Pulau Nipah, Armada Amerika, dan Armada China

Kapal niaga raksasa hilir mudik dan lego jangkar di perairan sebelah barat Singapura di dekat Pulau Nipah, Kepulauan Riau, awal Mei. Pulau seluas 3,6 hektar itu hanya menjadi pos TNI. Antrean panjang kapal jurusan Singapura yang membutuhkan pasokan logistik tidak dilihat sebagai peluang niaga.

Hanya Pos TNI Angkatan Laut yang berdiri di sana, dijaga satu kompi (60 personel) Marinir. Berry dan Yudho adalah dua prajurit Marinir yang berjaga dengan senapan mesin berat 12,7 milimeter menghadap ke arah Singapura. Siang hari, mereka mengaku kerap melihat pesawat Singapura terbang di dekat wilayah Indonesia. Malam hari, mereka melihat gemerlap di kawasan Singapura, penanda modernitas dan majunya pembangunan. ”Sinyal telepon seluler di sini dari Singtel. Mahal sekali. Kadang dapat sinyal dari Malaysia. Pulsa dari operator Indonesia langsung tersedot,” ujar Berry. Sebelum diperhatikan, Pulau Nipah nyaris tenggelam. Karena nilai strategisnya sebagai salah satu pulau terluar, Pulau Nipah direklamasi. Presiden Megawati Soekarnoputri menjejakkan kaki di prasasti tahun 2004. Setelah itu, tidak lagi terdengar pengembangannya. Padahal, kawasan di ujung selatan Selat Malaka itu merupakan salah satu jalur perdagangan dunia. Pedagang Eropa-Asia Timur dan pengiriman minyak dari Negara Teluk ke Asia Timur pasti melewati kawasan itu. Posisi Singapura sebagai pelabuhan dengan fasilitas modern dan layanan jasa terbaik menjadi daya tarik pebisnis seluruh dunia. ”Pagar kedaulatan” Melihat kawasan di sekitarnya, terutama Singapura, pemerintah mengubah cara pikir. Dalam kunjungannya ke Pulau Nipah, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, kawasan tersebut akan dijadikan pusat logistik bagi kapal-kapal yang antre masuk Singapura. ”Pertumbuhan ekonomi dimanfaatkan untuk menjaga pulau-pulau terluar. Disediakan fasilitas pengisian bahan bakar 5 juta liter per bulan di Pulau Nipah yang akan direklamasi hingga 40 hektar. Fasilitas pendukung lain akan disiapkan. Kapal yang mengisi logistik akan merasa aman karena ada prajurit TNI AL dan TNI AD yang menjaga keamanan. Kita sedang menunggu izin Kementerian Keuangan untuk mewujudkan rencana tersebut,” ujar Purnomo. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo menambahkan, selain fasilitas logistik, Pulau Nipah juga akan menjadi etalase perikanan Indonesia. Pengusaha Singapura bisa membeli beragam jenis ikan di Pulau Nipah. Sharif dan Purnomo bertekad menjadikan Pulau Nipah bernilai secara ekonomi. Purnomo belum memastikan apakah Pulau Nipah akan menyediakan fasilitas logistik pula bagi armada Amerika Serikat dan Republik Rakyat China yang selama ini memanfaatkan fasilitas itu di Singapura. Nilai ekonomi dan hubungan strategis didapat Singapura karena menyediakan sarana logistik bagi AS dan China yang sedang bersaing di Pasifik dan Laut China Selatan itu. Singapura mampu memanfaatkan peluang itu untuk kepentingan nasionalnya. Indonesia memang bersikap netral, tetapi bukan berarti tidak bisa memanfaatkan kekuatan militer AS dan China demi kepentingan nasional Indonesia. Setidaknya keuntungan ekonomis bisa didapat dari Pulau Nipah jika peluang ekonomi ini digarap. Politisi Ganjar Pranowo dalam diskusi masalah perbatasan RI di Fraksi PDI-P menegaskan, perbatasan memang harus dijaga dengan ”kedaulatan dan pagar ekonomi”. Membangun aktivitas ekonomi di perbatasan dan pulau terluar adalah pemikiran cerdas. Untuk pemikiran, kita tidak kekurangan. Sebelumnya, perbatasan juga diwacanakan sebagai halaman depan. Selanjutnya? Sumber :www.kompas.com

Bank Dunia Siap Kucurkan 2 Miliar Dolar AS untuk Indonesia

Bank Dunia, Selasa, mengumumkan siap untuk memberikan Indonesia dengan pinjaman US $ 2 miliar. Menurut laporan, dana ini disebut-sebut untuk antisipasi guncangan keuangan di masa depan. Pengumuman Bank Dunia mengatakan, pinjaman, diminta oleh pemerintah Indonesia, akan diselenggarakan sebagai kontingensi terhadap "guncangan di masa depan dan volatilitas." Meskipun Indonesia telah lama menunjukkan tingkat pertumbuhan yang membuat iri Amerika Serikat atau negara Eropa, perekonomian telah melambat baru-baru ini akibat penurunan permintaan ekspor, badan dunia itu menyatakan. Jakarta dan Bank Dunia berharap pinjaman akan mengirimkan pesan kepada pasar bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menahan guncangan moderat, saat melaksanakan reformasi ekonomi.  Berdasarkan catatan The Global Review, dalam tiga hingga empat tahun terakhir, Indonesia lebih banyak mengembalikan pinjaman utang luar negeri. Sepanjang tahun lalu, jumlah utang Indonesia ke Bank Dunia mencapai US$ 2,9 miliar. Pinjaman tersebut antara lain untuk mendanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Operasional Sekolah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.

Jumlah utang Indonesia saat ini mencapai 26 persen terhadap produk domestik bruto. Utang tersebut terdiri atas utang luar negeri Indonesia sekitar Rp 700 triliun. Angka ini lebih kecil dibanding utang dalam negeri yang mencapai Rp 1.400 triliun. Sekitar 30 persen dari surat utang dalam negeri dikuasai oleh investor asing. Sebelumnya, pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika, Maret, seperti yang dilansir Tempo Online, mengingatkan pemerintah agar memperbaiki komposisi kepemilikan surat utang. Banyaknya dana asing dalam porsi surat utang negara dikhawatirkan mengganggu perekonomian bila terjadi penarikan dana secara besar-besaran. Idealnya, pemerintah menekan defisit anggaran dengan menaikkan tax ratio dan memangkas pengeluaran yang tidak perlu. Sepanjang 2011 lalu, pemerintah meraup Rp 204,5 triliun dari penerbitan Surat Utang Negara.  Tahun ini, untuk menutup defisit anggaran belanja, pemerintah kembali menerbitkan surat utang senilai Rp 14,08 triliun.  Tentang Bank Dunia Bank Dunia (bahasa Inggris: World Bank) merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Menurut Articles of Agreement Bank Dunia (sebagaimana telah diubah, efektif sejak 16 Februari 1989) seluruh keputusannya harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal. Bank Dunia berbeda dengan Grup Bank Dunia (World Bank Group), dimana Bank Dunia hanya terdiri dari dua lembaga: Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (IBRD) dan Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association) (IDA), sementara Grup Bank Dunia mencakup dua lembaga tersebut ditambah tiga lagi:[4] International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Pengoperasian Bank Dunia dijaga melalui pembayaran sebagaimana diatur oleh negara-negara anggota. Aktivitas Bank Dunia saat ini difokuskan dalam bidang seperti pendidikan, pertanian dan industri. Bank Dunia memberi pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-negara anggota yang sedang dalam kesusahan. Sebagai balasannya, pihak Bank juga meminta bahwa langkah-langkah ekonomi perlu ditempuh agar misalnya, tindak korupsi dapat dibatasi atau demokrasi dikembangkan. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung pada 1 Juli–22 Juli 1944 di kota Bretton Woods. Markas Bank Dunia berada di Washington, DC, Amerika Serikat. Secara teknis dan struktural Bank Dunia termasuk salah satu dari badan PBB, namun secara operasional sangat berbeda dari badan-badan PBB lainnya. (TGR/Rep/TO/Wikipedia)Tim Riset The Global Review

Hati-Hati,,, Buah Impor Dilapisi Lilin

Pakar Keamanan Pangan dan Gizi Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Prof Ahmad Sulaeman, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai buah impor. "Harga buah impor yang dijual di supermarket Indonesia kadang lebih murah dibanding harga di negara asalnya. Hal ini tentu saja membuat kita heran sekaligus bertanya mengapa buah tersebut bisa dijual dengan harga murah?," katanya melalui Kantor Humas IPB di Bogor, Rabu. Ahmad Sulaeman menjelaskan lebih lanjut temuannya tentang buah impor ini. Ia mengemukakan bahwa satu terminal buah di Rotterdam Belanda yang luasnya hampir sama dengan Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng terdapat gudang pendingin sebagai tempat menyimpan buah. Buah dimaksud, kata dia, usia penyimpanannya ada yang mencapai dua tahun. Usia penyimpanan yang paling muda adalah enam bulan.

