Benarkah Tim Intelijen Khusus Siapkan Rencana Penculikan

Ada baiknya untuk para pemegang otoritas keamanan nasional kita jaga jaga dan tidak berbuat bodoh dan konyol hanya gara gara ingin menumpas Kelompok Separatis model Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Informasi terkini terkait Papua: Herman Wainggai (Diplomat Negara Federasi Republik Papua Barat) dan Jacob Rumbiak (menlu di Australia) mengabarkan mendapat bocoran bahwa tanggal 27 April 2012 ada pertemuan khusus petinggi intelijen dari unit khusus (unitnya saya samarkan karena data ini masih sumir) untuk menculik 9 orang pincuk (pimpinan pucuk) Negara federasi Uni Papua-Belanda pada 1 Mei. Mereka ialah: Presiden Forkorus Yaboisembut Perdana Menteri Edison Waromi. Aluis Aso, Sius Ayemi; Hendrik Warmetan, Edison Kendi (Serui); Daud Abon (Serui); Markus Yenu (Manokwari) Billy Auparay (Manokwari). Meski informasi ini harus diverifikasi lebih lanjut, namun jika informasi ini benar dan bukan sekadar Dis Informasi yang diinformasikan, bisa bisa dari dalam internal Pemerintah NKRI itu sendiri yang justru memberi ruang dan alasan pembenaran bagi Kongres Amerika yang sedari awal memang sudah menyiapkan berbagai sarana dan mekanisme hukum untuk meng-internasionalisasi Papua. Dan prasyarat untuk agar agenda meng-internasionalisasi Papua bisa berlangsung mulus, yaitu ketika di Papua terjadi pelanggaran HAM.

Taliban, Alat Kepentingan AS di Afghanistan

Menteri Dalam Negeri Afghanistan, Bismillah Khan Mohammadi pada hari Ahad di depan Senat negara ini menandaskan bahwa tidak terdapat indikasi kesiapan milisi Taliban untuk berdamai dengan pemerintah. Ia mengatakan, seluruh kubu oposisi lebih memilih strategi perang dengan pemerintah serta tidak berniat berdamai dengan Kabul.

Meski Mohammadi tidak mengisyaratkan sikap seluruh kubu oposisi terkait rekonsiliasi dengan Taliban, namun sepertinya kubu ini menolak proses perundingan damai dengan Taliban yang terjadi saat ini dengan AS sebagai motornya. Hal ini disebabkan mereka menilai proses ini sama halnya dengan intervensi urusan internal Afghanistan oleh Amerika. Oleh karena itu, sepertinya kubu anti pemerintah tidak akan menolak jika perundingan pemerintah dengan kubu oposisi digelar berdasarkan undang-undang dasar dan rekonsiliasi nasional yang melibatkan seluruh kelompok, etnis dan kubu politik. Meski demikian AS secara diam-diam berusaha mencapai kesepakatan dengan Taliban. Masalah ini menuai protes luas di Afghanistan. AS berusaha membujuk Taliban untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan di Kabul dengan memberikan berbagai konsesi seperti penyerahan wilayah selatan dan wilayah etnis Pashtu kepada milisi ini. Sedangkan kubu politik lainnya menilai hal ini sebagai pemaksaan AS untuk masa depan transformasi Afghanistan. Mereka pun menentang keras prakarsa AS ini. Sementara itu, berbagai indikasi menunjukkan bahwa Taliban tidak memiliki niat serius untuk berunding dengan pemerintah Afghanistan dan lebih memilih untuk berunding dengan Amerika. Penghapusan nama-nama pemimpin Taliban dari list hitam PBB tak diragukan lagi atas permintaan Washington dan kesepakatan sidang trilateral terbaru di Islamabad. Dan hal ini patut untuk dipertimbangkan. Dengan kata lain, Amerika dalam koridor perdamaian dengan Taliban bersedia memberikan konsesi besar kepada milisi ini meski kemungkinan hal ini akan membangkitkan penentangan dari pemerintah serta rakyat Afghanistan. Terlepas dari semua ini, kondisi Afghanistan tengah berjalan ke arah yang mengkhawatirkan, baik rakyat maupun kubu oposisi,bahkan sejumlah petinggi Kabul sangat khawatir atas proses ini. Sejatinya AS tengah memburu kesediaan Taliban untuk menerima pakta keamanan antara Washington dan Kabul dengan sikap lunaknya yang memberikan banyak konsesi kepada milisi ini. Ini artinya Amerika hanya memandang kepentingan pribadinya sehingga siap berundingan dengan Taliban, padahal misi utama yang diklaim Gedung Putih pada 2001 saat menduduki Afghanistan adalah menghancurkan milisi ini sehingga mereka tak segan-segan mengabaikan tuntutan rakyat Afghanistan selama ini. Sekali lagi, kepentingan AS berada di atas kepentingan seluruh bangsa dunia. Ini adalah doktrin utama Amerika Serikat.

