Dokumen Rahasia: Plan AS dan Arab Saudi di Suriah

Laporan juga menulis, AS membentuk beberapa komite untuk melaksanakan plot baru di Suriah yang meliputi komite politik, militer dan keamanan dengan tugasnya masing-masing.Aliansi Poros Setan, yang diotaki oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi menemukan cara baru untuk menghancurkan Suriah setelah mereka gagal menciptakan kerusuhan di negara itu lebih dari satu tahun. Menurut laporan yang diterima oleh Islam Times, setelah semua upaya yang ditempuh menemui kegagalan untuk menggulingkan rezim Suriah, Washington dan Riyadh kini sedang merancang rencana baru yang lebih rapih, terorganisir yang melibatkan unit-unit penting negara-negara Aliansi Poros Setan.

Rencana tersebut setidaknya memiliki dua tujuan, pertama untuk menunjukkan bahwa tidak ada perdamaian di Suriah tanpa persetujuan AS dan Riyadh, dan kedua, tetap menolak dan melarang rakyat memberikan apapun bentuk dukungan kepada pemerintah dan terus berusaha menumpahkan darah di Suriah melalui perang saudara. Laporan itu menunjukkan bahwa, AS dan Arab Saudi berkesimpulan, saat ini tentara Suriah  masih terlampau kuat dan dalam kontrol penuh Bashar Assad. Mereka juga mengetahui bahwa keamanan Suriah memiliki kontrol yang baik atas seluruh negara bahkan di daerah kantong-kantong yang menjadi pusat dan benteng teroris. Laporan itu menambahkan, walaupun saat ini perekonomian Suriah melemah karena didera konflik berkepanjangan dan sanksi, namun perekonomian Suriah akan cepat pulih, karena di dukung penuh oleh beberapa negara, terutama Iran, Cina dan Rusia. Laporan juga menulis, saat ini AS membentuk beberapa komite untuk melaksanakan plot baru di Suriah yang meliputi komite politik, militer dan keamanan dengan tugasnya masing-masing. Komite politik dipimpin lansung oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, sementara Clinton dibantu oleh Derek Chollet sebagai manajer eksekutif, mantan Duta Besar AS untuk Suriah Robert Ford dan Fredrick Hoff sebagai anggota, dan Jeffrey Feltman sebagai koordinator. Masih menurut laporan tersebut, Feltman juga bertugas mengontrol kelompok politik lain yang anggotanya meliputi Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Pangeran Saud al-Faisal dan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim. Selain itu, Feltman juga mengawasi beberapa kantor yang berbasis di Doha sebagai koordinasi keamanan khusus di Suriah. Anggotanya antara lain adalah badan-badan intelijen dari negara-negara seperti AS, Arab Saudi, Qatar, Turki, NATO, dan Libya. Sementara mantan Duta Besar Saudi untuk AS, Bandar bin Sultan berbagi pengalamannya sebagai pengakses dan pengumpul data dengan teroris di Suriah dan Feltman meninjau keluar-masuknya informasi yang didapat. Sementara untuk komite militer, dinahkodai langsung oleh Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Martin Dempsey, serta dibantu oleh Mayor Jenderal Charles Cleveland, dan Jenderal Frank Gibb. Kelompok ini bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain, namun tugas utama mereka adalah