" teroris-teroris di RI, Malaysia, Filipina.  Melalui strategi intelejen deception, uang itu mengalir ke teroris. Kontak saya, Warga Negara Singapore pernah menyebutkan bahhwa mereka tahu ada pelatihan teroris di Johor Bahru, Aceh, Solo, Poso, Mindanao dan seterunsya.  Teroris-teroris Islam garis keras itu "diperhatikan, diamati dan dibina" oleh intelejen Singapore. Suatu saat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Tujuan mereka ( Singapore) hanya 1 : Timbulkan instabilitas RI jika diperlukan. Ini bagian dari pelemahan ekonomi RI. Sebab itu tidak heran, dalam jaringan terorisme Indonesia selalu ada keterlibatan "teroris" warga negara Singapore. Data-datanya kita miliki. Sekarang RI belum jadi ancaman Singapore. Tapi jika RI mau kembangkan Batam, Bitung, Bintan, Sabang, Singapore akan bereaksi.  Mereka hantam RI. Demikian juga jika RI mau stop ekspor bahan baku : CPO, karet, batubara, mineral dan sebagainya atau mau naikan pajak ekspornya secara ekstrim.  Apalagi jika RI mau bubarkan petral, bangun kilang minyak dan produk turunannya, bangun storage dan seterusnya.Singapore akan bereaksi hantam RI. Singkatnya, Singapore akan gunakan segala cara agar negaranya bertahan jadi Hub, trader dan broker ekonomi dunia. Arah pembangunan Dan kebijakan RI TIDAK BOLEH membahayakan kepentingan nasional Singapore. RI harus terus jadi penyangga ekonomi Singapore. Singapore jadi surga para koruptor RI yang buron atau yang simpan uang disana. Baik legal atau tak legal. Langsung atau via transfer pricing. Selain kekayaan para koruptor, buronan, konglomerat RI yang rata2 US$ 8 milyar masuk ke Singapre per tahun, posisi ini juga untungkan Singapore. Para koruptor buronan RI, meski sudah buron tapi tetap menjalankan bisnisnya di RI via kaki tangannya.  Mereka diback up penuh oleh Singapore. Bahkan banyak uang haram hasil korupsi di Indonesia yang disimpan di Singapore kemudian balik lagi ke RI an. investor asing alias PMA. Agar tidak menyolok dan menimbulkan kecurigaan, PMA itu bisa saja berbaju USA, Eropa, Cina dan lain-lainl padahal itu dari Singapore. Intinya, Singapore itu punya kebijakan khusus terhadap RI demi menjaga kepentingan nasionalnya. Negara yang lebih kecil dibandingkan Jakarta. Apakah kebijakan RI stop pasir atau tanah ke Singapore itu tepat? Bisa halangi perluasan daratan Singpore? MIMPI !!. Singapore dengan sangat mudah beli pasir/tanah melalui Malaysia, Thailand bahkan Australia. Pelarangan itu tidak ada efek, malah rugikan devisa.  Hasil tambang kita seperti nikel, bauksit, batubara dan seterusnya, .bahkan BBM yang bersubsidi pun banyak ditampung oleh Singapore. Mereka cukongnya. Maka tak heran kenapa Singapre bisa jadi pengekspor Timah karena bauksitnya curian mereka tampung dan modali para pencurinya. Dan hebatnya lagi, Singapore seperti tahu kebutuhan koruptor RI. Mereka cetak sin $ nominal 1000 & 10.000. Agar mudah suap menyuap di RI. Padahal pecahan $ 1000 atau $ 10.000 itu langka dan jarang banget digunakan sebagai alat pembayaran di Singpore. Di RI banyak banget tersedia. Itulah potret negera Singapore yang maju dan jadi negara termakmur ke 4 di dunia. Pemimpinnya amanah, keras dan cerdas. Tidak seperti pemimpin RI. Bapak Singapore tahu persis, negara hanya bisa maju jika tercipta budaya hukum ditengah-tengah rakyatnya. Budaya hukum timbul dari patuh hukum. Patuh hukum tercipta karena rakyatnya takut melanggar hukum. Takut langgar hukum karena sanksi hukumnya sangat keras, tegas dan adil. Dulu Singpore adalah pulau kecil yang kumuh, jorok, sarang mafia, penjahat dan kriminal. Semua ditertibkan LKY dengan penegakan hukum yang keras. Setiap pelanggar hukum diganjar seberat2nya. Banyak yang dihukum mati. Disiarkan di media-media secara berulang-ulang, terus menerus. Rakyat takut. Rakyat Singpore menyaksikan setiap saat bagaimana penjahat dihukum. Mereka tahu akibatnya jika mereka melanggar hukum. Budaya hukum terbentuk.  Itulah negara Singapore yang ibarat sebuah titik lalat di tubuh kita. Malaysia, Korea, Taiwan dan lain-lain, semua maju karena sukses penegakan hukum. Sementara di Indonesia, hukumnya hancur, korup. Aparat hukumnya apalagi, sangat korup. Presidennya? Masya Allah. Diolah oleh Tim Riset Global Future Institute

Ada Mafia yang Lebih Besar yang Ingin Rebut Bisnis Migas - Istana Negara

Meneg BUMN Dahlan Iskan mempertimbangkan akan MUNDUR dari Kabinet Indonesia Bersatu, Pertimbangan mundur Dahlan Iskan ini dipicu oleh pertemuan Selasa malam (15/05) di Istana Negara.