Pak Wid dan Subsidi BBM

Masih tentang alm Pak Wid. Dalam postingan saya sebelum ini, ada yang komen, ‘kan pak Wid pendukung pencabutan subsidi BBM?!’ Nah, saya pun berusaha mencari ‘jawabannya’. Begini, faktanya , cadangan minyak Indonesia itu ranking 21 di dunia, dan cadangan gasnya ranking ke 11 di dunia. Padahal, energi Indonesia sangat bertumpu pada minyak. Seharusnya, dilakukan diversifikasi sumber-sumber energi lain, misalnya: sinar matahari, geothermal, tenaga air (hydropower), bio-energy, atau tenaga angin. Indonesia pun kaya uranium, sehingga punya potensi besar untuk memiliki energi nuklir.

Masalahnya, visi pemerintah kita tidak ‘jauh ke depan’ (atau, memang sengaja dikondisikan demikian oleh para mafia minyak). Kebijakan energi Indonesia sejak tahun 1966 sampai 2010 sangat bertumpu pada minyak. Indonesia (=para elitnya, tentu) pada zaman 1970 hingga pertengahan 1990-an itu bergelimang uang dari minyak. Setelah Pak Harto turun, mulai disadari bahwa minyak dan gas Indonesia sudah menipis. Tapi, tetap saja, kebijakan energi terus bertumpu ke minyak. Bahkan ketika minyak dalam negeri tidak mencukupi pun, kita harus impor dengan harga mahal karena lewat broker. Iran padahal sudah menawarkan minyak murah, asal tidak lewat Singapura. Tetapi, Indonesia tetap tidak bisa beli. Karena, ada pihak-pihak elit yang mewajibkan pembelian lewat broker, yaitu via Singapura. Siapa brokernya? Ternyata anak perusahaan Pertamina sendiri, yaitu PETRAL, dan kantor pusatnya di Singapura (info ini saya dapatkan dari twitternya triomacan2000). Sekarang, mari belajar pada Iran. Perlu dicatat: Iran pun MENCABUT subsidi BBM-nya. Lho, kok gitu? Sebentar, ada penjelasannya. Begini, Iran itu negara dengan cadangan minyak no 3 di dunia, dan dengan cadangan gas no 2 di dunia. Top kan? Saya sempat merasakan sendiri, bahwa harga bensin di Iran memang murah. Tapi, saya juga menyaksikan sendiri, betapa borosnya rakyat Iran. Mereka mengisi tanki mobil sendiri (pom bensin di sana ga pake pelayan), dan sering bensin itu berceceran (tumpah) saat pengisian. Cuek aja, murah ini! Walhasil, pemakaian bensin di Iran sangat tinggi. Bahkan, Iran terpaksa mengirim minyak mentahnya ke negara-negara lain untuk direfinery, karena hasil refinery di dalam negeri tidak cukup, saking borosnya. Ketika harus direfinery di luar negeri, jelas memakan biaya besar. Dan ketika dijual di dalam negeri, pemerintah harus subsidi supaya tetap murah. Artinya, membebani pemerintah kan? Saya ingat sekali, proses sosialisasi pencabutan subsidi itu dilakukan bahkan sejak saya masih di Iran (1999-2007), padahal, pencabutan subsidinya baru sekitar 15 bulan yll. Di komedi lawak Powarchin, yang bikin kota Teheran lengang, saking semua orang duduk di rumah nonton film serial tersebut, sering diselipkan propaganda (dengan cara yang mengundang tawa) betapa subsidi minyak itu membebani pemerintah. Bayangkan bila uang untuk subsidi itu dialihkan membuat rumah sakit, sekolah, bla...bla..