ANTISEMITISME LANDA HONGARIA, KOMPENSASI KORBAN HOLOCOUST DIHENTIKAN

Bertahun-tahun para zionis internasional mengeruk milaran dolar dari pemerintah-pemerintah dan dunia bisnis Eropa dengan cara "memeras" mereka dengan alasan kompensasi bagi para korban "holocoust". (Lebih lengkapnya tentang ini baca buku "Holocoust Industry" karangan Profesor Walt dari Amerika. Proyek pemerasan nan canggih ini dipimpin oleh Edgar Bronfman, salah seorang paling kaya dan berpengaruh di Amerika Utara yang pernah menjadi patronnya "boss of the boss" mafia Amerika seperti Meyer Lansky dan Bugsy Siegel. Selanjutnya kedua gembong mafia berdarah yahudi yang mendirikan kota judi Las Vegas ini menjadi boss-nya para "mafioso" berdarah Italia termasuk Al Capone. Fakta bahwa keluarga Bronfman tidak tersentuh hukum sementara Al Capone harus mendekam dalam penjara Alcatraz membuktikan hal itu. Silakan baca "The New Jerussalem" karya Michael Collin Piper)

Namun kebusukan tidak bisa disembunyikan selamanya. Pemerintah Hongaria, yang selama bertahun-tahun terpaksa harus membayar kompensasi untuk korban "holocoust" jutaan dolar akhirnya menghentikan pemberian kompensasi dan menuntut "Claims Conference", LSM "temuan" lain para zionis yang ditugaskan mengelola dana kompensasi untuk mengembalikan $8 juta yang telah dibayarkan. Alasan tuntutan tersebut adalah karena "Claims Conference" dianggap telah mengkorupsi dana tersebut dengan cara-cara yang disebutnya sebagai "deceitful tactics", “depriving”, dan “disgraceful”. "Claims Conference" yang berbasis di New York adalah LSM yang didirikan oleh orang-orang yahudi internasional untuk menyalurkan dana-dana kompensasi korban holocoust haril pemerasan terhadap pemerintah-pemerintah dan dunia usaha di Eropa. Korban pemerasan terbesar tentu saja pemerintah Jerman, disusul kemudian oleh para bankir Swiss.

Menurut data sekitar 500.000 warga yahudi Hongaria menjadi korban "holocoust" alias penindasan terhadap orang-orang yahudi selama Perang Dunia II. Lima tahun lalu pemerintah Hongaria setuju untuk memberi dana kompenasasi senilai $21 juta kepada para korban "holocoust" dan ahli warisnya. Dana tersebut disalurkan selama 5 tahun.

Dua tahun lalu, setelah tokoh nasionalis Viktor Orban menjadi penguasa Hongaria, komisioner Andras Levente Gal mulai mempertanyakan pengelolaan dana kompensasi yang telah dikeluarkan Hongaria. Pemerintah pun menghentikan penyaluran dana sisanya.

“Adalah tidak mungkin untuk mengidentifikasi individu-individu penerima dana kompensasi jika didasarkan pada dokumen-dokumen yang diberikan Claims International," tulis situs resmi kementrian hukum dan administrasi publik Hongaria baru-baru ini perihal kasus ini.

Claims Conference tentu saja membantah pernyataan tersebut dengan mengatakan telah memberikan data-data yang valid, termasuk data detil para korban "holocoust" yang dibuat dalam 400 halaman dokumen. Mereka juga menyebut sejak kontroversi ini mencuat, pemerintah Hongaria telah menghentikan penyaluran dana kompenasasi. Mereka bersikukuh siap menyediakan data yang diminta pemerintah jika pemerintah Hongaria berjanji akan menyalurkan dana kompensasi lima hari setelah data tersebut diserahkan.

Claims Conference mengklaim bahwa "setiap sen yang diterima telah diserahkan kepada para korban holocoust dan tak sesen-pun digunakan untuk biaya administrasi atau keperluan lain". Sebuah klaim yang terlalu muluk mengingat reputasi "Claims International" yang sangat buruk terkait penyaluran dana kompenasai korban "holocoust". Selain kasus di Hongaria, beberapa kasus serupa telah muncul sebelumnya.

Selain orang-orang "kotor" seperti Keluarga Bronfman yang membangun bisnisnya dengan memproduksi minuman keras dan selama era pelarangan minuman beralkohol di Amerika menjadi aktor utama penyelundupan minuman keras di Amerika (kini keluarga Bronfman malang melintang di semua sektor bisnis global, dari industri manufaktur hingga dunia hiburan, penerbitan dan media massa. Mereka dikenal sebagai donatur penting Partai Demokrat Amerika), "industri holocoust" juga diisi dengan orang-orang seperti Ellie Wiesel, legenda korban "holocoust" yang bahkan gagal membuktikan satu tanda dasar seorang korban "holocoust", yaitu tato nomor yang diterakan di lengan semua penghuni kamp tawanan Jerman dalam Perang Dunia II. Suatu saat ia membual, entah dalam keadaan sadar ataupun tidak, "terseret sejauh satu blok setelah ditabrak mobil, tanpa luka berarti". Atas semua kebohongannya sebagai korban "holocoust", ia diberi hadiah sebagai penerima anugerah Nobel Perdamaian dan "penjilat pantat yahudi" Oprah Wimfrey memujinya setinggi langit dalam acara yang dipandunya. Oh ya, sebuah majalah liberal Indonesia ternama pernah menulis profilnya, tentu berdasar versi yahudi.

Sampai tahun 1970-an sebenarnya isu "holocoust" tidak pernah terdengar di seluruh kolong dunia. Isu ini pertama kali mencuat setelah seorang yahudi bernama Collins ---saya (blogger) lupa nama lengkapnya, membentuk organisasi neo-Nazi Amerika dan menebarkan kegaduhan tentang gerakan neo-Nazi. Tidak lama setelah ketahuan belangnya sebagai orang yahudi yang menyamar, ia menghilang dari publik. Bertahun-tahun kemudian ia muncul kembali dengan identitas lain, sebagai seorang arkeolog yang mengklaim menemukan tumpukan harta karun, sebagaimana cerita dalam film-film "Indiana Jones" yang ditulis oleh orang-orang yahudi dan diperankan oleh juga yahudi Harrison Ford. Saat ini tidak orang-orang yahudi tidak pernah berhenti mengkampanyekan isu "holocoust". Hollywood dan "History Channel" terus-menerus membuat film tentang "holocoust". Guru-guru dan murid-murid di Amerika di Eropa diwajibkan mengikuti tur ke Israel untuk belajar tentang "holocoust" dengan biaya ditanggung rakyat dan pemerintah. Para pemain bola yang berpartisipasi dalam turnamen Piala Eropa di Polandia baru-baru ini pun diwajibkan mengunjungi kamp-kamp tawanan tempat orang-orang Yahudi ditawan dalam Perang Dunia II. Dengan itu semua orang-orang yahudi terus mengeruk keuntungan.


