Maraknya Permasalahan Sosial di Indonesia, Salah Siapa?

Ada beberapa permasalahan krusial di bidang sosial budaya yang berdimensi luas ke depan yang dapat dimanfaatkan oleh “kekuatan asing” untuk melakukan infiltrasi di Indonesia. Beberapa permasalahan tersebut antara lain permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia, antara lain tuntutan dari guru berstatus honorer untuk diangkat menjadi CPNS dan dugaan terjadinya komersialisasi pendidikan.

Aksi unjuk rasa kalangan guru honorer menuntut pengangkatan sebagai CPNS terjadi di beberapa daerah. Di depan Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, sekitar 75 orang dari Komite Guru Bekasi (KGB) dipimpin Muhlis Setia Budi melakukan unjuk rasa pada akhir tahun 2011 dengan tuntutan pengangkatan 80 ribu guru honorer menjadi PNS. Sebelum membubarkan diri, massa sempat melakukan aksi blokir jalan dan melemparkan telur busuk ke depan Kantor BKN.  Sebelumnya, di depan Kantor BKN, Jakarta, aksi serupa juga dilakukan KGB dengan tuntutan antara lain Presiden harus hati-hati dan cermat untuk menandatangani PP Tenaga Honorer yang baru, karena masih banyak permasalahan serta tuntutan agar segera diangkat menjadi PNS. Di Bandung, Jabar, Federasi Guru Honorer Jabar yang beranggotakan 300 guru honorer akan memboikot setiap Pemilu sebagai ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah yang hanya bisa berjanji akan mengangkat mereka menjadi PNS. Aksi unjuk rasa dengan tuntutan serupa juga terjadi di beberapa Provinsi antara lain, Jateng, Yogyakarta, Jatim, NTB, Sulsel, Sultra, Sumsel, Sumbar, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Papua dan Papua Barat. Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak komersialisasi pendidikan terjadi di beberapa daerah.  Pada Agustus 2011, di Bundaran SIB, Kota Medan, Sumut, sekitar 20 orang dari Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dipimpin Ronald melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka menyampaikan pernyataan sikap antara lain, menolak kapitalisasi/komersialisasi pendidikan, pemungutan liar di sektor pendidikan dan menilai rezim SBY-Boediono gagal mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan bervisi kerakyatan. Sebelumnya, di pertigaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sekitar 20 orang aktivis PMII UIN Sunan Kalijaga dipimpin Romel melakukan aksi unjuk rasa menuntut antara lain, penghapusan komersialisasi pendidikan, pertegas Pancasila sebagai falsafah bangsa dan menilai rezim SBY-Boediono telah gagal mewujudkan pendidikan gratis. Sebelum membubarkan diri, pengunjuk rasa melakukan aksi membakar foto SBY-Boediono. Aksi unjuk rasa dengan tuntutan serupa juga terjadi di Samarinda, Kaltim dan Mataram, NTB.  Disamping itu, permasalahan rendahnya mutu kesehatan masyarakat yang diindikasikan dengan banyaknya penderita penyakit, adanya penyakit berbahaya serta gizi buruk di beberapa daerah. Kemudian, permasalahan krusial yang belum tertangani adalah di bidang kesehatan dimana sampai saat ini perbaikan mutu kesehatan bagi masyarakat, serta kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dll.  Sementara itu, rendahnya mutu kesehatan masyarakat yang ditandai dengan banyaknya penderita dan maraknya penyakit berbahaya masih terjadi di beberapa daerah. Di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Kepala Dinas Kesehatan Indragiri Hulu, Zainal Arifin SKM Mkes menyatakan, hingga September 2011, penderita DBD di Indragiri Hulu mencapai 81 orang atau meningkat dibanding tahun 2011 yang hanya mencapai 25 orang. Sebelumnya, tanggal 21 Oktober 2011 di Bengkulu, Direktur Yayasan Kipas Bengkulu Merly Yuanda menyatakan, jumlah penderita HIV/AIDS di Bengkulu saat ini mencapai 467 orang, dimana sebagianbesar merupakan pekerja seks, kalangan gay dan waria serta pelanggan. Dari data tersebut menunjukan terjadi peningkatan jumlah penderita HIV/Aids di Bengkulu mencapai 24,6 persen per  tahun. Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Alwi Mujahit Hasibuan menyatakan, sejak tahun 2009 hingga bulan September 2011 jumlah orang yang terjangkit virus Human Immunodeficiency Virus-Acqured Immunao Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) positif mencapai 40 orang dan beberapa orang diantaranya sudah meninggal dunia. Sedangkan, tanggal 18 Oktober 2011 di Kota Malang, dr. Enny Sekar Rengganingati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang mengatakan, selama kurun waktu Januari hingga September 2011, tercatat ada 48 kasus difteri yang terjadi Kota Malang. Permasalahan mutu kesehatan yang rendah di tengah masyarakat juga ditandai dengan adanya gizi buruk di beberapa daerah. Di Mamuju, Sulbar, Kepala Bidang Bina Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Mamuju dr. I Ketut Sidiarsa mengatakan, jumlah balita penderita gizi buruk di Mamuju hingga bulan Agustus tahun 2011, sebanyak 62 balita, serta kasus ibu hamil kurang energi kronis yang mencapai angka 3,1%. Sementara itu, di Kota Pontianak, Henri Hadad (Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kalbar) mengatakan, hingga Oktober 2011 ditemukan 180 kasus gizi buruk yang menimpa anak usia 0-5 tahun di wilayah Kalimantan Barat. Persoalan krusial lainnya adalah maraknya aksi perlawanan massa sebagai ekses perselisihan industrial semakin marak terjadi di beberapa daerah, serta sebagai bentuk awal sudah mulai meluasnya "ketidakpatuhan sosial atau social disobeydience" kepada pemerintah. Kondisi ini berpotensi menghambat masuknya investasi, mengganggu perekonomian, tidak mengurangi pengangguran serta menimbulkan gangguan kamtibmas.  Sementara itu, fakta terkait dengan aksi “perlawanan” massa sebagai dampak perselisihan industrial terjadi di beberapa daerah. Pada 9 Oktober  2011 di  PT Bapitri/PT Sokolancar, Kelurahan Cibeureum Kec. Leuwi Gajah Kota Cimahi, sekitar 50 orang melakukan aksi unjuk rasa dipimpin Dadan Supardan, Sekretaris Karang Taruna RW 08, disebabkan karena perusahaan tidak mempekerjakan warga sekitar. Disamping itu, perusahaan tersebut juga tidak menyalurkan limbah padat hasil produksi berupa benang dan majun kepada warga sekitar. Pada hari yang sama,  Di Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, sekitar 150 orang warga Desa Batupanga Daala Kecamatan Luyo dipimpin Darmadi melakukan unjuk rasa dengan menutup jalan yang dilalui kendaraan tambang galian C, karena dinilai merusak lingkungan dan jalan di sepanjang desa tersebut.     Masalah penting lainnya adalah adanya aksi penolakan terhadap keberadaan dan pembangunan rumah ibadah masih terjadi di beberapa daerah, bahkan diantaranya disertai dengan aksi anarkis. Aksi terhadap keberadaan tempat ibadah ini pada umumnya dipicu oleh beberapa faktor antara lain, faktor rencana pembangunan tempat ibadah tersebut tidak mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tidak mendapatkan izin dari masyarakat, kalaupun mendapatkan izin ternyata  salah peruntukkan, penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah dan yang paling krusial karena berpotensi menimbulkan potensi konflik SARA biasanya pembangunan tempat ibadah tersebut dilakukan di daerah yang mayoritas penduduknya tidak beragama sama dengan pemeluk agama yang membangun tempat ibadah tersebut.             Aksi penolakan terhadap keberadaan dan pembangunan rumah ibadah (Gereja dan Vihara) dalam bentuk unjuk rasa terjadi di beberapa daerah. Pada 5 Desember 2011  di Jakarta, Theopillus Bela, Ketua umum Forum Komunikasi Kristiani Jakarta menyatakan, beberapa kelompok di Desa Ngulu Wetan, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogori, Jateng, melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembongkaran 5 gereja di Kecamatan Pracimantoro (Gereja Pantekosta di Indonesia, Gereja Segala Bangsa, Gereja Kristen Jawa, Gereja Bethel Tabernakel dan Gereja Kristen Nazarene). Sebelumnya, tanggal 27 November 2011, di Kota Pekanbaru, Riau, berlangsung aksi unjuk rasa menolak keberadaan rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadah jemaat HKBP. Penolakan serupa juga terjadi diKabupaten Toli-Toli, Sulteng (Gereja Bethany), Samarinda, Kaltim (Gereja Bethel Injil), Klaten, Jateng (Gereja Pantekosta Pusat Surabaya), Bekasi, Jabar (Gereja Advent, Gereja HKBP, Gereja Pantekosta, dan Gereja Bethel Indonesia), Bogor, Jabar (GKI Taman Yasmin), dan Majalengka, Jabar (Kapel Santa Maria, Advent Tsabat Hari Ketujuh dan Sekolah Alkitab Penyebaran Injil) serta penolakan pembangunan Vihara di Kel. Simpang III Ipin, Kota Jambi.  Sementara itu, aksi penolakan yang dilakukan dengan anarkis juga terjadi di beberapa daerah. Di Kecamatan Kalapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi, Jabar, pada awal November 2011, sekitar 200 orang dari Forum Komunikasi Jamaah Muslim Kalapa Nunggal melakukan pembakaran Pura milik Yayasan Paramayuga. Sedangkan, Gereja Methodis Indonesia di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuansing, Riau dibakar massa. Pada 1 November 2011, juga terjadi pembakaran terhadap Gereja HKBP Logas dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuansing.  Berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya persoalan guru honorer yang meminta diangkat sebagai CPNS dan dugaan terjadinya komersialisasi pendidikan, berpotensi untuk mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di Indonesia dan dipolitisasi kelompok tertentu dengan mengajak memboikot Pemilu/Pilkada, bahkan mendiskreditkan pemerintah dengan menilainya telah gagal mewujudkan pendidikan yang murah dan berkualitas.  Kegiatan politisasi dalam rangka memanfaatkan berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia diperkirakan masih akan terus terjadi. Penyelesaian terhadap pengangkatan guru honorer menjadi CPNS hendaklah tetap diprioritaskan, terutama mereka yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data tenaga honorer serta sesuai Surat Edaran Menpan No 5 tahun 2010. Disamping itu, perlu ada transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.  Rendahnya mutu kesehatan di masyarakat yang terjadi di berbagai daerah disebabkan karena pola hidup yang tidak bersih, lingkungan yang kotor, kurang perhatian keluarga terhadap kebutuhan gizi serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan membuat warga sulit mencukupi gizi yang baik bagi keluarganya. Meskipun demikian, kondisi sosial seperti ini bisa dimanfaatkan atau dipolitisir oleh kelompok kepentingan tertentu untuk mendiskreditkan pemerintah bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melanggar Bab IV tentang Tanggung Jawab Pemerintah UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mulai dari pasal 14 sampai pasal 20. Di tengah suhu politik yang semakin memanas, pelanggaran terhadap UU ini rentan menimbulkan ancaman bagi kelangsungan dan stabilitas pemerintahan ke depan.  Permasalahan rendahnya mutu kesehatan masyarakat berpotensi menjadi “pintu masuk” bagi terciptanya instabilitas politik dan pemerintahan. Dalam rangka menjawab tanggung jawabnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah antara lain perbaikan mutu kesehatan masyarakat harus segera direalisasikan dengan ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat, ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan, memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan, ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau serta adanya pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.  Aksi-aksi yang dilakukan massa seperti melakukan pemblokiran jalan, menyegel dan melakukan pembakaran terhadap aset-aset perusahaan ataupun fasilitas umum dan fasilitas lainnya berpotensi menimbulkan sejumlah ancaman antara lain menimbulkan persepsi terhadap kerentanan berinvestasi di Indonesia, mengganggu perekonomian dan menciptakan gangguan kamtibmas. Maraknya aksi “perlawanan massa” akibat hubungan industrial yang tidak sehat, melemahkan daya saing ekonomi nasional serta rentan politisasi. Perlu adanya perhatian dan kebijakan pemerintah daerah terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Disamping itu, aparat terkait perlu mengembangkan dialog dan penyelesaian konflik secara damai di tengah masyarakat dengan memanfaatkan lembaga formal dan informal yang ada di daerah. Sementara itu, ada kecenderungan bahwa aksi-aksi penolakan terhadap keberadaan dan pembangunan tempat ibadah di beberapa daerah akan terus berlanjut. Perkembangan situasi dan kondisi ini rawan memicu konflik bernuansa SARA, selain itu berpotensi merusak kerukunan hidup umat beragama serta berdampak pada terciptanya instabilitas keamanan.  Potensi ancaman terjadinya gangguan keamanan di beberapa daerah sebagai ekses penolakan terhadap keberadaan dan pembangunan tempat ibadah masih cukup besar. Sebagai langkah saran dapat disampaikan antara lain, mendorong aparat keamanan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku anarkis. Perlu mengoptimalkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama agar permasalahan ini tidak berkembang ke arah konflik SARA. Disamping itu, menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam mengeluarkan surat izin mendirikan rumah ibadah.