(demikian’iklan’ di film lucu tersebut). Nah, bagusnya, Iran itu mencabut subsidi dengan cara yang sangat elegan. Sebelum mencabut subsidi, pemerintah membangun pompa pengisian BBG (bahan bakar gas) di berbagai tempat, sehingga sangat mudah diakses. Pemerintah memberikan subsidi juga kepada rakyat yang ingin mengganti sistem mobilnya dengan BBG. Selanjutnya, pembatasan subsidi dilakukan dengan menggunakan semacam kartu subsidi (e-smart card). Setiap mobil itu cuma berhak membeli 60 liter/bulan bensin yang disubsidi 50%. Harga bensin super 5.000 riyal Iran dan bensin biasa 4.000 riyal Iran perliter. Kartu subsidi ini harus cocok antara nomor mobil, nama pemilik mobil & ada PIN-nya. Satu mobil tidak bisa memakai jatah mobil lain saat membeli bensin. Jika pemakaian bensin mobil tsb lebih dari 60 liter/bulan, pemilik mobil tsb harus membeli bensin dengan harga pasar Iran (yang sebenarnya masih juga disubsidi 20 %), yaitu 8.000 riyal Iran/ liter (bensin super) dan 7.000 riyal Iran/ liter (bensin biasa). Artinya, masalah utama bukan pada ‘subsidi dicabut atau tidak’. Artinya juga, kalau ada yang mendukung pencabutan subsidi tidak serta-merta harus dihujat tanpa melihat konteks. Kalau untuk Indonesia, kasusnya jelas sangat kompleks. Kalau kita baca/dengar penjelasan Pak Kwik Kian Gie soal hakikat subsidi di Indonesia, bisa dipelajari bahwa kata-kata ‘subsidi’ untuk konteks pemerintah Indonesia adalah sebuah kebohongan. Silahkan browsing sendiri soal ini. Balik lagi ke pak Wid, saya menyimpulkan, sebenarnya yang beliau suarakan adalah ‘jangan lagi Indonesia bertumpu pada minyak’! Anggaplah benar pemerintah mensubsidi dan subsidi itu memberatkan negara, oke silahkan dicabut, tapi pada saat yang sama, kembangkan energi alternatif. Ketika ada sumber energi yang lebih murah, konsumen pasti beralih ke yang murah kan? Silahkan saja harga bensin mau naik berapapun, konsumen akan lebih membeli memakai yang murah. Pertanyaannya: mengapa pemerintah enggan mengembangkan energi alternatif itu? Mengapa tetap berkeras membeli minyak impor dengan harga yang sudah dimark-up? Mengapa tidak dicari sumber-sumber pembiayaan lain, bila memang tetap harus mensubsidi? Dst (lengkapnya apa pendapat pak Wid, bisa dibaca di postingan saya sebelumnya). Jawaban dari pertanyaan ini sudah banyak yang tahu: kalau ada energi alternatif, ya pastilah itu pom bensin asing yang bertebaran di Indonesia rugi besar! Pastilah mafia-mafia minyak itu rugi besar! Makanya mereka menekan pemerintah supaya tidak mengembangkan energi alternatif. Kembali, belajar kepada Iran. Meskipun Iran itu cadangan minyak dan gasnya sangat kaya, namun karena pemerintahnya bervisi, mereka tidak berfoya-foya dengan minyak dan gas itu. Pembatasan subsidi tetap dilakukan sehingga diharapkan sikap hidup masyarakat Iran yang boros energi secara perlahan berubah; dan uang subsidi bisa dialihkan untuk pembangunan di sektor lain. Dan ketika konsumsi minyak di dalam negeri rendah, kan minyaknya bisa dijual dengan keuntungan yang lebih besar. Di saat yang sama, Iran terus mengembangkan sumber-sumber energi alternatif, misalnya energi nuklir (meski untuk itu, Iran habis-habisan ditekan Barat). Bahkan, untuk pengembangan energi matahari dan energi angin, Iran paling top di kawasan negara-negara Timur Tengah. Demikian sekilas info. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari sini. Dan yang kunci utamanya memang di pemerintahan yang jujur, amanah, dan bervisi. Mudah-mudahan kelak kita memiliki pemerintah yang seperti ini. Amin. Dina Y. Sulaeman, Pemerhati Masalah Internasional