''Agar buah tahan di suhu dingin, tidak kering dan tidak keriput, maka kulit buah dilapisi lilin,'' katanya. ''Dalam lilin itu juga ditambahkan fungisida agar buah tidak berjamur.'' Hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa fungisida yang biasa ditambahkan adalah jenis fincocillin yang bersifat anti-androgenic. Sifatnya sama seperti DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane). Anti-androgenic, kata Prof Ahmad, menimbulkan efek mandul pada serangga. Sebagaimana diketahui, DDT adalah insektisida tempo dulu yang pernah disanjung setinggi langit karena jasa-jasanya dalam penanggulangan berbagai penyakit yang ditularkan vektor serangga. Tetapi kini penggunaan DDT di banyak negara di dunia terutama di Amerika Utara, Eropa Barat dan juga di Indonesia telah dilarang. '' Ini menjadi jelas bahwa buah impor tidak lepas dari pestisida.'' Sumber :Repulikan Online

"7 April 1967 Hadiah Terbesar Orde Baru Untuk Rakyat Indonesia dan Papua.”

Pada tanggal 7 April 1967 , hanya beberapa minggu setelah dilantik sebagai Pejabat Presiden RI , Jendral Soeharto telah memberikan ijin kepada sebuah perusahaan pertambangan Amerika Serikat, Freeport Sulphur (kemudian menjadi Freeport Mc Moran) untuk melakukan exploitasi pertambangan tembaga di gunung Ertsberg, yang terletak di Kabupaten Fakfak, Propinsi Irian Barat (sekarang sebagian besar areal konsesi Freeport berada di wilayah Kabupaten Mimika, Papua). Dalam foto ini nampak Menteri Pertambangan RI, Ir. Slamet Bratanata (duduk paling kanan) lalu di sebelahnya adalah Robert C. Hills, Presiden dari Freeport Sulphur dan duduk di sudut kiri adalah Manager Freeport Indonesia , Forbes K. Wilson. Duta Besar Amerika Serikat (saat itu) untuk Indonesia, Marshall Green, nampak berdiri di ujung kiri.

Payung hukum formal bagi Freeport untuk beroperasi di Indonesia adalah Undang-undang No 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, yang disahkan pada tanggal 10 Januari 1967, saat Indonesia secara teori masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun sangat disangsikan apakah Soekarno pernah meneken pengesahan Undang-undang tersebut, dan seandainya pernah meneken, apakah dengan sukarela ataukah dengan tekanan dan paksaan.  Freeport Sulphur adalah perusahaan asing PERTAMA yang masuk dan beroperasi di Indonesia dengan dasar UU PMA 1967 ini. Dan bahkan menurut seorang penulis Amerika, Bradley R. Simpson, UU PMA 1967 ini sejak awal perancangannya, telah melibatkan pihak asing, Amerika Serikat khususnya, dalam merumuskan, menyusun dan mengkoreksi pasal-demi pasal sampai pada saat pengesahannya (Simpson, R. Bradley , Economic with Guns : Amerika Serikat, CIA dan Munculnya Rezim Pembangunan Otoriter Orde Baru, Gramedia, Jakarta 2011, hal. 311- 314). Sebuah perusahaan konsultan Amerika, yang berkantor pusat di Denver, Van Sickle Associates, telah “membantu” para pejabat ekonomi Orde Baru (dengan mengabaikan sama sekali keberadaan Soekarno yang notabene saat itu adalah Presiden Indonesia yang resmi dan sah) untuk menyusun RUU PMA ini sejak bulan September tahun 1966, empat bulan sebelum disahkan menjadi Undang-undang. Antara Freeport dan UU PMA 1967 ini memang hubungannya sangat erat, kait-mengkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. UU PMA ini boleh jadi bukan hanya merupakan Undang-undang yang menguntungkan bagi para kapitalis asing, namun lebih jauh lagi- mereka (Freeport dkk) juga terlibat dalam proses kelahirannya-. Dan memang menurut penulis diatas (Bradley) , hanya dalam hitungan bulan setelah meletusnya peristiwa G 30 S dan melemahnya posisi Presiden Soekarno, tepatnya pada bulan April 1966, pihak Freeport telah memberi tahu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, bahwa mereka (Freeport) membutuhkan seperangkat aturan hukum yang “pro pengusaha” sebagai syarat investasi mereka di Indonesia, yaitu perjanjian perlindungan penanaman modal, iklim investasi yang “layak” serta hak konsesi penuh tanpa adanya keharusan bagi – hasil (Bradley, hal. 308) . Freeport dan para kapitalis asing yang serakah ini benar-benar melihat kepemimpinan Presiden Soekarno yang anti “barat”, anti kapitalis dan anti kolonialis ini, sebagai batu sandungan yang sangat besar bagi ambisi-ambisi kapitalistik mereka, dan kejatuhan Soekarno adalah hari bahagia yang paling dinantikan.  Dan saat itu akhirnya tiba, setelah Presiden Soekarno akhirnya bisa dipaksa untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Jendral Soeharto pada tanggal 12 Maret 1967 - sebulan setelah UU PMA disahkan – dan sebulan sebelum kontrak karya Freeport ditekan, pada tanggal 7 April 1967, 45 tahun yang lalu. Johny Budiyono (Sumber foto : The Netherlands National Press Agency/ANP, April 1967).

Hentikan Pembayaran Obligasi Rekap Rp 60 Triliun!

Kewajiban Pemerintah Bisa Membengkak Hingga Mencapai Rp 14.000 triliun.. Pemerintah didesak segera menghentikan pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi (OR) dari APBN yang mencapai Rp 60 triliun/tahun sampai 2040. Akibat beban pembayaran utang yang teramat besar,  APBN tidak mampu menjadi lokomotif pembangunan.  Pada saat yang sama, pemerintah justru mati-matian mengurangi, bahkan mencabut, subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena dianggap mendistorsi pembangunan ekonomi.

