 |
| CATATAN REDAKSI: Untuk sekian kalinya Bung Danial Indrakusuma kembali menyusun tulisan seputar Lingkaran Bolivarian Venezuela sebagai basis kekuatan skema revolusi demokratik Hugo Chavez. Semoga tulisannya menjadi inspirasi bagi masyarakat kita yang mendamba demokrasi yang berbasis partisipasi politik sejati seluruh elemen masyarakat. |
Dengan 80% rakyatnya hidup dalam kemiskinan, Revolusi Bolivarian Venezuela, yang dipimpin oleh Presiden Hugo Chavez, menghadapi suatu tantangan yang luar biasa. Bagi Chavez, satu-satunya jalan untuk menghapuskan kemiskinan adalah dengan memberikan kekuasaan pada rakyat. Dalam program televisi mingguan Chavez, Alo Presidente (Halo Presiden), Revolusi Bolivarian mengambil satu langkah maju berikutnya dengan memberlakukan sebuah UU baru tentang Dewan-Dewan Komunal.
Menurut teks UU tersebut, Dewan Komunal akan “menjadi alat tempat massa terorganisir sanggup mengambil alih administrasi agar bisa secara langsung mengarahkan kebijakan dan proyek-proyek yang dibuat/diciptakan dalam merespon kebutuhan-kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat, dalam rangka membangun suatu masyarakat yang adil dan setara “.
Ini bukan untuk yang pertama kalinya rakyat diberikan kekuasaan yang lebih besar untuk menjalankan masyarakatnya. Beberapa tahun lalu, pemerintah berupaya mewujudkan apa yang disebut Dewan Perencanaan Rakyat Lokal (CLPP) pada tingkat pemerintahan kota. Gagasannya adalah untuk memilih juru bicara masyarakat yang dapat bekerja bahu-membahu dengan pejabat pemerintahan terpilih untuk mendiskusikan pendanaan dewan. Namun demikian, proyek tersebut tak pernah menjadi kenyataan, lebih banyak karena partai-partai politik memberikan hak perwakilannya hanya pada individu anggotanya saja, yang sekadar ‘mengesahkan’ kebijakan-kebijakan dewan kota-praja. Memang sangatlah sulit menyelenggarakan pemilihan dan pengawasan yang sejati bila berharap juru bicara rakyat sekadar menyuarakan kepentingan 1 juta rakyat di beberapa dewan kota.
Dengan mengambil gagasan tentang Dewan-Dewan Komunal dari UU CLPP, suatu proyek percontohan dilaksanakan oleh satu kelompok revolusioner yang sebelumnya merupakan anggota Liga Sosialis kota Cumana. Dari situlah konsepnya kemudian diangkat ke tingkat nasional, dan diserahkan kepada kementerian yang baru didirikan—yakni Kementerian Partisipasi Rakyat dan Pembangunan Sosial (MINPADES)—yang dalam pamphlet informasinya menjelaskan bahwa “layaknya sebuah rumah dapat dengan mudah runtuh bila fondasinya tidak cukup kuat, ini juga dapat terjadi pada demokrasi baru yang sedang kita bangun: ini hanya akan tak terkalahkan jika fondasinya kuat, dan fondasi tersebut adalah Dewan Komunal”.
Sudah lebih dari 4.000 Dewan Komunal terbentuk, dengan proyeksi lebih dari 15.000 orang aktif di seluruh Venezuela, akhir tahun ini. Untuk 200 hingga 400 keluarga di daerah perkotaan, atau 20 di daerah pedesaan, maka badan pengambilan keputusan utama Dewan Komunal adalah Majelis Rakyat. Semua anggota komunitas yang berumur lebih dari 15 tahun dapat berpartisipasi dalam majelis ini, yang memiliki kekuasaan untuk memilih dan memecat jurubicara rakyat dalam Dewan Komunal, juga memprioritaskan proyek-proyek dan suatu perencanaan pembangunan bagi rakyat.