Neoliberlisme Di Indonesia: Data dan Fakta

Beberapa data dan fakta dibawah ini menjadi pertimbangan, antara lain: 1. Di masa Raffles (1811) pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun; di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun; dan di masa Susilo Bambang Yudhoyono (UU 25/2007) pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Teritorial Indonesia (tanah dan laut) telah dibagi dalam bentuk KK Migas, KK Pertambangan, HGU Perkebunan, dan HPH Hutan. Total 175 juta hektar (93% luas daratan Indonesia) milik pemodal swasta/asing.

2. Hutang Luar Negeri Indonesia (Pemerintah dan Swasta) sebesar dua ribu lima ratus trilyun rupiah (Rp 2.500.000.000.000.000) diantaranya dibuat selama 5 tahun pemerintahan SBY sebesar Rp 300-an triliun. Bunga dan cicilan pokok Ro 450 trilyun. Pertumbuhan ekonomi 4 – 6 % per tahun hanya untuk biaya bunga dan cicilan pokok hutang luar negeri. Sebuah sumber menyebut negara telah bangkrut secara akuntansi karena hutang lebih besar dari assets. Kekuatan ekonomi bangsa Indonesia telah terjebak dalam hutang berkepanjangan (debt trap) hingga tak ada jalan keluar! Kita akan terus hidup bergantung pada hutang. Sementara itu diduga ada mafia dalam “permainan hutang” ini yang mengambil keuntuangan dari “selisih bunga pinjaman hutang”. Makin banyak pinjaman makin menguntungkan mafia ini. Lintah darat terus menghisap darah rakyat. 3. Sebanyak 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju. Sementara China tidak mengekspor batubara, Jepang terus menumpuk cadangan batubaranya. Sekarang kita harus bertarung di pasar bebas dagang dengan China – Asean. Ibarat petinju kelas bulu diadu dengan petinju kelas berat dunia. Pasti Knock-out! Siapa yang melindungi rakyat dan tanah tumpah-darah kita ini? 4. 40 tahun lalu pendapatan rakyat Asia Timur rata-rata sebesar US$ 100, bahkan China cuma US$ 50. Kini Malaysia tumbuh 5 kali lipat lebih besar dari pendapatan Indonesia, Taiwan (16 kalilipat), Korea (20 kalilipat), China (1,5 kalilipat) dan telah jadi raksasa ekonomi, politik, dan militer di ASIA. Ke mana hasil sumber daya alam kita yang sudah dikuras selama hampir 40 tahun ini? Ya memperkaya negara Barat, Singapura, ASIA Timur dan tentu saja oknum-oknum KAPITALIS di INDONESIA. 5. Ekonomi Indonesia hanya dikendalikan oleh 400-an keluarga yang menguasai ribuan perusahaan. Sejak Orde Baru mereka dapat monopoli kredit murah, perlindungan tarif, kuota, dan sebagainya. Semua itu karena mereka memberi upeti kepada penguasa. Sementara usaha kecil yang puluhan juta dianiya, digusur, dan dipinggirkan. 6. Akibat dari BLBI 1997, di mana Boediono terlibat dan dipecat oleh Soeharto, maka banyak bank berantakan. Kemudian direkapitalisasi ratusan trilyun. Bunga rekapitalisasi setiap tahunnya ditanggung oleh rakyat Indonesia melalui APBN sebesar puluhan trilyun untuk jangka 30 tahun ke depan. Yang menikmati BLBI di antaranya Syamsul Nursalim dkk, ongkang-ongkang kaki di Singapura (bahkan melalui Ayin tetap menjalin “persahabatan” dengan PENGUASA Indonesia). Parahnya lagi, sekarang keadaan perbankan 66-70% sudah dikuasai oleh modal asing. Sebagian bank yang dikuasai asing itu menikmati bunga rekapitalisasi yang ditanggung oleh APBN tersebut. Kesimpulannya, negara Indonesia ini sudah berantakan dalam aspek-aspek mendasarnya (teritori, keuangan, hutang). 7. Dengan iming-iming pinjaman US$ 400 juta dari the World Bank, Undang-Undang Migas harus memuat ayat: Indonesia hanya boleh menggunakan maksimal 25% hasil produksi gas-nya. Bayangkan, kita eksportir gas terbesar di Asia, tapi penggunaan gas-nya diatur dari luar. Akibatnya PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer, tutup karena kekurangan pasokan gas. Ini tikus mati di lumbung padi! Bahkan sekarang harga gas untuk rakyat mau dinaikkan lagi. 8. Dengan total anggaran belanja 3.660 trilyun (tahun 2005 s/d 2009), selama 1825 hari kerja, rezim ini hanya mampu menurunkan jumlah orang miskin dari 36,1 juta (16,6%) menjadi 32,5 juta (14,15%).Sumber lain malah menyebut terjadi penambahan jumlah orang miskin. Sementara pengangguran terbuka makin meningkat dari 7% menjadi lebih-kurang 8,5%. Padahal sebagian rakyatnya sudah rela jadi “kuli” di Arab Saudi,Malaysia,Korea,Hongkong,Singapura dan lain-lain…!!! Mau ke mana rakyat dan negeri ini dibawa…? 9. Beberapa tahun terakhir ini kita impor 1,6 juta ton gula, 1,8 juta ton kedelai, 1,2 juta ton jagung, 1 juta ton bungkil makanan ternak, 1,5 juta ton garam, 100 ribu ton kacang tanah, bahkan pernah mengimpor sebanyak 2 juta ton beras. Pastinya ada yang salah dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia menyangkut sektor pertanian. Pasti juga ada agen kapitalis yang bermain di balik penindasan yang terjadi terhadap para petani Indonesia ini. 10. Untuk pemenangan PEMILU dan PILPRES (selain “PROYEK CENTURY”), demi bertahannya rezim ‘anak manis’ ini, maka majikan dari luar ( BANK DUNIA)memberi bantuan pinjaman sekitar 50 trilyun untuk mengambil hati orang desa, masyarakat miskin,dan pegawai negeri (PNPM, BLT, GAJI ke-13, JAMKEMAS, KUR, RASKIN, dll). Utang makin bertambah demi citra rezim di mata rakyat ‘bodoh’. Ditambah lagi dengan UTANG, untuk kesejahteraan pegawai DEPKEU atas nama REFORMASI BIROKRASI, sebesar hampir 15 trilyun, yang menghasilkan GAYUS MARKUS. Makin sempurna kejahatan rezim ini! 11. Penerimaan negara dari mineral dan batubara (minerba) hanya 3 persen (21 trilyun pada tahun 2006). Padahal kerusakan lingkungan dan hutan yang terjadi sangat dahsyat dan mengerikan!. Devisa remittance dari para tenaga kerja Indonesia (TKI) saja bisa mencapai 30 trilyun pada tahun sama. Jadi kemanakah larinya hasil emas, tembaga, nikel, perak, batubara, hasil hutan lainnya, dan seterusnya, yang ribuan trilyun itu?