MENINGKATNYA SENTIMEN ANTI-YAHUDI DI HONGARIA

Kegaduhan soal "holocoust" di atas terjadi saat sentimen anti-yahudi meningkat tajam di Hongaria, (sebenarnya juga di seluruh Eropa bahkan dunia seiring terbukanya akses informasi di dunia maya, saat ini). Sebuah polling yang diadakan suatu lembaga riset mengungkapkan bahwa orang-orang Hongaria menganggap "orang-orang yahudi membual tentang holocoust".

Tersinggung dengan hasil pooling itu, Elie Wiesel mengembalikan hadiah yang pernah diberikan pemerintah Hongaria kepadanya sebelum kasus ini mencuat. Ia menuduh rakyat Hongaria tengah "cuci tangan atas kejahatan masa lalunya". Organisasi-organisasi yahudi internasional juga memprotes pemerintah Hongaria yang enggan menangkap seorang pelaku yang dituduh melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yahudi dalam Perang Dunia II.

Sebagaimana rakyat Eropa Timur lainnya yang kental dengan ajaran Katholik, rakyat Hongaria selama berabad-abad telah terlibat dalam dialektika sosial politik yang intensif dengan orang-orang yahudi. Sentimen anti-yahudi telah tertanam kuat di benak rakyat Hongaria selama berabad-abad, sebagian besar disebabkan tingkah polah orang-orang yahudi yang tidak simpatik. Tidak heran jika sebagian besar dari mereka menjadi pendukung Jerman dalam Perang Dunia II, seperti halnya juga rakyat Italia, Rumania, Austria, Polandia dan rakyat Eropa Timur lainnya.

Ref:

"Hungarian government stops payments to Holocaust survivors: demands a return of payments made"; World Jewish Congress.org; 31 Agustus 2012

AS Ingin Indonesia Terlibat di Laut Cina Selatan

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/9) petang. Dia akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.

Kunjungan sepuluh hari Clinton dimulai 30 Agustus kemarin. Salah satu misinya adalah menyatukan perbedaan pandangan di antara negara anggota ASEAN terkait konflik dengan Cina. Dia juga akan membahas kerjasama komprehensif Jakarta-Washington. Pada Juli lalu, Clinton juga mengunjungi wilayah Asia Tenggara dan melakukan penjajakan dengan para pejabat Kamboja dan beberapa negara lain untuk menyelesaikan sengketa dengan Cina, namun langkah itu tidak membuahkan hasil. Clinton kali ini akan berbicara dengan pejabat tinggi Jakarta untuk mencari solusi atas apa yang disebutnya perseteruan Cina dengan negara-negara Asia Tenggara. Dia mampir di Indonesia setelah merampungkan misinya di Australia sebagai salah satu sekutu pertahanan dan keamanan AS di Asia-Pasifik. Jika benar pernyataan Perdana Menteri Julia Gillard bahwa Australia tidak mampu lagi mengirim pasukan ke Irak dan mempertahankan pasukan di negara itu tidak akan menguntungkan Australia, maka kunjungan Clinton ke Negeri Kanguru itu tidak membawa pencapaian yang berarti. Meski demikian, Canberra sebagai sekutu Washington berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan militer dan pertahanan AS di kawasan jika diperlukan. Memperhatikan konflik Cina dengan beberapa negara anggota ASEAN seperti Vietnam dan Filipina terkait sengketa Laut Cina Selatan, Washington ingin meminta Jakarta untuk memainkan peran penengah dalam masalah itu. Indonesia sebagai pemain kunci di ASEAN diharapkan mampu memainkan pengaruhnya di wilayah sengketa tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia di samping Vietnam dan Filipina serta anggota lain ASEAN, berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah dalam kerangaka piagam organisasi. Akan tetapi, kerjasama ekonomi ASEAN dengan Cina sedikit akan menghambat peran Indonesia untuk menengahi isu-isu yang berhubungan dengan sengketa Laut Cina Selatan. Selain itu, kunjungan Clinton ke Jakarta juga membawa misi lain yaitu penjajakan untuk merampungkan kontrak militer senilai ratusan juta dolar. Sebuah kontrak yang secara perlahan akan membuka kehadiran AS di kawasan Asia dan ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Cina. Clinton kemudian akan melanjutkan kunjungannya ke Cina, Brunei, dan Timor Leste. Kunjungannya ke Timor Leste akan membuat dirinya menjadi menteri AS pertama yang berkunjung ke negara itu.  Ini Agenda Pembicaraan Hillary Clinton di Jakarta Dalam kunjungannya ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Hillary Clinton, akan membahas sejumlah persoalan. Diantaranya, mendorong kekompakan negara-negara Asia Tenggara dalam konflik perbatasan di Laut Cina Selatan dengan Cina. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat pemerintah AS, yang ikut menemani Hillary dalam tur Asia-Pasifiknya. Menurutnya kedatangan Hillary ke Indonesia, juga untuk menawarkan dukungan AS dalam rencana regional. Selain itu, pembicaraan terkait meredakan ketegangan diantara pihak-pihak yang bersengketa dengan menerapkan kode etik sengeketa perbatasan yang sudah ada. "Dia ingin menguatkan persatuan ASEAN ke depannya," ujarnya, saat menemani Hillary di Kepulauan Cook, Senin. Seperti diberitakan oleh the Jakartapost.com. Indonesia diketahui memainkan peran utama dalam menggagas rencana enam poin bersama setelah ASEAN gagal mencapai konsensus menyelesaikan sengketa tersebut di bulan Juli. Pejabat itu mengatakan, Pemerintah AS akan mendorong dilaksanakannya rencana itu, terutama pelaksanaan dan penegakan kode etik, yang telah disetujui pada tahun 2002. Keinginan AS sendiri dalam sengketa itu sendiri adalah agar setiap pihak yang bersengketa dapat mencapai resolusi damai. Atau setidaknya mencapai perkebangan yang signifikan hingga pertemuan puncak pemimpin Asia Timur pada bulan November mendatang yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden AS, Barack Obama. Seperti diketahui, konflik di Laut Cina Selatan sudah berlangsung berlarut-larut. Konflik ini melibatkan Cina dan Filipina yang merupakan sekutu Amerika Serikat di Asia Pasifik. Hubungan kedua negara menjadi tegang terkait aktivitas mereka di Laut Cina Selatan yang disengketakan.