Modus Mafia Minyak di Pertamina/Petral

Kembali mengenai kiprah mafia minyak di Pertamina/Petral, banyak teman tuips yang tanyakan modus-modusnya. Saya infokan garis besarnya untuk permudah.

Modus 1 : Tidak pernah jelas akurasi berapa sebenarnya produksi minyak mentah Indonesia setiap tahun. Pertamina hny terima laporan dari KPS Kita tahu bhw sejak bbrp tahun yg lalu produksi minyak mentah kita tdk pernah lagi capai 1 juta barel per hari. Hny kisaran 950 ribu bph. Penggelapan minyak mentah produksi KPS sangat rentan dilakukan karena lemahnya pengawasan Pertamina. Banyak laporan ganda yang rugikan negara. Modus 2. Mark up terhadap cost recovery yang merupakan biaya explorasi/expolitas yang dikeluarkan KPS tapi jadi beban pemerintah. Puluhan T/ tahun Modus 3. Penjualan sebagian besar minyak mentah kita keluar negeri yang setelah diolah di kilang minyak di LN kita beli lagi dengan harga mahal. Jika pemerintah tidak jual minyak mentah kita dan hanya minta diolah ke kilang minyak di luar negeri, kita hanya bayar upah. Modus 4. Pemrintah RI membeli minyak dari Petral anak perusahan pertamina yang sumber utama pasokan minyaknya broker-broker yang dimiliki mafia minyak Harga beli minyak mintah kita yg rata2 USD 113.85/ barel sangat tidak masuk akal karena harga rata-rata minyak dunia jenis yang sama hanya USD 90 Modus 5. Harga beli minyak produk (bensin dan solar) juga sangat tidak masuk akal. Bensin USD 118 dan solar USD 123/barel. Hrh rata2 dunia USD 105 Meski Petral menyebutkan punya 55 rekanan terseleksi, tapi faktanya yang menang tender perusahaan milik mafia minyak Reza Chalid cs. Modus 6. Kantor pusat operasional Petral selalu di Singapore. Tidak pernah bisa dipindahkan ke RI. Jika ada pejabat yang mau pindahkan, dipecat. Pemilihan kantor pusat Petral di singapore sebagai anak perusahaan pertamina yang supply kebutuhan minyak RI, hanya agar luput dari pengawasan Modus 7. Penentuan harga minyak impor RI selalu didasarkan pada MPOS, harga rata-rata acuan spore ditambah Faktor Alpha yang tak jelas dasarnya Padahal petral tugas khususnya adalah pembelian minyak. Harusnya bisa lebih efisien dengan cermati harga dunia, pasar berjangka atau spot Modus 8. Mafia minyak yang sangat berkuasa tersebut mampu intervensi untuk gagalkan pembangunan kilang-kilang minyak baru atau perbaikan kilang rusak Pembangunan kilang minyak baru tersbut berbahaya bagi keuntungan para mafia minyak itu karena akan semakin banyak porsi minyak mentah diolah di RI. 200 juta barel/thn solar dan bensin yang dimpor dari luar negeri utamanya singapore oleh petral. Jika kilang minyak dibangun di RI, impor turun Modus 8. Permainan dan mark up pd sewa kapal tanker pengangkut minyak baik utk ekspor minyak mentah ataupun impor minyak mentah & minyak produk. Saat ini pertamina menyewa 50 kapal tanker untuk ekspor dan impor minyak ini. Mark up yang terjadi sekitar 900 milyar/tahun. Selain Tomy Suharto, Kakak Karen Dirut Pertamina disebut-sebut sebagai pemain utama dalam penyewaan kapal ini. Jutaan dollar/thn fee masuk kantong Modus 9. Oplosan minyak impor utamanya minyak produk. Pembelian dan pembayaran dari Petral adalah utk kualitas bagus. Ditengah jalan dioplos Pengoplosan minyak produk ini sempat diungkap oleh laporan utama majalah Tempo yang terkenal dengan kasus minyak ZATAPI. Tapi ga ada follow up Kerugian negara akibat minyak oplosan ini puluhan triliun tiap tahun. Rakyat juga dirugikan dengan kerusakan kendaraan akibat oktan yang sangat rendah Seperti kata wamen alm Widjajono, setiap tahun kita impor minyak produk kualitas tinggi setara pertamax plus kok di SPBU ada dijual premium? Modus 10. Mafia pajak ini berkolusi dengan Pusat kekuasaan, Pertamina, MenESDM, dan Petral. Mereka yang atur pemerintah kita dengan suap triliunan Direksi Pertamina yang baru dilantik adalah boneka-boneka mafia minyak. Direksi Petral yang akan diganti juga akan sama, boneka mafia minyak. Luar biasa Fakta atau realitas yang ada didepan mata kita saat ini adalah adanya kolusi jahat penguasa dan mafia minyak yang rugikan negara puluhan T/thn. Untuk berantas mafia minyak ini, tak cukup kehadiran seorang dahlan iskan di menteri BUMN dan Mahfud MD di MK. Negara ini butuh tokoh2 lain Saya menghimbau para ulama besar lintas agama, budayawan, ahli energi, akademisi, LSM, politisi bersih dll untuk bersatu berantas mafia minyak. Sudah puluhan tahun negara ini dirampok. Rakyat diperdaya. DPR diam tak bersuara. Ketua MK angkat bicara, eh malah diancam somasi abal-abal. KPK dan BPK tidak bisa kita harapkan. Mandul dan rapuh terhadap intervensi dan suap. DPR hanya dagang sapi dan jadi alat bargaining untuk memeras. Kejaksaan dan polri tak mungkin diharapkan utk usut mafia minyak. Mereka subordinate penguasa dan mafia minyak ini. Hopeless..lemesss Mahfud MD yg teriak PERTAMINA TERKORUP ternyata tak jadi disomasi Pertamina. Tak berani karena akan semakin terbongkar di media & pengadilan. Harapan rakyat pada adalah Mahfud MD utk terus teriak terkait megakorupsi di Pertamina. Jangan mau disuap dan dilobi termasuk oleh istana. Sebagian besar pihak-pihak yang tahu tentang praktek mafia minyak dan kolusinya dengan pertamina dan istana sdh siap berikan dokumen-dokumen bukti korupsi. Jika besok atau lusa Mahfud ternyata diam tak bersuara, patut diduga Mahfud sudah "tunduk" dengan kekuatan mafia dan istana. Semoga tidak begitu.