“Ini suatu bentuk ketidakadilan yang sangat luar biasa. Untuk mensubsidi perbankan, pemerintah rela mengguyurkan uang pajak sebesar Rp60 triliun setiap tahun.  Sebaliknya kalau buat subsidi BBM pemerintah justru berniat menghapuskannya. Sebagai pembayar pajak, saya tidak rela uang rakyat dipakai mensubsidi para bankir yang sudah sangat kaya raya. Karenanya, pemerintah harus segera menghentikan pembayaran bunga OR sebesar Rp 60 trilliun setiap tahun,” desak Sasmito Hadinagoro, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI). Saat kriris moneter menerjang pada 1998, banyak perbankan Indonesia kolaps. Untuk menyelamatkan bank-bank tersebut, pada 1999 pemerintah menyuntikkan modal (merekapitalisasi) dalam bentuk Obligasi Rekap  dengan dana mencapai Rp 655 triliun. Tiga staf sekretariat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu Gatot Arya Putra, Ira Setiati, dan Damayanti di tahun 2002 mengembangkan enam skenario tentang pembengkakan kewajiban pemerintah untuk membayar cicilan utang pokok dan bunganya. Skenario terbaik ialah kalau setiap lembar OR dapat dibayar tepat pada waktunya. Dalam hal ini, kewajiban pemerintah akan mencapai Rp 1.030 triliun. Jumlah ini terdiri atas  Rp 430 triliun utang pokok dan Rp 600 triliun untuk bunga. Skenario terburuknya, jika terjadi penundaan pembayaran setiap lembar OR yang jatuh tempo, maka jumlah kewajiban pemerintah akan membengkak luar biasa besar, hingga jumlah mencapai Rp 14.000 triliun! Namun karena analisis mereka yang dimuat di majalah BPPN itulah, ketiganya jsutru dipecat. Kantong kiri kantong kanan OR adalah piutang bank-bank yang telah menjadi milik pemerintah kepada pemerintah. Atau pemerintah berutang kepada bank-bank yang dimilikinya sendiri. Jadi ibaratnya utang dari kantong kiri ke kantong kanan dari kemeja yang sama. Menurut mantan Menko Perekonomian di era Megawati Kwik Kian Gie, solusinya adalah menarik obligasi rekap tersebut. Namun teknik atau cara penarikannya termasuk domain sub ilmu pengetahuan yang sama sekali tidak dipahami oleh para teknokrat Berkeley Mafia maupun teknokrat IMF. Atau mungkin mereka memahaminya, tetapi sengaja mau mengobral bank-bank dengan harga murah seraya membangkrutkan negara. “Selaku Menko Perekonomian, saya dan Menkeu (ketika itu) Bambang Sudibyo secara diam-diam mengganti OR dengan apa yang kami namakan zero coupon bond (ZCB), atau Obligasi Rekap tanpa Bunga. Isinya hanya angka yang harus dianggap sebagai modal/ekuiti agar CAR-nya 8%,” papar Kwik. Dia melanjutkan, semua bank diberi tenggang waktu lima tahun untuk menjadi sehat atas kekuatan sendiri dengan melakukan perbaikan kinerja. Kalau tidak, bank ditutup. Namun kalau sudah sehat atas kekuatan sendiri, ZCB ditarik. “Sayangnya prinsip dan inti pikiran Zero Coupon Bond sebagai cara untuk menarik kembali Obligasi Rekap sama sekali tidak digubris. Akibatnya kita rasakan sendiri sampai sekarang, yaitu mengeluarkan uang sekitar 25% dari APBN sejak 2003 hingga 2040. Motifnya hanya satu, yaitu patuh pada IMF secara mutlak dan habis-habisan,” tukas Kwik. Mantan Menko Keuangan era Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli menyatakan pemerintah sebaiknya menarik semua OR di perbankan untuk meringankan beban APBN. Penarikan obligasi rekap juga demi mempertimbangkan rasa keadilan bagi rakyat yang selama ini patuh membayar pajak. "Saya setuju dengan pendapat pak Kwik, OR harus diubah menjadi ZCB. OR juga seharusnya untradeable atau tidak dapat diperjualbelikan. Sebab, kalau OR diperjualbelikan, bisa jadi pintu masuk perbankan asing untuk menguasai bank-bank nasional dengan lebih dominan.” ujar Rizal Ramli. Menurut dia, seharusnya  semua pihak sama-sama berkorban untuk memperbaiki ekonomi nasional. Jangan cuma rakyat  yang dituntut berkorban dengan pengurangan subsidi BBM. Tapi pemilik bank dan para bankir harus bersedia berkorban, dengan cara berhenti menerima subsidi bunga obligasi rekap.

Melanggar Lampu Merah Berarti “DOSA” !!!

Suatu siang di Utrecht, Belanda. Seorang kawan mengajakku berkunjung ke rumahnya di Horst, daerah di selatan Belanda. Kawanku menghidupkan GPS di handphonenya sebelum mobil kami berangkat. “Kenapa harus menyalakan GPS? Bukankah kamu hafal jalan ke rumahmu?” tanyaku penasaran. Menurut kawanku, GPS tak hanya sebagai penunjuk arah tapi juga membantunya mengetahui kecepatan maksimal yang boleh ditempuh saat ia berkendara. Ia tak ingin melanggar lalu lintas. Masyarakat Belanda memang dikenal disiplin. Di negeri Kincir Angin ini, pemerintah punya cara-cara kreatif dan unik untuk mengatur lalu lintas. Misalnya setiap mobil harus mengambil jarak selebar 2 meter dengan kendaraan lainnya guna menghindari tabrakan beruntun. Jika menyalip, harus ada jarak yang cukup untuk mengantisipasi jikalau kendaraan yang akan disalip berbelok tak terduga.

Di daerah perumahan dan perkotaan, klakson hanya boleh dibunyikan untuk memberikan sinyal tanda bahaya atau bila sangat perlu. Mengklakson penyeberang jalan bukan sebagai tanda bahaya, hukumnya haram dan bisa kena tilang. Di negeri ini, pejalan kaki dan pesepeda sangat diutamakan dengan disediakannya jalur khusus. Jalur sepeda di Belanda dibuat terpisah dari alur jalan raya. Jalur sepeda ini bisa memotong blok bangunan dan gang-gang yang merupakan jalan buntu bagi mobil. Semua jalur memiliki tanda lalu lintas yang seragam dan mudah diikuti, bahkan untuk orang baru sekalipun. Jalur sepeda menawarkan jalan pintas yang lebih cepat daripada jalur pengendara kendaraan bermotor. Saat di persimpangan jalan, pesepeda dan pejalan kaki pun diprioritaskan. Pengemudi mobil atau pengendara motor akan berhenti untuk memberi kesempatan kepada mereka jika ingin menyeberang. Di jalan sempit, mobil bahkan harus minggir untuk memberikan jalan bagi pesepeda dan pejalan kaki. Jika dengan prioritas itu masih terjadi kecelakaan, hukum lalu lintas Belanda sepenuhnya melindungi pesepeda. Tidak peduli kesalahan di pihak siapa, mobil atau kendaraan bermotorlah yang bertanggung jawab. Ini mendukung prinsip bahwa di jalan raya yang kuat harus melindungi yang lemah. Sementara soal kebijakan lampu lalu lintas, Belanda punya lampu lalu lintas khusus pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Di Belanda melanggar rambu lampu merah artinya “mati”! Pelanggar langsung kena tilang atau point (jika dilakukan berulang kali). Kalau sudah sampai pada point tertentu maka SIM bisa dicabut. Di setiap jalan raya utama di Belanda terdapat kamera yang akan merekam kejadian di sekitar lokasi tersebut. Jika terjadi pelanggaran oleh pengguna jalan, seperti melanggar lampu merah atau mengendarai dengan kecepatan melewati batas maksimal, kamera akan otomatis memotret kendaraan yang melanggar. Data nomor polisi akan dikirim dan diolah di pusat data kepolisian. Berdasarkan data tersebut, kepolisian akan menerbitkan surat tilang elektronik yang dikirim via pos ke alamat nama pemilik kendaraan yang melanggar tersebut. Uniknya, jika pelanggar keberatan dengan tilang itu, mereka berhak mengajukan penolakan dengan alasan tepat. Regulasi lalu lintas di Belanda bisa menjadi salah satu contoh bagi Indonesia guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara dengan didukung oleh sarana, prasarana dan mekanisme yang jelas. Regulasi yang bertujuan baik akan lebih efisien dan efektif jika pemerintah terlebih dahulu menyediakan fasilitas paling mendasar semisal jalanan rata dengan kualitas aspal yang baik dan minim lubang. Semangat perubahan ke arah lebih baik yang harus ditekankan, bukan hanya sekadar latah.

Dokumen Rahasia: Plan AS dan Arab Saudi di Suriah

Laporan juga menulis, AS membentuk beberapa komite untuk melaksanakan plot baru di Suriah yang meliputi komite politik, militer dan keamanan dengan tugasnya masing-masing.Aliansi Poros Setan, yang diotaki oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi menemukan cara baru untuk menghancurkan Suriah setelah mereka gagal menciptakan kerusuhan di negara itu lebih dari satu tahun. Menurut laporan yang diterima oleh Islam Times, setelah semua upaya yang ditempuh menemui kegagalan untuk menggulingkan rezim Suriah, Washington dan Riyadh kini sedang merancang rencana baru yang lebih rapih, terorganisir yang melibatkan unit-unit penting negara-negara Aliansi Poros Setan.