… 12. Dari permainan ekspor-impor minyak mentah, pelaku perburuan rente migas ‘terpelihara’, dan setiap tahun negara dirugikan sampai 4 trilyun. Namun menguntungkan ‘oknum’ tertentu yg dikenal sebagai MR TWO DOLLARS. Inikah penyebab pansus BBM tdk berkutik ? Siapakah dia…? 13. Disepakati kontrak penjualan gas (LNG) ke luar negeri dengan harga antara tiga hingga 4 dollar Amerika/mmbtu. Padahal saat kontrak disepakati harga pasar internasional US$ 9/mmbtu. Gas dipersembahkan buat siapa? Siapa yang bermain? 14. Dugaan kekayaan negara yang hilang sia-sia: 1>. Dengan memakai asumsi Prof. Soemitro 30% bocor, maka kalau APBN 2007 sebesar 750 trilyun, maka bocornya lebih kurang 250 trilyun. 2>. Penyelundupan kayu/pencurian hasil laut, pasir, dan lain-lain 100 trilyun. 3>. Potensi pajak yang tidak masuk kas negara tahun 2002 (menurut Kwik Kian Gie) sekitar 240 trilyun kalau sekarang misalnya dua kali lipat, maka angkanya berkisar 500 trilyun. 4>. Subsidi ke bank yang sakit menurut Kwik 40 trilyun tahun 2002. Maka secara kasar potensi pendapatan negara yang hilang sia-sia totalnya 890 trilyun. Itulah salah satu sebab rakyat tetap miskin, segelintir orang mahakaya, dan negara tertentu kecipratan menjadi kaya. 15. Dengan standar buatan Indonesia orang miskin di negeri ini tahun 2006 berjumlah 39 juta (pendapatan perhari 5.095,-) Tapi kalau memakai standar Bank Dunia/standar internasional US$ 2 per hari, maka orang miskin di Indonesia lebih kurang 144 juta orang (65%). Lalu apa yang kita banggakan dari pemimpin bangsa ini? 16. Tahun 2005 BPK menemukan 900 rekening gelap senilai 22,4 trilyun milik 18 instansi pemerintah. Pada waktu itu ada 43 instansi yang belum diaudit. Jadi masih banyak uang negara yang gelap yang belum dimanfaatkan. Kenapa mesti menghutang untuk memberi rakyat raskin dan BLT? Kenapa jalan-jalan raya di tengah kota banyak yang bolong-bolong? Kenapa begitu banyak orang yang mengemis di pinggir-pinggir jalan? 17. Dengan 63 hypermarket, 16 supermarkets di 22 kota (termasuk 29 hypermartket Alfa dan jaringannya di seluruh Indonesia), maka Carefour Indonesia (komisarisnya jenderal-jenderal) total menguasai bisnis ritel. Bagaimana nasib jutaan warung-warung kelontong milik rakyat kecil? Atas nama liberalisme pasar semua digusur? 18. Sampai sekarang jumlah mall dengan konsep one stop shopping di JKT sekitar 80an dan akan bertambah tahun ini menjadi 90an. Sementara pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Jaya tinggal 150an dlm keadaan”babak belur”. SIAPAKAH PEMILIK MALL ?? Smentara penghuni pasar tradisional mayoritas pribumi yang dengan memelas dan menjerit pendapatannya terus melorot. Siapa peduli mereka? Persaingan atas nama ideologi apa ini ? Atau penindasan rakyat macam apa ini? 19. Sepuluh tahun kedepan Indonesia akan impor biji gandum lk 10 juta ton(butuh devisa lk 42,5 triliun rupiah). Sekarang masih 5 juta ton/tahun. Itu artinya akan jadi importir terbesar didunia.Kebijakan pertanian dan pangan yg tidak pro petani/rakyat, membuat kita tergantung pada impor gandum dari AS, Kanada dan Australia. Budaya makan mie,roti dll ikut andil(sukses marketing kapitalis juga). Padahal di Meksiko mampu memproduksi mie dari tepung jagung atau di China Selatan dari tepung beras. Indonesia sebenarnya mampu membuat yang seperti itu bahkan tepung sagu melimpahruah, kalau mau. Tapi bisnis impor gandum dan jual beli terigu sudah jadi “kerajaan tersendiri” yang dinikmati kapitalis. Tak peduli kesengsaraan petani Indonesia. 20. Tahun 2003 BUMN Indosat dijual ke TEMASEK SINGAPURA dengan harga 5 triliun.Selama lk 5 tahun TEMASEK telah meraup keuntungan lk 5 triliun laba dari bisnis telekomunikasi tersebut. Artinya secara kasar modal sudah kembali. Tahun 2008 TEMASEK menjual Indosat ke QATAR TELECOM senilai 16 triliun. Itu keuntungan mutlak hanya dalam 5 tahun dari perusahaan Singapura. Siapa yang pintar dan siapa yang “pura-pura bodoh”? Ini salah satu dosa rezim neolib yang tak akan dilupakan rakyat. 21. Sampai saaat ini kebutuhan daging sapi nasional sekitar 400 ribu ton(1,8 ekor sapi).dari jumlah tsb baru bisa dipenuhi lk 65%. kekurangannya diimpor dari AS,AUSTRALIA,SELANDIA BARU, KANADA, IRLANDIA, BRAZIL. Pemerintah mencanangkan swasembada daging sapi thn 2014. tapi yang terjadi sejak tahun lalu adalah serbuan daging sapi impor, sapi siap potong impor, daging sapi beku impor yang menghantam usaha peternakan rakyat. Tak tergambar bagaimana program untuk merealisasikan swasembada daging tersebut secara gamblang (sejak zaman Soeharto ada TAPOS tapi tetap swasembada daging tak terwujud). Tak beda dengan impor kedele, jagung, kacang tanah, gula dll berujung pada tidak diberdayakannya secara optimal kemampuan petani/peternak untuk mengisi pasar dalam negeri guna menghadapi kebiasaan impor yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha /kapitalis. Rezim ini berpihak ke siapa? 22. Tahun 2008 adalah tahun monumental bagi industri otomotif di Indonesia. Tercatat penjualan 607.151 unit mobil dan lk 6.000.000 unit sepeda motor.Tentu saja AGEN TUNGGAL PEMEGANG MERK(ATPM)berpesta, apalagi PRINCIPALnya. Apakah Pemerintah dan Rakyat Indonesia mendapat manfaat dari pesta tsb ? Ya tentu. Tapi tidak sebanyak yang diraih bila Indonesia punya merk mobil nasional sendiri lewat pembelian lisensi seperti yang ditempuh Malaysia, India, China, Iran dan Korsel. Sudah puluhan tahun gagasan punya merk mobil nasional tapi kandas. Tommy, Bakri dan Texmaco sudah mencoba tapi kandas. Apakah karena kekuatan kapitalisme pada industri otomotif Indonesia sedemikian mencengkeram sehingga kita tak berdaya atau political will yang lemah? Kenapa Malaysia bisa dengan PROTON-nya? Itulah beberapa butir yang membuat kita termotivasi untuk mengadakan perlawanan terhadap rezim penghisap, penindas, dan penjajah gaya baru dan antek-anteknya di Indonesia kita yang tercinta ini. Sumber :karmayoga1886.wordpress.com