mensuplai bantuan logistik untuk teroris Suriah, termasuk volume bantuan logistik dan jenis intelijen yang ditransfer untuk kelompok-kelompok teroris. Sedangkan komite keamanan meliputi perwakilan dari 7-10 badan intelijen Amerika serta Penasihat Keamanan Nasional AS Tom Donilon, Direktur Intelijen Nasional James Clapper, dan Direktur Badan Intelijen Pusat, Jenderal David Petraeus. Ada beberapa cabang lain lagi di komite keamanan yang misinya adalah untuk menyusun plot keamanan dan melaporkan situasi di Suriah ke kepala komite selain mempersiapkan laporan tentang strategi keamanan AS terkait situasi di Suriah. Tujuan utama dari strategi diatas adalah memaksa Suriah supaya tunduk pada kebijakan AS dan mencegah Rusia, Iran dan Cina untuk mengamankan pijakannya secara permanen di Suriah. Tujuan lainnya adalah memutus aliansi Iran-Suriah dengan membuat pemerintah Suriah berpihak kepada AS, bukan Iran atau Rusia. AS juga mengintensifkan perang psikologis dan propaganda serta sekutunya di regional dan internasional, mentransfer demokrasi ke Suriah tanpa konfrontasi dengan negara atau membahayakan keamanan Israel dan yang terpenting adalah memotong koneksi Suriah dengan Tehran dan Hizbullah Libanon. Rencananya, program ini akan dilaksanakan melalui operasi militer secara langsung dari batalyon sukarela yang beroperasi di perbatasan Suriah dengan negara tetangga termasuk Libanon, Turki, Yordania, Golan, Kurdistan Irak, serta daerah nomaden Irak. Fase serangan yang digagas adalah melakukan operasi perang gerilya di kota-kota Suriah dan operasi khusus pada tempat-tempat di bawah kendali pemerintah Suriah (termasuk penggunaan serangan bom bunuh diri) yang menargetkan tentara dan penduduk Suriah. Melancarkan perang psikologis terhadap militer dan pasukan intelijen Suriah termasuk warga sipil. Laporan ini juga mencatat bahwa intelijen Saudi mencapai kesepakatan dengan AS dan perusahaan keamanan Israel (Mossad) yang berbasis di Jenewa untuk meningkatkan konflik bersenjata di Suriah tanpa melibatkan negara lain. Konflik ini dipimpin langsung oleh pensiunan militer dan ahli intelijen yang secara teoritis berafiliasi dengan Al-Qaeda. Sementara itu, Amerika Serikta sendiri akan menciptakan kawasan lindung kecil di Libanon dan menggunakannya sebagai kamp pelatihan militer. Kamp ini dibentuk oleh AS, Arab Saudi, Qatar dan Turki yang akan digunakan oleh jebolan al-Qaeda dan oposisi Suriah. Beberapa kawasan Irak, khususnya di Propinsi Anbar dan wilayah Kurdistan yang bawah kendali Massoud Barzani. Tempat tersebut dipilih karena Barzani bekerja sama dengan badan intelijen Israel, Mossad. Sementara tugas Arab Saudi akan bekerja sama dengan suku besar nomaden di Suriah yang sebagian besar tinggal di sekitar kota Deir ez-Zor dan di Gurun Suriah yang membentang hingga Homs. Karena itu, saat ini pemerintah Libanon di bawah tekanan intensif yang dilakukan oleh asisten Feltman, Elisabet Dale, supaya melepaskan 238 militan Wahabi yang ditahan agar bisa  digunakan untuk menjadi anggota kelompok pemberontak seperti Fathul Islam dan Jund al-Sham.