Selain Meneg BUMN Dahlan Iskan dan Presiden SBY sebagai tuan rumah; turut hadir dalam pertemuan tadi malam : Yaitu Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ada 2 Agenda dalam pertemuan di Istana Negara tadi malam. Pertama, Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris/Direksi Pertamina. Kedua: Membahas isu2 yang beredar di social media dan pernyataan sejumlah anggota DPR terkait pengadaan BBM. Di awal pertemuan, Jero Wacik mengeluh terkait pemilihan Komisaris dan Direksi Pertamina : "Bapak Presiden, soal Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina, Pak Dahlan tidak melibatkan saya," kata Jero Wacik, Dahlan sontak menyahut, "Mohon maaf Bapak Presiden, saya baru tahu kalau pertemuan ini mempermasalahkan kewenangan saya," Jero Wacik pun membalas, "Betul itu kewenangan Pak Dahlan, tapi tolong saya diajak bicara karena tataran kebijakan energi ada di kami," Dahlan membalas lagi, "Pergantian Direksi BUMN adalah Konsep 'the dream team', saya sudah sampaikan dalam sidang kabinet," Seperti diketahui, Meneg BUMN Dahlan Iskan memang tengah menggodok konsep "the dream team" yang intinya supaya BUMN itu maju. "BUMN tidak maju apabila direksinya tidak kompak," jelas Dahlan di Istana Negara tadi malam. Asumsi Dahlan Iskan, untuk bisa kompak, BUMN harus dibentuk tim yang kuat melalui konsep "The Dream Team", Direksi BUMN yang pintar belum tentu sebuah tim yang kuat. Harus ada diskusi antara Kementerian BUMN dengan masing-masing Dirut BUMN," Direktur utama BUMN, lanjut Dahlan, merupakan pihak yang mengajukan nama untuk diperiksa, apakah ada yang tidak memenuhi syarat, Misalnya tidak pernah fit and proper test atau ada catatan dibidang integritas. Itu diproses dan disampaikan ke Dirutnya," kata Dahlan, Soal Tim Penilai Akhir (TPA), lanjut Dahlan, hanya berlaku bagi Direktur Utama BUMN tertentu, TPA ketuanya Presiden, apabila Presiden setuju berarti TPA setuju," ujar Dahlan Iskan. Kembali ke Istana Negara, Presiden SBY mengatakan, "Soal Direksi Pertamina, saya dianggap seperti tidak ada," katanya .... Duaarr, bagai disambar petir Dahlan terhenyak dengan perkataan Presiden SBY, semua yang hadir menahan nafas, Dahlan pun menunggu apa yang akan disampaikan Presiden SBY, Dahlan seketika menyadari, Menko Perekonomian Hatta Rajasa tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Kenapa bisa terjadi perseteruan antara SBY dengan Dahlan Iskan? #Tebak2an Berkaitankah dengan Hatta Rajasa? Mari kita simak sedikit ke belakang alias flashback.. Anggap saja ada prequel Pada 8 Maret 2012, Dahlan mencopot Wakil Komisaris Utama Pertamina Umar Said dan Komisaris Triharyo Susilo. Umar Said berusia lebih dari 70 tahun. Meski UU BUMN tidak mensyaratkan soal usia komisaris, namun efektifitas pengawasan dipertanyakan. Sebelum berhenti, Umar Said dijuluki sebagai DON Pertamina. Apapun yang dilakukan oleh Dewan Direksi Pertamina harus se-izin Said, Sebagai contoh, pada 2010 ada tender pembangunan RFCC Kilang Cilacap (Proyek Cilacap) berkolaborasi dengan Komisaris Triharyo Soesilo, Said kemudian membatalkan hasil tender yang telah dimenangkan oleh SK Engineering dari Korea. Kemudian Said dan Triharyo mengusung sebuah konsorsium perusahaan untuk memenangkan tender tersebut. Perusahaan tersebut adalah konsorsium PT Rekayasa Industri dengan partnernya SK Engineering Company dan Toyo Engineering. Dengan berbagai cara, Said dan Triharyo berusaha untuk memenangkan konsorsium