Majelis Rakyat juga diharuskan menyusun suatu unit manajemen keuangan, sebuah unit pengawasan sosial untuk memonitor dan mengawasi pekerjaan Dewan Komunal, juga berbagai kerja komunitas, dengan juru bicaranya masing-masing. Tujuannya adalah memotivasi masyarakat untuk bergotong-royong, bekerjasam dalam mengembangkan koperasi dan, dalam rangka untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut, Dewan Komunal akan mengandalkan keterampilan serta sumber daya masyarakat ketimbang bergantung kepada perusahaan swasta atau birokrasi negara.
Iruma Sanchez, koordinator umum “Bolivarian House” di Petare, menjelaskan bahwa dewan tersebut bukanlah sebuah pengganti bagi bentuk-bentuk organisasi yang sudah ada, “ karena kami sudah memiliki komite tanah, komite kesehatan, lingkaran Bolivarian, UBE’s (Unit-unit pertarungan elektoral), juga aktivis-aktivis partai yang siap berjuang di dalam komunitas namun, dalam beberapa kasus, kami memang melakukan pekerjaan yang sama, tapi bisa diorganisasikan secara terpisah. Bagi kami, Dewan Komunal adalah contoh perencanaan yang maksimum organisasi komunitas.”
UU tersebut menyatakan bahwa tugas Dewan Komunal berikutnya adalah untuk “mendorong lahirnya organisasi baru di mana pun ia dibutuhkan, untuk mempertahankan kepentingan kolektifnya dan untuk pembangunan masyarakatnya secara keseluruhan”.
David Velasquez, anggota Parlemen Nasional dan ketua Komisi Partisipasi Rakyat, menyebutkan dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan oleh website kementerian komunikasi Venezuela, bahwa fungsi dari Dewan Komunal juga “lebih dari (sekadar) manajemen sumberdaya untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka. Di antaranya adalah menghidupkan/menjalankan kembali pabrik-pabrik yang ditutup, karena di sejumlah besar zona-zona industri—yang berada di dalam wilayah komunitas tersebut—terdapat gedung-gedung yang ditinggalkan yang merupakan milik perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, atau kawasan-kawasan komersil. Mereka juga akan turut serta mempertahankan kedaulatan dan persatuan wilayah Venezuela melalui penjagaan territorial.”
Salah satu bagian dari UU baru yang mengakibatkan beberapa kontroversi adalah otonomi yang dimiliki Dewan Komunal dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan yang sudah ada. Dalam UU CLPP sebelumnya, Dewan Komunal dipandang sebagai tingkatan terkecil dari sistem nasional yang bekerja bahu membahu dengan pemerintah di semua tingkatan. Dibawah UU baru, sebuah komisi akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendukung pembentukan Dewan Komunal, memastikan bahwa pembentukannya melalui legitimasi yang sah. Dewan kota-praja dan lokal yang sudah ada sebelumnya tidak akan punya kekuasaan terhadap proyek-proyek atau pendanaan Dewan-Dewan Komunal.
Menurut UU baru tersebut, Dewan-Dewan Komunal akan didanai oleh sebuah Badan Pendanaan Nasional untuk Pemerintahan Rakyat, dengan dana awal sudah dialokasikan sebesar $1 milyar.
Chavez berpendapat bahwa Dewan-Dewan Komunal adalah “bukan, sebagaimana yang orang coba katakan, sama dengan sebuah kekuasaan yang paralel, melainkan kekuasaan demokrasi revolusioner “, sebagai tambahan pengertian bahwa kerja-kerja Dewan-Dewan Komunal harus bahu-membahu dengan otoritas kekuasaan lokal dan regional.
Menurut Velasquez, “Dewan-Dewan Komunal adalah lembaga kekuasaan rakyat yang harus melengkapi (menyeimbangkan) kekuasaan legal yang sudah dibangun (constituted power). Institusi-institusi baru ini akan menguatkan aparatus negara yang baru yang harus muncul dari proses revolusioner Bolivarian. Ini berarti, kita harus menstrukturkan kembali fungsi kantor-kantor walikota, dewan-dewan kotpraja dan dewan-dewan lokal. Jika kita hendak membentuk sebuah masyarakat sosialis, kita harus membentuk sebuah supra-struktur negara yang sesuai dengan realitas baru ini.”