Kasus Mark Up Pengadaan Merpati MA60

Apa kabar korupsi proyek pembelian pesawat Merpati #MA60 yg di mark up?. Seperti yang telah diduga sebelumnya, laporan tentang korupsi #MA60 yang dilaporkan ke @kpk_ri tiba-tiba diserobot Kejagung beberapa waktu lalu. Diserobotnya korupsi di #MA60 disinyalir hanya untuk #amankan kasus korupsi ini, siasat busuk agar tidak diusut KPK. Sampai sekarang adem ayem aja masuk peti di Kejagung…kenapa? Sudah ada deal-deal tertentu?

Proyek pembelian pesawat Merpati #MA60 sebanyak 15 pesawat dari PT Xian, China ini senilai total US$ 215 juta. Pembelian pesawat ini dibeli dengan harga US$ 14,3 juta sedangkan harga pasaran saat itu untuk pesawat jenis #MA60 adalah US$ 11,2 juta. Sehingga besaran mark up yang rugikan Negara sebesar US$ 46,5 juta . Selainmark up harga, ada dugaan pula pengurangan komponen pendukung untuk flight safety. Pengurangan komponen pendukung safety ini yang diduga menyebabkan kecelakaan beberapa waktu lalu di Papua yang menewaskan 27 orang. BPK menemukan kejanggalan pada proses pengadaan 15 pesawat #MA60 ini, pengadaannya tidak pernah direncanakan secara resmi pada kurun waktu 2006-2008, padahal penjajakannya sudah dimulai di tahun 2005. Dana pembelian pesawat #MA60 ini dari Pemerintah dalam bentuk Subsidiary Loan Agreement (SLA). Padahal perjanjian pinjaman tersebut baru ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Pemerintah Indonesia dengan The Expor-Impor Bank of China (CEXIM Bank) pada tanggal 5 Agustus 2008. Dengan kata lain pembelian #MA60 melanggar undang-undang karena Merpati dan Pemerintah meneken perjanjian sebelum mendapat persetujuan dari Banggar DPR Pembelian ini disinyalir melalui broker bernama Mulyadi Senjaya, pimpinan PT Pelangi Golf padahal proyek ini G to G berubah B to B. Melalui perusahaannya PT. Mega Guna Ganda Semesta yang terdaftar sebagai perusahaan jasa konstruksi, perusahaan yg berpengalaman di bidang proyek jalan kereta api, lapangan terbang dan runway, konstruksi baja, dan konstruksi alat angkut . Tidak pernah ada riwayat Mega Guna berpengalaman dalam menjual pesawat penerbangan komersil. Mega Guna ahli "menangkap" proyek-proyek yang digelontorkan pemerintah. Perusahaan ini jg mendapatkan kesempatan memanfaatkan tanah negara di Kemayoran seluas 20.126 meter persegi. Untuk memuluskan proyek pengadaan pesawat Merpati ini, Muljadi Senjaya dibantu oleh staf khusus Presiden SBY Jusuf Gunawan. Kenapa Kejagung melempem ga brani usut Stafsus SBY ini? Apa karena kakaknya konglomerat besar di Jatim yng juga jadi donator SBY? Pengadaan pesawat #MA60 ini berawal pada saat manajemen Merpati dipimpin oleh Hostasi Nababan yang menjadi tersangka di proyek persewaan