Trik Yunani Mengatasi Krisis Ekonomi, Cerdik atau Sadis?

Yunani, satu di antara sejumlah negara Eropa dengan kondisi ekonomi paling terpuruk, menggunakan setiap celah meski kecil guna mencegah agar tidak semakin terperosok dan bangkrut. Penghematan bukan hal baru lagi bagi Yunani, karena masih banyak kebijakan lebih ekstrim pemerintah Athena untuk memperketat belanja. Pada saat yang sama, pemerintah Yunani berusaha mengubah setiap peluang menjadi uang.

Kebijakan terbaru pemerintah Yunani dalam hal ini mengejutkan banyak pihak. Mulai sekarang polisi Yunani akan mematok harga untuk jasa yang diberikannya. Selasa (10/4), ditetapkan bahwa setiap polisi akan menerima imbalan sebesar 30 € untuk setiap jasa sederhana yang ditawarkan. "Jasa sederhana" yang dimaksud termasuk pengawalan dan relokasi bahaya seperti relokasi bahan-bahan berbahaya, uang, karya seni sangat berharga, penjagaan sidang dan acara publik. Untuk pengawalan dengan menggunakan kendaraan polisi, pengguna jasa akan dikenai biaya tambahan € 40 per jam dan 20 € untuk pengawalan dengan menggunakan motor polisi. Untuk operasi berskala besar, kapal patroli polisi dapat disewa dengan harga 200 € dan helikopter dengan ongkos 1.500 euro per jam. Thanassis Kokkalakis, juru bicara Polisi Yunani mengatakan, "Pendapatan dari layanan tersebut akan digunakan untuk mendanai perlengkapan polisi dan meningkatkan anggaran negara." Kokkalakistidak bisa mengelak bahwa keputusan ini diambil setelah negara tengah berjuang dengan krisis utang yang terus menumpuk dan dalam rangka mencegah kebangkrutan. "Kami akan memberikan layanan ini hanya untuk kasus luar biasa dan jika ada aset maupun staf yang siap. Pertama kami akan memastikan bahwa tidak ada warga yang kehilangan perlindungan polisi," tambahnya. Sekilas ketetapan tersebut adalah cara cerdik untuk meningkatkan pendapatan kas negara. Akan tetapi perlu digarisbawahi juga kekhawatiran yang muncul bahwa kebijakan tersebut memberatkan orang yang tidak mampu untuk menyewa seorang polisi dan ini akan berdampak pada keberpihakan polisi hanya kepada golongan masyarakat kaya saja. Dengan kata lain, pemerintah dan polisi membiarkan kalangan lemah untuk berurusan sendiri dengan berbagai ancaman kriminal. Perekonomian Yunani merupakan yang terparah di antara 17 negara anggota zona euro dan hingga kini Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengucurkan dana talangan hingga 11 milyar euro. Itu saja belum cukup karena pemerintah Athena masih memerlukan 130 milyar euro lagi agar tetap bertahan hidup. Akibatnya, warga dan pemerintah sedang dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Pada tahun 2011, angka pertumbuhan Yunani minus 6,91 persen. Singkat kata, Yunani seakan tidak punya pilihan lain kecuali harus mengunyah buah simalakama. Di satu sisi, buruknya kondisi perekonomiannya memaksa sejumlah negara Uni Eropa, khususnya Perancis dan Jerman menekan Yunani agar lebih ketat menghemat belanjanya. Di sisi lain, politik penghematan tersebut dinilai warga Yunani sangat ekstrim, dan memaksa mereka berdemo. Demonstrasi warga Yunani yang umumnya berujung pada tindakan anarkis itu, sedemikian meluas sehingga memaksa pemerintahan mantan perdana menteri George Papandreou, mengundurkan diri yang langsung diganti oleh pemerintahan koalisi pimpinan Lucas Papademos. Seburuk apa kondisi Yunani saat ini? Untuk mengetahuinya kita simak saja keterangan yang dirilis oleh Dewan Kota Athena berikut ini; "Kota bersejarah ini dan sejumlah wilayah menghadapi perluasan berbagai jenis kriminalitas dan kekerasan, ketidakamanan, pelanggaran hukum, serta kemiskinan yang merata baik di kalangan penduduk lokal maupun warga negara asing, prostitusi ilegal dan perdagangan narkotika."  IRIB Indonesia/MZ