ANTISEMITISME LANDA HONGARIA, KOMPENSASI KORBAN HOLOCOUST DIHENTIKAN

Bertahun-tahun para zionis internasional mengeruk milaran dolar dari pemerintah-pemerintah dan dunia bisnis Eropa dengan cara "memeras" mereka dengan alasan kompensasi bagi para korban "holocoust". (Lebih lengkapnya tentang ini baca buku "Holocoust Industry" karangan Profesor Walt dari Amerika. Proyek pemerasan nan canggih ini dipimpin oleh Edgar Bronfman, salah seorang paling kaya dan berpengaruh di Amerika Utara yang pernah menjadi patronnya "boss of the boss" mafia Amerika seperti Meyer Lansky dan Bugsy Siegel. Selanjutnya kedua gembong mafia berdarah yahudi yang mendirikan kota judi Las Vegas ini menjadi boss-nya para "mafioso" berdarah Italia termasuk Al Capone. Fakta bahwa keluarga Bronfman tidak tersentuh hukum sementara Al Capone harus mendekam dalam penjara Alcatraz membuktikan hal itu. Silakan baca "The New Jerussalem" karya Michael Collin Piper)

Namun kebusukan tidak bisa disembunyikan selamanya. Pemerintah Hongaria, yang selama bertahun-tahun terpaksa harus membayar kompensasi untuk korban "holocoust" jutaan dolar akhirnya menghentikan pemberian kompensasi dan menuntut "Claims Conference", LSM "temuan" lain para zionis yang ditugaskan mengelola dana kompensasi untuk mengembalikan $8 juta yang telah dibayarkan. Alasan tuntutan tersebut adalah karena "Claims Conference" dianggap telah mengkorupsi dana tersebut dengan cara-cara yang disebutnya sebagai "deceitful tactics", “depriving”, dan “disgraceful”. "Claims Conference" yang berbasis di New York adalah LSM yang didirikan oleh orang-orang yahudi internasional untuk menyalurkan dana-dana kompensasi korban holocoust haril pemerasan terhadap pemerintah-pemerintah dan dunia usaha di Eropa. Korban pemerasan terbesar tentu saja pemerintah Jerman, disusul kemudian oleh para bankir Swiss.

Menurut data sekitar 500.000 warga yahudi Hongaria menjadi korban "holocoust" alias penindasan terhadap orang-orang yahudi selama Perang Dunia II. Lima tahun lalu pemerintah Hongaria setuju untuk memberi dana kompenasasi senilai $21 juta kepada para korban "holocoust" dan ahli warisnya. Dana tersebut disalurkan selama 5 tahun.

Dua tahun lalu, setelah tokoh nasionalis Viktor Orban menjadi penguasa Hongaria, komisioner Andras Levente Gal mulai mempertanyakan pengelolaan dana kompensasi yang telah dikeluarkan Hongaria. Pemerintah pun menghentikan penyaluran dana sisanya.

“Adalah tidak mungkin untuk mengidentifikasi individu-individu penerima dana kompensasi jika didasarkan pada dokumen-dokumen yang diberikan Claims International," tulis situs resmi kementrian hukum dan administrasi publik Hongaria baru-baru ini perihal kasus ini.

Claims Conference tentu saja membantah pernyataan tersebut dengan mengatakan telah memberikan data-data yang valid, termasuk data detil para korban "holocoust" yang dibuat dalam 400 halaman dokumen. Mereka juga menyebut sejak kontroversi ini mencuat, pemerintah Hongaria telah menghentikan penyaluran dana kompenasasi. Mereka bersikukuh siap menyediakan data yang diminta pemerintah jika pemerintah Hongaria berjanji akan menyalurkan dana kompensasi lima hari setelah data tersebut diserahkan.

Claims Conference mengklaim bahwa "setiap sen yang diterima telah diserahkan kepada para korban holocoust dan tak sesen-pun digunakan untuk biaya administrasi atau keperluan lain". Sebuah klaim yang terlalu muluk mengingat reputasi "Claims International" yang sangat buruk terkait penyaluran dana kompenasai korban "holocoust". Selain kasus di Hongaria, beberapa kasus serupa telah muncul sebelumnya.

