‘Ekonomi Komodo’

Ada yang menarik dari pernyataan Wakil Presiden Boediono di depan Wharton Global Alumni Forum, Jumat, 22 Juni 2012. Ia menyebut perekonomian Indonesia sudah berkembang seperti “komodo”. Bagi Boediono, ekonomi Indonesia sudah tumbuh menjadi raksasa dan lincah.

Konon, julukan ini diungkapkan pertamakali oleh majalah ekonomi paling bergengsi, The Economist. Yang jelas, dengan julukan ‘ekonomi komodo’ ini, ekonomi Indonesia dianggap telah berkembang besar, kuat, dan lincah. Watak ekonomi Indonesia disebut ulet (resilient), enteng hingga bisa mengapung (buoyant), tetapi juga gesit (agile). Apakah julukan itu sesuai dengan kenyataan? Bagi Boediono, salah satu ukuran ketangguhan ekonomi Indonesia adalah kemampuannya survive dari krisis ekonomi tahun 2008. Bahkan, di tengah krisis yang melanda Eropa saat ini, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tumbuh 6%. Selain itu, satu hal yang dibanggakan oleh Boediono adalah capaian kinerja BUMN.  Menurutnya, banyak BUMN hasil privatisasi atau perusahaan publik telah memperlihatkan perbaikan kinerja dan profesionalisme. Bahkan, enam diantaranya sudah masuk daftar  “Fortune 500 Global Companies”. Juga, kata Boediono, sektor keuangan Indonesia makin tangguh. Ia menganggap Indonesia memiliki sektor perbankan yang sangat baik dengan tingkat kesehatan yang cukup kuat. Indonesia memiliki 120 bank yang aktif di pasar. Tentu saja, apa yang disampaikan Boediono patut dipertanyakan. Boediono kurang mengungkapkan faktor-faktor penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia juga gagal menjelaskan keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan rakyat: penyerapan tenaga kerja, penaikan pendapatan rakyat, dan ketersediaan/pemenuhan kebutuhan dasar. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak digerakkan oleh utang luar negeri. Hingga saat ini, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai 1900 triliun. Versi lain menyebutkan, akumulasi utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 2.870 triliun atau mencapai 45 persen dari PDB. Tingginya utang tentu bukan gejala yang positif. Apalagi, jika negara bersangkutan tidak memiliki kemampuan membayar. Biasanya, jurus jitu negara-negara yang tak sanggup membayar utang ini adalah privatisasi BUMN dan obral habis sumber daya alam. Kondisi ini tentu tidak positif bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Negara yang ‘terperangkap utang’ akan dipaksa untuk terus menggenjot ekspornya—terutama ekspor bahan mentah—dan melakukan penghematan pada pengeluaran pemerintah dan belanja kesejahteraan sosial. Ini akan berakibat pada pemiskinan massa rakyat. Namun, pada aspek lain, sebagian besar sumber daya telah mengalir deras ke kantong-kantong negeri imperialis. Kedua, faktor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi, khususnya konsumsi klas menengah ke atas. Akan tetapi, jika mengacu pada survei Kompas, nafsu konsumtif klas menengah ini sebagian besar dipicu oleh ‘gaya hidup’. Banyak diantara mereka hidup diluar kemampuannya alias ‘ngutang’. Ketiga, penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi asing. Patut dicatat, membanjirnya investasi asing di Indonesia juga disertai dengan ‘menguatnya penguasaan modal asing’ terhadap perekonomian nasional. Lihat saja, modal asing makin merajai penguasaan kekayaan alam dan aset-aset strategis kita: sektor migas (85-90%),  batubara (75%),  mineral (89%), perkebunan (50%), perbankan ( 50,6%), farmasi (80%), telekomunikasi (70%) dan lain-lain. Keempat, pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak disumbangkan oleh ekspor bahan mentah: batubara, minyak, bauksit, minyak kelapa sawit, dan karet. Ini tidak berbeda jauh dengan model ekspor di jaman kolonial. Kebiasaan ekspor bahan mentah ini juga membawa banyak kerugian: kehilangan nilai tambah, kehilangan lapangan pekerjaan, dan menghilangkan basis untuk pembangunan industri dalam negeri. Dengan penjelasan di atas, sangat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia digerakkan oleh faktor-faktor berbahaya. Selain itu, hal itu juga menjelaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih sangat kolonialistik. Inilah yang menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mensejahterakan rakyat. Inilah yang gagal dipahami Boediono.