Rekayasa Industri, Hingga saat ini, belum ada info kelanjutan proyek RFCC Cilacap tersebut. Tapi duet Said dan Triharyo memang kerap ikut campur masalah keorganisasian dan personalia Pertamina. Selama kurun waktu Said di Pertamina, sudah beberapa kali organisasi Pertamina diubah terus sesuai dengan Said dan Triharyo, Yang sangat mencolok adalah perubahan organisasi yang berhubungan dengan pembelian minyak Pertamina. Unit yang melakukan pembelian di Pertamina adalah Integrated Supply Chain (ISC). Organisasi ini dari awalnya tidak dapat dibereskan dengan baik karena berbagai kepentingan ada didalamnya. ISC dibentuk 5 tahun lalu atas rekomendasi Said dengan referensi dari konsultan McKinsey yang dibayar Pertamina USD 100 juta, Pembentukan ISC merupakan perubahan yang cukup mendasar bagi organisasi Pertamina di sektor hilir. Sejak adanya organisasi ISC, perencanaan Pertamina menjadi tidak fokus, ISC jadi alat untuk memuluskan berbagai perusahaan untuk mensuplai kebutuhan minyak Pertamina oleh Said danTriharyo, Karena alasan tertentu, Said dan Triharyo di tahun 2010 berniat merombak membubarkan ISC dan memindahkannya ke bawah Direktur Umum, Kebijakan ini dinilai aneh, karena sangat tidak sesuai dengan kompentensi Direktur Umum Pertamina. Pengadaan minyak harus mempunyai keahlian dan diposisikan dalam Direktorat yang tepat, Tindakan Said dan Triharyo cenderung tidak dilandaskan pada pemikiran yang matang dan tepat, tapi lebih pada alasan bisnis pribadi. Mungkin banyak orang bertanya-tanya mengapa Umar Said bisa menjadi demikian berkuasa di Pertamina. FYI, Said selalu menyatakan dirinya bahwa dia adalah wakil dari Presiden SBY di Pertamina. Faktanya Said adalah tim sukses Presiden SBY dalam pemilu 2009 bersama Jenderal Sutanto. Karena "posisi"-nya dan kedekatannya dengan partai Demokrat itulah banyak sekali orang yang percaya dan akhirnya merasa takut kepada Said. Fakta mengenai Triharyo atau dikenal koleganya di ITB sebagai Hengky adalah saudara ipar dari Sri Mulyani, Sebelumnya, Triharyo menjabat sebagai Dirut PT Rekayasa Industri sebagai kontraktor RFCC. Kembali ke situasi Istana, Apakah betul pemicu kemarahan Presiden SBY yang menganggap seolah-olah tidak ada, terkait dengan Said? "Bu Karen, apakah betul Direksi Pertamina yang baru masukan dari Ibu, seperti yang dikatakan Pak Dahlan?" tanya Presiden SBY, Dirut Pertamina kemudian menjawab, "Betul Pak, kami serahkan beberapa nama untuk diperiksa kementerian," kata Karen. "Beredar isu pengangkatan Direktur Pemasaran dan Niaga dan Direktorat Pengolahan tak lepas dari tekanan pengusaha?" kata Presiden SBY Dahlan mungkin berpikir keras "Apakah Presiden SBY sudah memiliki calon lain diluar nama yang diajukan Dirut Pertamina?" Jero Wacik, Gita Wirjawan dan Sudi Silalahi kontan menghela nafas sembari menatap Dahlan yang sedang menunggu jawaban "Kami telah memeriksa keduanya berdasarkan integritas dan kapabilitas, keduanya profesional," tegas Dahlan. Seperti diketahui, pada 18 April 2012 Dahlan merombak dan mengangkat Direksi Pertamina yaitu: Chrisna Damayanto sebagai Direktur Pengolahan, Hanung Budya Yuktyanta sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga, Evita Maryanti sebagai Direktur SDM, Luhur Budi sebagai Direktur Umum, Hari Kulyarto sebagai Direktur Gas. Chrisna sendiri pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Zatapi yang sudah di SP3 oleh Mabes Polri di tahun 2010, Sedangkan Hanung adalah bekas