ISLANDIA TIDAK MEMBERI BAILOUT, MELAINKAN MEMENJARAKAN PARA BANKIR

Berbeda dengan negara-negara neo-liberal yang mengalami krisis finansial, bangsa Islandia tidak memberi talangan pada bank-bank sekaligus memutihkan kejahatan keuangan yang dilakukan bank-bank dengan membebankan semua kerugiannya kepada rakyat. Bangsa Islandia memaksa pemerintah yang tidak kompeten untuk mundur, menasionalisasi perbankan dan memenjarakan para bankirnya, dan selanjutnya membuat konstitusi baru untuk membentuk sistem keuangan dan ekonomi yang lebih stabil dan pro-rakyat.

Itulah yang sebenarnya terjadi di Islandia. Semua tanpa sorotan media massa internasional karena tentu saja dianggap membahayakan sistem keuangan dan ekonomi global yang selama ini berlaku. Apa jadinya jika rakyat Amerika, Eropa, Indonesia dan negara-negara neo-liberal lainnya mengambil langkah serupa? Untuk Indonesia setidaknya kasus Bank Century tidak akan pernah terjadi.

Dan inilah fakta-fakta tentang apa yang terjadi di Islandia.
Th 2008 terjadi krisis keuangan. Bank terbesar dinasionalisasi. Mata uang Krona didevaluasi dan perdagangan saham dihentikan. Rakyat marah dan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung parlemen menuntut pembubaran pemerintah yang diikuti dengan pengunduran diri perdana menteri dan seluruh jajaran kabinetnya.

Negara dalam keadaan genting. Sebuah undang-undang ditetapkan untuk membayar kembali hutang negara kepada Inggris dan Belanda senilai 3,5 miliar Euro yang akan dibayarkan secara bulanan selama 15 tahun dengan bunga 5,5%.

Th 2010 rakyat yang memendam kemarahan karena penyelesaian hutang yang tidak adil kembali melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut dilakukannya referendum. Presiden menyerukan diadakannya sidang umum parlemen untuk menentukan referendum. Bulan Maret 2010 parlemen dengan suara 93% menyetujui dilakukannya referendum sekaligus menolak pembayaran hutang. Pemerintah memulai penyidikan terhadap orang-orang yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya krisis keuangan. Beberapa bankir ditangkap dan sebagian tersangka lainnya melarikan diri ke luar negeri.

Akhirnya sebuah panitia dibentuk untuk membuat konstitusi baru. Panitia terdiri dari 25 orang ahli yang tidak terkait dengan partai politik. Hasil kerja panitia disahkan oleh parlemen menjadi konstitusi baru pada bulan Februari 2011 sebagai hadiah bagi rakyat Islandia.

Rakyat Islandia telah memberi contoh paling "indah" dalam dunia politik modern. Sudahkan media massa memberitakannya?



Sumber:
"Icelanders Didn’t Bail Out The Bankers – They Prosecuted Them And Created Something New"; Before It’s News; 11 April 2012

"The Indonesian Godfather"

Berikut saya paparkan tentang Orang Yang Paling 'Berbahaya' di Indonesia Berdasarkan informasi yang ada dan analisa sendiri. "Berbahaya" disini bukan berarti Tokoh tersebut adalah pasti penjahat, kriminal atau punya reputasi buruk. Melainkan potensi yang dimilikinya tersebut mencakup : pengaruh dan jaringan yang dia miliki, kemampuan keuangan dan usahanya, relasi luasnya, karakternya, kadar integritas dan loyalitasnya pada negara dan bangsa, kemampuannya menggerakan perobahan ideologi, sosial, politik dan keamanan.

Kita tahu dulu ADI SASONO mantan menkop dan ketua Dekopin pernah dinobatkan sbg "THE MOST DANGEROUS MAN IN INDONESIA" oleh TIMES. Siapakah yang paling tepat saat ini dinobatkan sebagai the most dangerous man in indonesia? Saya coba ungkapkan nama-namanya dan pilih 1 orang. Saya pernah sebut Aburizal Bakrie sebagai orang yang paling berpengaruh di Indonesia. Pernah sebut Harry Tanoe sebagai Raja Media Indonesia. Pernah saya paparkantentang Prabowo, Tommy winata, Hartati, Jusuf Kalla, Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra atau Chairul Tanjung dan seterus. Saya tidak nominasikan Hariman Siregar, Syahganda Nainggolan, Fardjoel dan sejumlah mantan aktivis mahasiswa lainnya. Kelasnya beda. Sejumlah mantan-mantan jenderal pun tak saya nominasikan karena pengaruh militer pudar sejalan era demokrasi & reformasi. Mereka gagap beradaptasi. Mantan-mantan jenderal kita sekarang sedikit banget yang terjun ke dunia politik, bangun jaringan dan pengaruh. Lebih banyak nikmati hidup dan nambah harta. Jadi, kita sudah punya short list nominator yang akan dinobatkan sebagai "Orang Yang Paling Berbahaya di Indonesia". Mereka adalah : Aburizal Bakrie, Harry Tanoe, Prabowo dan Dahlan Iskan. Sekarang kita eliminasi satu demi satu dari 4 nama ini. Saya skip nama Dahlan Iskan. Alasannya, meski dia raja media dan populer, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi rakyat Indonesia. Tinggal 3 nama : Ical, HT dan Prabowo. Ical adalah ketua partai Golkar. Partai paling kuat di Indonesia. Tapi dia kita coret juga. Meski Ical adalah orang terkaya, pemilik TV one dan ketum partai, tapi dia nasionalismenya tinggi. Dia tdk "berbahaya". Pengaruh Ical untuk mengendalikan pikiran, hati dan perilaku rakyat juga rendah. Ical tidak lolos di final. Tinggal 2 nama : PS dan HT. Prabowo juga terpaksa mesti dicoret dari daftar orang yg paling berbahaya. Meski dia akhir-akhir ini dia populer dan jaringannya kuat. Tokoh yang saya nobatkan jadi "The Most Damgerous Man in Indonesia" berdsarkan kriteria tadi adalah : Hary Tanoesudibjo ! Apa alasannya? HT usia 47 tahun, orang terkaya No. 20 di Indonesia, penguasa media dan sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Tokoh Partai Nasdem. Dimana letak "BERBAHAYANYA" dari seorang Hary Tanoe ini??. Pertama : HT adalah pemilik dan pengendali media utamanya Stasiun TV. Akibat dari pengaruh siaran-siaran TV nya luar biasa. HT punya kontribusi yang besar menciptakan sifat, sikap dan perilaku rakyat bangsa menjadi komunitas yang hedonis pragmatis oportunis. Siaran-siaran TV nya dipenuhi dengan acara-acara sinetron yang tak bermutu. Yang sangat kuat pengaruhnya dlm membentuk persepsi dan perilaku. Jaringan Hary Tanoe juga sangat luas di dalam dan luar negeri. Di Perusahaannya sendiri banyak eks jendral dan pejabat tinggi jadi stafnya. Jaringan internasionalnya jangan diragukan. Dia dikenal dekat dengan Soros. Bahkan disebut-sebut HT lah yang bawa Soros ke cendana dulu. Hary Tanoe ini sendiri awalnya adalah kader cendana melalui Titiek Suharto, Prabowo dan Bambang Trihadmodjo. Dia juga kadernya Antony Salim. Sekarang ini, sesuai informasi yang saya peroleh dari komunitas intelejen, HT sedang persiapkan diri utk jadi King Maker di Indonesia. Dengan pengaruh media, konglomerasi perusahaan-perusahaan keuangannya dan jaringan dalam luar negerinya, HT sangat mungkin capai tujuannya. Sejumlah tokoh politik terkemuka dan tokoh-tokoh yang diprediksi bakal jadi pimpinan bangsa, diduga juga sudah tersentuh binaan Hary Tanoe. Kekurangan pengaruh HT di akar rumput / masyarakat bawah akan ditutupi dan disalurkan melalui tangan-tangan tokoh-tokoh yang jadi binaanya itu. "Kesaktian" HT ini sudah teruji. Dia bisa kalahkan orang yang paling berkuasa dulu : Tutut Suharto. Dia bisa bungkam Kejaksaan agung dan Istana. Mudah diprediksi HT juga akan enteng bungkam KPK dalam kasus suap dan korupsi Pajak PT. Bhakti Investama. Tokoh-tokoh besar bangsa pun banyak yang bergantung padanya. Seperti Jusuf Kalla yang sangat tergantung pada Nasdem partai milik Harry Tanoe. Jika tidak ada aral melintang, kebesaran Hary Tanoe akan mengalahkan kebesaran keluarga Cendana yang pernah jadi mentornya. Dengan jaringan keuangan internasionalnya dan Soros sebagai porosnya, tidak sulit bagi HT obok-obok pasar modal dan ekonomi RI. Bagaimana dengan latar belakang etnisnya yang keturunan Cina itu? No problemo. Indonesia sudah semakin permisif dan welcome dengan perbedaan SARA. Kemenangan Jokowi - Ahok pada putaran pertama Pilgub DKI membuktikan bahwa sebagian besar rakyat sudah tidak terlalu primordial lagi. Informasi yang saya terima dari jaringan intelejen, dukungan penuh Hary Tanoe kepada Jokowi Ahok, salah 1 tujuannya adalah untuk kepentingan HT. Bahkan saya mendapatkan informasi (blm terverifikasi) bahwa pendanaaan kampanye Jokowi Ahok terbesar bersumber dari HT. Benerkah? Bahkan disebut-sebut Prabowo dan Hasjim Djojohadikusomo malah tidak keluarkan uang untuk pendukungan Jokowi Ahok. Benerkah ? Kembali ke Hary Tanoe yang fenomenal itu, banyak alasan dan argumentasi kenapa HT kita nobatkan sebagai The Most Dangerous Man In Indonesia. Dengan kekuatan dan uang cendana, soros, komunitas keuangan internasional, para tokoh-tokoh binaanya (sipil/milter) serta kerajaan medianya. Dengan itu semua, Hary TanoeSoedibjo dapat mempengaruhi sebagian rakyat Indonesia secara tidak langsung, bahkan sampai ke kamar tidur ! Apakah Hary Tanoe itu adalah "tangan" dari kekuatan global (lebih sering kita sebut konspirasi global) di Indonesia? Harus diingat bahwa orang yang paling berbahaya atau paling berpengaruh adalah orang yang menguasai informasi. Sekarang ini ERA INFORMASI !! Apakah ada Tokoh lain yang lebih "berbahaya" dari Hary Tanoe ? Mungkin, tapi saya belum mengetahui sepak terjangnya. Saya cukupkan dulu sampai disini. Nanti kita lanjutkan dengan penjelasan yang lebih detail dan lengkap. Sekian, terima kasih, WASPADALAH !!!

17 Agustus: Merdeka Tapi Tidak Independen

dina y sulaiman Tepat tanggal 17 Agustus, 67 tahun yang lalu, Ir. Sukarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak itu pula, Indonesia menjadi sebuah negara merdeka, yang tidak lagi berada di bawah penjajahan negara manapun. Sepuluh tahun kemudian, saat membuka Konferensi Asia Afrika di Bandung (tahun 1955), Presiden Sukarno mengingatkan bangsa-bangsa Asia Afrika yang saat itu baru lepas dari penjajahan, bahwa penjajahan kini telah berubah bentuk.

“Saya harap Anda tidak memikirkan kolonialisma dalam bentuk klasik sebagaimana yang diketahui baik oleh kami bangsa Indonesia, maupun oleh saudara-saudara kami dari berbagai bagian Asia dan Afrika. Kolonialisme juga memiliki penampilan yang modern, dalam bentuk kontrol ekonomi, kontrol intelektual, dan juga kontrol fisik yang dilakukan sekelompok kecil orang asing dalam sebuah bangsa. Kolonialisme adalah musuh yang sangat pintar dan ambisius, dan dia muncul dalam berbagai kedok. Kolonialisme tidak menyerahkan (bangsa) jarahannya dengan begitu saja. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kolonialisme itu menampilkan dirinya, dia tetaplah sesuatu yang jahat, dan dia harus dimusnahkan dari muka bumi ini.” Kini, setelah 57 tahun berlalu sejak Sukarno menyampaikan pidato yang heroik itu, bangsa Indonesia tak kunjung lepas, bahkan semakin dalam berada dalam cengkeraman, dari kolonialisme modern. Kolonialisme modern itu kini muncul dengan istilah-istilah yang terasa keren, seperti Structural Adjustment Programme, soft loan, foreign investment, atau liberalisme pasar. Kolonialisme modern itu muncul dalam bentuk ratifikasi UU yang tunduk pada penjajahan organisasi internasional. Misalnya, Indonesia sejak tahun 1994 telah menjadi anggota WTO dan diratifikasi dengan UU no. 7 tahun 1994. Namun, meskipun WTO mengklaim bahwa tujuan organisasi ini adalah “to improve the welfare of the peoples of the member countries” (untuk meningkatkan kemakmuran bangsa-bangsa negara anggota), kenyataannya, 18 tahun setelah begabung dengan WTO, Indonesia semakin lama justru semakin bergantung pada produk pangan impor. Negeri yang subur serta memiliki curah hujan tinggi dan banyak sumber daya manusia ini, setiap tahunnya harus menganggarkan dana sebesar 50 trilyun rupiah untuk mengimpor kedelai, gandum, daging sapi, susu, gula,  bahkan garam. Indonesia, negara dengan garis pantai terpanjang di dunia; negara yang seharusnya kaya garam, justru per tahunnya mengimpor garam senilai 900 milyar rupiah. Lalu, kemana para petani kita? Mengapa negeri yang subur ini harus mengimpor bahan pangan? Sebabnya, karena Indonesia tunduk pada Perjanjian Pertanian (AOA, Agreement on Agriculture).  Melalui AOA, WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk membuka pasar domestik untuk barang-barang impor dan sebaliknya, negara-negara anggota juga berhak melakukan ekspor ke negara manapun. Secara garis besar, ada tiga bidang yang diatur oleh AOA, yaitu: market acces (mewajibkan negara-negara menurunkan tarif dasar impor pertanian), domestic support (mewajibkan dibatasinya subsidi dan proteksi pemerintah terhadap sektor pertanian dalam negeri), dan export subsidy (mewajibkan dibatasi atau bahkan dihapuskannya subsidi ekspor produk pertanian). Dua eksportir utama pertanian dunia, yakni AS dan Uni Eropa sangat diuntungkan oleh perjanjian seperti ini. Karena tarif dasar impor diturunkan, mereka bisa menjual produk mereka dengan harga murah di negara-negara berkembang. Sebelum adanya aturan AOA, umumnya produk impor dikenai pajak tinggi, sehingga harganya lebih tinggi dari produk dalam negeri. Dengan demikian, konsumen harus memilih: membeli produk impor yang berharga mahal namun berkualitas tinggi, atau produk lokal dengan harga murah meski kualitasnya tak sebagus produk impor. Namun, adanya penurunan tarif impor membuat harga barang impor seringkali malah lebih murah dari produk lokal. Akibatnya, produsen pertanian dalam negeri mengalami kerugian dan kemunduran. Selain itu, larangan subsidi dan proteksi terhadap pertanian membuat para petani menjadi rentan. Harga produk mereka fluktuatif, ketersediaan benih dan pupuk juga tidak terjamin dan harganya tidak stabil. Petani Indonesia juga tidak mendapatkan subsidi ekspor sehingga jika mereka mengekspor produk, harganya akan mahal sehingga sulit bersaing dengan produk dari AS atau Uni Eropa. Apalagi, petani-petani Indonesia umumnya miskin, memiliki lahan yang sempit, tidak terorganisasi, dan lemah.  Sebaliknya, AS dan Uni Eropa justru melakukan pelanggaran terhadap AOA dengan tetap mensubsidi petani. Selain itu, mereka juga memiliki teknologi pertanian yang maju, modal yang besar, dan struktur organisasi yang kuat. Karena itulah mereka berhasil membanjiri negara-negara berkembang dengan produk-produk pertanian mereka, yang harganya lebih murah dari produk lokal. Dalam persaingan pasar bebas seperti ini, jelas petani Indonesia semakin tersingkir. Pemerintah yang seharusnya melindungi mereka, malah lebih tunduk kepada penjajah yang berkedok organisasi internasional. Kolonialisme modern hari ini juga muncul dalam kedok pakar-pakar ekonomi yang telah dididik puluhan tahun di negara-negara Barat, lalu mereka mendidik ekonom-ekonom di Indonesia dengan tesis-tesis yang menyesatkan. Mereka menjadi pejabat, peneliti, dan dosen, yang berkoar-koar bahwa kemajuan ekonomi  akan bisa dicapai bila para pelaku pasar dibiarkan bebas tanpa intervensi pemerintah. Faktanya, para pelaku ekonomi yang kuat, melakukan berbagai intervensi kepada pemerintah Indonesia bahkan sejak pembuatan undang-undang. Mereka membiayai pembuatan UU di Indonesia, dengan imbalan hutang. Dalam posisi bargaining yang lemah ini, kalaupun pemerintah berniat intervensi demi membela rakyatnya sendiri, juga tetap akan kalah. Rizal Ramli (2012) menuliskan contoh-contoh kasus pembuatan UU yang dibiayai oleh hutang luar negeri. Asian Development Bank menawarkan pinjaman U$300.000.000,00 dengan syarat Pemerintah Indonesia membuat Undang- Undang Privatisasi BUMN. Bank Dunia memberikan pinjaman U$400.000.000 dengan syarat Indonesia membuat Undang-Undang Privatisasi Air. Melalui UU ini, air yang seharusnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat (berdasarkan UUD 1945) malah diswastanisasi. Begitu pula Undang-Undang Migas.  Ketika undang-undang dalam negeri dibiayai asing (itupun dalam bentuk hutang yang harus dibayar berikut bunganya), hampir pasti isinya akan berpihak kepada asing, bukan kepada rakyat. Sungguh  ini sebuah penjajahan yang terang-terangan, namun entah mengapa tak disadari oleh para pakar ekonomi itu. Ketika UU persaingan bisnis sudah ‘diatur’, dimanakah letak keadilan dalam ‘kebebasan pasar’? Tak heran bila Stiglitz (2002) mengumpamakan kebebasan pasar ini sebagai berikut, “Negara-negara berkembang dan miskin bagaikan kapal layar kecil yang langsung disuruh berlayar di lautan buas, padahal lubang-lubang di kapal itu belum ditambal, kaptennya belum di-training, dan pelampung/alat pengaman belum dipasang di  kapal kecil itu.” Penjajahan hari ini, tidak lagi dilakukan oleh tentara asing, melainkan muncul dalam bentuk perusahaan multinasional. Mereka merangsek pasar Indonesia. Pengusaha domestik tersingkir karena tak kuat bersaing. Mulai dari penghapus pensil dan serutan pensil, hingga air mineral, teh, gula, rokok, sabun, pasta gigi, komputer, danhandphone, semua disediakan oleh perusahaan-perusahaan asing (atau perusahaan lokal yang dimiliki asing). Indonesia hanya menjadi pasar dan penyedia sumber daya murah bagi perusahaan multinasional itu. Yang lebih jahatnya, perusahaan-perusahaan multinasional itu lebih suka menguasai modal, bukan properti. Dengan cara ini, mereka lebih leluasa memindahkan modalnya kemanapun yang lebih menguntungkan. Ngaire Woods (2001) menyebutnya, footloose modern bussiness, dimana pemodal dengan mudah keluar dari sebuah negara bila pemerintah negara itu tidak memberlakukan kebijakan liberal yang menguntungkan mereka. Hari ini pemodal bisa buka pabrik di negara A, namun bila esok hari negara B yang menawarkan upah buruh lebih rendah, dia akan menutup pabrik di A dan buka pabrik di negara B. Sama sekali tidak dipedulikan bagaimana nasib para buruh yang secara mendadak menjadi penganggur. Bahkan, untuk menghindarkan diri dari kewajiban UU Tenaga Kerja, para pemilik modal memberlakukan sistem outsourcing dan sistem kontrak. Misalnya, untuk tenaga kebersihan, perusahaan A tidak langsung mempekerjakan pegawai, melainkan memakai jasa perusahaan kebersihan. Perusahaan kebersihan ini yang merekrut pegawai untuk kemudian bekerja di perusahaan A. Para pegawai itu mendapat gaji dari perusahaan kebersihan, bukan dari perusahaan A. Perusahaan kebersihan pun umumnya menggunakan sistem kontrak, per-3 bulan, atau bahkan per bulan, sehingga si pegawai sewaktu-waktu bisa kehilangan pekerjaan tanpa mendapat pesangon. Sistem ini tak lebih dari perbudakan abad modern. Bila uraian ini dilanjutkan lagi, saya rasa, saya tak sanggup menahan air mata. Jadi, mari kita kembali kepada pidato Sukarno di depan Konferensi Asia Afrika.  Lima puluh dua tahun yang lalu, Sukarno telah memperingatkan bahwa kekuatan kolonial tidak akan begitu saja melepaskan bangsa jarahannya. Mereka sepakat untuk menarik mundur pasukan bersenjata mereka. Namun, penjajahan puluhan tahun telah berhasil menginternalisasi nilai-nilai penjajahan kepada kaum pribumi. Inilah yang dianalisis Fanon dalam bukunya “Black Skin, White Mask”.  Kolonialisme justru diinternalisasi oleh bangsa terjajah sehingga mereka justru punya mentalitas penjajah, dan bahkan ingin untuk menjadi mirip (menyamai) penjajah.   Mereka silau dan kagum pada penjajah dan memandang apa-apa yang datang dari penjajah (=Barat) adalah sesuatu yang hebat dan benar. Pada perayaan 17 Agustus di tahun 2012 ini, kita perlu menyadari, bahwa kita sudah merdeka dari penjajahan bersenjata, tapi belum independen. Kita masih bergantung kepada para penjajah, masih mengagumi mereka, dan bahkan masih menjadi budak mereka.  Lalu apa yang harus kita lakukan? Agaknya, kesadaran diri, kebangkitan harga diri, dan kemauan untuk melepaskan diri dari hegemoni pemikiran kaum penjajah adalah kuncinya. Ingatlah kata Sukarno, “Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kolonialisme itu menampilkan dirinya, dia tetaplah sesuatu yang jahat, dan dia harus dimusnahkan dari muka bumi ini.”

Suriah dan Kebohongan Media Mainstream

Salah satu masalah paling mendasar dalam media adalah validitas informasi. Belakangan ini sejumlah media mainstream melancarkan kampanye hitam melalui pemberitaan bohong yang disiarkan ke seluruh dunia. Media Amerika Serikat, Foreign Policy mengungkapkan bahwa dua jaringan televisi Arab, Aljazeera dan Al Arabiya menuding televisi nasional Suriah menutupi kenyataan sebenarnya yang terjadi sejak meletusnya konflik di negara itu. Namun kini faktanya, tudingan tersebut justru dilakukan oleh Aljazeera dan Al Arabiya yang memberitakan kebohongan di Suriah.

Kebohongan Aljazeera terungkap dari dalam dengan keluarnya sejumlah staf dan jurnalis yang tidak tahan dengan kebohongan media Qatar itu. Bulan Mei lalu, Aljazeera diguncang eksodus staf dan jurnalisnya akibat begitu banyak kebohongan media massa itu dalam melansir berita terutama di Libya, Suriah, Bahrain, Saudi. Mereka tidak tahan lagi dengan kebijakan Aljazeera yang menjadi corong propaganda perang, bukannya mewartakan kejadian sesungguhnya. Aljazeera menjadi corong ambisi perang Emir Qatar di Timur Tengah. Dan dunia jurnalistik kehilangan kepercayaan terhadap Aljazeera yang kini tidak jauh berbeda dengan CNN, Fox News dan BBC. Rusia Today pada 12 Maret 2012 lalu, melalui Paula Slier mengabarkan bahwa biro Aljazeera di Beirut mengundurkan diri pekan lalu. Mereka adalah Managing Director Hassan Shaaban. Ini lanjutan dari pengunduran diri Staff Ali Hashem, Ghassan ben Jaddo, dan Afshin Rattansi. Alasannya adalah penolakan Aljazeera menayangkan video gempuran pemberontak Suriah. Selain itu menolak menayangkan berita pembantaian yang dilakukan pemerintah Bahrain terhadap rakyatnya sendiri, dan penolakan Emir Qatar atas hasil Referendum Suriah. Dari sinilah Aljazeera terlihat sangat bias. Seorang wartawan dan produser program televisi Aljazeera menyatakan mengundurkan diri setelah pidato Sekjen Gerakan Muqawama Islam Lebanon (Hizbullah) soal standar ganda Arab terhadap Suriah. Mousa Ahmad menyatakan bahwa aksinya adalah dalam rangka mendukung Suriah. Televisi Aljazeera Qatar yang menerapkan kebijakan konfrontatif terhadap Suriah, kembali diprotes oleh karyawannya sendiri yang menentang metode pemberitaan tendensiusnya. Mousa Ahmad bergabung dengan Aljazeera sejak tahun 2009 dan Ahad (4/3) menyatakan berhenti dari stasiun tersebut. Setelah mendengar pidato Sayid Nasrullah, Mousa Ahmad menyerahkan surat pengunduran dirinya. Ahmad mengatakan, "Arab telah memberi banyak kesempatan kepada rezim Zionis Israel hingga sekarang, akan tetapi mereka tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada Suriah dan bahkan menekankan intervensi militer." Dalam wawancaranya dengan koran al-Akhbar, Mousa Ahmad mengecam politik Aljazeera terhadap Suriah. Ahmad menuturkan, "Di stasiun televisi itu tidak ada tempat untuk orang moderat. Dengan cara halal atau haram Aljazeera ingin menggulingkan pemerintahan Suriah. Aljazeera adalah lengan politik dan media provokatif. Saya menyaksikan boikot pemberitaan tentang referendum di Suriah, akan tetapi sebaliknya mereka memfokuskan pada perkembangan di Baba Amr, seakan wilayah tersebut adalah tempat suci." Perubahan watak Aljazeera dibenarkan oleh aktivis Don Debar dan blogger Ted Rall. Kondisi ini mulai terasa sejak April 2011, ketika Emir Qatar mengambil penuh kendali profesional Aljazeera. Perubahan kian mencolok setelah Direktur Aljazeera Wardah Khandar undur diri September 2011 setelah mengabdi 7 tahun. Sumber lain mengatakan bahwa perubahan arah Aljazeera berkat lobi menteri luar negeri Amerika Hillary Clinton. Amerika menghendaki agar Aljazeera sama seperti corong propaganda perang Barat semacam CNN, BBC dan Fox News. Usulan Washington itu diamini oleh Emir Qatar Syekh Hamad bin Khalifa al Thani. Dan sejak itu Emir menyerukan propaganda perang media sesuai dikte Amerika. Pada 14 Maret 2012, Veterans Today dari Amerika melalui Stephen Lendman mencatat beberapa kejadian penting terkait sejarah Aljazeera yang agresif menghasut kerusuhan di Libya, Suriah dan Iran. Hal ini sejalan dengan agenda Amerika-Inggris-Israel. Segala upaya dan ajakan damai ditolak melalui Aljazeera yang menyuarakan dikte Emir Qatar. Ironisnya Sekjen dan Utusan PBB ikut terjebak dalam perangkap mesin propaganda perang media. Mereka menyarankan intervensi asing di Suriah sebagaimana di Libya, tanpa menyinggung sama sekali aksi kerusuhan yang dilakukan pemberontak. Mereka juga tidak melihat kenyataan melalui berita SANA  bahwa ribuan rakyat Suriah di Damaskus menolak intervensi asing.Tidak hanya itu mereka juga menyangkal bukti bukti keterlibatan perusuh asing yang menyusup ke Suriah atas restu komandan NATO. TV Global Research dari Kanada membahas masalah yang sama yang diangkat oleh Rusia Today. Seperti biasanya Hanya mainstream media Barat yang tutup mulut. Sangat disayangkan jaringan TV Aljazeera yang menjangkau 50 juta pemirsa di seluruh dunia hancur reputasi gara-gara melayani ambisi pribadi Emir Qatar. Sebelumnya kebohongan juga dilakukan media mainstream semacam BBC yang tertangkap basah melakukan penipuan berita foto. Di situsnya tertanggal 27 Mei, BBC memuat foto mayat-mayat dan diklaimnya sebagai korban pembantaian massal di di Houla. Tentu saja, yang dituduh sebagai pembantai adalah tentara Suriah. Padahal berbagai fakta menunjukkan bahwa yang menjadi korban pembantaian itu adalah orang-orang pro pemerintah. Kedua, secara logika saja, tidak ada keuntungan yang didapat Assad dengan membantai massal warganya sendiri. Keuntungan dari peristiwa ini justru didapat oleh pihak oposisi. Kebohongan BBC terungkap setelah fotografer asli foto tersebut protes dan memberitahu bahwa itu adalah foto korban pembunuhan massal di Irak tahun 2003. BBC mencabut begitu saja foto itu, tanpa  minta maaf. Sementara foto itu sudah terlanjur disebarluaskan ke seluruh dunia, dan sudah diposting ulang pula oleh banyak orang. Tujuan utama dari aksi pembantaian massal yang sangat kejam ini adalah agar PBB menyetujui  ‘humanitarian intervention' dalam bentuk pengiriman pasukan perang internasional ke Suriah untuk menggulingkan Assad, sebagaimana yang sudah terjadi di Libya.

Sosok Dibalik Bos Besar SBY dan Demokrat

Hartati Murdaya Poo, Wanita Paling Sakti di Indonesia Saya pernah ungkap siapa itu Hartati Murdaya Poo. Wanita paling sakti di Indonesia. Majikan SBY & Ani SBY. Pernah juga jadi majikan Megawati. Kenapa Hartati Murdaya disebut sebagai Majikan SBY, Ani SBY atau Megawati? Karena mereka bisa berkuasa jadi presiden karena uang Hartati MP. Sebagai konglomerat, Hartati dan suaminya royal membantu dana politik untuk capres-capres atau partai-partai besar seperti PDIP dan Demokrat.

Akhir 2003, Hartati mendapatkan "petunjuk ilahi" bahwa masa keemasan Megawati akan berakhir. SBY akan jadi penguasa baru. Tanda-tanda alam sudah ada. Hartari yang dulu sangat akrab dengan Megawati, pelan-pelan tarik diri. Mulai jarang main ke istana atau kemanggisan. Dia mulai dekati SBY & Ani SBY. Tapi suami Hartati, Murdaya Poo tetap jaga gawang. Tetap tempel Mega dan Taufik Kemas. Jaga-jaga jika Mega masih terpilih jadi Presiden. Puncaknya ketika Mega marah besar pada SBY karena SBY menipu Megawati 4 kali tentang niat atau rencana SBY maju dalam pilpres 2004. SBY sebagai menkopolhukam ditanya 4 kali oleh Presiden Mega apakah ada rencana maju dalam pilpres atau tidak. SBY dengan tegas jawab : TIDAK !  Namun ternyata, intelejen dan staf-staf Megawati lapor bahwa SBY terus secara intensif buat persiapan untuk maju nyapres melalui Partai Demokrat. Megawati marah. Tidak mau lagi ajak SBY keliling daerah. Tidak undang SBY dalam rapat-rapat kabinet. SBY dicuekin. SBY pun ngambek dan mengadu ke pers. Curhat dan keluh kesah SBY atas perlakuan "zalim" Presiden Megawati dimuat berbagai media nasional. SBY mengeluh dicuekin Megawati. Curhat Menkopulhukam SBY itu langsung direspon oleh Bapak Negara Taufik Kemas dengan ejekan SBY : SBY Jenderal Cengeng !! Media muat sebagai headline. Akibat ejekan Taufik Kemas terhadap SBY yang dimuat besar-besaran oleh media massa, popularitas SBY melambung. Meroket. SBY dapat simpati pers & rakyat. Kemudian SBY undurkan diri sebagai Menkopolhukam kabinet Gotong Royong Megawati. SBY masih terlunta-lunta. Dia dikasih kantor dan modal oleh Hartati. Dengan mundurnya SBY sebagai menkopolhukam, Partai Demokrat yang tadinya hanya diurus oleh Ani SBY dan Subur Budhisantoso pun mulai dilirik SBY. SBY semula tak yakin dan tak percaya debgan partai demokrat. Tidak mau mengurus dengan serius. Ketum PD Prof Subur sering mengeluh minimnya perhatian SBY pada PD. Tapi Ani SBY selalu yakinkan Prof Subur : "wes Prof ga usah mikirin SBY. Ntar SBY urusan saya. Kita bangun aja PD baik-baik. Ntar Bapak juga ikut".  Saat itu yang banyak bantu pendanaan partai demokrat adalah Hartati & Ventje. Hartati akrab banget dengan SBY & Ani SBY. Kemana-mana selalu bersama-sama. Ketika Hartati berhasil peroleh kredit haram 1.5 triliun dari Bank Mandiri dengan agunan tanah asset negara 33 ha di kemayoran, dia juga bantu PD. Diduga keras sebagian uang haram 1.5 Trilium dari bank mandiri itu masuk ke PD. Hanya 200 M yang digunakan untuk bangun kompleks PRJ. Selain diduga mengalir ke Partai Demokrat, uang haram 1.5 Triliun itu juga digunakan untuk take over 40% saham PT. Metropolitan Kencana. Jadi, bisa dikatakan, Hartati Mudaya Poo ini adalah pemegang saham mayoritas di Partai Demokrat. Owner PD. Posisinya pun sekarang Dewan Pembina. Ketika SBY berkuasa jadi Presiden RI, Hartati Murdaya adalah Ratu Republik Indonesia. Semua proyek pemerintah & BUMN tak lepas dari tangannya. Pejabat-pejabat tinggi, menteri, dirjen, kepala Lembaga, direksi BUMN dan seterusnya tidak ada yang berani sama Hartati. Melawan? Pecat ! Hartati hanya tidak berkutik jika berhadapan dengan kepala daerah non Demokrat karena tangan kekuasaan SBY tidak sampai kesana seperti Bupati Buol.   Kini Hartati sudah jadi tersangka kasus Suap Buol. KPK akan segera tahan. Buruaaaan !! Ntar HMP kabur dan KPK RI tidak bisa kembangkan kasus lain.  Jika KPK RI kembangkan kasus korupsi HMP, rakyat RI pasti akan geger. Korupsinya dimana-mana sejak 15 tahun terakhir ini. SBY terancam jatuh !  Puluhan bahkan ratusan pejabat tinggi republik ini bakal nyusul jadi tersangka bersama HMP. Ada juga kasus korupsi bea masuk 300 M.   Kasus korupsi bea masuk film Impor 300 M itu sempat heboh di media massa. Terus hilang lenyap karena intervensi HMP. Dirjen BC dipecat ! Jika KPK RI serius mau usut kasus korupsi HMP yang jumlahnya berjibun dan kerugian negara puluhan triliun itu, DPR harus dukung KPK RI.   DPR harus segera cairkan anggaran KPK untuk sewa atau beli gedung baru dan rekrut ratusan penyidik. Indonesia gonjang ganjing, istana gempa ! Saya cukupkan dulu tentang HMP. Tidak boleh terlalu detail. Nanti KPK tidak bisa bekerja dan istana/cikeas mencak-mencak sama saya. Sepak Terjang Kompol Gatot Subroto & Hubungannya Dengan Keluarga Cikeas Yang menjadi Bendahara kelompok pengajiannya keluarga SBY adalah Kompol Gatot Subroto yang sekampung dengan SBY di Pacitan, Jatim.  Kompol Gatot Subroto ini awalnya bintara polisi yang ambil Secapa Polri. Hebatnya, Kompol Gatot Subroto menduduki jabatan Kasie Satpas SIM Polda Metro Jaya di Jl. Daan Mogot sejak th 2004-2010.  Bayangkan dia duduki jabatan basah dan empuk selama 6 tahun, melintasi 5 Kapolda Metro Jaya. Kompol Gatot Subrto menjabat Kasie Satpas SIM Polda Metro th 2004 sejak Kapolda-nya Irjen Firman Gani,  Irjen Adang Firman, Irjen Wahyono, Irjen Timur Pradopo dan Irjen Sutarman. Jarang ada Kasie SIM menjabat selama itu, tak sembarangan orang bisa menjabatnya. Jika tidak ada bekingan orang kuat dan uang banyak, jabatan Kasie SIM hanya sebatas mimpi. Soal kemampuan nomor dua, disini tidak berlaku aturan resmi. Kompol Gatot Subroto ini sering salah tingkah dan memerah wajahnya kalau diledek… “Anda layak dapat penghargaan MURI dan Guiness Book of Record”. Suatu ketika, Kompol Gatot Subroto pernah menjawab ketika ditanya mengenai ini, katanya: “Begini, saya ini memang ahlinya ilmu perkalian, penambahan dan pembagian, makanya saya dipercaya menduduki jabatan itu cukup lama. Setiap hari Satpas SIM Polda Metro sedikit mengeluarkan 3.000 SIM baru, belum lagi SIM perpanjangan. Sudah menjadi rahasia umum kalau mengurus SIM sendiri itu susahnya minta ampun . Tapi urus melalui biro jasa dijamin lulus, asal mau bayar Rp 500rb (SIM C) dan paling murah Rp 800rb (SIM A). Belum SIM kategori lain, kebayang setoran Biro Jasa ke Satpas SIM… Yang lebih hebat lagi, begitu Kompol Gatot Subroto selesai menduduki jabatan Kasie Satpas SIM pada th 2010. Diapun langsung menduduki jabatan yang lebih #basah dan empuk di Direktorat Lalulintas Polda Metro. Yaitu menjadi Kasie STNK Polda Metro Jaya hingga sekarang. Anehnya lagi, posisi Kasie STNK yang sebelumnya Pos Kompol, ketika dijabat Gatot kok menjadi AKBP. Why? Saking hebatnya Kompol Gatot Subroto ini, pada acara perpisahannya sebagai Kasie SIM Polda diadakan pesta yg sangat mewah. Kompol Gatot Subroto yang juga mantan Kasatlantas Bekasi ini pernah menolong “muka” Irjen Pol Djoko Soesilo. Irjen Pol Djoko Soesilo saat itu menjabat sebagai Dirlantas Polda Metro Jaya. Irjen Pol Djoko Soesilo ini dulu sempat tersandung kasus jual beli bantuan khusus nomor cantik Sekretariat Negara. Beberapa tahun lalu marak jual beli dua angka nomor cantik nopol bantuan Sekneg oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Nomor cantik ini sebetulnya TIDAK utk diperjual belikan ke masyarakat umum & hanya diperuntukkan bagi pjbt Negara. Tidak tanggung-tanggung, dua nomor cantik ini harganya cukup fantastis, bisa sampai Rp 100 – Rp 200 juta. Nah uang dari hasil jual beli nomor cantik ini tidak masuk ke kas Negara dan masuk ke kantong pejabat Ditlantas Polda Metro Jaya. Kompol Gatot Subroto yang dekat dengan Seskab Sudi Silalahi ini berperan dalam menyelamatkan posisi Djoko. Karena jasa besar Kompol Gatot Subroto inilah Irjen Pol Djoko Soesilo menghadiahi Gatot sebagai Kasie SIM. Itulah sekelumit kisah andalan anak kesayangan Irjen Djoko Soesilo karena hubungan #khusus Kompol Gatot dengan Cikeas. Sumber: @TrioMacan2000Rakyat