Rencana tersebut setidaknya memiliki dua tujuan, pertama untuk menunjukkan bahwa tidak ada perdamaian di Suriah tanpa persetujuan AS dan Riyadh, dan kedua, tetap menolak dan melarang rakyat memberikan apapun bentuk dukungan kepada pemerintah dan terus berusaha menumpahkan darah di Suriah melalui perang saudara. Laporan itu menunjukkan bahwa, AS dan Arab Saudi berkesimpulan, saat ini tentara Suriah  masih terlampau kuat dan dalam kontrol penuh Bashar Assad. Mereka juga mengetahui bahwa keamanan Suriah memiliki kontrol yang baik atas seluruh negara bahkan di daerah kantong-kantong yang menjadi pusat dan benteng teroris. Laporan itu menambahkan, walaupun saat ini perekonomian Suriah melemah karena didera konflik berkepanjangan dan sanksi, namun perekonomian Suriah akan cepat pulih, karena di dukung penuh oleh beberapa negara, terutama Iran, Cina dan Rusia. Laporan juga menulis, saat ini AS membentuk beberapa komite untuk melaksanakan plot baru di Suriah yang meliputi komite politik, militer dan keamanan dengan tugasnya masing-masing. Komite politik dipimpin lansung oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, sementara Clinton dibantu oleh Derek Chollet sebagai manajer eksekutif, mantan Duta Besar AS untuk Suriah Robert Ford dan Fredrick Hoff sebagai anggota, dan Jeffrey Feltman sebagai koordinator. Masih menurut laporan tersebut, Feltman juga bertugas mengontrol kelompok politik lain yang anggotanya meliputi Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Pangeran Saud al-Faisal dan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim. Selain itu, Feltman juga mengawasi beberapa kantor yang berbasis di Doha sebagai koordinasi keamanan khusus di Suriah. Anggotanya antara lain adalah badan-badan intelijen dari negara-negara seperti AS, Arab Saudi, Qatar, Turki, NATO, dan Libya. Sementara mantan Duta Besar Saudi untuk AS, Bandar bin Sultan berbagi pengalamannya sebagai pengakses dan pengumpul data dengan teroris di Suriah dan Feltman meninjau keluar-masuknya informasi yang didapat. Sementara untuk komite militer, dinahkodai langsung oleh Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Martin Dempsey, serta dibantu oleh Mayor Jenderal Charles Cleveland, dan Jenderal Frank Gibb. Kelompok ini bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain, namun tugas utama mereka adalah mensuplai bantuan logistik untuk teroris Suriah, termasuk volume bantuan logistik dan jenis intelijen yang ditransfer untuk kelompok-kelompok teroris. Sedangkan komite keamanan meliputi perwakilan dari 7-10 badan intelijen Amerika serta Penasihat Keamanan Nasional AS Tom Donilon, Direktur Intelijen Nasional James Clapper, dan Direktur Badan Intelijen Pusat, Jenderal David Petraeus. Ada beberapa cabang lain lagi di komite keamanan yang misinya adalah untuk menyusun plot keamanan dan melaporkan situasi di Suriah ke kepala komite selain mempersiapkan laporan tentang strategi keamanan AS terkait situasi di Suriah. Tujuan utama dari strategi diatas adalah memaksa Suriah supaya tunduk pada kebijakan AS dan mencegah Rusia, Iran dan Cina untuk mengamankan pijakannya secara permanen di Suriah. Tujuan lainnya adalah memutus aliansi Iran-Suriah dengan membuat pemerintah Suriah berpihak kepada AS, bukan Iran atau Rusia. AS juga mengintensifkan perang psikologis dan propaganda serta sekutunya di regional dan internasional, mentransfer demokrasi ke Suriah tanpa konfrontasi dengan negara atau membahayakan keamanan Israel dan yang terpenting adalah memotong koneksi Suriah dengan Tehran dan Hizbullah Libanon. Rencananya, program ini akan dilaksanakan melalui operasi militer secara langsung dari batalyon sukarela yang beroperasi di perbatasan Suriah dengan negara tetangga termasuk Libanon, Turki, Yordania, Golan, Kurdistan Irak, serta daerah nomaden Irak. Fase serangan yang digagas adalah melakukan operasi perang gerilya di kota-kota Suriah dan operasi khusus pada tempat-tempat di bawah kendali pemerintah Suriah (termasuk penggunaan serangan bom bunuh diri) yang menargetkan tentara dan penduduk Suriah. Melancarkan perang psikologis terhadap militer dan pasukan intelijen Suriah termasuk warga sipil. Laporan ini juga mencatat bahwa intelijen Saudi mencapai kesepakatan dengan AS dan perusahaan keamanan Israel (Mossad) yang berbasis di Jenewa untuk meningkatkan konflik bersenjata di Suriah tanpa melibatkan negara lain. Konflik ini dipimpin langsung oleh pensiunan militer dan ahli intelijen yang secara teoritis berafiliasi dengan Al-Qaeda. Sementara itu, Amerika Serikta sendiri akan menciptakan kawasan lindung kecil di Libanon dan menggunakannya sebagai kamp pelatihan militer. Kamp ini dibentuk oleh AS, Arab Saudi, Qatar dan Turki yang akan digunakan oleh jebolan al-Qaeda dan oposisi Suriah. Beberapa kawasan Irak, khususnya di Propinsi Anbar dan wilayah Kurdistan yang bawah kendali Massoud Barzani. Tempat tersebut dipilih karena Barzani bekerja sama dengan badan intelijen Israel, Mossad. Sementara tugas Arab Saudi akan bekerja sama dengan suku besar nomaden di Suriah yang sebagian besar tinggal di sekitar kota Deir ez-Zor dan di Gurun Suriah yang membentang hingga Homs. Karena itu, saat ini pemerintah Libanon di bawah tekanan intensif yang dilakukan oleh asisten Feltman, Elisabet Dale, supaya melepaskan 238 militan Wahabi yang ditahan agar bisa  digunakan untuk menjadi anggota kelompok pemberontak seperti Fathul Islam dan Jund al-Sham.

Gerakan Zionis tak akan pernah padam.

Dari dulu, umat Islam terus dirusak oleh program-program yang diusung kelompok Yahudi ini. Mereka bergerak lewat berbagai cara. Termasuk lewat invasi pemikiran dengan mengusung ide-ide sekulerisasi-liberal, dan menguasai sektor bisnis dan perekonomian. Gerakan ini semakin berani dan terang-terangan, namun kesadaran umat dan tokoh-tokoh Islam akan bahaya Zionisme di Indonesia masih rendah. 

Bagaimana kekuatan dan pola gerakan Zionisme di dunia, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim? Berikut pandangan Djoko Susilo, anggota Komisi I DPR RI yang juga pengamat Zionisme, dalam sebuah diskusi di SABILI, yang kemudian dilanjutkan wawancara Artawijaya dan Mescudya AM di gedung DPR-RI, Jumat (27/05).

Bagaimana Anda melihat peta gerakan Zionisme di Indonesia?

Sebagai suatu organisasi resmi, zionisme di Indonesia tidak ada dan itu harus kita akui. Saya lebih khawatir kepada gerakan yang bentuknya Ghazwul Fikri (invasi pemikiran, red). Berbeda dengan di AS yang memiliki banyak sekali cabang zionisme. Ada American Jewish Lobby, World Zionis Congres. Walaupun di Indonesia formalnya tidak ada, tapi misinya ada. Saya baru pulang dari New York, Chicago dan beberapa wilayah lainnya. Saya mereview banyak tempat di AS, dan ternyata gerakan Zionisme bukannya kendor, tapi ternyata kekuatan lobi Yahudi semakin menjadi-jadi, terutama sekali di bawah koalisi Kristen Fundamentalis AS, yang notabene di bawah kendali Bush. Kita lihat misalnya, di majalah BusinessWeek edisi terbaru (pertengahan Mei, red) kemarin yang laporan utamanya tentang Evangelical America. Di situ dijelaskan soal funding dan dukungan bagi gerakan mereka. Kemudian ketika saya di sana, banyak sekali kaitannya tentang fundamentalis Kristen dengan lobi-lobi Yahudi. Jadi, ini menggambarkan bagaimana kekuatan politik kelompok ini (Evangelis, red) dan kaitannya dengan kelompok-kelompok Zionis, sangat kuat. Saya khawatir dalam proses yang panjang di Indonesia ini, akan ada semacam cuci otak.

Mengapa kalangan Evangelis (Penginjil) begitu kuat menjalin kerja sama dengan Zionis?