Deputi Pemasaran dan Niaga era Ahmad Faisal, Faisal dan Budya adalah konseptor awal konversi Migas di era SBY - JK, Sebetulnya Faisal berpeluang besar menggantikan Ari Soemarno tapi kandas, karena lebih dekat dengan JK, selain itu ideologinya pro Soekarno, Sebelum menjadi Deputi, Hanung pernah menjadi Dirut Petral, Namun pada masa SBY-Boediono, Hanung dipindahkan menjadi Dirut Badak NGL. Petral adalah anak perusahaan Pertamina yang tengah jadi sorotan dan disebut-sebut terkait dengan Mafia Minyak Muhammad Reza Chalid. Petral sempat mengundang pers di kantornya, Singapura pada Februari 2012. Sehubungan dengan Petral ini, Presiden SBY bertanya "Bu Karen, bagaimana Anda menjawab tuduhan Petral sarang korupsi, "Bapak Presiden, kami sudah mendengar tuduhan tersebut, kami telah undang media, tepat pada saat tender berlangsung," kata Karen, Karen menjawab, "Petral telah diaudit lembaga audit internasional. Kami telah umumkan tadi pagi untuk opsi pembelian langsung ke produsen" Selasa pagi, Karen mengatakan, Pertamina akan mengimpor minyak mentah dan BBM secara langsung ke produsen mulai kuartal III 2012, "Kami mesti memastikan langkah tersebut tidak menimbulkan risiko dalam prinsip kehati-hatian," lanjut Karen, Dalam kontrak pembelian langsung, lanjut Karen, memang memerlukan pembicaraan antar pemerintah (G2G) terlebih dahulu. Karen juga mengatakan, Pertamina akan mengupayakan penyerapan minyak mentah domestik secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan kilang BBM, "Melalui upaya tersebut, kami ingin meningkatkan ketahanan pasokan energi nasional dan mendukung optimalisasi kinerja Petral," kata Karen, Menurut dia, sistem pengadaan minyak mentah dan BBM yang dilakukan Petral selama ini telah berjalan dengan baik dan sesuai GCG, Namun, lanjut Karen, Pertamina akan terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Sementara terkait dugaan Petral sarang korupsi, (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sudah siap menindak lanjuti "Kami mendukung proses hukum ! Tapi kami lawan politisasi Petral," tegas FSPPB. Kembali ke Istana, Mensesneg Sudi Silalahi menyela pembahasan soal Petral tersebut. "Untuk menanggapi soalan Petral, Bapak Presiden bisa menerbitkan Inpres BBM dan Refinery," kata Sudi Silalahi, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pun menyepakati itu, "Menteri Perdagangan melalui Pusat Perdagangan Indonesia siap mengambil alih kewenangan Petral," kata Sudi, Gita tidak mengiyakan, karena publik pun sedang menyoroti Pusat Perdagangan Indonesia dalam hal impor gula. Silang pendapat saat ini soal pembelian minyak mentah ada 2, pertama pembelian langsung melalui NOC atau kedua pembelian melalui makelar. Apalagi isu Petral sangat seksi, banyak pihak bermain. Saya yakin bahwa isu Petral bukan soal Muhammad Reza Chalid semata, Karena sekarang opsinya lebih condong Petral dibubarkan atau dipindah ke Indonesia dengan bentuk lain Pertanyaan kemudian adalah jika Muhammad Reza Chalid disingkirkan dari Petral, siapa yang akan diuntungkan? Pernyataan Sudi Silalahi di Istana Negara Selasa Malam merupakan titik terang jawaban siapa yang bermain dalam kasus Petral, Kasus Petral jelas didesain oleh Istana untuk merebut bisnis impor minyaknya Muhammad Reza Chalid dan Hatta Rajasa. Ada kepentingan yang lebih besar di balik kasus Petral, ini bukan soal korupsi semata. Ada Mafia yang lebih besar yang ingin merebut bisnis migas Muhammad Reza