pesawat Boeing 737 seri 400 dan 500. Sebagai uji coba, Merpati beli dua unit pesawat dengan caraleasing. Pada masa uji coba ini diketahui pesawat #MA60 buatan Xian lebih banyak rewelnya. Alm. Bambang Bakti yang menggantikan Hostasi Nababan begitu mengetahui #MA60 mudah rusak lalu berniat membatalkan pembelian tersebut. Niat Bambang Bekti ini membuat marah Xian. Mereka menawarkan ke pemerintah melalui BAPPENAS . Dephub , Meneg BUMN. Tapi ditolak JK. Muljadi dengan bantuan Stafsus SBY, Jusuf Gunawan melobi menkeu SMI, Meneg BUMN Mustafa Abubakar dan menko Ekuin untuk mengolkan proyek ini dengan mengurus SLA (subsidiary loan agrremt) sebesar 220 juta dollar. Padahal harga #MA60 cuma 11-12 juta dollar. Tapi dipakai harga 14.5 juta dolar AS dan pengadaan MA60 bisa lolos karena ada tekanan dari orang-orang kuat. Sebagai catatan Muljadi Senjaya ini biasa mendapatkan proyek-proyek pemerintah termasuk di proyek jalan kereta api. Muljadi Senjaya #dekat dengan Hatta Rajasa? Muljadi Senjaya, businesman yang sebelumnya nyaris bangkrut ini menjanjikan ke sebuah grup lobby uang senilai US$ 4 juta jika berhasil melobby Depkeu dan DPR untuk menyetujui pembelian. Pada akhirnya #MA60 disetujui dibantu oleh Muljadi, stafsus SBY Jusuf Gunawan dan pengurus Kadin, Adi Harsono suami Mari Elka P. Adi Harsono merupakan teman baik si broker Muljadi Senjaya ini. Sebelumya grup lobby juga meyakinkan Sesmen bumn, Said Didu dan konon diduga dengan diberi tanah 40 hektar di makassar. Marie Pangestu jadi ketua tim renegosiasi RI yang setuju dengan harga mark up. JK yang sebelumnya menyarankan agar pesawat ini disewa saja marah dan merasa ditelikung Mari Elka Pangestu. JK yang datang ke China dan bertemu dengan Presiden dan Chairman Xian menyatakan akan menyewa pesawat. JK kaget karena ternyata sudah ada perjanjian pinjaman dengan Bank Exim yang diteken di tgl 5 Agustus 2008. JK tdk bisa batalkan karena khawatir RI kehilangan muka karena wapres batalkan kesepakatan yang sudah dibuat oleh menkeu dan mendag. JK marah sesampai di jakarta, menkeu dan mendag dia semprot habis, karena suami mendag (Adi Harsono) dan pejabat-pejabat depkeu (Rahmat Waluyanto, Hadiyanto) sudah buat kesepakatan yang kental aroma kolusi dan mark up nya. Sahala Lumban Gaol yang waktu itu menjabat sebagai Staff Ahli Bidang Kebijakan Publik Kemen BUMN juga disebut-sebut terlibat. Para pihak yang terlibat diduga keras berupaya #menyumpal setiap pihak yang membuka suara terkait korupsi ini. KPK harus segera usut korupsi pembelian pesawat MA60 oleh PT. merpati yg rugikan negara 420 milyar. Suami mantan mandag & menkeu SMI terlibat. @kusuma_putri99, kusuma_putri99@yahoo.co.id lewat Alfaqir Ilmi