Selain orang-orang "kotor" seperti Keluarga Bronfman yang membangun bisnisnya dengan memproduksi minuman keras dan selama era pelarangan minuman beralkohol di Amerika menjadi aktor utama penyelundupan minuman keras di Amerika (kini keluarga Bronfman malang melintang di semua sektor bisnis global, dari industri manufaktur hingga dunia hiburan, penerbitan dan media massa. Mereka dikenal sebagai donatur penting Partai Demokrat Amerika), "industri holocoust" juga diisi dengan orang-orang seperti Ellie Wiesel, legenda korban "holocoust" yang bahkan gagal membuktikan satu tanda dasar seorang korban "holocoust", yaitu tato nomor yang diterakan di lengan semua penghuni kamp tawanan Jerman dalam Perang Dunia II. Suatu saat ia membual, entah dalam keadaan sadar ataupun tidak, "terseret sejauh satu blok setelah ditabrak mobil, tanpa luka berarti". Atas semua kebohongannya sebagai korban "holocoust", ia diberi hadiah sebagai penerima anugerah Nobel Perdamaian dan "penjilat pantat yahudi" Oprah Wimfrey memujinya setinggi langit dalam acara yang dipandunya. Oh ya, sebuah majalah liberal Indonesia ternama pernah menulis profilnya, tentu berdasar versi yahudi.

Sampai tahun 1970-an sebenarnya isu "holocoust" tidak pernah terdengar di seluruh kolong dunia. Isu ini pertama kali mencuat setelah seorang yahudi bernama Collins ---saya (blogger) lupa nama lengkapnya, membentuk organisasi neo-Nazi Amerika dan menebarkan kegaduhan tentang gerakan neo-Nazi. Tidak lama setelah ketahuan belangnya sebagai orang yahudi yang menyamar, ia menghilang dari publik. Bertahun-tahun kemudian ia muncul kembali dengan identitas lain, sebagai seorang arkeolog yang mengklaim menemukan tumpukan harta karun, sebagaimana cerita dalam film-film "Indiana Jones" yang ditulis oleh orang-orang yahudi dan diperankan oleh juga yahudi Harrison Ford. Saat ini tidak orang-orang yahudi tidak pernah berhenti mengkampanyekan isu "holocoust". Hollywood dan "History Channel" terus-menerus membuat film tentang "holocoust". Guru-guru dan murid-murid di Amerika di Eropa diwajibkan mengikuti tur ke Israel untuk belajar tentang "holocoust" dengan biaya ditanggung rakyat dan pemerintah. Para pemain bola yang berpartisipasi dalam turnamen Piala Eropa di Polandia baru-baru ini pun diwajibkan mengunjungi kamp-kamp tawanan tempat orang-orang Yahudi ditawan dalam Perang Dunia II. Dengan itu semua orang-orang yahudi terus mengeruk keuntungan.


MENINGKATNYA SENTIMEN ANTI-YAHUDI DI HONGARIA

Kegaduhan soal "holocoust" di atas terjadi saat sentimen anti-yahudi meningkat tajam di Hongaria, (sebenarnya juga di seluruh Eropa bahkan dunia seiring terbukanya akses informasi di dunia maya, saat ini). Sebuah polling yang diadakan suatu lembaga riset mengungkapkan bahwa orang-orang Hongaria menganggap "orang-orang yahudi membual tentang holocoust".

Tersinggung dengan hasil pooling itu, Elie Wiesel mengembalikan hadiah yang pernah diberikan pemerintah Hongaria kepadanya sebelum kasus ini mencuat. Ia menuduh rakyat Hongaria tengah "cuci tangan atas kejahatan masa lalunya". Organisasi-organisasi yahudi internasional juga memprotes pemerintah Hongaria yang enggan menangkap seorang pelaku yang dituduh melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yahudi dalam Perang Dunia II.

Sebagaimana rakyat Eropa Timur lainnya yang kental dengan ajaran Katholik, rakyat Hongaria selama berabad-abad telah terlibat dalam dialektika sosial politik yang intensif dengan orang-orang yahudi. Sentimen anti-yahudi telah tertanam kuat di benak rakyat Hongaria selama berabad-abad, sebagian besar disebabkan tingkah polah orang-orang yahudi yang tidak simpatik. Tidak heran jika sebagian besar dari mereka menjadi pendukung Jerman dalam Perang Dunia II, seperti halnya juga rakyat Italia, Rumania, Austria, Polandia dan rakyat Eropa Timur lainnya.

Ref:

"Hungarian government stops payments to Holocaust survivors: demands a return of payments made"; World Jewish Congress.org; 31 Agustus 2012

AS Ingin Indonesia Terlibat di Laut Cina Selatan

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/9) petang. Dia akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.

Kunjungan sepuluh hari Clinton dimulai 30 Agustus kemarin. Salah satu misinya adalah menyatukan perbedaan pandangan di antara negara anggota ASEAN terkait konflik dengan Cina. Dia juga akan membahas kerjasama komprehensif Jakarta-Washington. Pada Juli lalu, Clinton juga mengunjungi wilayah Asia Tenggara dan melakukan penjajakan dengan para pejabat Kamboja dan beberapa negara lain untuk menyelesaikan sengketa dengan Cina, namun langkah itu tidak membuahkan hasil. Clinton kali ini akan berbicara dengan pejabat tinggi Jakarta untuk mencari solusi atas apa yang disebutnya perseteruan Cina dengan negara-negara Asia Tenggara. Dia mampir di Indonesia setelah merampungkan misinya di Australia sebagai salah satu sekutu pertahanan dan keamanan AS di Asia-Pasifik. Jika benar pernyataan Perdana Menteri Julia Gillard bahwa Australia tidak mampu lagi mengirim pasukan ke Irak dan mempertahankan pasukan di negara itu tidak akan menguntungkan Australia, maka kunjungan Clinton ke Negeri Kanguru itu tidak membawa pencapaian yang berarti. Meski demikian, Canberra sebagai sekutu Washington berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan militer dan pertahanan AS di kawasan jika diperlukan. Memperhatikan konflik Cina dengan beberapa negara anggota ASEAN seperti Vietnam dan Filipina terkait sengketa Laut Cina Selatan, Washington ingin meminta Jakarta untuk memainkan peran penengah dalam masalah itu. Indonesia sebagai pemain kunci di ASEAN diharapkan mampu memainkan pengaruhnya di wilayah sengketa tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia di samping Vietnam dan Filipina serta anggota lain ASEAN, berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah dalam kerangaka piagam organisasi. Akan tetapi, kerjasama ekonomi ASEAN dengan Cina sedikit akan menghambat peran Indonesia untuk menengahi isu-isu yang berhubungan dengan sengketa Laut Cina Selatan. Selain itu, kunjungan Clinton ke Jakarta juga membawa misi lain yaitu penjajakan untuk merampungkan kontrak militer senilai ratusan juta dolar. Sebuah kontrak yang secara perlahan akan membuka kehadiran AS di kawasan Asia dan ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Cina. Clinton kemudian akan melanjutkan kunjungannya ke Cina, Brunei, dan Timor Leste. Kunjungannya ke Timor Leste akan membuat dirinya menjadi menteri AS pertama yang berkunjung ke negara itu.  Ini Agenda Pembicaraan Hillary Clinton di Jakarta Dalam kunjungannya ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Hillary Clinton, akan membahas sejumlah persoalan. Diantaranya, mendorong kekompakan negara-negara Asia Tenggara dalam konflik perbatasan di Laut Cina Selatan dengan Cina. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat pemerintah AS, yang ikut menemani Hillary dalam tur Asia-Pasifiknya. Menurutnya kedatangan Hillary ke Indonesia, juga untuk menawarkan dukungan AS dalam rencana regional. Selain itu, pembicaraan terkait meredakan ketegangan diantara pihak-pihak yang bersengketa dengan menerapkan kode etik sengeketa perbatasan yang sudah ada. "Dia ingin menguatkan persatuan ASEAN ke depannya," ujarnya, saat menemani Hillary di Kepulauan Cook, Senin. Seperti diberitakan oleh the Jakartapost.com. Indonesia diketahui memainkan peran utama dalam menggagas rencana enam poin bersama setelah ASEAN gagal mencapai konsensus menyelesaikan sengketa tersebut di bulan Juli. Pejabat itu mengatakan, Pemerintah AS akan mendorong dilaksanakannya rencana itu, terutama pelaksanaan dan penegakan kode etik, yang telah disetujui pada tahun 2002. Keinginan AS sendiri dalam sengketa itu sendiri adalah agar setiap pihak yang bersengketa dapat mencapai resolusi damai. Atau setidaknya mencapai perkebangan yang signifikan hingga pertemuan puncak pemimpin Asia Timur pada bulan November mendatang yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden AS, Barack Obama. Seperti diketahui, konflik di Laut Cina Selatan sudah berlangsung berlarut-larut. Konflik ini melibatkan Cina dan Filipina yang merupakan sekutu Amerika Serikat di Asia Pasifik. Hubungan kedua negara menjadi tegang terkait aktivitas mereka di Laut Cina Selatan yang disengketakan.