Chalid, yaitu Istana Negara. Hampir dapat dipastikan, jika Petral dibubarkan, akan terjadi tender pengimpor migas yang pesertanya pemain2 migas raksasa Asing. Kembali ke Istana, pertemuan belum menghasilkan keputusan apapun. Presiden SBY pun mempersilahkan tamu2nya pulang. Rabu (16/05) Hatta Rajasa mengaku tidak diundang Istana dalam pertemuan Selasa Malam. Kenapa Hatta Rajasa yang berada di atas Menteri BUMN dan Perdagangan tidak diundang? Permainan apa yang sedang dilancarkan Istana dalam kasus Petral yang njelimet dan penuh kepentingan itu? Bagaimana nasib Dahlan Iskan di tengah permainan ini? Mungkin Dahlan Iskan akan berkata "Politik itu Sadis ! Tapi Minyak lebih Sadis !" *Diolah oleh Tim Riset Global Future Institute

Kemurungan Indonesia Pasca Demokrasi

Tidak ada kata lain yang paling tidak disukai dan mungkin dijauhi sekarang ini selain kata politik. Politik, secara intrinsik, memang selalu tidak menyenangkan. Tetapi bagaimana pun, suka atau tidak suka, tidak ada orang yang bisa membebaskan diri dari politik. Anda boleh mengasingkan diri ke suatu pulau. Tetapi di sana Anda tidak mungkin bebas dari sengatan “global warming” yang langsung atau tidak langsung merupakan produk politik dan hanya bisa ditanggulangi secara politik.

Sesungguhnya, di masa lalu politik pernah menduduki tempat terhormat dalam masyarakat. Suatu waktu, politik merupakan istilah dengan sejumlah konotasi positif yang setidaknya dibuhungkan dengan the common good atau kemaslahatan bersama. Di Athena klasik, pada zaman Plato, dan Aristoteles, politik merupakan “ratu” dari ilmu-ilmu yang lain dan merupakan kegiatan manusia yang terpenting. Aristoteles merumuskan politik itu sebagai master science yang hanya dimiliki orang-orang yangexcellent dan telah banyak makan asam garam kehidupan. Di zaman modern ini, sejalan dengan diferensiasi kehidupan masyarakat, the primacy of politics itu tidak lagi berlaku. Meskipun begitu, politik tetap saja penting dan tak dapat tiada dalam kehidupan masyarakat. Sayang, bahwa politik yang sebenarnya indah dan mulia itu kini banyak dicemari praktek tak bertanggungjawab. Dewasa ini politik semakin merupakan istilah kotor, yang sinonim dengan kemunafikan, korupsi dan barang dagangan yang menjijikan. Pada demokrasi lama orang-orang kian membenci politik dan kehilangan kepercayaan terhadap kinerja institusi-institusi demokrasi. Partisipasi politik kian melemah. Turnout atau kehadiran dalam pemilihan hanya merupakan porsi yang mengecil dari keseluruhan pemilih. Partai-partai politikpun semakin kehilangan partisan sampai pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemurungan yang sama berlangsung pula di Indonesia. Dalam beberapa hal, malah lebih intens dan banal. Demoraksi beserta hak-hak yang menyertainya yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata, begitu cepat menampilkan paradoks-paradoks mengerikan. Demonstrasi dan konflik fisik tak hentinya sepanjang tahun. Kelompok vigilante, seperti FPI, bermunculan di beberapa koat. Atas nama agama, modal dan ketertiban umum, dengan menggunakan kekerasan, kelompok itu main hakim sendiri. Setiap kali menjelang pemilu, kita menyaksikan bagaikan jamur di musim hujan lahirnya partai yang semakin sukar dibedakan satu sama lain – kecuali dalam hal tokoh yang memimpinnya. Kehadiran partai berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi politik warga. Belakangan ini, kita tersentak oleh rendahnya turnout dalam pilkada, khususnya Pilkada Jawa Tengah, yang mendekati angka 50 persen. Suatu paradoks lain dari demokrasi Indonesia, baru-baru ini diangkat sebagai tema seminar di Yogyakarta yang disponsori oleh Komite Indonesia untuk Demokrasi. Paradoks itu dirumuskan sebagai hilangnya voluntarisme dalam perpolitikan di Indonesia. Dikatakan bahwa partisipasi politik, khususnya partispasi dalam kegiatan partai, tidak lagi dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih melainkan telah bergeser menjadi kegiatan transaksional. Apa yang terjadi? Colin Crouch, seorang profesor sosiologi pada European University Institute, dalam bukunya Post-Democracy, mengetengahkan apa yang disebutnya sebagai the commercialization of citizenship. Yang ia maksudkan adalah komersialisasi hak-hak sosial warga, seperti pendidikan dan kesehatan. Praktek komersialisasi itu juga telah berlangsung di sini. Tetapi yang dihadapi Indonesia jauh lebih dahsyat : hak-hak politik itu sendiri yang diperjualbelikan. Dan itu ditemui tidak hanya di lapisan bawah, melakinkan juga pada tingkat elite di tubuh partai maupun dalam dewan-dewan perwakilan rakyat. Bagi mereka yang terlibat, politik itu dipandang tidak lebih dari suatu jenis bisnis yang lain. Maka tak pelak lagi, arena politik telah didegradasikan sebagai semacam pasar, tempat bertemunya “pembeli” dan “penjual”. Dan harus segera ditambahkan di sini: pasar itu untuk sebagian besar merupakan pasar gelap, lengkap dengan makelar-makelarnya. Maka tak terelakan, pada akhirnya hanya orang-orang berduit yang bisa bermain di dalamnya. Kita kini berada dalam era pasca-demoraksi yang disinyalir oleh Colin Crouch itu. Banyak faktor yang bisa disebut sebagai prima causa dari perkembangan buruk ini. Dapat disebutkan diantaranya, pertama, mencairnya semen ideologi, sementara partai tak dapat menawarkan platform sebagai alternatif. Kedua, biaya politik, khususnya biaya kampanye semakin eksesif. Ketiga, dampak negatif dari kemajuan (teknologi) media massa, khsusunya media elektronik. Keempat, dampak negatif dari sistem presidensial dan pemilihan langsung kepala daerah yang pada gilirannya memperlemah cohesiveness atau daya rekat partai. Kelima, personalisasi politik di tengah-tengah masyarakat yang sudah dan kian terkontaminasi atau terindividualisasi. Keenam, pada tingkat massa, kemiskinan sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi yang dapat dijual kecuali hak-hak itu. Dan ketujuh, kita terlampau liberal (konvensional) dalam menerapkan demokrasi. Demikian sejumlah faktor pada dataran sosio-politik yang merupakan penyebab terpuruknya perpolitikan sekarang. Semua faktor, secara sendiri-sendiri maupun bersama ikut berperan. Dan terlampau penting untuk tidak dikemukakan di sini, pada tataran etis, sebagai resultante dari bekerjanya faktor-faktor tadi, bangsa ini menemukan dirinya dalam keadaan kekosongan nilai-nilai civic berupa hilangnya komitmen terhadap kehidupan bersama diantara para warganya. Dirumuskan secara lain, dengan menggunakan idiom republikanisme: The final cause adalah lunturnya patriotisme, lunturnya keutamaan civic dalam masyarakat. Politik pada dasarnya bersangkut paut dengan bagaimana menghidupi, memelihara atau mempertahankan kehidupan bersama. Oleh karena itu, tantangan yang kita hadapi sekarang adalah memulihkan kembali kedudukan politik seperti itu yang kini dilanda krisis kepercayaan oleh warganya sendiri. A.Rahman Tolleng