Pindahkan 9.000 Marinir dari Jepang, Pergeseran Konsentrasi kekuatan Militer AS ke Australia?

Amerika Serikat akan memindahkan 9.000 Marinir dari Jepang. Washington berharap langkah itu bisa meredakan hubungan yang kadang-kadang tegang dengan sekutunya menyangkut kehadiran militer Amerika di negara itu.

Pemindahan pasukan ke Guam, Hawaii, dan Australia itu akan tetap dilakukan tanpa menghiraukan kemajuan dalam perundingan tentang pangkalan udara di Okinawa yang pada awalnya menjadi bagian penting dari kesepakatan dengan AS. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan di Washington dan Tokyo, Jumat (27/4/2012), kedua pihak mengatakan mereka tetap merelokasi pangkalan Futenma dari lokasinya sekarang di kota ke satu tempat di pinggir pantai-- satu tindakan yang ditentang keras di Okinawa. Kedua pemerintah "mengonfirmasikan kembali pandangan mereka bahwa (ini) tetap satu-satunya solusi yang dapat dijalankan yang telah diidentifikasi sampai sekarang," kata pernyataan itu. Tidak ada kerangka waktu pasti bagi pemindahan itu, dengan pernyataan itu hanya mengatakan "relokasi-relokasi itu akan selesai secepat mungkin sementara menjamin kemampuan operasional seluruh proses itu". Menlu Jepang Koichiro Gemba mengatakan perjanjian itu perlu untuk mencerminjan realitas regional yang berkembang. "Perubahan-perubahan dalam lingkungan keamanan tidak akan menunggu kita, Jepang dan AS sama-sama harus bertanggungjawab dan melaksanakan rencana itu secepat mungkin," katanya kepada wartawan di Tokyo, di tengah-tengah kekhawatiran yang meningkat kebangkitan militer China. "Masalah pemindahan pangkalan itu harus dilaksanakan, Kita harus membuat kemajuan sedapat mungkin." Perjanjian itu dicapai menjelang kunjungan Perdana Menteri Yoshihiro Noda ke Washington, di mana ia akan bertemu dengan Presiden Barack Obama, Senin (30/4/2012), untuk yang disebut kedua pihak harapkan aliansi itu kembali ke jalurnya. Jepang dan AS lama terlibat pertikaian menyangkut pangkalan Okinawa, lokasi ketegangan dengan pasukan AS. Sekitar separuh dari 47.000 tentara AS di Jepang berpangkalan di pulau yang letaknya strategis, lebih dekat dengan Taiwan ketimbang dengan Tokyo. Dalam perjanjian pada 2006 yang tidak pernah dilaksanakan, AS setuju menggantikan pangkalan udaranya di Futenma-- yang lama menjadi sumber pertikaian karena letaknya di satu kota yang ramai--ke satu daerah pinggir pantai yang sepi, dengan 8.000 Marinir meninggalkan Okinawa menuju Guam. Namun sejumlah aktivis di Okinawa mendesak pangkalan itu dikosongkan seluruhnya. Pertikaian itu membuat jatuhnya perdana menteri Jepang, Yukio Hatoyama yang gagal memenuhi janji-janji kampanyenya tahun 2009 untuk merundingkan kembali perjanjian itu. Berbicara menjelang pengumuman resmi itu Kurt Campbell, Asisten Menlu AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik mengatakan perjanjian itu akan memajukan hubungan kedua negara. "Kami kira perjanjian itu dapat memecahkan kebuntuan yang sangat lama yang melanda politik kami yang menghambat bagi sistem kami yang membuatnya sulit menghadapi masalah-masalah kritis dan penting yang dihadapi AS dan Jepang." Pernyataan itu mengatakan jumlah biaya untuk relokasi ke Guam itu diperkirakan mencapai 8,6 miliar dolar AS, dengan para pejabat AS mengatakan lebih dari sepertiga akan dikeluarkan Tokyo. Sekitar 5.000 personel dari pasukan yang akan meninggalkan Okinawa akan ke Guam dan sisanya akan ke Hawaii dan Australia tempat Washington "mengerahkan Korps Marinir yang bergilir," kata pernyataan itu. Hal ini tentu saja perlu kita cermati secara intensif. Mengingat fakta bahwa sebelumnya AS sudah menghadirkan kekuatan angkatan lautnya di Darwin, Australia. Jangan jangan pemindahan 9000 personil marinir AS dari Jepang hanya kamuflase dari pergeseran konsentrasi kekuatan laut AS ke Australia. Sebagai bagian dari strategi pembendungan AS dan NATO menghadapi ancaman kekuatan militer Cina di kawasan Asia Pasifik, terutama Asia Tenggara. info dunia militer

6 Pasal Strategis UUD 1945 Pengaturan Kesejahteraan Warga Negara

Undang - Undang Dasar 1945 memiliki 6 pasal dalam pengaturan Kesejahteraan Warga Negara, yaitu Pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34. Bila ke enam pasal tersebut dimaknai secara bersama maka keberadaan Pasal 33 yang mengatur negara harus menguasai Sumber Daya Alam dan tidak di berikan penguasaannya kepada Swasta serta Asing karena tugas negara sesuai Amanah Konstitusi sangat banyak.

Pembahasan Pasal 33 tentang Pengelolaan Ekonomi seharusnya tidak dilepaskan dari tanggung jawab sosial pemerintah terhadap warga negara seperti menyediakan Pendidikan, Kesehatan, Pangan, Pekerja dan Menjamin Orang Miskin. Dalam Pasal 33 ayat 1 tentang pengaturan Ekonomi yang berbasis pada kebersamaan, ayat 2 menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk ikut berproduksi dan ikut menikmati hasilnya agar memperoleh peningkatan kesejahteraan. Sedangkan ayat 3 dengan jelas diuraikan bahwa negara harus menguasai berbagai Sumber Daya Alam yang ada dan rakyat mempunyai hak penuh akan hal tersebut, Namun Karena Sumber daya Alam tidak dimaknai sebagai kekayaan atau modal pemerintah maka terjadi pergeseran paradigma yang menempatkan Batubara, Minyak mentah, Gas dan Tambang lainnya hanya sekedar komoditas yang dapat dikuasai dan diperdagangkan secara bebas oleh swasta dan asing. Sebagai komoditas non Strategis (Seperti Baju, Tas dll), barang-barang tambang akan dengan mudah dieksploitasi dan di eksport, bila penjualan ke luar negeri dinilai memberi keuntungan, seolah manfaat bagi rakyat cukup lewat peningkatan cadangan devisa, penciptaan lapangan meskipun bBukan pekerja ahli atau dari pembayaran pajak dan royalti. Padahal faktanya dengan Pengelolaan yang terjadi saat ini, bagian pemerintah jauh lebih kecil di banding dengan Keuntungan yang diperoleh Swasta. Tjondro Sudarmanto