ISLANDIA TIDAK MEMBERI BAILOUT, MELAINKAN MEMENJARAKAN PARA BANKIR

Berbeda dengan negara-negara neo-liberal yang mengalami krisis finansial, bangsa Islandia tidak memberi talangan pada bank-bank sekaligus memutihkan kejahatan keuangan yang dilakukan bank-bank dengan membebankan semua kerugiannya kepada rakyat. Bangsa Islandia memaksa pemerintah yang tidak kompeten untuk mundur, menasionalisasi perbankan dan memenjarakan para bankirnya, dan selanjutnya membuat konstitusi baru untuk membentuk sistem keuangan dan ekonomi yang lebih stabil dan pro-rakyat.

Itulah yang sebenarnya terjadi di Islandia. Semua tanpa sorotan media massa internasional karena tentu saja dianggap membahayakan sistem keuangan dan ekonomi global yang selama ini berlaku. Apa jadinya jika rakyat Amerika, Eropa, Indonesia dan negara-negara neo-liberal lainnya mengambil langkah serupa? Untuk Indonesia setidaknya kasus Bank Century tidak akan pernah terjadi.

Dan inilah fakta-fakta tentang apa yang terjadi di Islandia.
Th 2008 terjadi krisis keuangan. Bank terbesar dinasionalisasi. Mata uang Krona didevaluasi dan perdagangan saham dihentikan. Rakyat marah dan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung parlemen menuntut pembubaran pemerintah yang diikuti dengan pengunduran diri perdana menteri dan seluruh jajaran kabinetnya.

Negara dalam keadaan genting. Sebuah undang-undang ditetapkan untuk membayar kembali hutang negara kepada Inggris dan Belanda senilai 3,5 miliar Euro yang akan dibayarkan secara bulanan selama 15 tahun dengan bunga 5,5%.

Th 2010 rakyat yang memendam kemarahan karena penyelesaian hutang yang tidak adil kembali melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut dilakukannya referendum. Presiden menyerukan diadakannya sidang umum parlemen untuk menentukan referendum. Bulan Maret 2010 parlemen dengan suara 93% menyetujui dilakukannya referendum sekaligus menolak pembayaran hutang. Pemerintah memulai penyidikan terhadap orang-orang yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya krisis keuangan. Beberapa bankir ditangkap dan sebagian tersangka lainnya melarikan diri ke luar negeri.

Akhirnya sebuah panitia dibentuk untuk membuat konstitusi baru. Panitia terdiri dari 25 orang ahli yang tidak terkait dengan partai politik. Hasil kerja panitia disahkan oleh parlemen menjadi konstitusi baru pada bulan Februari 2011 sebagai hadiah bagi rakyat Islandia.

Rakyat Islandia telah memberi contoh paling "indah" dalam dunia politik modern. Sudahkan media massa memberitakannya?



Sumber:
"Icelanders Didn’t Bail Out The Bankers – They Prosecuted Them And Created Something New"; Before It’s News; 11 April 2012

"The Indonesian Godfather"

Berikut saya paparkan tentang Orang Yang Paling 'Berbahaya' di Indonesia Berdasarkan informasi yang ada dan analisa sendiri. "Berbahaya" disini bukan berarti Tokoh tersebut adalah pasti penjahat, kriminal atau punya reputasi buruk. Melainkan potensi yang dimilikinya tersebut mencakup : pengaruh dan jaringan yang dia miliki, kemampuan keuangan dan usahanya, relasi luasnya, karakternya, kadar integritas dan loyalitasnya pada negara dan bangsa, kemampuannya menggerakan perobahan ideologi, sosial, politik dan keamanan.