Ini lah adalah esensi dari Dewan-Dewan Komunal—membangun sebuah kekuasaan dari bawah yang menjadi landasan Venezuela yang baru, yakni “sosialisme abad 21”. Pergeseran tersebut terjadi setelah kemenangan kekuatan Bolivarian dalam pemilu Majelis Nasional Desember lalu, dan ketika organisasi-organisasi massa mandiri berlanjut bergerak ke depan dengan lompatan-lompatan dan di dalam keterbatasan-keterbatasannya.
Ini bukan untuk yang pertama kalinya rakyat diberikan kekuasaan yang lebih besar untuk menjalankan masyarakatnya. Beberapa tahun lalu, pemerintah berupaya mewujudkan apa yang disebut Dewan Perencanaan Rakyat Lokal (CLPP) pada tingkat pemerintahan kota. Gagasannya adalah untuk memilih juru bicara masyarakat yang dapat bekerja bahu-membahu dengan pejabat pemerintahan terpilih untuk mendiskusikan pendanaan dewan. Namun demikian, proyek tersebut tak pernah menjadi kenyataan, lebih banyak karena partai-partai politik memberikan hak perwakilannya hanya pada individu anggotanya saja, yang sekadar ‘mengesahkan’ kebijakan-kebijakan dewan kota-praja. Memang sangatlah sulit menyelenggarakan pemilihan dan pengawasan yang sejati bila berharap juru bicara rakyat sekadar menyuarakan kepentingan 1 juta rakyat di beberapa dewan kota.
Dengan mengambil gagasan tentang Dewan-Dewan Komunal dari UU CLPP, suatu proyek percontohan dilaksanakan oleh satu kelompok revolusioner yang sebelumnya merupakan anggota Liga Sosialis kota Cumana. Dari situlah konsepnya kemudian diangkat ke tingkat nasional, dan diserahkan kepada kementerian yang baru didirikan—yakni Kementerian Partisipasi Rakyat dan Pembangunan Sosial (MINPADES)—yang dalam pamphlet informasinya menjelaskan bahwa “layaknya sebuah rumah dapat dengan mudah runtuh bila fondasinya tidak cukup kuat, ini juga dapat terjadi pada demokrasi baru yang sedang kita bangun: ini hanya akan tak terkalahkan jika fondasinya kuat, dan fondasi tersebut adalah Dewan Komunal”.
Sudah lebih dari 4.000 Dewan Komunal terbentuk, dengan proyeksi lebih dari 15.000 orang aktif di seluruh Venezuela, akhir tahun ini. Untuk 200 hingga 400 keluarga di daerah perkotaan, atau 20 di daerah pedesaan, maka badan pengambilan keputusan utama Dewan Komunal adalah Majelis Rakyat. Semua anggota komunitas yang berumur lebih dari 15 tahun dapat berpartisipasi dalam majelis ini, yang memiliki kekuasaan untuk memilih dan memecat jurubicara rakyat dalam Dewan Komunal, juga memprioritaskan proyek-proyek dan suatu perencanaan pembangunan bagi rakyat.
Majelis Rakyat juga diharuskan menyusun suatu unit manajemen keuangan, sebuah unit pengawasan sosial untuk memonitor dan mengawasi pekerjaan Dewan Komunal, juga berbagai kerja komunitas, dengan juru bicaranya masing-masing. Tujuannya adalah memotivasi masyarakat untuk bergotong-royong, bekerjasam dalam mengembangkan koperasi dan, dalam rangka untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut, Dewan Komunal akan mengandalkan keterampilan serta sumber daya masyarakat ketimbang bergantung kepada perusahaan swasta atau birokrasi negara.