Kalau kita lihat kenapa George Bush yang Evangelis ini mempunyai hubungan dengan zionisme, karena mereka percaya bahwa hadirnya Yesus Kristus itu, hanya dimungkinkan kalau orang-orang Israel berkumpul di Palestina. Karena itu, mereka berkepentingan mengembalikan orang Yahudi ke Palestina untuk memancing datangnya kebangkitan Yesus. Karena itu, bermuaralah kepentingan kelompok Evangelis dan kelompok Yahudi Zionis dengan segala implikasinya. Sehingga, kemudian implikasinya ke kita yang terjadi seperti dewasa ini, maka kita bisa melihatnya sebagai suatu skenario mereka. Zionis itu, banyak macamnya, ada Ortodok Zionis, ada Sosialis Zionis. Sejak Kongres di Bassel tahun 1896 sampai sekarang, taktik mereka tidak pernah bergeser. Mereka selalu bergerak dan memengaruhi kalangan elit penguasa, center of power.

Di Indonesia wujud resmi gerakan Zionisme sulit dilacak?

Memang sulit di lacak. Literaturnya juga jarang. Di Surabaya memang ada komunitas kecil Yahudi, dan mereka memiliki sinagog yang hingga kini masih ada. Ada buku Tarekat Mason, ini sejarah Freemasonry di Indonesia. Anda sekarang tidak akan dapat buku ini di Indonesia. Saya dapatkan buku ini pada pameran buku tahun lalu. Buku ini cuma dicetak 5000 eksemplar dan kemudian diborong oleh orang-orang tertentu, yang akhirnya tidak beredar di Indonesia. Pada waktu saya beli, mungkin buku ini hanya tinggal 10 biji. Di sini diungkap, kenapa cuma sampai tahun 1962 upaya gerakan Freemasonry di sini. Karena ketika tahun ini, Presiden Soekarno melarang beredarnya Freemasonry di Indonesia. Mereka masuk pada tahun 1764. Dan pada tahun 1962 segala hal yang berhubungan dengan ini, dilarang. Freemasonry memang berkaitan dengan Zionisme. Sekarang, memang Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, tapi diam-diam menjalin hubungan Pariwisata. Buktinya iklan-iklan paket ibadah umrah, menyelenggarakan perjalanan wisata ke Masjidil Aqsha. Padahal, uang yang masuk dari perjalanan wisata itu jatuh ke tangan Yahudi. Anda tahu, sekarang segala industri, termasuk pariwisata dikuasai oleh mereka. Saya ingin sampaikan di sini, bahwa memang usaha-usaha untuk menembus Indonesia itu ada. Mereka diam-diam ikut masuk ke negara kita lewat berbagai cara, terutama lewat berbagai pemikiran.

Ghazwul Fikri terkait skenario mereka?

Saya katakan bahwa melihat Zionisme secara organisasi resmi, maka sulit di lacak di Indonesia. Tapi, ada elemen-elemennya yang secara tidak langsung mendukung itu. Bahkan sekarang ini, ada usaha untuk mengamandemen UU No. 1 tahun 1974 (tentang perkawinan, red) yang sekarang sudah masuk ke DPR. Misalnya, ada teman-teman yang ingin mengkriminalkan tentang bolehnya poligami. Saya kira ada kaitannya dengan itu. Saya melihat bahwa pertarungan ide terjadi bukan hanya sekarang. Misalnya sekarang ada Ulil Abshar dan kawan-kawan, sebenarnya itu dari dulu juga sudah ada. Dan ternyata yang kita pelajari dari buku Freemasonry, yang berbahaya itu adalah dari segi pemikiran dan pendidikan.

Seberapa kuat gerakan Zionis di belakang liberalisasi pemikiran?

Kalau Anda lihat, suksesnya Kamal Attaturk karena terjadinya proses sekulerisasi yang dahsyat di sana. Di negara-negara Timur Tengah elitnya juga banyak yang sekuler. Jadi memang pintunya lewat sekulerisasi. Di Indonesia, orang sudah tidak menganggap sekulerisasi sebagai hal yang dahsyat. Padahal sekulerisasi di sini, sudah sangat mengkhawatirkan dibanding sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu. Buku-buku Bernard Lewis adalah buku yang sebenarnya pro terhadap Zionis. Buku tentang The Crisis of Islam, itu parah. Anaknya, Michael Lewis, adalah kepala unit rahasia AIPAC, sebuah organisasi lobi Yahudi di Amerika yang sangat berpengaruh. Jadi, kalau Anda belajar pada orang Yahudi, ya berpikir kayak Yahudi juga.

Selain lewat gerakan pemikiran?

Mereka menguasai media: televisi, koran, radio dan sebagainya. Kalau dulu tidak ada media, mereka menguasai para intelektual. Bahkan pada zaman Nabi saw banyak penyair-penyair Yahudi yang hebat. Sekarang ini yang terkait dengan penguasaan publik adalah wartawan, produksi film dan radio. Saya memiliki catatan kronologis bagaimana mereka mendirikan Hollywood. Sekarang bisa di bilang, 70 persen industri film itu dari Hollywood. 10 persen dari Hongkong, 10 persen dari India, dan sisanya dari negara-negara lain. Sebagai contoh, saat tayangan dangdut Digoda di Trans TV beberapa waktu lalu, ada lagu Havanadila, lagu perjuangan rakyat Israel yang didendangkan. Mungkin produsernya tidak tahu, tapi saya tahu karena punya kasetnya. Setelah saya bilang ke salah seorang direksinya, mereka pucat karena tidak tahu.

Apakah ada Zionis di belakang JIL?

(Djoko Susilo diam sejenak, red). Saya jawab jujur, saya belum yakin kalau teman-teman di JIL adalah bagian dari Zionis.Tapi kalau westernisasi, iya. Tidak sama Zionisme dengan westernisasi. JIL, mungkin termasuk think tank untuk mempropagandakan Islam yang lain versi Barat, itu iya. Untuk kepentingan pemerintah Amerika, ada. Kenyataannya adalah mereka banyak mendapat dukungan dari lembaga-lembaga Amerika.

Seberapa kuat lobi politik Zionis di Indonesia?

Harus kita akui, suka atau tidak suka, elit politik di Indonesia pada dasarnya sekuler. Ini sebenarnya hasil penjajahan Belanda. Beberapa kalangan juga sudah westernized atau American Minded. Saya kira wajar kalau lobi Yahudi kuat. Sekuler ini dalam artian pemikiran dan politik.

Zionis juga merambah ke sektor perekonomian dan bisnis di Indonesia?

Mengenai lambang PT Indosat, orang-orang kan mempunyai persepsi dan sensitivitas yang berbeda. Ada yang bilang, itu hanya formalitas dan apa arti sebuah lambang. Percuma kalau lambangnya diganti, tapi isinya orang-orang Zionis. Mereka memang merambah ke sektor itu, terutama dunia entertainment.

Kepedulian umat Islam terhadap isu Zionisme masih rendah?

Kita sendiri menyayangkan kesadaran dan kewaspadaan umat dan tokoh Islam masih rendah terhadap soal ini. Saya kira, kita harus mencermati soal ini. Kalau anggota DPR yang 550 orang di survei, saya tidak yakin kalau misalnya 50 persen mendukung Palestina. Ini belum tentu. Politisi kita juga masih pragmatis. Untuk apa bela Palestina, wong tidak ada yang coblos saya, saya tidak dapat apa-apa. Yang meneliti soal ini, juga masih jarang. Orang tahu penjajahan di Palestina, tapi tidak paham substansinya apa.

Mereka semakin bersatu, sedang kita terus terpecah-pecah?

Saya melihat umat Islam tidak mempunyai agenda yang jelas. Lebih mementingkan kelompok masing-masing. Antara PKS dengan PAN masih jalan masing-masing. Apalagi dengan PPP, PBB dan PKB, lebih jauh lagi.

Kristen Fundamentalis dan Zionis bekerjasama merusak Islam?

Anda mungkin sempat nonton film The Kingdom of Heaven, suatu hal yang sangat jarang mereka buat, yang menggambarkan bagaimana umat Islam itu dipotretkan secara positif. Dan ternyata di AS film itu diprotes, karena hal ini dianggap bisa mengembangkan Usamah bin Ladin. Potret ini memang bertentangan dengan stereotip yang sudah dikembangkan kelompok Kristen fundamentalis di sana dan kelompok Yahudi ekstrem atau Zionis. Mereka terus membuat citra yang sangat negatif tentang Islam.

Sejauah mana citra negatif tentang Islam yang dibentuk oleh mereka yang dapat memengaruhi opini masyarakat dunia?

Saya sempat berdebat dengan supir Taksi perempuan di Las Vegas soal citra Islam. Dari perdebatan Itu, terlihat bagaimana sampai orang di sana sudah terkontaminasi dengan ideologi neokonservatif yang mengatakan bahwa Islam itu teroris, Islam itu pembunuh, yang diperkuat dengan imej televisi, film dan sebagainya. Ketika saya di sana pada tahun 1990-an, televisi cukup liberal dan cukup fair. Sekarang tambah gawat lagi. Misalnya, CNN yang sejak dulu, Anda saja sudah kecewa dengan pemberitaannya, sekarang ada yang lebih gawat lagi dari CNN, namanya Fox News Channel yang menilai Islam sangat negatif. Di belakang itu (Fox News, red) ada Rupert Murdoch yang juga punya Fox Century. Studio film terbesar ini membawa nilai-nilai konservatif. Nilai-nilai konservatif di AS sama dengan Evangelis tadi, dan juga konsen untuk Yahudi. Lagi, ketemunya Yahudi dengan Kristen Fundamentalis hanya untuk memancing kebangkitan Yesus.

Mereka menguasai media massa dunia?

Di Jakarta Post kemarin ada artikel yang berjudul “RI Has Interests in Opening Ties With Israel”. penulisnya orang Israel. Artikel itu jelas, menurut saya, sengaja untuk memengaruhi kalangan politik elit dan para diplomat di Indonesia. Saya melihat ada upaya kuat untuk menjalin hubungan diplomatik. Artinya, argumentasi yang saya baca di situ adalah bahwa negara-negara timur seperti Maroko,Tunis, Yordan, Mesir dan lain-lain saja sudah membina hubungan diplomatik dengan Israel. Lalu kenapa Indonesia tidak? Apa kepentingan Indonesia sehingga tidak mau membina hubungan dengan Israel?

Membuka hubungan diplomasi gagal, tapi mereka tetap giat mempengaruhi Indonesia?

Indonesia termasuk sasaran penting untuk digarap. Saya ingatkan, pada tahun 1990-an, ketika saya di AS, kru Voice of America (VOA) kira-kira hanya mungkin 10 atau 11 orang saja. Bahkan VOA Indonesia Section pernah dipertimbangkan mau ditutup. Sekarang Anda tahu, bulan ini Norman G (Direktur VOA-red) membuka stasiun atau cabang di Indonesia dan diekspos dengan iklan tiap hari di beberapa media cetak dan televisi. Jadi bukannya diperkecil malah diperbesar. Mereka, bahkan bisa siaran televisi langsung berkerjasama dengan Metro-TV (dan stasiun televisi lainnya, red).

Target itu berhasil?

Saya pas kebetulan di Amerika, beli majalah US News and World Report. Majalah itu salah satu majalah mingguan selain Newsweek dan TIME yang dikuasai taipan Yahudi konservatif, Mortimer B. Zuckerman. Di situ disebutkan propaganda di negara-negara Islam, dan ternyata Indonesia salah satu yang paling berhasil. Buktinya adalah tsunami di Aceh kemarin cukup berhasil untuk memoles citra AS sebagai penolong. Menurut survei, kalau sebelum tsunami orang yang anti AS di Indonesia, baik yang Muslim maupun non-Muslim, mencapai tingkat hampir 80 persen, sekarang turun di bawah 50 persen, dan tentu tingkat kritikal itu sangat tajam. Oleh karena itu, USAID (lembaga donor AS, red) cukup gencar masuk ke Indonesia.

Mengapa kita harus ekstra waspada terhadap gerakan Zionisme?

Sebenarnya kalau mereka baik-baik saja, maka tidak akan ada permusuhan. Seperti kisah Nabi Muhammad pada Bani Qainuqa dan Bani Nadhir. Orang Yahudi itu ditindak karena melakukan pengkhianatan dan itu membahayakan masyarakat Islam. Di sini, kita catat bahwa seperti ditunjukkan dalam film Kingdom of Heaven, bahwa umat Islam itu sangat toleran. Bahkan ketika saya membaca buku Development and Freedom, juga membahas tentang toleransi. Orang Yahudi dan orang Kristen aman saat di Andalusia, waktu Islam berkuasa. Tapi kemudian ketika Katolik berkuasa, orang Kristen yang bukan Katolik juga dikejar-kejar. Demikian juga orang Yahudi dan orang Islam. Kenapa orang sekarang ini begitu mudah mengangggap umat Islam tidak toleran, apa dasarnya dan akarnya?

Mereka memutarbalikkan fakta sejarah?

Sepanjang sejarah, penguasa-penguasa Muslim tidak pernah memaksa umat-umat agama lain untuk memeluk Islam. Tapi, coba bandingkan, semua bekas jajahan Spanyol dan Portugis, pasti jadi Katolik dengan kebrutalannya. Tapi tidak dengan bekas kesultanan Turki, seperti Bulgaria dan Yunani dengan Ortodoks Kristen. Yang masuk Islam itu sukarela karena Islam tidak memaksa. Tidak ada riwayatnya, penguasa Muslim melakukan pemaksaan.

Obama: The First Gay President?

Entah kebetulan atau tidak (tapi saya meyakini, bukan kebetulan), bersamaan dengan heboh roadshow buku terbaru Irshad Manji yang mengusung bendera kebebasan bagi para homoseks dan wacana legalisasi pernikahan sesama jenis pada RUU Kesetaraan Gender di Indonesia, ternyata di AS pun, isu ini sedang hangat. Hari Rabu yang lalu, Obama memberikan pengakuan ‘bersejarah’-nya,"Bagi saya pribadi, adalah penting untuk maju dan menyatakan, bahwa saya pikir, pasangan sejenis seharusnya bisa menikah.” (Wawancara Obama dengan ABC News, 9/5).

Majalah Newsweek edisi terbaru segera ‘menyambut’ pengakuan ini dengan menurunkan judul cover yang kontroversial, “Obama: The First Gay President”.  Sebenarnya, keberpihakan Obama pada kaum homoseksual bukan hal baru, hanya saja memang Obama belum pernah seterbuka ini memberikan dukungannya. Sejak masa kampanye dan pemilihan menteri pun, sudah terlihat bahwa Obama pro-gay(terlepas dari apakah dia gay atau bukan).  Tahukah Anda, siapa wakil direktur nasional kampanye pilpres Obama? Namanya Steve Hildebrand. Hildebrand secara terbuka menyatakan dirinya gay (homoseks) dan dia merupakan juru bicara kaum gay AS untuk Gedung Putih. Dalam sebuah acara bertema Bulan Kebanggaan LGBT (LGBT Pride Month) di Gedung Putih,  Obama mengundang ratusan anggota komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Acara itu seolah menjadi kemenangan politik bagi kaum LGBT Amerika yang selama ini mengaku mendapatkan diskriminasi dalam kehidupan sosial. Obama pun mengakui adanya diskriminasi itu dan bertekad untuk menghapusnya. Dalam acara itu, Obama mengatakan, “Saya ucapkan terimakasih kepada Anda, atas perjuangan yang Anda lakukan setiap hari untuk mencapai kesetaraan; atas nama jutaan orang di negara ini yang bekerja keras dan peduli pada komunitas mereka, dan [mereka] yang gay, lesbian, biseksual, atau transgender.   ...Perjuangan ini, saya tak perlu memberitahu Anda, adalah [perjuangan] yang sangat sulit... Ada undang-undang yang tidak adil yang harus dibatalkan dan perilaku tidak adil yang harus dihentikan... Kita memimpikan Amerika yang di dalamnya tidak ada orang yang merasakan sakitnya diskriminasi atas siapa Anda dan siapa yang Anda cintai.”   Selanjutnya, Obama menyampaikan program pemerintahannya dalam rangka menghapuskan diskriminasi bagi kaum LGBT, antara lain, akan mendukung UU yang menjamin perlindungan kesehatan bagi pasangan homoseks dan anak-anak mereka, menolak UU yang melarang perkawinan sesama jenis, dan berupaya menghapuskan aturan dalam militer AS yang masih mendiskriminasi kaum homo. Pencanangan bulan Juni sebagai “Bulan Kebanggaan LGBT”  oleh Obama juga adalah dalam rangka mengupayakan kesetaraan hak bagi kaum homo.  Obama tak hanya sekedar berjanji dan berorasi. Dia pun telah melakukan langkah konkrit dengan mengangkat Arne Duncan yang dikenal sebagai tokoh pro-homo sebagai Menteri Pendidikan. Selanjutnya, Arne Duncan mengangkat beberapa pejabat tinggi di Kementerian Pendidikan, antara lain Kevin Jennings, sebagai Asisten Wakil Menteri Pendidikan untuk Bidang Pemberantasan Narkoba di Sekolah. Situs resmi Kementerian Pendidikan AS menyebutkan, Jennings adalah pendiri dan mantan direktur GLESN (Gay, Lesbian, and Straight Education Network), sebuah organisasi yang bekerja untuk membuat sekolah aman bagi semua pelajar, apapun orientasi seksual dan identitas gendernya.   Sebelumnya, Jennings adalah salah satu penggalang dana untuk Obama. Pada April 2008, majalah kaum gay, Advocate, memberitakan bahwa Obama menghadiri acara penggalangan dana di kalangan LGBT, yang dikoordinir oleh Jennings, dan berhasil meraih dana 170.000 dollar.  Bagaimana dengan Indonesia? Kita lebih sibuk mengurusi “hak kebebasan bicara”. Kita lebih sibuk memikirkan betapa mazlumnya nasib Irshad Manji yang dilarang berkoar-koar mempropagandakan homoseksualitas (dan berkata: “sok suci amat orang yang menentang homoseksualitas!”) tapi melupakan betapa murkanya Allah kepada kaum homo, sampai-sampai menurunkan azab mengerikan, “Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan (batu belerang) tanah yang terbakar secara bertubi-tubi.” (QS Huud 82-83).  *sebagian isi tulisan ini dikutip dari buku Obama Revealed karya Dina Y. Sulaeman, terbitan Aliya PublishingDina Y. Sulaeman, Pakar Studi Hubungan Internasional dan Research Associate GFI

Cleopatra Sang Ratu Asmara (Smart Power ala Romawi Kuno)

Cleopatra sang ratu Mesir Kuno sering digambarkan sebagai wanita cantik. Mungkin kayak Elizabeth Taylor, yang pernah membintangi film Cleopatra. Tapi ada juga sebagian kalangan yang menggambarkan Cleopatra berkulit hitam, gemuk dan dengan gigi yang buruk. Yang lainnya, memilih jalan tengah. Mereka menggambarkan Cleopatra sebagai wanita berkulit hitam tapi dengan wajah yang sangat cantik dan eksotik. Bagaimanapun orang menggambarkan wajahnya, satu fakta yang tak pernah terbantahkan adalah bahwa Cleopatra adalah sang ratu asmara. Dalam berbagai kisah yang pernah ditulis, sang ratu telah berhasil memikat kaisar Romawi, Julius Caesar, dan penggantinya Mark Anthony. Ini tentu merupakan bukti bahwa Cleopatra memang sangat cantik. Kalau tidak fisiknya, ya inner beautynya.

Karena affairnya dengan dua kaisar Romawi itulah, kisah Cleopatra sangat menarik perhatian masyarakat dunia. Kehidupan Cleopatra banyak dituangkan dalam buku sejarah dan memberikan inspirasi untuk penulisan novel, pembuataan film, pertunjukan drama, dan seterusnya, Cleopatra dilahirkan pada 69 SM di Alexandria Mesir Kuno (Egypt). Ia memiliki dua kakak perempuan, Cleopatra VI dan Berenice IV. Cleopatra juga memiliki adik perempuan, Arsinoe IV. Selain itu Cleopatra memiliki dua adik laki-laki, Ptolemy XIII dan Ptolemy XIV. Diduga Cleopatra VI mungkin meninggal ketika masih kecil dan Berenice dihukum mati oleh ayahnya sendiri. Cleopatra Berkulit Hitam tapi Cantik dan Eksotik Cleopatra mewarisi tahta Kerajaan Mesir Kuno pada musim semi tahun 51 SM ketika ayahnya, Ptolemy Auletes meninggal. Saat itu ia masih berusia 18 tahun. Sesuai pesan ayahnya ia harus memerintah bersama adik laki-lakinya yang masih berusia 12 tahun, Ptolemy XIII. Sejak kecil Cleopatra dan saudara-saudaranya sudah terbiasa dimanjakan ayahnya dengan kemewahan. Tak mengherankan kalau Cleopatra disebut-sebut suka mengadakan seremoni-seremoni dan pesta-pesta yang serba mewah. Dia pun menyukai pakaian dan barang-barang yang serba mahal dan mewah. Meski demikian, bukan berarti jalan hidup Cleopatra mulus. Layaknya manusia lainnya, Cleopatra juga mengalami jatuh bangun. Selama dua tahun pertama menjadi raja, dia mewarisi ekonomi kerajaan yang hampir bangkrut. Hal ini diperburuk dengan munculnya masa kekeringan sehingga banyak lahan-lahan pertanian tak bisa ditanami. Rakyat Mesirpun terlilit masa paceklik. Pada saat itulah dia digulingkan oleh adiknya, Ptolemy XIII. Kudeta, yang didalangi penasehat adiknya, Pothinus, membawanya hidup dalam pengungsian di Syria. Berkat kedatangan Julius Caesarlah nasibnya berbalik. Setelah pasukannya berhasil mengalahkan Ptolemy XIII di Mesir, Julius Caesar mengembalikan tahta kepada Cleopatra. Tampaknya hati sang Kaisar Romawi, Julius Caesar telah ditaklukan Cleopatra. Julius Caesar tak sekedar mengembalikan tahta tapi juga menghadiahinya dengan wilayah kekuasaan yang luas. Tak mengherankan kalau rakyat Romawi sangat membenci Cleopatra. Ratu Mesir ini dianggap merusak moral pemimpin mereka dan menyebabkan jatuhnya sejumlah besar wilayah Romawi ke tangan Mesir Kuno. Akhir dari semua itu Julius Caesar digulingkan dari kekuasaannya dan dibunuh. Lepas dari Julius Caesar, Cleopatra mendapatkan pengganti, Kaisar Romawi Kuno berikutnya, Mark Anthoni. Sama dengan Julius Caesar, Mark Anthony juga harus menerima kenyataan dibenci oleh rakyat Romawi sendiri karena hubungannya dengan Cleopatra. Akhirnya rakyat Romawi memilih berontak. Setelah kalah perang Mark Anthony memilih bunuh diri, yang kemudian diikuti oleh Cleopatra yang tak rela menjadi tawanan Romawi. Selain kecantikannya, gaya hidup yang gemerlapan dari sang ratu disebut-sebut sebagai faktor yang membuat Julius Caesar dan Mark Anthoni betah tinggal bersama Cleopatra. Seperti halnya ayahnya memanjakannya, Cleopatrapun memanjakan kedua jenderal Romawi itu dengan pesta pora dan hadiah barang-barang mewah. Meski kekuasaannya ditopang oleh dua Kaisar Romawi, namun Cleopatra dikenal sebagai penguasa yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Karena itulah tak mengherankan ia mampu membuat negaranya bangkit dari kebangkrutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tampilnya Cleopatra pada panggung kekuasaan merupakan warisan dari para pendahulunya baik pada zaman Dinasti Ptolemy maupun pada masa dinasti sebelumnya. Selama Dinasti Ptolemy berkuasa banyak tampil penguasa wanita. Bersama-sama dengan anggota keluarga kerajaan pria, mereka saling mencelakai dan membunuh untuk memperebutkan tahta. Cleopatra juga mewarisi tradisi perkawinan antar keluarga. Itu tidak hanya terjadi pada Dinasti Ptolemy saja, tapi juga jauh pada era sebelum dinasti itu berkuasa. Sebagai contoh pada sekitar 1500 SM Thutmose II, seorang raja Mesir Kuno, menikah dengan saudara perempuannya, Hatshepsut. Thutmose II memiliki seorang anak, Thutmose III. Keluarga kerajaan Mesir Kuno mengenal tradisi kawin antar keluarga karena mereka tidak ingin mendapatkan anak-anak dari orang kebanyakan. Mereka menganggap raja-raja dan keluarga kerajaan adalah keturunan dewa. Seorang raja haruslah menikah dengan keturunan raja untuk menjaga kemurnian darah biru mereka.

Venezuela: Dewan Komunal, Kekuasaan untuk Rakyat

CATATAN REDAKSI: Untuk sekian kalinya Bung Danial Indrakusuma kembali menyusun tulisan seputar Lingkaran Bolivarian Venezuela sebagai basis kekuatan skema revolusi demokratik Hugo Chavez. Semoga tulisannya menjadi inspirasi bagi masyarakat kita yang mendamba demokrasi yang berbasis partisipasi politik sejati seluruh elemen masyarakat.