Kita tahu dulu ADI SASONO mantan menkop dan ketua Dekopin pernah dinobatkan sbg "THE MOST DANGEROUS MAN IN INDONESIA" oleh TIMES. Siapakah yang paling tepat saat ini dinobatkan sebagai the most dangerous man in indonesia? Saya coba ungkapkan nama-namanya dan pilih 1 orang. Saya pernah sebut Aburizal Bakrie sebagai orang yang paling berpengaruh di Indonesia. Pernah sebut Harry Tanoe sebagai Raja Media Indonesia. Pernah saya paparkantentang Prabowo, Tommy winata, Hartati, Jusuf Kalla, Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra atau Chairul Tanjung dan seterus. Saya tidak nominasikan Hariman Siregar, Syahganda Nainggolan, Fardjoel dan sejumlah mantan aktivis mahasiswa lainnya. Kelasnya beda. Sejumlah mantan-mantan jenderal pun tak saya nominasikan karena pengaruh militer pudar sejalan era demokrasi & reformasi. Mereka gagap beradaptasi. Mantan-mantan jenderal kita sekarang sedikit banget yang terjun ke dunia politik, bangun jaringan dan pengaruh. Lebih banyak nikmati hidup dan nambah harta. Jadi, kita sudah punya short list nominator yang akan dinobatkan sebagai "Orang Yang Paling Berbahaya di Indonesia". Mereka adalah : Aburizal Bakrie, Harry Tanoe, Prabowo dan Dahlan Iskan. Sekarang kita eliminasi satu demi satu dari 4 nama ini. Saya skip nama Dahlan Iskan. Alasannya, meski dia raja media dan populer, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi rakyat Indonesia. Tinggal 3 nama : Ical, HT dan Prabowo. Ical adalah ketua partai Golkar. Partai paling kuat di Indonesia. Tapi dia kita coret juga. Meski Ical adalah orang terkaya, pemilik TV one dan ketum partai, tapi dia nasionalismenya tinggi. Dia tdk "berbahaya". Pengaruh Ical untuk mengendalikan pikiran, hati dan perilaku rakyat juga rendah. Ical tidak lolos di final. Tinggal 2 nama : PS dan HT. Prabowo juga terpaksa mesti dicoret dari daftar orang yg paling berbahaya. Meski dia akhir-akhir ini dia populer dan jaringannya kuat. Tokoh yang saya nobatkan jadi "The Most Damgerous Man in Indonesia" berdsarkan kriteria tadi adalah : Hary Tanoesudibjo ! Apa alasannya? HT usia 47 tahun, orang terkaya No. 20 di Indonesia, penguasa media dan sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Tokoh Partai Nasdem. Dimana letak "BERBAHAYANYA" dari seorang Hary Tanoe ini??. Pertama : HT adalah pemilik dan pengendali media utamanya Stasiun TV. Akibat dari pengaruh siaran-siaran TV nya luar biasa. HT punya kontribusi yang besar menciptakan sifat, sikap dan perilaku rakyat bangsa menjadi komunitas yang hedonis pragmatis oportunis. Siaran-siaran TV nya dipenuhi dengan acara-acara sinetron yang tak bermutu. Yang sangat kuat pengaruhnya dlm membentuk persepsi dan perilaku. Jaringan Hary Tanoe juga sangat luas di dalam dan luar negeri. Di Perusahaannya sendiri banyak eks jendral dan pejabat tinggi jadi stafnya. Jaringan internasionalnya jangan diragukan. Dia dikenal dekat dengan Soros. Bahkan disebut-sebut HT lah yang bawa Soros ke cendana dulu. Hary Tanoe ini sendiri awalnya adalah kader cendana melalui Titiek Suharto, Prabowo dan Bambang Trihadmodjo. Dia juga kadernya Antony Salim. Sekarang ini, sesuai informasi yang saya peroleh dari komunitas intelejen, HT sedang persiapkan diri utk jadi King Maker di Indonesia. Dengan pengaruh media, konglomerasi perusahaan-perusahaan keuangannya dan jaringan dalam luar negerinya, HT sangat mungkin capai tujuannya. Sejumlah tokoh politik terkemuka dan tokoh-tokoh yang diprediksi bakal jadi pimpinan bangsa, diduga juga sudah tersentuh binaan Hary Tanoe. Kekurangan pengaruh HT di akar rumput / masyarakat bawah akan ditutupi dan disalurkan melalui tangan-tangan tokoh-tokoh yang jadi binaanya itu. "Kesaktian" HT ini sudah teruji. Dia bisa kalahkan orang yang paling berkuasa dulu : Tutut Suharto. Dia bisa bungkam Kejaksaan agung dan Istana. Mudah diprediksi HT juga akan enteng bungkam KPK dalam kasus suap dan korupsi Pajak PT. Bhakti Investama. Tokoh-tokoh besar bangsa pun banyak yang bergantung padanya. Seperti Jusuf Kalla yang sangat tergantung pada Nasdem partai milik Harry Tanoe. Jika tidak ada aral melintang, kebesaran Hary Tanoe akan mengalahkan kebesaran keluarga Cendana yang pernah jadi mentornya. Dengan jaringan keuangan internasionalnya dan Soros sebagai porosnya, tidak sulit bagi HT obok-obok pasar modal dan ekonomi RI. Bagaimana dengan latar belakang etnisnya yang keturunan Cina itu? No problemo. Indonesia sudah semakin permisif dan welcome dengan perbedaan SARA. Kemenangan Jokowi - Ahok pada putaran pertama Pilgub DKI membuktikan bahwa sebagian besar rakyat sudah tidak terlalu primordial lagi. Informasi yang saya terima dari jaringan intelejen, dukungan penuh Hary Tanoe kepada Jokowi Ahok, salah 1 tujuannya adalah untuk kepentingan HT. Bahkan saya mendapatkan informasi (blm terverifikasi) bahwa pendanaaan kampanye Jokowi Ahok terbesar bersumber dari HT. Benerkah? Bahkan disebut-sebut Prabowo dan Hasjim Djojohadikusomo malah tidak keluarkan uang untuk pendukungan Jokowi Ahok. Benerkah ? Kembali ke Hary Tanoe yang fenomenal itu, banyak alasan dan argumentasi kenapa HT kita nobatkan sebagai The Most Dangerous Man In Indonesia. Dengan kekuatan dan uang cendana, soros, komunitas keuangan internasional, para tokoh-tokoh binaanya (sipil/milter) serta kerajaan medianya. Dengan itu semua, Hary TanoeSoedibjo dapat mempengaruhi sebagian rakyat Indonesia secara tidak langsung, bahkan sampai ke kamar tidur ! Apakah Hary Tanoe itu adalah "tangan" dari kekuatan global (lebih sering kita sebut konspirasi global) di Indonesia? Harus diingat bahwa orang yang paling berbahaya atau paling berpengaruh adalah orang yang menguasai informasi. Sekarang ini ERA INFORMASI !! Apakah ada Tokoh lain yang lebih "berbahaya" dari Hary Tanoe ? Mungkin, tapi saya belum mengetahui sepak terjangnya. Saya cukupkan dulu sampai disini. Nanti kita lanjutkan dengan penjelasan yang lebih detail dan lengkap. Sekian, terima kasih, WASPADALAH !!!

17 Agustus: Merdeka Tapi Tidak Independen

dina y sulaiman Tepat tanggal 17 Agustus, 67 tahun yang lalu, Ir. Sukarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak itu pula, Indonesia menjadi sebuah negara merdeka, yang tidak lagi berada di bawah penjajahan negara manapun. Sepuluh tahun kemudian, saat membuka Konferensi Asia Afrika di Bandung (tahun 1955), Presiden Sukarno mengingatkan bangsa-bangsa Asia Afrika yang saat itu baru lepas dari penjajahan, bahwa penjajahan kini telah berubah bentuk.

“Saya harap Anda tidak memikirkan kolonialisma dalam bentuk klasik sebagaimana yang diketahui baik oleh kami bangsa Indonesia, maupun oleh saudara-saudara kami dari berbagai bagian Asia dan Afrika. Kolonialisme juga memiliki penampilan yang modern, dalam bentuk kontrol ekonomi, kontrol intelektual, dan juga kontrol fisik yang dilakukan sekelompok kecil orang asing dalam sebuah bangsa. Kolonialisme adalah musuh yang sangat pintar dan ambisius, dan dia muncul dalam berbagai kedok. Kolonialisme tidak menyerahkan (bangsa) jarahannya dengan begitu saja. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kolonialisme itu menampilkan dirinya, dia tetaplah sesuatu yang jahat, dan dia harus dimusnahkan dari muka bumi ini.” Kini, setelah 57 tahun berlalu sejak Sukarno menyampaikan pidato yang heroik itu, bangsa Indonesia tak kunjung lepas, bahkan semakin dalam berada dalam cengkeraman, dari kolonialisme modern. Kolonialisme modern itu kini muncul dengan istilah-istilah yang terasa keren, seperti Structural Adjustment Programme, soft loan, foreign investment, atau liberalisme pasar. Kolonialisme modern itu muncul dalam bentuk ratifikasi UU yang tunduk pada penjajahan organisasi internasional. Misalnya, Indonesia sejak tahun 1994 telah menjadi anggota WTO dan diratifikasi dengan UU no. 7 tahun 1994. Namun, meskipun WTO mengklaim bahwa tujuan organisasi ini adalah “to improve the welfare of the peoples of the member countries” (untuk meningkatkan kemakmuran bangsa-bangsa negara anggota), kenyataannya, 18 tahun setelah begabung dengan WTO, Indonesia semakin lama justru semakin bergantung pada produk pangan impor. Negeri yang subur serta memiliki curah hujan tinggi dan banyak sumber daya manusia ini, setiap tahunnya harus menganggarkan dana sebesar 50 trilyun rupiah untuk mengimpor kedelai, gandum, daging sapi, susu, gula,  bahkan garam. Indonesia, negara dengan garis pantai terpanjang di dunia; negara yang seharusnya kaya garam, justru per tahunnya mengimpor garam senilai 900 milyar rupiah. Lalu, kemana para petani kita? Mengapa negeri yang subur ini harus mengimpor bahan pangan? Sebabnya, karena Indonesia tunduk pada Perjanjian Pertanian (AOA, Agreement on Agriculture).  Melalui AOA, WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk membuka pasar domestik untuk barang-barang impor dan sebaliknya, negara-negara anggota juga berhak melakukan ekspor ke negara manapun. Secara garis besar, ada tiga bidang yang diatur oleh AOA, yaitu: market acces (mewajibkan negara-negara menurunkan tarif dasar impor pertanian), domestic support (mewajibkan dibatasinya subsidi dan proteksi pemerintah terhadap sektor pertanian dalam negeri), dan export subsidy (mewajibkan dibatasi atau bahkan dihapuskannya subsidi ekspor produk pertanian). Dua eksportir utama pertanian dunia, yakni AS dan Uni Eropa sangat diuntungkan oleh perjanjian seperti ini. Karena tarif dasar impor diturunkan, mereka bisa menjual produk mereka dengan harga murah di negara-negara berkembang. Sebelum adanya aturan AOA, umumnya produk impor dikenai pajak tinggi, sehingga harganya lebih tinggi dari produk dalam negeri. Dengan demikian, konsumen harus memilih: membeli produk impor yang berharga mahal namun berkualitas tinggi, atau produk lokal dengan harga murah meski kualitasnya tak sebagus produk impor. Namun, adanya penurunan tarif impor membuat harga barang impor seringkali malah lebih murah dari produk lokal. Akibatnya, produsen pertanian dalam negeri mengalami kerugian dan kemunduran. Selain itu, larangan subsidi dan proteksi terhadap pertanian membuat para petani menjadi rentan. Harga produk mereka fluktuatif, ketersediaan benih dan pupuk juga tidak terjamin dan harganya tidak stabil. Petani Indonesia juga tidak mendapatkan subsidi ekspor sehingga jika mereka mengekspor produk, harganya akan mahal sehingga sulit bersaing dengan produk dari AS atau Uni Eropa. Apalagi, petani-petani Indonesia umumnya miskin, memiliki lahan yang sempit, tidak terorganisasi, dan lemah.  Sebaliknya, AS dan Uni Eropa justru melakukan pelanggaran terhadap AOA dengan tetap mensubsidi petani. Selain itu, mereka juga memiliki teknologi pertanian yang maju, modal yang besar, dan struktur organisasi yang kuat. Karena itulah mereka berhasil membanjiri negara-negara berkembang dengan produk-produk pertanian mereka, yang harganya lebih murah dari produk lokal. Dalam persaingan pasar bebas seperti ini, jelas petani Indonesia semakin tersingkir. Pemerintah yang seharusnya melindungi mereka, malah lebih tunduk kepada penjajah yang berkedok organisasi internasional. Kolonialisme modern hari ini juga muncul dalam kedok pakar-pakar ekonomi yang telah dididik puluhan tahun di negara-negara Barat, lalu mereka mendidik ekonom-ekonom di Indonesia dengan tesis-tesis yang menyesatkan. Mereka menjadi pejabat, peneliti, dan dosen, yang berkoar-koar bahwa kemajuan ekonomi  akan bisa dicapai bila para pelaku pasar dibiarkan bebas tanpa intervensi pemerintah. Faktanya, para pelaku ekonomi yang kuat, melakukan berbagai intervensi kepada pemerintah Indonesia bahkan sejak pembuatan undang-undang. Mereka membiayai pembuatan UU di Indonesia, dengan imbalan hutang. Dalam posisi bargaining yang lemah ini, kalaupun pemerintah berniat intervensi demi membela rakyatnya sendiri, juga tetap akan kalah. Rizal Ramli (2012) menuliskan contoh-contoh kasus pembuatan UU yang dibiayai oleh hutang luar negeri. Asian Development Bank menawarkan pinjaman U$300.000.000,00 dengan syarat Pemerintah Indonesia membuat Undang- Undang Privatisasi BUMN. Bank Dunia memberikan pinjaman U$400.000.000 dengan syarat Indonesia membuat Undang-Undang Privatisasi Air. Melalui UU ini, air yang seharusnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat (berdasarkan UUD 1945) malah diswastanisasi. Begitu pula Undang-Undang Migas.  Ketika undang-undang dalam negeri dibiayai asing (itupun dalam bentuk hutang yang harus dibayar berikut bunganya), hampir pasti isinya akan berpihak kepada asing, bukan kepada rakyat. Sungguh  ini sebuah penjajahan yang terang-terangan, namun entah mengapa tak disadari oleh para pakar ekonomi itu. Ketika UU persaingan bisnis sudah ‘diatur’, dimanakah letak keadilan dalam ‘kebebasan pasar’? Tak heran bila Stiglitz (2002) mengumpamakan kebebasan pasar ini sebagai berikut, “Negara-negara berkembang dan miskin bagaikan kapal layar kecil yang langsung disuruh berlayar di lautan buas, padahal lubang-lubang di kapal itu belum ditambal, kaptennya belum di-training, dan pelampung/alat pengaman belum dipasang di  kapal kecil itu.” Penjajahan hari ini, tidak lagi dilakukan oleh tentara asing, melainkan muncul dalam bentuk perusahaan multinasional. Mereka merangsek pasar Indonesia. Pengusaha domestik tersingkir karena tak kuat bersaing. Mulai dari penghapus pensil dan serutan pensil, hingga air mineral, teh, gula, rokok, sabun, pasta gigi, komputer, danhandphone, semua disediakan oleh perusahaan-perusahaan asing (atau perusahaan lokal yang dimiliki asing). Indonesia hanya menjadi pasar dan penyedia sumber daya murah bagi perusahaan multinasional itu. Yang lebih jahatnya, perusahaan-perusahaan multinasional itu lebih suka menguasai modal, bukan properti. Dengan cara ini, mereka lebih leluasa memindahkan modalnya kemanapun yang lebih menguntungkan. Ngaire Woods (2001) menyebutnya, footloose modern bussiness, dimana pemodal dengan mudah keluar dari sebuah negara bila pemerintah negara itu tidak memberlakukan kebijakan liberal yang menguntungkan mereka. Hari ini pemodal bisa buka pabrik di negara A, namun bila esok hari negara B yang menawarkan upah buruh lebih rendah, dia akan menutup pabrik di A dan buka pabrik di negara B. Sama sekali tidak dipedulikan bagaimana nasib para buruh yang secara mendadak menjadi penganggur. Bahkan, untuk menghindarkan diri dari kewajiban UU Tenaga Kerja, para pemilik modal memberlakukan sistem outsourcing dan sistem kontrak. Misalnya, untuk tenaga kebersihan, perusahaan A tidak langsung mempekerjakan pegawai, melainkan memakai jasa perusahaan kebersihan. Perusahaan kebersihan ini yang merekrut pegawai untuk kemudian bekerja di perusahaan A. Para pegawai itu mendapat gaji dari perusahaan kebersihan, bukan dari perusahaan A. Perusahaan kebersihan pun umumnya menggunakan sistem kontrak, per-3 bulan, atau bahkan per bulan, sehingga si pegawai sewaktu-waktu bisa kehilangan pekerjaan tanpa mendapat pesangon. Sistem ini tak lebih dari perbudakan abad modern. Bila uraian ini dilanjutkan lagi, saya rasa, saya tak sanggup menahan air mata. Jadi, mari kita kembali kepada pidato Sukarno di depan Konferensi Asia Afrika.  Lima puluh dua tahun yang lalu, Sukarno telah memperingatkan bahwa kekuatan kolonial tidak akan begitu saja melepaskan bangsa jarahannya. Mereka sepakat untuk menarik mundur pasukan bersenjata mereka. Namun, penjajahan puluhan tahun telah berhasil menginternalisasi nilai-nilai penjajahan kepada kaum pribumi. Inilah yang dianalisis Fanon dalam bukunya “Black Skin, White Mask”.  Kolonialisme justru diinternalisasi oleh bangsa terjajah sehingga mereka justru punya mentalitas penjajah, dan bahkan ingin untuk menjadi mirip (menyamai) penjajah.   Mereka silau dan kagum pada penjajah dan memandang apa-apa yang datang dari penjajah (=Barat) adalah sesuatu yang hebat dan benar. Pada perayaan 17 Agustus di tahun 2012 ini, kita perlu menyadari, bahwa kita sudah merdeka dari penjajahan bersenjata, tapi belum independen. Kita masih bergantung kepada para penjajah, masih mengagumi mereka, dan bahkan masih menjadi budak mereka.  Lalu apa yang harus kita lakukan? Agaknya, kesadaran diri, kebangkitan harga diri, dan kemauan untuk melepaskan diri dari hegemoni pemikiran kaum penjajah adalah kuncinya. Ingatlah kata Sukarno, “Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kolonialisme itu menampilkan dirinya, dia tetaplah sesuatu yang jahat, dan dia harus dimusnahkan dari muka bumi ini.”