Iruma Sanchez, koordinator umum “Bolivarian House” di Petare, menjelaskan bahwa dewan tersebut bukanlah sebuah pengganti bagi bentuk-bentuk organisasi yang sudah ada, “ karena kami sudah memiliki komite tanah, komite kesehatan, lingkaran Bolivarian, UBE’s (Unit-unit pertarungan elektoral), juga aktivis-aktivis partai yang siap berjuang di dalam komunitas namun, dalam beberapa kasus, kami memang melakukan pekerjaan yang sama, tapi bisa diorganisasikan secara terpisah. Bagi kami, Dewan Komunal adalah contoh perencanaan yang maksimum organisasi komunitas.”
UU tersebut menyatakan bahwa tugas Dewan Komunal berikutnya adalah untuk “mendorong lahirnya organisasi baru di mana pun ia dibutuhkan, untuk mempertahankan kepentingan kolektifnya dan untuk pembangunan masyarakatnya secara keseluruhan”.
David Velasquez, anggota Parlemen Nasional dan ketua Komisi Partisipasi Rakyat, menyebutkan dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan oleh website kementerian komunikasi Venezuela, bahwa fungsi dari Dewan Komunal juga “lebih dari (sekadar) manajemen sumberdaya untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka. Di antaranya adalah menghidupkan/menjalankan kembali pabrik-pabrik yang ditutup, karena di sejumlah besar zona-zona industri—yang berada di dalam wilayah komunitas tersebut—terdapat gedung-gedung yang ditinggalkan yang merupakan milik perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, atau kawasan-kawasan komersil. Mereka juga akan turut serta mempertahankan kedaulatan dan persatuan wilayah Venezuela melalui penjagaan territorial.”
Salah satu bagian dari UU baru yang mengakibatkan beberapa kontroversi adalah otonomi yang dimiliki Dewan Komunal dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan yang sudah ada. Dalam UU CLPP sebelumnya, Dewan Komunal dipandang sebagai tingkatan terkecil dari sistem nasional yang bekerja bahu membahu dengan pemerintah di semua tingkatan. Dibawah UU baru, sebuah komisi akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendukung pembentukan Dewan Komunal, memastikan bahwa pembentukannya melalui legitimasi yang sah. Dewan kota-praja dan lokal yang sudah ada sebelumnya tidak akan punya kekuasaan terhadap proyek-proyek atau pendanaan Dewan-Dewan Komunal.
Menurut UU baru tersebut, Dewan-Dewan Komunal akan didanai oleh sebuah Badan Pendanaan Nasional untuk Pemerintahan Rakyat, dengan dana awal sudah dialokasikan sebesar $1 milyar.
Chavez berpendapat bahwa Dewan-Dewan Komunal adalah “bukan, sebagaimana yang orang coba katakan, sama dengan sebuah kekuasaan yang paralel, melainkan kekuasaan demokrasi revolusioner “, sebagai tambahan pengertian bahwa kerja-kerja Dewan-Dewan Komunal harus bahu-membahu dengan otoritas kekuasaan lokal dan regional.
Menurut Velasquez, “Dewan-Dewan Komunal adalah lembaga kekuasaan rakyat yang harus melengkapi (menyeimbangkan) kekuasaan legal yang sudah dibangun (constituted power). Institusi-institusi baru ini akan menguatkan aparatus negara yang baru yang harus muncul dari proses revolusioner Bolivarian. Ini berarti, kita harus menstrukturkan kembali fungsi kantor-kantor walikota, dewan-dewan kotpraja dan dewan-dewan lokal. Jika kita hendak membentuk sebuah masyarakat sosialis, kita harus membentuk sebuah supra-struktur negara yang sesuai dengan realitas baru ini.”
Ini lah adalah esensi dari Dewan-Dewan Komunal—membangun sebuah kekuasaan dari bawah yang menjadi landasan Venezuela yang baru, yakni “sosialisme abad 21”. Pergeseran tersebut terjadi setelah kemenangan kekuatan Bolivarian dalam pemilu Majelis Nasional Desember lalu, dan ketika organisasi-organisasi massa mandiri berlanjut bergerak ke depan dengan lompatan-lompatan dan di dalam keterbatasan-keterbatasannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar