Dua Belas Kebohongan Terbesar AS Tahun 2011

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ketika 2011 mendekati akhir, sebuah majalah memberikan "penghargaan kemenangan" pada AS atas selusin dari kebohongan yang paling mengerikan dimana Washington telah sampaikan kepada dunia selama tahun lalu. "Saya tinggal di Washington di mana kebohongan adalah sebuah bentuk seni," tulis David J. Rothkopf di situs Kebijakan Luar Negeri.

Sebelum menyebutkan kebohongan AS yang paling mengerikan di tahun 2011, Rothkopf membagi pernyataan keliru yang diucapkan oleh Washington ke dalam tiga kategori. Beberapa diantaranya, katanya, yang dikenal dengan "kehalusan" mereka, seperti Presiden Barack Obama ingin mendapatkan kepentingan khusus dari politik Amerika. Mereka "hampir" merasa benar, Rothkopf berkata. Lainnya yang menonjol untuk "keberanian" mereka, seperti Newt Gingrich menjatuhkan komunisme. Dan -last but not least- adalah mereka yang menarik perhatian kita karena ditawarkan dengan "wajah tulus," seperti Mitt Romney mengatakan dia telah sangat memegang keyakinan politik. Rothkopf, bagaimanapun, mengatakan di antara kebanyakan kebohongan AS diantaranya diklaim ada beberapa yang paling menonjol. "Mereka adalah kebohongan besar yang telah ditetapkan zaman kita," katanya, melanjutkan ke katalog kebohongan tersebut: 1. "Perang di Irak berakhir setelah sembilan tahun." Rothkopf mencatat bahwa militer AS telah terlibat di Irak sejak awal tahun 1990 dan ini tampaknya seperti akan hanya akhir dari suatu angsuran dalam seri perjalanan lama kebijakan gila perang AS di wilayah tersebut. 2. "Misi Amerika di Irak sukses." Dia mengungkapkan keheranan atas klaim sementara bagi Irak, tidak demokratis, korup, dan invasi AS menelan biaya USD 1 triliun, ribuan nyawa AS, ratusan ribu nyawa Irak, dan reputasi nasional. Perang AS di Irak menunjukkangambaran yang lebih besar dari sebuah "kegagalan" dalam skala penuh, katanya. 3. "Kami menang di Afghanistan."Rothkopf menggambarkan satu hal ini sebagai oven panas dari "kesalahan besar" yang dibuat oleh Menteri Pertahanan AS Leon Panetta. Washington telah memperkuat ekstrimis wilayah dan ancaman ketidakstabilan nuklir di Pakistan dimana sekarang sebenarnya lebih tinggi daripada ketika AS masuk, katanya. 4. "Pakistan adalah sekutu Amerika" dan "Afghanistan adalah mitra Amerika."Tidak Pakistan maupun Afghanistan dapat "definisi kredibel" disebut sebagai sekutu AS. Hal ini dibuktikan oleh permusuhan dari Islamabad terhadap Washington dan Kabul meremehkan Amerika Serikat di panggung dunia, Rothkopf berkata. 5. "Amerika tida terancam oleh pertumbuhan China."Sebuah "doa" oleh Menlu AS Hillary Clinton, Rothkopf berkata. "Ini seharusnya benar. Tapi itu tidak," tambahnya. 6. "Partai Republik adalah masalah" dan "Demokrat adalah masalah."Rothkopf menyatakan ini adalah "kebohongan besar politik Amerika." Sebagaimana dia mengatakan masalah politik AS bukanlah partai partai, namun uang. "Sistem ini sangat tegas menunjukkan skandal korupsi yang baru-baru ini hanya menghasilkan lebih banyak uang mengalir ke sistem dan reformasi masa lalu yang tidak berhasil," catat dia. 7. "Pemotongan pajak jutawan membantu menciptakan lapangan kerja AS."Tidak ada sedikitpun bahkan satu soliter tunggal bukti untuk mendukung pernyataan "konyol" ini, catat Rothkopf. 8. "KTT pemimpin Eropa berikutnya akan menentukan ..."Rothkopf mengatakan meskipun fakta bahwa klaim ini telah dibuat setiap beberapa minggu dalam bulan-bulan terakhir, "pasar keuangan seharusnya (sudah) canggih," tapi Amerika Serikat terus jatuh untuk itu. 9. "Pemerintahan Obama berkomitmen untuk reformasi serius layanan keuangan."Sistem keuangan AS masih diganggu oleh semua ancaman yang menghasut resesi 2008. "Tidak ada satu inci kemajuanpun," kata Rothkopf. 10. "Hanya sembilan persen orang Amerika menyetujui Kongres.""Ini tidak mungkin benar. Tidak mungkin sebanyak itu, "kata Rothkopf dengan nada sarkastis menyengat. 11. "Operasi di Libya akan berakhir dalam hitungan hari atau minggu."Rothkopf mengatakan operasi itu dimulai dengan salah, "dan kemudian salah dan kemudian salah lagi selama berbulan-bulan." 12. "Aku mencintai Israel."Meskipun semua orang politik di AS membuat pernyataan seperti itu, tidak ada yang benar-benar berarti, catatan Rothkopf. Apa yang sebenarnya politisi masudkan, bagaimanapun, adalah bahwa "Saya ingin orang-orang Yahudi Amerika untuk berpikir saya cinta Israel cukup untuk memilih saya dan memberi saya uang," katanya. "Itu adalah hanya sebagaian dari muka dua, kebohongan, dan pernyataan penakut yang salah," Rothkopf menyimpulkan

Melacak Politik Minyak dan Rumusan Kapling 3-M di Dunia

M Arief Pranoto, Research Associate Global Future Institute

Agaknya Politik Minyak Sejagat yang diterapkan Amerika Serikat (AS) sebagaimana buku “Tangan-Tangan Amerika, Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia (2010)”-nya Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI), Jakarta memiliki sejarah cukup panjang. Intinya geliat apapun dari Paman Sam rujukannya selalu minyak, minyak dan minyak. Ada ungkapan Guildford (1973) yang menarik, bahwa bila berbicara masalah dunia perminyakan maka nuansa politiknya sebesar 90%  sedang sisa 10% berbicara tentang minyak itu sendiri. Artinya, jika dibolehkan menafsir ungkapan Guildford tadi bahwa data dan informasi terkait hal-hal teknis perminyakan kemungkinan ditemui banyak dark number (penggelapan data) sesuai keinginan dan kepentingan politik di atasnya. Istilahnya onani ---menyenangkan diri sendiri--- sebab riilnya tidaklah demikian. Entah kenapa.

Konflik = Rebutan Minyak atau Tambang Lain? Adalah Georges Clemencau, komandan pasukannya Napoleon Bonapate dalam Perang Dunia /PD I (1914-1918) menyatakan, "Setetes minyak berharga sama seperti setetes darah dari prajurit kita. Minyak sama-sama diperlukan seperti darah". Luar biasa. Sejujurnya PD I masih dibilang zaman “rempah-rempah” sebagai komoditas unggulan sekaligus obyek kolonialisme, belum menginjak era minyak seperti saat ini. Wajarlah jika posisinya kini sangat strategis, sedang doeloe saja telah disebut tingkat urgensinya. Tak heran berbagai negara, terutama negara industri maju dari Barat berlomba ingin menguasai komoditas ini di banyak belahan dunia. Dirgo D. Purbo, pakar perminyakan Indonesia memberi sinyal, bahwa di balik pertempuran-pertempuran besar, di belakang sengketa antar negara, di balik rebutan kekuasaan dan kudeta, di balik dukungan diam-diam kepada tentara pemberontak, serta di latar penyerbuan terang-terangan negara adidaya, ternyata MINYAK salah satu faktor penting dan penentu yang dapat mengubah wajah dunia. Menurut hemat penulis, uraian Dirgo tadi merupakan kata kunci. Mutlak digarisbawahi bahkan kalau perlu dijadikan prodedur tetap (protap) dan titik tolak bagi institusi keamanan dan pertahanan dalam menganalis setiap konflik yang telah, sedang dan akan terjadi baik pada tingkatan lokal terlebih lagi di tataran global. Ya. Konflik lokal ialah bagian dari konflik global. Konflik Sudan misalnya, bagian pertentangan kepentingan para adidaya dunia terkait tambang (minyak). Juga konflik di Haiti, Kongo, Libya. Demikian juga konflik di Papua, di Mesuji, Sampang dan lainnya. Demikianlah, begitu kentalnya aspek minyak dalam perpolitikan baik tataran (konflik) lokal, ketegangan regional maupun konflik global. Nah, tulisan tidak ilmiah ini mencoba menguak sedikit akar konflik dari sisi geopolitik dan geostrategi, dengan komoditas minyak sebagai titik tolak. Inilah ulasan sederhananya dari berbagai sumber. Buku berjudul The Geopolitics of Superpower-nya Colin S. Gray mengawali kajian “kapling-kapling dunia” berbasis geostrategi dalam politik global. Bermula abad ke 19 muncul Sir Halford Mackinder dari Inggris yang mengklasifikasikan dunia menjadi empat kawasan. Kawasan pertama Heartland atau World Island: mencakup Asia Tengah dan Timur Tengah (World Island); kawasan kedua disebut Marginal Lands: mencakup kawasan Eropa Barat, Asia Selatan, sebagian Asia Tenggara dan sebagian besar daratan Cina; kawasan ketiga dinamai Desert adalah wilayah Afrika Utara, dan kawasan terakhir adalah Island or Outer Continents: meliputi Benua Amerika, Afrika Selatan, Asia Tenggara dan Australia. Di awal tesisnya, Mackinder sudah mengatakan bahwa siapa negara menguasai Heartland (Timur Tengah dan Asia Tengah) yang memiliki kandungan sumberdaya alam dan aneka ragam mineral, maka bakal menuju arah “Global Imperium”. Masih di buku yang sama, teori Nicholas Spyman, ilmuwan geopolitik AS berbeda asumsi dengan Mackinder tetapi ada kesamaan soal penguasaan wilayah Heartland. Ia mengatakan: "Who rules the World Island commands the World". Memang teori Spyman berbeda pada proses namun ujungnya tetap merujuk ke Timur Tengah dan Asia Tengah. Benang merahnya sama atau sebangun. Tampaknya uraian kedua pakar di atas, pada era 1920-an dipakai Karl Haushofer, profesor geografi Universitas Munich sebagai policy advice kepada Adolf Hitler. Ia menjelaskan bahwa tesis tersebut bisa dijadikan gagasan bagi Jerman untuk mendominasi Rusia melalui kawasan Heartland. Begitu besarnya buah pikir Mackinder bagi Jerman, karena dijadikan rujukan pokok dalam saran Haushofer kepada Hitler. Lalu ia pun dipercaya memimpin German Academy (1934 -1937). Akan tetapi sungguh ironis, ketika tesis Mackinder justru dianggap “biang keladi” atas konstalasi politik dunia terutama mempengaruhi Nazi Jerman. Memberikan semacam acuan untuk memahami hubungan kontemporer antara Amerika dan Soviet pasca PD II. Maka lahirlah Perang Dingin doeloe bahkan hingga kini semenjak minyak menjadi satu-satunya komoditas strategis bagi kehidupan serta semakin sulit ditemukan cadangannya di wilayah negeri-negeri konsumen. Kebijakan Recycle Petrodollar dan Kepentingan Nasional Begitu tinggi ketergantungan dunia akan minyak karena permintaan tidak pernah turun. Ini menjadikan Heartland sebagai kawasan yang diperebutkan oleh kelompok negara konsumen seperti Amerika, Inggris, Rusia, Jerman, Italia, Prancis, Cina, Jepang dan negara industri (baru) lain atas akses jaminan suplai minyak. Ia menjadi ajang kerjasama para negara konsumen. Salah satu kebijakan Barat yang layak dicermati terkait minyak ialah “arm sales and security assistance” terhadap negara yang memiliki jaminan pembayaran seperti Arab Saudi, Iran, Kuwait, Oman, UEA, Bahrain dan Irak. Dan setidaknya pasca Oil Shock atau Bom Minyak tahun 1973 dan 1979, kompetisi pemasaran senjata dan peralatan perang canggih di antara negara-negara Barat itu sendiri malah bertambah ketat. Sepintas tentang Bom Minyak yang membikin goncang perekonomian dunia ialah blokade minyak negara produsen terhadap negara konsumen. Pertama, pada September 1973 saat negara-negara penghasil minyak (OPEC) menahan produksi hingga 19,8 juta barel per hari akibat kalah perang antara koalisi Arab melawan Israel dan AS. Saat itu terjadi kenaikan harga minyak mencapai lebih dari 300% dari $ 2,9 US per barel menjadi $ 11,65 US per barel. Kemudian Oil Shock kedua pada 1979-an ketika terjadi revolusi Iran. Menggebunya penjualan alat dan persenjataan militer oleh Barat di Timur Tengah dan kawasan sekitar, motivasi utamanya selain sebagai pembayaran impor minyak (oil bills) juga untuk mendukung industri pertahanannya. Henry Kissinger mengistilahkan recycle petrodollar. Menjual senjata untuk memberli minyak, lalu minyak guna kesinambungan industri senjata. Itulah kira-kira singkatnya. Dengan demikian, “cengkraman” kepada Timur Tengah oleh AS hingga kini, atau dominasi Uni Eropa (NATO) terhadap Afrika, baik melalui recycle petrodollar ataupun arm sales and security assistance dengan berbagai cara dan bentuk kemasan, semata-mata karena panggilan kepentingan nasional (minyak) yang teramat vital bagi kelangsungan kehidupan di Barat. Pada episode lain, bahwa pasokan minyak dari kawasan ini adalah 42% dari total konsumsi dalam negeri para negara Barat. Oleh karena itu, upaya mendamaikan Israel dan Palestina dahulu sebenarnya mendapat sambutan luar biasa dari para sekutu AS guna menurunkan ketegangan politik di Jazirah Arab agar menurun pula tingkat kekhawatiran terganggunya jaminan suplai minyak. Tetapi apaboleh buat, keberpihakan superpower terhadap Israel memang transparan. Selain menerima bantuan setiap tahun, juga dalam pertemuan di Venice tahun 1980-an antara AS dan para sekutunya, Charter secara terbuka menyatakan: "United States would veto any European attempt to push a UN resolution supporting Palestinian self determination". Mengapa demikian, sebab hal yang sama tidak ia lakukan terhadap Indonesia ketika ada usulan self determination bagi Timor Timur. Apalagi setelah mendapat informasi penemuan cadangan minyak di Celah Timor. Yah, kembali lagi karena (politik) minyak, panggilan kepentingan nasionalnya. Merujuk Doktrin Carter bahwa Persia adalah “kepentingan vital AS”. Hal ini dibarengi juga pernyataan terbuka: “An attempt by outside force to gain control in the Persian Gulf region will be regarded as an assault on any means necessary, including military force”. Agaknya AS sangat khawatir manakala kompetitornya masuk dengan pola-pola asimetris (non militer). Entah lewat jalur budaya misalnya, entah berupa perjanjian ekonomi dan lainnya. Terutama jika terkait barter alat militer serta persenjataan dengan minyak yang sifatnya kontrak G to G di kawasan Heartland. Tampaknya kini, hampir semua dokumen strategis dan asumsi aktual, seperti Project for The New American Century & Its Implications 2002, “Peta Jalan”(roadmap) perang Pentagon sesuai paparan Jenderal Wesley Clark (2005), atau doktrin Alfred Mahan pakar kelautan, atau teori Tony Cartalucci, Mahdi Darius maupun Prof Michel Chussodovsky dari Central for Researc on Globalization, Montreal, Kanada --- basis referensinya selalu merujuk pada tesis Mackinder, dimana muaranya penguasaan terhadap minyak, minyak dan minyak sebagai tujuan. Itulah politik minyak sejagat. Peta Kapling 3-M Dari uraian di atas, penulis mencoba merumus peta dan kapling-kapling kawasan dunia baik dari aspek geopolitik maupun geostrategi dengan merujuk dinamika politik selama ini. Inilah uraian singkatnya. (1) Peta Kapling M pertama dari 3M sesuai sub judul di atas artinya “minyak” (oil). Mungkin inilah yang disebut Mackinder sebagai Heartland yang meliputi kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah nan kaya kandungan sumberdaya alam dan ragam mineral, maka siapapun menguasai kawasan tersebut bakal menuju “Global Imperium” sesuai rekomendasi dibuatnya. Negeri ini kebanyakan makmur lagi kaya raya karena faktor alam dan lingkungan. Berbagai kemudahan dalam dinamika global dipetik karena sejarah masa lalu. Sesuatu yang luar biasa dianggap selalu dari Tuhannya, sehingga cenderung malas bahkan lupa kewajiban manusia menggunakan logika. Makanya perihal kebutuhan teknologi senjata dan security assistance cenderung tergantung kepada Barat. Inilah tanah aneka bangsa tetapi satu ras dan agama. Seringkali tanpa etika dan tata krama justru terjebak keserakahan dunia. Penyakit iri, dengki dan sakit hati mudah menjalar di masyarakatnya, maka perang antar sesama bermodus kebenaran aliran, adat dan budaya dianggap biasa bahkan hampir melembaga. Justru gilirannya dirajut oleh pihak asing agar tidak pernah bersatu dengan trik adu domba dan pola pecah belah sektarian. Tatkala muncul Iran sebagai “sosok pembangkang” di mata Barat, ini merupakan fenomena bersama kemampuan teknologi dan keberaniannya. Mencengangkan dunia. Publik global menyebut sebagai “kebangkitan Islam”. Matahari mulai terbit dari Timur kembali. (2) M kedua artinya “machine gun” (senjata). Inilah kelompok negeri di jajaran Barat, sering disebut sebagai negeri teknologi. Ia pusatnya kebendaan dan logika. Dimana mayoritas atau sebagian besar bangsa suka membuat "tuhan-tuhan baru" selain Dia, Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai ragam cara dibuatnya. Ada kaum mendewakan uang. Ada pula sebagaian rakyat mempertuhankan ilmu dan kekuasaan dengan mengandalkan kecanggihan teknologi. Segelintir elit menjadikan akal dan okol sebagai nabi, dan sering mengadu domba membuat porak-poranda negeri lain demi sedikit kepentingan, tentu sasarannya negeri minyak ataupun negeri “money”, tergantung ancaman dan peluangnya. Terdapat pula kelompok mentuhankan cipta rasa dengan berbagai ekspresi atas nama seni dan budaya, sehingga di keseharian cenderung "menggendong", bukannya memangku atau mengendalikan nafsu. Di negeri ini, apapun boleh dikerjakan atas nama demokrasi, hak azasi dan kebebasan. Kecuali satu yang pantang dilanggar: negara adalah negara, agama tetaplah agama! Itulah sekularisme. Jangan disatukan, biar berjalan pada rel masing-masing. Sisi lain kawasan “machine gun” ini bahwa persoalan susila adalah privacy. Letaknya di hak azasi atau sering dikemas jargon kebebasan berekspresi. Pornoaksi serta pornografi dianggapnya seni sehingga free sex adalah budaya bahkan melegalkan ganja dan perkawinan sejenis. Hukum berjalan seolah-olah ketat tetapi longgar dalam tataran hakiki. Berpihak pada penguasa serta orang berduit saja. Kebebasan, hak azasi dan demokrasi merupakan senjata paling sakti, modern lagi canggih di negeri ini. (3) M terakhir dari 3M di atas artinya “money” (uang). Kawasan ini memang tidak plek terdapat dalam teori Mackinder. Yang sama mungkin hanya M pertama atau “minyak” yang identik dengan kawasan Heartland. M ketiga ini juga bukan Marginal Lands, Desert ataupun kawasan Island or Outer Continents. Saya mencoba olah sendiri berbekal keterbatasan yang ada. Maksud M disini ialah kelompok negara, selain memiliki cadangan devisi negara besar seperti halnya Cina, juga berpotensi menjadi pasar guna mencetak uang karena faktor kependudukan dan sangat komsumtif. Misalnya India, Indonesia, Afrika dan lainnya. Kendati yang boleh bermain mewakili negeri “money” saat ini mungkin hanya Cina, mengingat tingginya daya tawar dalam perpolitikan global dalam segala hal, baik daya ekonomi maupun tawar militernya. Negeri “money” ini sebenarnya mampu memproduksi sendiri teknologi dan bahkan senjata seperti Indonesia, tetapi dengan keterbatasan, baik keterbatasan disengaja atau tak disengaja. Yang sengaja misalnya, walaupun negara sudah bisa memproduksi teknologi (senjata) secara penuh dan mandiri tetapi dibatasi melalui perjanjian dan tekanan politik. Sebab jika dilepas, dikhawatirkan bakal menjadi seteru berat dalam kapling “machine gun”. Sedangkan ketidaksengajaan karena kemampuan tehnologinya memang belum memadai membuat persenjataan secara penuh. Betapa dinamika kawasan 3-M sangatlah dinamis. Hampir negeri-negeri di kawasan M kedua dan M ketiga mencari pasarnya pada negeri M pertama (minyak). Timbulah istilah-istilah baru karena latar ideologi yang berbeda. Misal pendekatan asimetris (non militer) melalui budaya ataupun ekonomi sering dilakukan oleh negeri “money” ternyata simpatik dan lebih diterima dimanapun. Di Afrika atau Timoe Leste misalnya, Cina lebih populer daripada negara Barat yang cenderung usil dengan masalah internal negara lain melalui paket DHL-nya. Apa itu DHL, yakni Demokrasi, HAM dan Lingkungan.  Demokrasi ditabur oleh Barat sebagai propaganda di segala lini agar rakyat suatu negara bergejolak. Euphoria demokrasi dibablaskan, baik oleh individu (sosok pakar), melalui media massa, organisasi massa (ormas) maupun lembaga swadaya (LSM) yang telah “tergadai” jiwa nasionalisme karena mengabdi pada kepentingan asing. Bung Karno menyebut golongan ini sebagai “komprador”. Kaum yang bakal menghancurkan bangsa dan negara. Tujuannya memprovokasi rakyat agar tak percaya terhadap pemerintahan syah. Gerakan ini disebut smart power sering menggunakan gerakan massa yang telah dilatih sebelumnya. Muaranya sekedar ganti rezim. Lalu HAM dioperasionalkan dengan standar ganda. Bila aparat negara yang menjadi korban (euphoria) massa dianggap biasa. Itu resiko pengabdian. Namun bila rakyat menjadi korban bentrokan dengan aparat maka ributlah semuanya, terutama suara kaum “komprador” ini baik individu, ormas maupun LSM menggema kemana-mana. Polanya terlihat mirip-mirip di berbagai negara. Ujungnya adalah kehadiran pasukan asing di negeri target via resolusi PBB. Melalui referendum, kemudian memisahkan diri dari pusat. Meminta merdeka. Atau berbekal resolusi PBB maka pasukan asing melakukan “keroyokan militer” seperti kejadian di Irak, Libya dan seterusnya. Inilah hard power metode pamungkasnya. Sedangkan “lingkungan” yang dimaksud dalam paket DHL adalah minyak, gas alam dan tambang lainnya. Ini sasaran utama. Melalui taburan benih demokrasi bakal bertunas euphoria warga. Kemudian dibenturkan dengan aparat negara atas nama kebebasan berpendapat. Munculah HAM dan marak pelanggaran oleh aparat. Itulah benang merah, dan banyak lagi modus lainnya. Tak semua wilayah terjadi dan diciptakan konflik, cuma daerah tertentu yang kaya sumberdaya alam dan mineral, sesuai mapping sebelumnya.   Demikianlah tulisan tak ilmiah ini dibuat, bukan sebagai kebenaran apalagi bermaksud untuk pembenaran diri. Masih banyak kekurangan disana-sini. Sangat terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan serta penyempurnaan ke depan, terutama dalam rangka melacak politik minyak para adidaya di berbagai negara. Terimakasih. (dari berbagai sumber)

Neoliberlisme Di Indonesia: Data dan Fakta

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Beberapa data dan fakta dibawah ini menjadi pertimbangan, antara lain: 1. Di masa Raffles (1811) pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun; di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun; dan di masa Susilo Bambang Yudhoyono (UU 25/2007) pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Teritorial Indonesia (tanah dan laut) telah dibagi dalam bentuk KK Migas, KK Pertambangan, HGU Perkebunan, dan HPH Hutan. Total 175 juta hektar (93% luas daratan Indonesia) milik pemodal swasta/asing.

2. Hutang Luar Negeri Indonesia (Pemerintah dan Swasta) sebesar dua ribu lima ratus trilyun rupiah (Rp 2.500.000.000.000.000) diantaranya dibuat selama 5 tahun pemerintahan SBY sebesar Rp 300-an triliun. Bunga dan cicilan pokok Ro 450 trilyun. Pertumbuhan ekonomi 4 - 6 % per tahun hanya untuk biaya bunga dan cicilan pokok hutang luar negeri.Sebuah sumber menyebut negara telah bangkrut secara akuntansi karena hutang lebih besar dari assets. Kekuatan ekonomi bangsa Indonesia telah terjebak dalam hutang berkepanjangan (debt trap) hingga tak ada jalan keluar! Kita akan terus hidup bergantung pada hutang.Sementara itu diduga ada mafia dlm "permainan hutang" ini yg mengambil keuntuangan dari "selisih bunga pinjaman hutang".makin banyak pinjaman makin menguntungkan mafia ini.Lintah darat terus menghisap darah rakyat. 3. Sebanyak 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju. Sementara China tidak mengekspor batubara, Jepang terus menumpuk cadanganbatubaranya. Sekarang kita harus bertarung di pasar bebas dagang dengan China - Asean. Ibarat petinju kelas bulu diadu dengan petinju kelas berat dunia. Pasti Knock-out! Siapa yang melindungi rakyat dan tanah tumpah-darah kita ini? 4. 40 tahun lalu pendapatan rakyat Asia Timur rata-rata sebesar US$ 100, bahkan China cuma US$ 50. Kini Malaysia tumbuh 5 kali lipat lebih besar dari pendapatan Indonesia, Taiwan (16 kalilipat), Korea (20 kalilipat), China (1,5 kalilipat) dan telah jadi raksasa ekonomi, politik, dan militer di ASIA. Ke mana hasil sumber daya alam kita yang sudah dikuras selama hampir 40 tahun ini? Ya memperkaya negara Barat, Singapura,ASIA Timur dan tentu saja oknum2 KAPITALIS di INDONESIA. 5. Ekonomi Indonesia hanya dikendalikan oleh 400-an keluarga yang menguasai ribuan perusahaan. Sejak Orde Baru mereka dapat monopoli kredit murah, perlindungan tarif, kuota, dan sebagainya. Semua itu karena mereka memberi upeti kepada penguasa. Sementara usaha kecil yang puluhan juta dianiya, digusur, dan dipinggirkan. 6. Akibat dari BLBI 1997, di mana Boediono terlibat dan dipecat oleh Soeharto, maka banyak bank berantakan. Kemudian direkapitalisasi ratusan trilyun. Bunga rekapitalisasi setiap tahunnya ditanggung oleh rakyat Indonesia melalui APBN sebesar puluhan trilyun untuk jangka 30 tahun ke depan. Yang menikmati BLBI di antaranya Syamsul Nursalim dkk, ongkang-ongkang kaki di Singapura(bahkan melalui Ayin tetap menjalin "persahabatan" dg PENGUASA Ind). Parahnya lagi, sekarang keadaan perbankan 66-70% sudah dikuasai oleh modal asing. Sebagian bank yang dikuasai asing itu menikmati bunga rekapitalisasi yang ditanggung oleh APBN tersebut. Kesimpulannya, negara Indonesia ini sudah berantakan dalam aspek-aspek mendasarnya (teritori, keuangan, hutang). 7. Dengan iming-iming pinjaman US$ 400 juta dari the World Bank, Undang-Undang Migas harus memuat ayat: Indonesia hanya boleh menggunakan maksimal 25% hasil produksi gas-nya. Bayangkan, kita eksportir gas terbesar di Asia, tapi penggunaan gas-nya diatur dari luar. Akibatnya PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer, tutup karena kekurangan pasokan gas. Ini tikus mati di lumbung padi! Bahkan sekarang harga gas untuk rakyat mau dinaikkan lagi. 8. Dengan total anggaran belanja 3.660 trilyun (tahun 2005 s/d 2009), selama 1825 hari kerja, rezim ini hanya mampu menurunkan jumlah orang miskin dari 36,1 juta (16,6%) menjadi 32,5 juta (14,15%).Sumber lain malah menyebut terjadi penambahan jumlah orang miskin. Sementara pengangguran terbuka makin meningkat dari 7% menjadi lebih-kurang 8,5%. Padahal sebagian rakyatnya sudah rela jadi "kuli" di Arab Saudi,Malaysia,Korea,Hongkong,Singapura dan lain-lain...!!! Mau ke mana rakyat dan negeri ini dibawa...? 9. Beberapa tahun terakhir ini kita impor 1,6 juta ton gula, 1,8 juta ton kedelai, 1,2 juta ton jagung, 1 juta ton bungkil makanan ternak, 1,5 juta ton garam, 100 ribu ton kacang tanah, bahkan pernah mengimpor sebanyak 2 juta ton beras. Pastinya ada yang salah dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia menyangkut sektor pertanian. Pasti juga ada agen kapitalis yang bermain di balik penindasan yang terjadi terhadap para petani Indonesia ini. 10. Untuk pemenangan PEMILU dan PILPRES (selain "PROYEK CENTURY"), demi bertahannya rezim 'anak manis' ini, maka majikan dari luar ( BANK DUNIA)memberi bantuan pinjaman sekitar 50 trilyun untuk mengambil hati orang desa, masyarakat miskin,dan pegawai negeri (PNPM, BLT, GAJI ke-13, JAMKEMAS, KUR, RASKIN, dll). Utang makin bertambah demi citra rezim di mata rakyat 'bodoh'. Ditambah lagi dengan UTANG, untuk kesejahteraan pegawai DEPKEU atas nama REFORMASI BIROKRASI, sebesar hampir 15 trilyun, yang menghasilkan GAYUS MARKUS.Makin sempurna kejahatan rezim ini! 11. Penerimaan negara dari mineral dan batubara (minerba) hanya 3 persen (21 trilyun pada tahun 2006). Padahal kerusakan lingkungan dan hutan yang terjadi sangat dahsyat dan mengerikan!. Devisa remittance dari para tenaga kerja Indonesia (TKI) saja bisa mencapai 30 trilyun pada tahun sama. Jadi kemanakah larinya hasil emas, tembaga, nikel, perak, batubara, hasil hutan lainnya, dan seterusnya, yang ribuan trilyun itu?... 12. Dari permainan ekspor-impor minyak mentah, pelaku perburuan rente migas 'terpelihara', dan setiap tahun negara dirugikan sampai 4 trilyun. Namun menguntungkan 'oknum' tertentu yg dikenal sebagai MR TWO DOLLARS.Inikah penyebab pansus BBM tdk berkutik ? Siapakah dia...? 13. Disepakati kontrak penjualan gas (LNG) ke luar negeri dengan harga antara tiga hingga 4 dollar Amerika/mmbtu. Padahal saat kontrak disepakati harga pasar internasional US$ 9/mmbtu. Gas dipersembahkan buat siapa? Siapa yang bermain? 14. Dugaan kekayaan negara yang hilang sia-sia: 1>. Dengan memakai asumsi Prof. Soemitro 30% bocor, maka kalau APBN 2007 sebesar 750 trilyun, maka bocornya lebih kurang 250 trilyun. 2>. Penyelundupan kayu/pencurian hasil laut, pasir, dan lain-lain 100 trilyun. 3>. Potensi pajak yang tidak masuk kas negara tahun 2002 (menurut Kwik Kian Gie) sekitar 240 trilyun kalau sekarang misalnya dua kali lipat, maka angkanya berkisar 500 trilyun. 4>. Subsidi ke bank yang sakit menurut Kwik 40 trilyun tahun 2002. Maka secara kasar potensi pendapatan negara yang hilang sia-sia totalnya 890 trilyun. Itulah salah satu sebab rakyat tetap miskin, segelintir orang mahakaya, dan negara tertentu kecipratan menjadi kaya. 15. Dengan standar buatan Indonesia orang miskin di negeri ini tahun 2006 berjumlah 39 juta (pendapatan perhari 5.095,-) Tapi kalau memakai standar Bank Dunia/standar internasional US$ 2 per hari, maka orang miskin di Indonesia lebih kurang 144 juta orang (65%). Lalu apa yang kita banggakan dari pemimpin bangsa ini? 16. Tahun 2005 BPK menemukan 900 rekening gelap senilai 22,4 trilyun milik 18 instansi pemerintah. Pada waktu itu ada 43 instansi yang belum diaudit. Jadi masih banyak uang negara yang gelap yang belum dimanfaatkan. Kenapa mesti menghutang untuk memberi rakyat raskin dan BLT? Kenapa jalan-jalan raya di tengah kota banyak yang bolong-bolong? Kenapa begitu banyak orang yang mengemis di pinggir-pinggir jalan? 17. Dengan 63 hypermarket, 16 supermarkets di 22 kota (termasuk 29 hypermartket Alfa dan jaringannya di seluruh Indonesia), maka Carefour Indonesia (komisarisnya jenderal-jenderal) total menguasai bisnis ritel. Bagaimana nasib jutaan warung-warung kelontong milik rakyat kecil? Atas nama liberalisme pasar semua digusur? 18. Sampai sekarang jumlah mall dengan konsep one stop shopping di JKT sekitar 80an dan akan bertambah tahun ini menjadi 90an .Smentara pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Jaya tinggal 150an dlm keadaan"babak belur".SIAPAKAH PEMILIK MALL ?? Smentara penghuni pasar tradisional mayoritas pribumi yg dengan memelas dan menjerit pendapatannya terus melorot.Siapa peduli mereka?Persaingan atas nama ideologi apa ini ?Atau penindasan rakyat macam apa ini? 19. Sepuluh tahun kedepan Indonesia akan impor biji gandum lk 10 juta ton(butuh devisa lk 42,5 triliun rupiah).Sekarang masih 5 juta ton/tahun. Itu artinya akan jadi importir terbesar didunia.Kebijakan pertanian dan pangan yg tidak pro petani/rakyat, membuat kita tergantung pada impor gandum dari AS, Kanada dan Australia. Budaya makan mie,roti dll ikut andil(sukses marketing kapitalis juga).Padahal di Meksiko mampu memproduksi mie dari tepung jagung atau di China Selatan dari tepung beras. Indonesia sebenarnya mampu membuat yang seperti itu bahkan tepung sagu melimpahruah, kalau mau. Tapi bisnis impor gandum dan jual beli terigu sudah jadi “kerajaan tersendiri” yang dinikmati kapitalis. Tak peduli kesengsaraan petani Indonesia. 20. Tahun 2003 BUMN Indosat dijual ke TEMASEK SINGAPURA dengan harga 5 triliun.Selama lk 5 tahun TEMASEK telah meraup keuntungan lk 5 triliun laba dari bisnis telekomunikasi tsb. Artinya secara kasar modal sudah kembali. Tahun 2008 TEMASEK menjual Indosat ke QATAR TELECOM senilai 16 triliun. Itu keuntungan mutlak hanya dalam 5 tahun dari perusahaan Singapura. Siapa yang pintar dan siapa yang “pura-pura bodoh”? Ini salah satu dosa rezim neolib yang tak akan dilupakan rakyat. 21. Sampai saaat ini kebutuhan daging sapi nasional sekitar 400 ribu ton(1,8 ekor sapi).dari jumlah tsb baru bisa dipenuhi lk 65%. kekurangannya diimpor dari AS,AUSTRALIA,SELANDIA BARU, KANADA, IRLANDIA, BRAZIL. Pemerintah mencanangkan swasembada daging sapi thn 2014. tapi yang terjadi sejak tahun lalu adalah serbuan daging sapi impor, sapi siap potong impor, daging sapi beku impor yang menghantam usaha peternakan rakyat. Tak tergambar bagaimana program utk merealisasikan swasembada daging tsb secara gamblang(sejak zaman Soeharto ada TAPOS tapi tetap swasembada daging tak terwujud).Tak beda dengan impor kedele, jagung, kacang tanah, gula dll berujung pada tdk diberdayakannya secara optimal kemampuan petani/peternak utk mengisi pasar dalam negeri guna menghadapi kebiasaan impor yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha /kapitalis. Rezim ini berpihak ke siapa? 22. Tahun 2008 adalah tahun monumental bagi industri otomotif di Indonesia. Tercatat penjualan 607.151 unit mobil dan lk 6.000.000 unit sepeda motor.Tentu saja AGEN TUNGGAL PEMEGANG MERK(ATPM)berpesta, apalagi PRINCIPALnya. Apakah Pemerintah dan Rakyat Indonesia mendapat manfaat dari pesta tsb ? Ya tentu. Tapi tidak sebanyak yang diraih bila Indonesia punya merk mobil nasional sendiri lewat pembelian lisensi seperti yang ditempuh Malaysia, India, China, Iran dan Korsel. Sudah puluhan tahun gagasan punya merk mobil nasional tapi kandas. Tommy, Bakri dan Texmaco sdh mencoba tapi kandas. Apakah karena kekuatan kapitalisme pada industri otomotif Indonesia sedemikian mencengkeram sehingga kita tak berdaya atau political will yang lemah? Kenapa Malaysia bisa dengan PROTON-nya? Itulah beberapa butir yang membuat kita termotivasi untuk mengadakan perlawanan terhadap rezim penghisap, penindas, dan penjajah gaya baru dan antek-anteknya di Indonesia kita yang tercinta ini.

Skenario Kejatuhan Putera Sang Fajar

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Jatuhnya Soekarno dari presiden merupakan peristiwa politik cukup menarik dan sangat bersejarah. Dimulai dengan Supersemar yang memberi “mandat” kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan politik yang saat itu sangat kacau, sampai ditolaknya Pidato Nawaksara yang disampaikan oleh Presiden Soekarno.

Khusus mengenai Surat Perintah Sebelas Maret, menurut sebuah sumber, itu merupakan mandat atau perintah untuk menyelamatkan revolusi. Dan bukan pelimpahan kekuasaan, melainkan pelimpahan tugas. Menurut sumber itu pula, sebagai orang yang diperintahkan pemegang supersemar berkewajiban melaporkan kepada Soekarno apa yang dikerjakannya sesuai perintah itu. Berikut ini adalah kronologis kejatuhan Soekarno yang dikutip dari berbagai sumber, dan sebagian besar, dikutip dari buku “Proses Pelaksanaan Keputusan MPRS No.5/MPRS/ 1996 Tentang Tanggapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia Terhadap Pidato Presiden/Mandataris MPRS di Depan Sidang Umum Ke-IV MPRS Pada Tanggal 22 Djuni 1966 Yang Berdjudul Nawaksara,” dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Tanggal 11 Maret 1966 Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Revolusi/ Mandataris MPRS, mengeluarkan Supersemar, yang isinya antara lain: “Memutuskan dan memerintahkan: Kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi. 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung-jawabnya seperti tersebut diatas.” 16 Maret 1966 Pangkopkamtib —atas nama Presiden RI— mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah 15 menteri yang diduga terlibat G-30 S/PKI. 27 Maret 1966 Dilakukan perombakan terhadap Kabinet Dwikora. Sementara presiden tidak setuju kabinet itu dirombak. Banyak wajah-wajah baru yang dianggap kurang dekat dengan Presiden Soekarno. Tapi, tiga hari kemudian, kabinet itu pun dilantik. 21 Juni 1966 Jenderal TNI AH Nasution terpilih sebagai Ketua MPRS dalam sidang MPRS. Sidang tersebut berlangsung sampai dengan 6 Juli 1966. 22 Juni 1966 Presiden Soekarno membacakan Pidato Nawaksara di depan Sidang Umum ke-IV MPRS, dan pimpinan MPRS melalui keputusannya No. 5/MPRS/1966 tertanggal 5 Juli 1966, meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut. 6 Juli 1966 Sidang MPRS ditutup, dan mengeluarkan 24 Ketetapan, Sebuah keputusan, dan satu Resolusi. Salah satu diantaranya, Tap MPRS No. IX/MPRS/1966, yang menegaskan tentang kelanjutan dan perluasan penggunaan Supersemar. 17 Agustus 1966Presiden Soekarno melakukan pidato dalam rangka peringatan hari Proklamasi yang dikenal dengan Pidato Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Pidato Jas Merah tersebut mencerminkan sikap Presiden sebagai Mandataris MPR, yang tidak bersedia untuk aturan yang ditetapkan oleh MPRS. Sehingga, hal itu menimbulkan reaksi masyarakat, dan diwarnai aksi demonstrasi dari masyarakat maupun mahasiswa. 1-3 Oktober 1966Massa KAMI, KAPPI, dan KAPI, melakukan demonstrasi di depan istana merdeka. Mereka menuntut agar presiden memberi pertanggung-jawaban tentang peristiwa G-30-S/PKI. Kejadian ini mengakibatkan terjadinya bentrokan fisik dengan pasukan Garnizun, sehingga memakan korban. 22 Oktober 1966Pimpinan MPRS mengeluarkan Nota, Nomor: Nota 2/Pimp/MPRS/1966, yang meminta kepada Presiden Soekarno untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban sesuai keputusan MPRS No.5/MPRS/1966. 30 Nopember 1966KAPPI kembali melakukan demonstrasi ke DPR, dengan tuntutan yang sama seperti demonstrasi sebelumnya. 9-12 Desember 1966Sekitar 200 ribu mahasiswa mendesak agar presiden Soekarno diadili. 20 Desember 1966KAMI, KAPPI, KAWI, KASI, KAMI Jaya, KAGI JAYA, serta Laskar Ampera Arif Rahman Hakim (ARH) menyampaikan fakta politik kepada MA mengenai keterlibatan Presiden Soekarno dalam G-30-S/PKI 21 Desember 1966ABRI mengeluarkan pernyataan keprihatinan, yang antara lain berbunyi butir ke-2), “ABRI akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun, pihak mana pun, golongan mana pun yang akan menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945 seperti yang pernah dilakukan PKI Pemberontakan Madiun, Gestapu PKI, DI-TII, Masjumi, PRRI-Permesta serta siapa pun yang tidak mau melaksanakan Keputusan-keputusan Sidang Umum ke-IV MPRS.” 31 Desember 1966Pimpinan MPRS mengadakan musyawarah yang membahas situasi pada saat itu, khususnya menyangkut pelaksanaan Keputusan MPRS Nomor 5/MPRS/1966 tersebut diatas, dan suara serta pendapat dalam masyarakat yang timbaul setelah adanya sidang-sidang Mahmillub yang mengadili perkara-perkara ex. Wapredam I dan ex. Men/Pangau. 6 Januari 1967Pimpinan MPRS mengeluarkan surat nomor A9/1/5/MPRS/1967, ditujukan kepada Jenderal TNI Soeharto sebagai pengemban Ketetapan MPRS IX/Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Surat itu menegaskan seputar permintaan bahan-bahan yuridis/hasil penyidikan. Isinya antara lain: “Pimpinan MPRS mengkonstatasikan bahwa setelah berlangsungnya Sidang-sidang Mahmillub yang mengadili perkara-perkara ex-Waperdam I dan ex-Men/Pangau, telah timbul berbagai suara dan pendapat dalam masyarakat yang berkisar pada dua hal pokok, yaitu: – Tuntutan penyidikan hukum untuk menjelaskan/menjernihkan terhadap peranan Presiden dalam hubungannya dengan peristiwa kontra revolusi G-30-S/PKI. – Tuntutan dilaksanakannya Keputusan MPRS Nomor 5/MPRS/1966.” 10 Januari 1967Presiden Soekarno menyampaikan Pidato Pelangkap Nawaksara, yang isinya antara lain: “Untuk memenuhi permintaan Saudara-saudara kepada saya mengenai penilaian terhadap peristiwa G-30.S, maka saya sendiri menyatakan: 1. G.30.S ada satu “complete overrompeling” bagi saya. 2. Saya dalam pidato 17 Agustus 1966, dan dalam pidato 5 Oktober 1966 mengutup Gestok. 17 Agustus 1966 saya berkata “sudah terang Gestok kita kutuk. Dan saya, saya mengutuknya pula; Dan sudah berulang-ulang kali pula saya katakan dengan jelas dan tandas, bahwa “Yang bersalah harus dihukum! Untuk itu kubangunkan MAHMILLUB” 3. Saya telah autorisasi kepada pidato Pengemban S.P. 11 Maret yang diucapkan pada malam peringatan Isro dan Mi’radj di Istana Negara j.l., yang antara lain berbunyi: “Setelah saya mencoba memahami pidato Bapak Presiden pada tanggal 17 Agustus 1966, pidato pada tanggal 5 Oktober 1966 dan pada kesempatan-kesempatan yang lain, maka saya sebagai salah seorang yang turut aktif menumpas Gerakan 30 September yang didalangi PKI, berkesimpulan, bahwa Bapak Presiden juga telah mengutuk Gerakan 30 September/PKI, walaupun Bapak Presiden menggunakan istilah “Gestok”"(Gestok: Gerakan Satu Oktober, istilah Soekarno, Red) 10 Januari 1967Pimpinan MPRS mengeluarkan Catatan Sementara tentang Pelengkap Pidato Nawaksara yang diumumkan Tanggal 10 Januari 1967. Catatan Sementara tersebut berisikan, antara lain: (a) bahwa Presiden masih meragukan keharusannya untuk memberikan pertanggungan-jawab kepada MPRS sebagaimana ditentukan oleh Keputusan MPRS No.5/MPRS/1966. (b) Perlengkapan Nawaksara ini bisa mengesankan seolah-olah dibuat dengan konsultasi Presidium Kabinet Ampera dan para Panglima Angkatan Bersenjata”. 20 Januari 1967MPRS mengeluarkan Press Release Nomor 5/HUMAS/1967 tentang Hasil Musyawarah Pimpinan MPRS tanggal 20 Januari 1967, yang isinya (terdiri empat point besar) antara lain (poin ke-4): “Perlu diterangkan bahwa dalam menghadapi persoalan-persoalan penting yang sedang kita hadapi, soal Nawaksara, soal penegakan hukum dan keadilan, soal penegakan kehidupan konstitusional, Pimpinan MPRS sejak beberapa lama telah mengadakan tindakan-tindakan dan usaha-usaha koordinatif dengan Pimpinan DPR-GR, Presiden Kabinet Khususnya Pengemban Ketetapan MPRS No. IX, dan lembaga-lembaga negara maupun lembaga-lembaga masyarakat lainnya…” 21 Januari 1967Mengeluarkan Hasil Musyawarah Pimpinan MPRS Lengkap, yang terdiri dari tiga butir besar, antara lain (poin II), “Bahwa Presiden alpa memenuhi ketentuan-ketentuan konstitusional sebagai ternyata dalam surat beliau No. 01/Pres/67, khususnya yang termaktub dalam angka Romawi I: “Dalam Undang-Undang Dasar 1945, ataupun dalam Ketetapan dan Keputusan MPRS sebelum sidang Umum ke-IV, tidak ada ketentuan, bahwa Mandataris harus memberikan pertanggungan jawab atas hal-hal yang “cabang”. Pidato saya yang saya namakan Nawaksara adalah atas kesadaran dan tanggungjawab saya sendiri, dan saya maksudkannya sebagai semacam “progress-report sukarela” tentang pelaksanaan mandat MPRS yang telah saya terima terdahulu”. Yang berarti mengingkari keharusan bertanggung-jawab pada MPRS dan hanya menyatakan semata-mata pertanggungan jawab mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara saja…” dst. 1 Februari 1967Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jenderal Soeharto, dengan nomor surat R.032/1967, sifatnya rahasia, dengan lampiran 2 (dua) berkas, serta perihal: Bahan-bahan yuridis/hasil penyudikan. Petikan laporan Team, pada bagian Pendahuluan itu, antara lain sebagai berikut: “Tujuan penyusunan naskah laporan ini untuk menyajikan data dan fakta yang telah dapat diperoleh selama dalam persidangan MAHMILLUB semenjak perkara NJONO dan SASTROREDJO, yang dalam pengumpulannya ditujukan untuk memperoleh bahan gambaran yang selengkap-lengkapnya terhadap PERTANGGUNGAN-DJAWAB YURIDIS PRESIDEN DALAM PERISTIWA G-30-S/PKI. Berdasarkan hasil-hasil persidangan tadi, maka PRESIDEN harus mempertanggung-jawabkan segala pengetahuan, sikap dan tindakannya, baik terhadap peristiwa G-30-S/PKI itu sendiri maupun langkah-langkah penyelesaian yang merupakan kebijaksanaan PRESIDEN selaku KEPALA NEGARA dan PANGLIMA TERTINGGI ABRI di dalam menjalankan pemerintahan negara dimana kekuasaan dan tanggung-jawab ada di tangan PRESIDEN, sesuai ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 beserta penjelasannya.” 9 Februari 1967Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) mengeluarkan Resolusi tentang Persidangan Instimewa MPRS, yang meminta kepada MPRS untuk mengundang dan menyelenggarakan Sidang Istimewa MPRS selambat-lambatnya bulan Maret 1967, serta meminta kepada Pemerintah c.q. Ketua Presidium Kabinet Ampera selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengembangan Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 untuk memberikan keterangan dan bahan-bahan dalam Sidang Istimewa tersebut untuk menjelaskan peranan Presiden dalam hubungannya dengan peristiwa Kontra Revolusi G-30-S/PKI untuk dapat dijadikan pegangan dan pedoman para Wakil Rakyat dalam menggunakan wewenang dan kewajibannya dalam Sidang Istimewa MPRS. 9 Februari 1967DPR-GR mengeluarkan Penjelasan Atas Usul Resolusi DPR-GR tentang Sidang Istimewa MPRS. Pada tanggal yang sama DPR-GR mengeluarkan Memorandum mengenai Pertanggungan-jawab dan Kepemimpinan Presiden Soekarno dan Persidangan Istimewa MPRS. 11 Februari 1967Empat panglima angkatan di tubuh ABRI bertemu Presiden Soekarno di Bogor, menyampaikan pendiriannya agar Presiden menghormati konstitusi dan Ketetapan MPRS pada Sidang Umum ke-IV. 12 Februari 1967Presiden bertemu kembali dengan keempat Panglima tersebut, dan saat itu presiden meminta untuk melakukan pertemuan kembali esoknya. 13 Februari 1967Para panglima mengadakan rapat membahas masalah pendekatan Presiden Soekarno tersebut. Sesudah bertemu dengan presiden, kemudian mereka sepakat untuk tidak lagi melakukan pertemuan selanjutnya. 16 Februari 1967Pimpinan MPRS mengeluarkan Keputusan No. 13/B/1967 tentang Tanggapan Terhadap Pelengkapan Pidato Nawaksara, yang isinya: MENOLAK PELENGKAPAN PIDATO NAWAKSARA YANG DISAMPAIKAN DENGAN SURAT PRESIDEN NO. 01/PRES./’67 TANGGAL 10 JANUARI 1967, SEBAGAI PELAKSANAAN KEPUTUSAN MPRS NO.5/MPRS/1966. Dan pada tanggal yang sama dikeluarkan pula Keputusan MPRS No.14/B/1967 tentang Penyelenggaran dan Acara Persidangan Istimewa MPRS. 19 Februari 1967Para Panglima dan Jenderal Soeharto bertemu dengan Presiden Soekarno di Istana Bogor. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesimpulan. 20 Februari 1967Presiden Soekarno memberikan Pengumuman, yang isinya antara lain: KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, Setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan Rakyat, Bangsa dan Negara, maka dengan ini mengumumkan: Pertama: Kami, Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966, dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa Undang-undang Dasar 1945. Kedua: Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada Presiden, setiap waktu dirasa perlu. Ketiga: Menyerukan kepada seluruh Rakyat Indonesia, para Pemimpin Masyarakat, segenap Aparatur Pemerintahan dan seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan, menjaga dan menegakkan revolusi dan membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 seperti tersebut diatas. Keempat: Menyampaikan dengan penuh rasa tanggung-jawab pengumuman ini kepada Rakyat dan MPRS. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Rakyat Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila.” Pengumuman ini ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1967 oleh Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI, Soekarno. 23 Februari 1967 Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/1996, melakukan Pidato melalui Radio Republik Indonesia. Sianya antara lain, memberi penegasan soal penyerahan kekuasaan oleh Presiden Soekarno kepada dirinya. Pada tanggal yang sama, 23 Februari 1967, (juga) DPR-GR mengeluarkan Resolusi No.724 tentang pemilihan Pejabat Presiden Republik Indonesia, beserta penjelasan terhadap resolusi tersebut. 24 Februari 1967 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia membuat pernyataan yang isinya antara lain, mengenai penyerahan kekuasaan pemerintah, dan menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata akan mengamakan terselenggaranya Sidang Istimewa MPRS. Serta juga ditegaskan bahwa ABRI akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun dan golongan manapun yang tidak mentaati pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, setelah berlakunya Pengumuman Presiden tanggal 20 Februaru 1967. 25 Februari 1967 Pemerintah mengeluarkan Keterangan Pers, mengenai telah dilakukannya penyerahan kekuasaan pemerintahan negara oleh Soekarno kepada Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966, yakni Jenderal Soeharto. 7 Maret 1967 MPRS mengadakan sidang istimewa dengan menghasilkan 26 Ketetapan. Ketika sidang MPRS itu dilakukan, Mandataris duduk di barisan pimpinan MPRS yakni di sebelah kanan Ketua MPRS, tidak seperti biasanya duduk berhadapan dengan MPRS. Hasilnya, antara lain (seperti dituangkan dalam TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967), yakni Mencabut Kekuasaan Pemerintah dari Presiden Soekarno, dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dilaksanakannya Pemilu.

Merobek Jalur Sutra, Menerkam Asia Tenggara

M Arief Pranoto / Pemerhati Masalah Internasional dari Global Future Institute

Pernyataan pengamat militer Connie Rahakundini menarik ditelaah bersama. Setelah Libya, target Amerika Serikat (AS) berikutnya adalah Papua (27 Maret 2011). Statement Connie bukannya tanpa dasar (TV One, 26/3/2011), adanya informasi Papua menjadi target AS selanjutnya sudah beredar di kalangan intelijen, bahkan sumber di Departemen Luar Negeri mengungkap terdapat usaha intensif beberapa anggota kongres dari Partai Demokrat AS kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk membantu proses ke arah kemerdekaan secara bertahap.

Ia memberi analogi kasus Libya yang mirip lepasnya Timor Timur doeloe. Ya, melalui dalih hak asasi manusia (HAM) dan demokratisasi, lalu Australia, AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun menekan Pemerintah Habibie, padahal minyak di celah Timor merupakan tujuan dan kini tengah digarap Australia. Begitu pula Libya, kembali alasan HAM dan demokratisasi mengemuka, kemudian AS dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menyerang Pemerintah Gaddafi, sedang ujungnya ingin menguasai minyak Libya (baca: Perampok Internasional dan Kisah Utang Dibayar Bom di www.theglobal-review.com, dan Perampokan ala NATO by Dina Y. Sulaeman). Agaknya sinyalemen KH Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama semakin mempertebal pernyataan Connie tadi, “bahwa NKRI di ujung tanduk karena sparatisme Papua sebenarnya bukan mainan rakyat Papua, tetapi mainan asing dengan konspirasi sangat rapi” (RIMANEWS, 5/12/2011). Adalah keprihatinan Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI), Jakarta, perihal hiruk-pikuk Papua seperti menyentak kita bersama: “ .. tidak benar apabila dikatakan Jawa menjajah Papua, Jakarta menjajah Papua. Kondisi sekarang ini setelah kematian Sukarno kita memang dijajah. Jangan sampai nanti Papua lepas generasi muda sudah kehilangan modal utamanya. AS sudah melihat kecenderungan anak-anak muda Indonesia sekarang lebih ke arah sosialisme, mereka gandrung dengan Hugo Chavez, Evo Moralez, atau Ahmadinedjad ..”. Hendrajit meneruskan: “ ..mereka inilah yang akan tumbuh pada lima atau sepuluh tahun mendatang, mengancam keamanan investasi AS, anak-anak muda sekarang beda dengan kelompok muda dididikan orde baru, mereka lahir dari situasi kritis dan penuh akses informasi. AS mengantisipasi bila tidak ada gerakan politik yang bisa mengamankan investasinya di Papua, maka nasionalisasi atas perusahaan dan tambang-tambang asing tinggal tunggu waktu ..” Penulis buku Tangan-Tangan Amerika, Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia ini menekankan lebih lanjut: ” .. kekerasan di Papua, bukanlah kekerasan Jawa, bukanlah kekerasan rakyat Indonesia terhadap orang Papua. Tapi kekerasan diluar daya jangkau kekuasaan rakyat ini yang dikebiri pemerintahan boneka. Papua adalah bagian dari Indonesia, rakyat merasa satu seperti ketika berteriak saat Rully Nere menggocek bola sampai Okto. Mereka adalah satu. Tapi Pemerintahan yang sekarang membuktikan dirinya tidak berani, memamerkan diri seolah jadi pemerintahan satelit Amerika. Bila memang mau referendum itu harus mengikuti seluruh rakyat Indonesia, karena rakyat inilah pemilik sah tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merakuke (tambahan penulis:”dari Miangas hingga Rote”) ..” Pernyataan ketiga person di atas, mungkin mewakili sekaligus memberi gambaran bahwa terdapat anasir internal didukung asing berupaya “melepaskan diri” dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini bukan sekedar rumor. Tanda-tandanya jelas. Pola yang diterapkan identik dengan beberapa peristiwa sebelumnya di berbagai belahan dunia. Selalu isue HAM dihembuskan, freedom, demokratisasi, kemiskinan dan lainnya, berujung pada pemisahan wilayah via referendum. Paket awal lazimnya via isue-isue aktual yang diangkat segelintir individu (komprador) lokal yang telah tergadai jiwa nasionalismenya, atau melalui organisasi massa (ormas) setempat dan terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang nge-link ke LSM asing dengan promosi media massa secara gencar. No free lunch. Tak ada makan siang gratis di Barat. Niscaya ada agenda tersembunyi hendak dicapai. Tengok saja. Tatkala ada gelontoran dana asing baik kepada person, ormas maupun LSM lokal, apalagi jika gelontoran itu tak terbatas --- maka sudah boleh dipastikan operasi intelijen asing tengah bermain di republik tercinta ini (baca: Indonesia Diserbu! www.theglobal-review.com). Pertanyaanya ialah, adakah hal ini disadari oleh para individu, ormas dan LSM setempat bahwa sesungguhnya mereka telah menjadi (kaum komprador) bagian dari skenario penghancuran negeri dan bangsanya sendiri, dari sisi internal? Dari kajian eksternal, kegagalan invasi militer AS dan sekutu pada tiga wilayah terakhir seperti Afghanistan, Iraq dan Libya dipastikan semakin menghancurkan pundi-pundinya di tengah krisis ekonomi dan finansial. Hugo Chaves mengisyaratkan ada seri-seri baru perang kolonial sedang dimainkan guna memulihkan sistem kapitalis global, dan itu telah dimulai dari Libya dengan “modus utang dibayar dengan bom”. Namun betapa para loyalis Gaddafi melawan secara super dahsyat atas “keroyokan” negara-negara Barat, bahkan mampu membuat NATO pontang-panting. Akhirnya berbagai deception atau pengalihan perhatian dijalankan sebagai alasan untuk meninggalkan perang di Libya. Agar tak malu dibuatlah pengalihan perhatian via video kematian Gaddafi, ataupun skenario palsu Saif al Islam, putra Gaddafi tertangkap dan lainnya. Ya, ada edit dan counter berita, itu memang bagian dari methode invasi militernya. Bukankah hampir semua media mainstream dikuasai Barat? Dan meski kini ekonomi negaranya semakin “dedel duel” bahkan merambah pada bidang-bidang lain, namun hasil yang diperoleh oleh AS dan NATO hanya sebatas menjarah harta-harta Libya di luar negeri berkedok pembekuan aset. Sudah barang tentu, rencana serangan ke Iran sesuai statement Jenderal Wesley Clark, (mantan) Komandan NATO doeloe perihal peta (roadmap) penaklukan dunia oleh Pentagon yang telah direncanakan lima tahun lalu dimulai dari Irak, Suriah, Lebanon, Libya, Iran, Somalia dan Sudan ---kemungkinan TERTUNDA--- bila tak boleh menyebut gagal. Oleh sebab Syria sebagai sasaran invasi setelah Libya, tak disangka melawan total. Menentang habis-habisan. Tak bisa dipungkiri, keberanian Bashar al Assad melawan tekanan Liga Arab dan Barat, selain menyadari adanya “kebangkitan Islam” dimana-mana, mutlak karena ada dukungan Cina dan Rusia, terkait berbagai kepentingan kedua adidaya di Syria. Wong wani kudu duwe bunci, wong kendel kudu duwe piandel (orang berani harus punya modal dan andalan), kata ujaran kuno Jawa. Ya. Gagal menekan Syria, NATO kembali “mengobok-obok” Libya namun disambut dengan perlawanan super dahsyat oleh loyalis Gaddafi, yang kini bernama Tentara Pembebasan Libya. Dan wilayah-wilayah Libya pun kembali riuh oleh tembakan senjata serta ledakan-ledakan bom. Tripoli, Benghazi, Misrata, Bregah, Gharyan, Baidah, Sirte, Zawya dan wilayah lainnya terus membara oleh peperangan. Apaboleh buat, kendati kemarin ia telah  menyatakan misinya usai, akhirnya PBB memperpanjang misi (dukungan) NATO di Libya dari mulai 16 Desember 2011 sampai Maret 2012. Tampaknya AS dan sekutu ngeper (gentar) melanjutkan roadmap-nya di Jalur Sutra (Afrika Utara dan Timur Tengah). Indikasi ini jelas terlihat, antara lain: (1) Israel tidak membalas sama sekali ketika baru-baru ini puluhan roket Hizbullah menyerangnya dari Lebanon. Ini berbeda dengan kelaziman dimana ia cenderung agresif; (2) Merapatnya kapal perang Rusia di Laut Syria merupakan isyarat Moskow, bahwa ia akan memblokir setiap serangan yang dipimpin NATO dengan kedok intervensi kemanusiaan, dan (3)  Resolusi PBB untuk sanksi terhadap Syria pun diperkirakan gagal terbit setelah Rusia dan Cina menggunakan hak veto, demikian seterusnya. Maka jika diibaratkan penjarah, sesungguhnya misi AS dan sekutu di Libya cuma sebatas “merobek-robek” kantong namun belum sempat mengambil isi rumah, keburu diteriaki rampok oleh pemilik dan sekelilingnya. Termasuk rencana menyerang Syria dan Iran melalui “organ pemecah belah”-nya yakni Israel pun terbaca oleh publik global. Pola atau modus-modusnya sudah basi, hampir sama atau mirip-mirip sehingga mudah diterka. Apapun istilah, gerakan politik AS dan sekutu di Jalur Sutra, entah ia smart power, entah itu revolusi warna, atau provincial reconstruction team, bahwa geliat operasi silumannya out of control dari rencana semula. Upaya ganti rezim yang diawali destabilisasi politik ternyata berputar 180 derajat, berubah menjadi ganti sistem. Warna yang muncul lagi populer di Timur Tengah dan sekitarnya adalah KEBANGKITAN ISLAM. Termasuk tertangkapnya pesawat mata-mata RQ 170 milikAS oleh militer Iran, menimbulkan fenomena terbaru bahwa DUNIA TAK LAGI PERCAYA DENGAN TEKNOLOGI BARAT, terutama teknologi perangnya! Sepertinya seri baru perang kolonial sebagaimana isyarat Chaves, kini hendak digelar di Asia Pasifik, akibat ketidaksuksesan (atau gagal) di Jalur Sutra. Diawali operasi politik memperlemah ASEAN melalui terbentuknya East Asia Bloc atau Asia Pacific Union. Sasaran strategis AS ialah mengamankan skema kebijakan neo-liberalisme di kawasan  Pasifik dan Asia Tenggara pada khususnya (Hendrajit dan Ferdiansyah Ali, 15/11/2011 ). Sekurang-kurangnya, ada dua peristiwa bersejarah yang dapat digunakan rujukan sementara untuk mengurai kiprah AS dan sekutunya, antara lain adalah (1) Kuliah Bung Karno (BK) kepada Che Guevara tahun 1959-an, ketika Che diperintah Fidel Castro berguru kepada BK tentang Sosialisme. Inilah sebagian materi kuliah yang diterima Che perihal Kedaulatan Modal dan Imperialisme Modern: “ .. watak imperialisme kuno yang menghasilkan kapitalisme kuno itu beda dengan watak imperialisme modern. Imperialisme kuno bersandar pada kekuatan militer, imperialis-kapitalis modern didasari kekuatan finanz-kapital. Kelak konflik internasional bergeser pada modal, bukan lagi pada perang koloni atau wilayah. Inilah kenapa aku ingin negeriku menjadi raksasa terhadap modal itu sendiri, berkedaulatan politik, daulat atas ekonomi dan berkebudayaan otentik ..", Sedang peristiwa ke (2) Adalah  great depression  yang pernah menerpa Paman Sam dekade 1930-an doeloe. Diawali kejatuhan Wall Street, akan tetapi 10 tahun kemudian ia mampu  bangkit kembali akibat meletus Perang Dunia (PD) II. Ya, persoalan apakah PD II itu diciptakan atau terjadi secara alamiah, tidak akan dibahas dalam tulisan ini (baca: Teror dan Catatan Kecil Perang Dunia, di www.theglobal-review.com). Artinya roda perekonomian AS kala itu bisa bergerak lagi setelah perusahaan-perusahaan AS menerima banyak pesanan berbagai senjata dan pesawat terbang dari negara-negara yang terlibat Perang Dunia. Benang merah hal di atas, sepertinya mampu menjawab kontradiksi selama ini, kenapa pemerintah Obama dan sekutu berjuang memperbaiki krisis ekonomi negara, sedang militernya justru menghambur-hamburkan uang untuk perang. Agaknya terdapat korelasi kuat antara perang dan modal. Dengan kata lain, perang memang harus bermodal namun peperangan justru dapat menghancurkan modal itu sendiri. Modal adalah alat utama memulihkan perekonomian, dan perang merupakan salah satu sarana terbaik mengembalikan dan mencari modal. Agaknya kepulihan great depression di AS tempo doeloe boleh dijadikan contoh riil atas asumsi ini. Kembali ke Asia Pasifik, bahwa skenario Obama atas pangkalan AS di Darwin ialah dalam rangka membantu Indonesia bila terjadi bencana alam. Barangkali itu cuma open agenda. Ketika jarak Papua cuma 800-an mil dari Darwin maka kelazimanhidden agenda sebagai tujuan pokok membonceng diam-diam. Papua memang merupakan kawasan Indonesia yang kini tengah terlibat konflik intrastate baik vertikal maupun konfik horizontal akibat krisis politik berlarut. Isue yang ditabuh oleh beberapa elemen bangsa guna memisah Papua dari NKRI ialah HAM, kemiskinan dan lainnya. Ketidakmampuan Pusat mengentaskan kemiskinan dianggap sebagai penyebab utama separatis tumbuh subur, sedang kemiskinan disana hakikinya akibat sistem kapitalisme yang diterapkan. Baik KORUPSI yang sengaja “diciptakan” oleh sistem, juga pola pembagian royalti yang “njomplang” dan lainnya. Bagaimana dikatakan adil dan beradab, jika tukang cangkulnya mendapat 99 %, sedang pemilik tanah memperoleh 1 % saja? Gunung emas yang seharusnya memakmurkan rakyat Papua justru dirampok oleh asing. Kembali soal Darwin, konon sekitar 2500 marinir AS akan ditempatkan. Secara hitam putih terlihat sedikit, namun bila kapal induk merapat disana niscaya membawa 10.000-an serdadu lengkap dengan peralatan perang dan pesawat-pesawat tempur siap laga, belum termasuk instrumen pengiring baik kapal perang kecil maupun kapal-kapal selam. Itu sudah prosedur  tetap pergerakan kapal induk dimanapun. Pertanyaan kenapa demikian, bahwa kesulitan AS dan sekutu menguasai (mengembalikan modal) di Jalur Sutra sebagai alasan pokok, bukankah lebih baik langsung masuk ke sasaran lain yakni: Indonesia Raya, negeri “miskin” di Asia Tenggara namun kaya akan sumberdaya alam. Banyak sumberdaya yang ada di Jalur Sutra dipastikan melimpah-ruah di Indonesia cuma belum tergali; sementara berbagai sumberdaya dimiliki Indonesia banyak yang tidak ditemui di Jalur Sutra. Konon Charlie Illingworth, Bos-nya John Perkins sewaktu berada di Bandung pernah bilang, bahwa Presiden AS Richard Nixon ingin Indonesia diperas sampai kering seperti kain pel habis dipakai melantai. Negeri ini ibarat real estate terbesar di dunia yang tak boleh jatuh ke tangan Uni Soviet atau Cina. Berbicara tentang minyak bumi, kita tahu bagaimana negara kita tergantung darinya. Indonesia bisa menjadi sekutu kuat kita dalam soal itu (John Perkins, 2004). Lagaknya, apa yang dikerjakan AS kini ibarat memakan bubur panas, artinya memulai dari pinggiran-pinggirannya. Misalnya (rencana) pangkalan militer di Singapura, pangkalan di Subic, meskipun data terakhir AS  telah meninggalkan Philipina dekade 1992-an, dan paling terakhir adalah Darwin, Australia. Dalam perspektif hegemoni AS, menerkam Indonesia sebenarnya tinggal menunggu saat serta momentum saja, sebab “pembusukan dari dalam” telah berjalan mulus dan lancar sejak Orde Baru lengser doeloe. Seperti perubahan total UUD dan intervensi puluhan UU lainnya “korupsi yang diciptakan” , atau “Perang Candu” dengan berbagai kemasan, pola adu domba berbungkus ego sektoral dan lainnya. Entah momentum nanti menumpang pada hiruk-pikuk politik internal negeri, atau bakal diletuskan ketika pemilu presiden (2014) nanti dan sebagainya. Wait and see. Sekali lagi, inilah mengecoh langit menyeberangi lautan. Lalu, masihkah anak bangsa ini asyik dengan “mainan ciptaan asing”, sedang itu bagian dari trap modus potong babi? (Dari berbagai sumber)

The Fed dan Dolar AS, Seluk Beluk Dominasinya di Dunia

M Arief Pranoto, Research Associate Global Future Institute?

Barangkali, dalam rangka menyambut “Tsunami Dolar AS” yang tak lama lagi bakal tiba, dimana gelombang penolakan terhadap dolar telah dimulai oleh Cina, Jepang, Iran, Rusia dll --- maka perlu saya terbitkan lagi tulisan saya pada awal 2011-an dulu sebagaimana judul dibawah. Ini dulu pernah dimuat di media lokal Sumatera. Jujur saja, tulisan ini selain disarikan dari berbagai sumber, utamanya ialah terinspirasi oleh artikel Dina Y Sulaeman, tanggal 10 Agustus 2010 yang berjudul "Ilusi Uang Kertas" di blog http://dinaselaeman.wordpress.com.

Yah, mungkin selain sekedar refresing baca-baca, semoga tulisan lama ini mampu mengasah analisa kita guna menjawab pertanyaan mengapa masih banyak juga "bantuan AS" kepada negara-negara di dunia, bukankah ia sendiri kini tengah diujung kebangkrutan? Inilah ulasannya .. The Fed dan Dolar AS,  Seluk Beluk Dominasinya di Dunia                                                              Konon dahulu. Era 1900-an kebawah, hampir semua negara menggunakan emas dan perak dalam transaksi apapun, bukannya uang kertas seperti sekarang ini. Bahkan Amerika Serikat (AS) pun sampai mencantumkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) tentang penggunaan koin itu sebagai alat pembayaran. Sekira tahun 1862-an. Tatkala Presiden Abraham Lincoln membutuhkan banyak uang guna membiayai perang saudara di negaranya. Singkat kata,  parlemen (DPR) AS mengizinkan ia meminjam uang dari bank negara (milik pemerintah) sejumlah 150 juta dolar dalam bentuk koin emas/perak. Seharusnya pemerintahan Lincoln mengembalikan utang tersebut dalam bentuk uang (koin) lagi, namun karena tak mampu, ia lalu memperkenalkan uang kertas --dengan janji-- bakal dibayar kelak dikemudian hari. Itulah titik mula pemerintah AS memperkenalkan uang kertas dalam bentuk ‘sertifikat emas/perak’. Para pemilik uang menyimpan uang (koin emas) di bank pemerintah, lalu pihak pemerintah akan memberikan sertifikat bukti simpanan itu. Sertifikat itu kemudian dijadikan alat tukar. Misalnya, Si Edy bisa membeli barang kepada Si John menggunakan sertifikat, kemudian ketika Si John membutuhkan uang, ia dapat menyerahkan sertifikat itu ke bank dan menukarnya dengan koin emas/perak sesuai yang tertera pada sertifikat. Akhirnya, secara bertahap uang kertas disosialisasikan kepada masyarakat dan pada gilirannya dicetak secara rutin seperti yang kini terjadi. Pada awal berlaku uang kertas, memang terdapat cadangan emas di bank sebagai jaminan, akan tetapi lama kelamaan, bukankah cadangan emas pun bakalan habis? Maka yang terjadi adalah uang beredar di masyarakat (mungkin) cuma sekedar kertas, bukan merupakan “bukti” penyimpanan emas di bank. Terkait judul di atas,  tulisan sederhana lagi tidak ilmiah ini mencoba mengurai secara singkat, perihal dominasi penggunaan uang kertas, dalam hal ini adalah dolar dan institusi pecetaknya. Uang Kertas = Jalan Keluar? Dengan uang (kertas), siapapun dapat berbuat apa saja. Roda pemerintah bisa berjalan dan hidup mewah, dimana hal itu tidak bakal terjadi bila koin (uang) emas yang beredar. Retorikanya, bukankah jumlah emas itu sangat terbatas dan hanya berhak dimiliki oleh orang yang benar-benar bekerja dan punya sumber daya? Sudah barang tentu, model pemerintah korup tak mungkin bisa bermewah-mewah dalam sistem ini, kecuali apabila secara terang-terangan ia menindas rakyatnya. Kelebihan uang kertas dibanding koin emas adalah lebih praktis, lebih efektif dan efisien dalam praktek operasionalnya, dengan kata lain, mudah dibawa kemana-mana dan sebagainya, kendati sisi kelemahan dari sistem seperti ini, segelintir orang bisa meraup dan menimbun kekayaan teramat banyak. Pengubahan sistem koin emas ke uang kertas di AS, ternyata tak semudah membalik telapak tangan. Berjalan sangat alot dan memakan waktu relatif lama. Oleh karena sebagian rakyat AS saat itu sudah mengerti bahayanya penggunaan uang kertas, dan mereka tidak mau dibodoh-bodohi dengan menukar emas dan perak miliknya dengan secarik kertas cetakan. Adalah Roosevelt (1933) Presiden AS, bahwa dengan pertimbangan guna menyelamatkan perekonomian negara yang ketika itu mengalami krisis besar, ia menggunakan tata cara kekerasan. Pemerintah menyita semua emas perak milik rakyat. Siapa menyimpan emas/perak dianggap kriminal, diancam penjara dan denda. Semua transaksi harus memakai uang kertas. Segala kontrak bisnis yang menggunakan koin (uang) emas sebelumnya, harus segera dikonversi ke uang kertas. Para pemilik uang emas/perak wajib menukarnya dengan uang kertas di bank-bank. Dan seiring upaya dan cara paksa pemerintah terhadap rakyat, seiring pula indoktrinasi penggunaan uang kertas  melalui bangku-bangku sekolahan. Sebab ketika itu lembaga pendidikan di bawah kendali pemerintah. Rakyat didoktrin bahwa uang kertas sama baiknya dengan uang emas, dan penyitaan emas adalah demi kebaikan rakyat. Ketika semua emas telah ditarik dan rakyat hanya menggenggam uang kertas, bank melakukan devaluasi mata uang. Lalu pemerintah AS menjual sebagian emas kepada pasar internasional (melalui bank) dengan harga lebih mahal daripada sewaktu “membeli” dari rakyat. Sebagai gantinya, pemerintah AS menerima uang kertas dari “operasi emas” yang disita dari rakyatnya, kemudian dipergunakan untuk membiayai roda pemerintahan. Inilah salah satu contoh perampokan besar-besaran harta rakyat oleh pemerintah di era  Rooselvelt. Dan sejak saat itu, rakyat AS sesungguhnya telah dijajah oleh bank. Oleh sebab mereka bekerja keras tetapi dibayar dengan uang kertas. Juga berbagai sumber daya alam yang secara hakiki adalah milik rakyat, dieksplorasi, dieksplotasi, lalu hasilnya ditukar uang kertas. The Fed, Sang Big Bos! Tahun 1944. AS menggelar Perjanjian Bretton Woods guna menggagas sistem keuangan internasional. Acara tersebut dihadiri 44 negara Barat yang inti kesepakatannya: “bahwa negara-negara tidak lagi menggunakan emas sebagai alat transaksi internasional, melainkan dengan dolar yang di-back up atau dijamin emas”. Dan AS menjamin setiap kertas dolar dicetak, terdapat cadangan emas di bank dalam jumlah tertentu. Pertanyaan mengapa para adidaya seperti Inggris, Prancis, Jerman dan lainnya “patuh” serta mau saja menerima perjanjian ini, oleh karena saat itu para adidaya dalam kondisi sangat lemah akibat Perang Dunia I dan II. Selain itu, bank AS dicitrakan dan tercitra memiliki cadangan emas terbanyak. Negara-negara lain diminta mempercayai mata uang dolar, oleh sebab bank-bank di AS menyimpan dua pertiga dari emas dunia. Akan tetapi dalam perjalanan operasional Bretton Woods, AS menyerah! Ia tak mampu menjamin setiap dolar yang dicetak dengan emas. Berbagai isue dan opini pun menyeruak kepermukaan bahwa kondisi itu memang sengaja diciptakan. Dan dianggap sebagai bagian dari grand startegy para penggagas uang kertas itu sendiri. Secara logika, jumlah emas terbatas, sedang kebutuhan dolar akan terus meningkat dan meningkat. Yang terjadi adalah dolar bakal terus dan terus dicetak serta disebar semau si pemilik percetakan dan jaminan emas terhadap  dolar tidak lagi setara dan seimbang sesuai kesepakatan Bretton Woods. Tahun 1971. Secara sepihak AS mengumumkan bahwa ia tidak lagi terikat pada Bretton Woods. Artinya pencetakan dolar tidak ada lagi back-up emas. Dunia terhenyak! Inilah yang dikhawatirkan banyak kalangan. Apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Kentang telah jadi perkedel. Dunia terlambat menyikapi. Dolar terlanjur menjadi idola dan merasuk ke berbagai penjuru dunia: Ya, dolar menjadi alat tukar transaksi internasional. Dan logikanya, semenjak tahun 1971-an, sesungguhnya masyarakat global telah jatuh dalam penjajahan bank AS yang secara leluasa mencetak dolar. Di AS sendiri, satu-satunya lembaga yang berhak mencetak dolar ialah The Fed (Federal Reserve Bank of New York). Tetapi sungguh ironis, awalnya bank ini bukan bagian atau milik pemerintah AS, ternyata ia murni swasta bahkan dimiliki bukan oleh warga negara AS sendiri, melainkan kepunyaan konglomerat Yahudi-Zionis dari klan Rothschild dan rekannya, antara lain Rothschild Bank of London, Rothschild Bank of Berlin, Warburg Bank of Hamburg, Warburg Bank of Amsterdam, Israel Moses Seif Bank of Italy, Lazard Brothers of Paris, Citibank, Goldman & Sach of New York, Lehman & Brothers of New York, Chase Manhattan Bank of New York, dan Kuhn & Loeb Bank of New York. Tahun 1837-1862 sebenarnya AS telah memiliki bank tersendiri guna pencetak uang, meski dalam bentuk sertifikat emas/perak sebagaimana diurai sepintas tadi. Tetapi ketika Rothschild Cs tahun 1913-an mendirikan The Fed, ia mampu menarik perhatian dan mengambil alih peran bank-bank di AS. The Fed bisa meminjamkan uang kepada pihak pemerintah, oleh karena tercitra mempunyai cadangan emas super banyak. Adalah kampanye kandidat para presiden AS banyak dibiayai oleh The Fed sebagai faktor utamanya, kendati ada faktor-faktor lainnya, oleh karena bargaining (politik) logis setelah memegang tampuk kekuasaan, maka para presiden terpilih mutlak harus membuat kebijakan yang menguntungkan bagi The Fed sebagai balas jasa bagi sang Big Bos. Diawali dari Presiden Woodrow Wilson (1914) menandatangani keputusan memberikan hak cetak mata uang kepada The Fed. Pemerintah menerima uang kertas dalam bentuk hutang yang harus dibayar kembali beserta bunganya. Begitulah. Rakyat AS dipaksa membayar pajak bunga utangan pemerintah kepada The Fed. Kelak Wilson menyesali keputusannya ini: “Saya adalah orang yang paling tidak bahagia. Saya telah menghancurkan negara saya. Sebuah bangsa industri yang besar ini dikontrol oleh sistem kredit. Sistem kredit kita terkonsentrasi. Pertumbuhan bangsa ini dan seluruh aktivitas kita berada di tangan segelintir orang. Kita telah menjadi pemerintah yang paling diatur, dikontrol, dan didominasi di dunia modern. Kita tidak lagi memiliki pemerintah yang berpandangan bebas, pemerintah yang diakui, yang dipilih oleh suara mayoritas, melainkan pemerintah yang dikontrol oleh opini dan paksaan sekelompok kecil orang yang mendominasi:  “I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated governments in the civilized world. No longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men" Menyusul Rooselvelt (1933), dimana biaya kampanye saat pencalonan presiden juga didanai The Fed. Maka tatkala terjadi krisis moneter di AS, ia membuat suatu kebijakan yang berpihak kepada “Bos”-nya, yaitu melalui aksi penyitaan emas-emas rakyatnya lalu menyerahkan kepada The Fed, sehingga akhirnya dolar benar-benar menjadi mata uang utama, dan uang emas/perak pun tinggal kenangan. Tentu saja, tidak semua presiden AS seperti Wilson atau Roosevelt yang menukar kedaulatan negara dengan dana kampanye. Adalah Presiden John Kennedy tercatat sebagai presiden yang keras ingin lepas dari jeratan The Fed. Ia berencana menerbitan mata uang sendiri melalui bank pemerintah. Akan tetapi sebelum rencana “mulia” itu berjalan, ia pun terbunuh di Dallas. Entah siapa dalang dan sang penghajat, hingga kini masih merupakan tabir gelap, konon sang pembunuh presiden pun dibunuh, kemudian pembunuh sang pembunuh pun dibinasakan, yang membinasakan pembunuh pun dihabisi, demikian seterusnya, maka putuslah mata rantai penyelidikan kasus pembunuhan Kennedy. Sesungguhnya perjuangan AS agar lepas dari “cengkraman” The Fed tidak berhenti dengan terbunuhnya Kennedy, para mantan presiden, politisi dan ekonom telah memperingatkan adanya bahaya penyerahan wewenang cetak dan hak distribusi dolar kepada bankir swasta,  namun suara-suara itupun cenderung hilang seiring gegap gempita indoktrinasi sistem ekonomi uang kertas kalangan akademisi di seluruh dunia. Luar biasa. Menjadikan dolar sebagai alat tukar internasional, pada hakikatnya sama seperti melegitimasi The Fed sebagai penjajah dunia. Termasuk rakyat AS sendiri. The Fed leluasa mencetak dolar, lalu dunia memberikan kekayaan alam dan cucuran keringatnya untuk sekedar ditukar dengan kertas-kertas dolar. Itulah yang kini terjadi. Entah sampai kapan.

Siapapun Presiden AS, Kata Sandinya The Power of Oil

M Arief Pranoto, Research Associate Global Future Institue

Menyitir penggal ini: ("Kini, jalur Sutra telah diklaim meluas melewati Selat Malaka, Lautan India, Teluk Aden dan masuk ke Laut Mediterania via Laut Merah – Terusan Suez dan seterusnya. Konsekuensi yang timbul ialah komoditas dagang yang melewati pun semakin beragam, seperti emas, minyak, rempah-rempah, besi, gading, tanaman dan lain-lainnya")> Pertanyaannya adalah, kenapa Jalur Sutra tempo doeloe hanya melalui daratan saja, sedang kini merambah ke perairan ---menurut Dirgo D Purbo, pakar perminyakan Indonesia--- itulah New Road Silk (Jalur Sutra Baru), dimana Selat Malaka menjadi bagiannya. Konon katanya, tapi saya justru menyakini bahwa raja-raja nusantara dahulu yang menguasai jalur perairan. Luar biasa. Mungkin era Sriwijaya dan Majapahit. Namun tidak ada referensi pasti, silahkan diabaikan. Ada tembang yang sering dinyanyikan oleh  Ferdiansyah  Ali: "Nenek moyangku seorang pelaut, Gemar mengarung luas samudra, Menerjang ombak tiada takut, Menempuh badai sudah biasa .."

Pertanyaan kedua, mengapa geopolitik migas menarik? Jawabannya ialah The Power of Oil:  (1) Oil fuels more than utomobiles and airplane. Oil fuels military power, natioal treasuries and international politics; (2) No longer a commodity to be bought and sold within the confines of traditional energy supply and demand balance; (3) A determinant of well-being, of national security, and international power power for those who possess this vital resource and the converse for those do not. Inilah doktrin dari Partai Republik dan Demokrat (Dirgo D Purbo) Maka entah hard power, soft atau smart power yang dimainkan oleh Paman Sam ujungnya adalah oil, oil dan oil. Siapapun presidennya, kata sandinya tetap the power of oil." Pijakan US AFRICOM kemungkinan besar adalah asumsinya pakar geopolitik Liddle Hart, dimana antara militer dan ekonomi adalah dua varian saling timbal balik. Artinya bila militer kuat maka ekonominya juga akan kuat. Agaknya inilah jawaban mengapa  negara-negara kolonial (dari doeloe) hingga kini senantiasa memperbesar dan memperluas pengaruh militernya di berbagai belahan dunia ..