Dengan 80% rakyatnya hidup dalam kemiskinan, Revolusi Bolivarian Venezuela, yang dipimpin oleh Presiden Hugo Chavez, menghadapi suatu tantangan yang luar biasa. Bagi Chavez, satu-satunya jalan untuk menghapuskan kemiskinan adalah dengan memberikan kekuasaan pada rakyat. Dalam program televisi mingguan Chavez, Alo Presidente (Halo Presiden), Revolusi Bolivarian mengambil satu langkah maju berikutnya dengan memberlakukan sebuah UU baru tentang Dewan-Dewan Komunal.

Menurut teks UU tersebut, Dewan Komunal akan “menjadi alat tempat massa terorganisir sanggup mengambil alih administrasi agar bisa secara langsung mengarahkan kebijakan dan proyek-proyek yang dibuat/diciptakan dalam merespon kebutuhan-kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat, dalam rangka membangun suatu masyarakat yang adil dan setara “.

Ini bukan untuk yang pertama kalinya rakyat diberikan kekuasaan yang lebih besar untuk menjalankan masyarakatnya. Beberapa tahun lalu, pemerintah berupaya mewujudkan apa yang disebut Dewan Perencanaan Rakyat Lokal (CLPP) pada tingkat pemerintahan kota. Gagasannya adalah untuk memilih juru bicara masyarakat yang dapat bekerja bahu-membahu dengan pejabat pemerintahan terpilih untuk mendiskusikan pendanaan dewan. Namun demikian, proyek tersebut tak pernah menjadi kenyataan, lebih banyak karena partai-partai politik memberikan hak perwakilannya hanya pada individu anggotanya saja, yang sekadar ‘mengesahkan’ kebijakan-kebijakan dewan kota-praja. Memang sangatlah sulit menyelenggarakan pemilihan dan pengawasan yang sejati bila berharap juru bicara rakyat sekadar menyuarakan kepentingan 1 juta rakyat di beberapa dewan kota.

Dengan mengambil gagasan tentang Dewan-Dewan Komunal dari UU CLPP, suatu proyek percontohan dilaksanakan oleh satu kelompok revolusioner yang sebelumnya merupakan anggota Liga Sosialis kota Cumana. Dari situlah konsepnya kemudian diangkat ke tingkat nasional, dan diserahkan kepada kementerian yang baru didirikan—yakni Kementerian Partisipasi Rakyat dan Pembangunan Sosial (MINPADES)—yang dalam pamphlet informasinya menjelaskan bahwa “layaknya sebuah rumah dapat dengan mudah runtuh bila fondasinya tidak cukup kuat, ini juga dapat terjadi pada demokrasi baru yang sedang kita bangun: ini hanya akan tak terkalahkan jika fondasinya kuat, dan fondasi tersebut adalah Dewan Komunal”.

Sudah lebih dari 4.000 Dewan Komunal terbentuk, dengan proyeksi lebih dari 15.000 orang aktif di seluruh Venezuela, akhir tahun ini. Untuk 200 hingga 400 keluarga di daerah perkotaan, atau 20 di daerah pedesaan, maka badan pengambilan keputusan utama Dewan Komunal adalah Majelis Rakyat. Semua anggota komunitas yang berumur lebih dari 15 tahun dapat berpartisipasi dalam majelis ini, yang memiliki kekuasaan untuk memilih dan memecat jurubicara rakyat dalam Dewan Komunal, juga memprioritaskan proyek-proyek dan suatu perencanaan pembangunan bagi rakyat.

Majelis Rakyat juga diharuskan menyusun suatu unit manajemen keuangan, sebuah unit pengawasan sosial untuk memonitor dan mengawasi pekerjaan Dewan Komunal, juga berbagai kerja komunitas, dengan juru bicaranya masing-masing. Tujuannya adalah memotivasi masyarakat untuk bergotong-royong, bekerjasam dalam mengembangkan koperasi dan, dalam rangka untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut, Dewan Komunal akan mengandalkan keterampilan serta sumber daya masyarakat ketimbang bergantung kepada perusahaan swasta atau birokrasi negara.

Iruma Sanchez, koordinator umum “Bolivarian House” di Petare, menjelaskan bahwa dewan tersebut bukanlah sebuah pengganti bagi bentuk-bentuk organisasi yang sudah ada, “ karena kami sudah memiliki komite tanah, komite kesehatan, lingkaran Bolivarian, UBE’s (Unit-unit pertarungan elektoral), juga aktivis-aktivis partai yang siap berjuang di dalam komunitas namun, dalam beberapa kasus, kami memang melakukan pekerjaan yang sama, tapi bisa diorganisasikan secara terpisah. Bagi kami, Dewan Komunal adalah contoh perencanaan yang maksimum organisasi komunitas.”

UU tersebut menyatakan bahwa tugas Dewan Komunal berikutnya adalah untuk “mendorong lahirnya organisasi baru di mana pun ia dibutuhkan, untuk mempertahankan kepentingan kolektifnya dan untuk pembangunan masyarakatnya secara keseluruhan”.

David Velasquez, anggota Parlemen Nasional dan ketua Komisi Partisipasi Rakyat, menyebutkan dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan oleh website kementerian komunikasi Venezuela, bahwa fungsi dari Dewan Komunal juga “lebih dari (sekadar) manajemen sumberdaya untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka. Di antaranya adalah menghidupkan/menjalankan kembali pabrik-pabrik yang ditutup, karena di sejumlah besar zona-zona industri—yang berada di dalam wilayah komunitas tersebut—terdapat gedung-gedung yang ditinggalkan yang merupakan milik perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, atau kawasan-kawasan komersil. Mereka juga akan turut serta mempertahankan kedaulatan dan persatuan wilayah Venezuela melalui penjagaan territorial.”

Salah satu bagian dari UU baru yang mengakibatkan beberapa kontroversi adalah otonomi yang dimiliki Dewan Komunal dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan yang sudah ada. Dalam UU CLPP sebelumnya, Dewan Komunal dipandang sebagai tingkatan terkecil dari sistem nasional yang bekerja bahu membahu dengan pemerintah di semua tingkatan. Dibawah UU baru, sebuah komisi akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendukung pembentukan Dewan Komunal, memastikan bahwa pembentukannya melalui legitimasi yang sah. Dewan kota-praja dan lokal yang sudah ada sebelumnya tidak akan punya kekuasaan terhadap proyek-proyek atau pendanaan Dewan-Dewan Komunal.

Menurut UU baru tersebut, Dewan-Dewan Komunal akan didanai oleh sebuah Badan Pendanaan Nasional untuk Pemerintahan Rakyat, dengan dana awal sudah dialokasikan sebesar $1 milyar.

Chavez berpendapat bahwa Dewan-Dewan Komunal adalah “bukan, sebagaimana yang orang coba katakan, sama dengan sebuah kekuasaan yang paralel, melainkan kekuasaan demokrasi revolusioner “, sebagai tambahan pengertian bahwa kerja-kerja Dewan-Dewan Komunal harus bahu-membahu dengan otoritas kekuasaan lokal dan regional.

Menurut Velasquez, “Dewan-Dewan Komunal adalah lembaga kekuasaan rakyat yang harus melengkapi (menyeimbangkan) kekuasaan legal yang sudah dibangun (constituted power). Institusi-institusi baru ini akan menguatkan aparatus negara yang baru yang harus muncul dari proses revolusioner Bolivarian. Ini berarti, kita harus menstrukturkan kembali fungsi kantor-kantor walikota, dewan-dewan kotpraja dan dewan-dewan lokal. Jika kita hendak membentuk sebuah masyarakat sosialis, kita harus membentuk sebuah supra-struktur negara yang sesuai dengan realitas baru ini.”

Ini lah adalah esensi dari Dewan-Dewan Komunal—membangun sebuah kekuasaan dari bawah yang menjadi landasan Venezuela yang baru, yakni “sosialisme abad 21”. Pergeseran tersebut terjadi setelah kemenangan kekuatan Bolivarian dalam pemilu Majelis Nasional Desember lalu, dan ketika organisasi-organisasi massa mandiri berlanjut bergerak ke depan dengan lompatan-lompatan dan di dalam keterbatasan-keterbatasannya.