Gerakan Zionis tak akan pernah padam.

Dari dulu, umat Islam terus dirusak oleh program-program yang diusung kelompok Yahudi ini. Mereka bergerak lewat berbagai cara. Termasuk lewat invasi pemikiran dengan mengusung ide-ide sekulerisasi-liberal, dan menguasai sektor bisnis dan perekonomian. Gerakan ini semakin berani dan terang-terangan, namun kesadaran umat dan tokoh-tokoh Islam akan bahaya Zionisme di Indonesia masih rendah. 

Bagaimana kekuatan dan pola gerakan Zionisme di dunia, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim? Berikut pandangan Djoko Susilo, anggota Komisi I DPR RI yang juga pengamat Zionisme, dalam sebuah diskusi di SABILI, yang kemudian dilanjutkan wawancara Artawijaya dan Mescudya AM di gedung DPR-RI, Jumat (27/05).

Bagaimana Anda melihat peta gerakan Zionisme di Indonesia?

Sebagai suatu organisasi resmi, zionisme di Indonesia tidak ada dan itu harus kita akui. Saya lebih khawatir kepada gerakan yang bentuknya Ghazwul Fikri (invasi pemikiran, red). Berbeda dengan di AS yang memiliki banyak sekali cabang zionisme. Ada American Jewish Lobby, World Zionis Congres. Walaupun di Indonesia formalnya tidak ada, tapi misinya ada. Saya baru pulang dari New York, Chicago dan beberapa wilayah lainnya. Saya mereview banyak tempat di AS, dan ternyata gerakan Zionisme bukannya kendor, tapi ternyata kekuatan lobi Yahudi semakin menjadi-jadi, terutama sekali di bawah koalisi Kristen Fundamentalis AS, yang notabene di bawah kendali Bush. Kita lihat misalnya, di majalah BusinessWeek edisi terbaru (pertengahan Mei, red) kemarin yang laporan utamanya tentang Evangelical America. Di situ dijelaskan soal funding dan dukungan bagi gerakan mereka. Kemudian ketika saya di sana, banyak sekali kaitannya tentang fundamentalis Kristen dengan lobi-lobi Yahudi. Jadi, ini menggambarkan bagaimana kekuatan politik kelompok ini (Evangelis, red) dan kaitannya dengan kelompok-kelompok Zionis, sangat kuat. Saya khawatir dalam proses yang panjang di Indonesia ini, akan ada semacam cuci otak.

Mengapa kalangan Evangelis (Penginjil) begitu kuat menjalin kerja sama dengan Zionis?

Kalau kita lihat kenapa George Bush yang Evangelis ini mempunyai hubungan dengan zionisme, karena mereka percaya bahwa hadirnya Yesus Kristus itu, hanya dimungkinkan kalau orang-orang Israel berkumpul di Palestina. Karena itu, mereka berkepentingan mengembalikan orang Yahudi ke Palestina untuk memancing datangnya kebangkitan Yesus. Karena itu, bermuaralah kepentingan kelompok Evangelis dan kelompok Yahudi Zionis dengan segala implikasinya. Sehingga, kemudian implikasinya ke kita yang terjadi seperti dewasa ini, maka kita bisa melihatnya sebagai suatu skenario mereka. Zionis itu, banyak macamnya, ada Ortodok Zionis, ada Sosialis Zionis. Sejak Kongres di Bassel tahun 1896 sampai sekarang, taktik mereka tidak pernah bergeser. Mereka selalu bergerak dan memengaruhi kalangan elit penguasa, center of power.

Di Indonesia wujud resmi gerakan Zionisme sulit dilacak?

Memang sulit di lacak. Literaturnya juga jarang. Di Surabaya memang ada komunitas kecil Yahudi, dan mereka memiliki sinagog yang hingga kini masih ada. Ada buku Tarekat Mason, ini sejarah Freemasonry di Indonesia. Anda sekarang tidak akan dapat buku ini di Indonesia. Saya dapatkan buku ini pada pameran buku tahun lalu. Buku ini cuma dicetak 5000 eksemplar dan kemudian diborong oleh orang-orang tertentu, yang akhirnya tidak beredar di Indonesia. Pada waktu saya beli, mungkin buku ini hanya tinggal 10 biji. Di sini diungkap, kenapa cuma sampai tahun 1962 upaya gerakan Freemasonry di sini. Karena ketika tahun ini, Presiden Soekarno melarang beredarnya Freemasonry di Indonesia. Mereka masuk pada tahun 1764. Dan pada tahun 1962 segala hal yang berhubungan dengan ini, dilarang. Freemasonry memang berkaitan dengan Zionisme. Sekarang, memang Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, tapi diam-diam menjalin hubungan Pariwisata. Buktinya iklan-iklan paket ibadah umrah, menyelenggarakan perjalanan wisata ke Masjidil Aqsha. Padahal, uang yang masuk dari perjalanan wisata itu jatuh ke tangan Yahudi. Anda tahu, sekarang segala industri, termasuk pariwisata dikuasai oleh mereka. Saya ingin sampaikan di sini, bahwa memang usaha-usaha untuk menembus Indonesia itu ada. Mereka diam-diam ikut masuk ke negara kita lewat berbagai cara, terutama lewat berbagai pemikiran.

Ghazwul Fikri terkait skenario mereka?

Saya katakan bahwa melihat Zionisme secara organisasi resmi, maka sulit di lacak di Indonesia. Tapi, ada elemen-elemennya yang secara tidak langsung mendukung itu. Bahkan sekarang ini, ada usaha untuk mengamandemen UU No. 1 tahun 1974 (tentang perkawinan, red) yang sekarang sudah masuk ke DPR. Misalnya, ada teman-teman yang ingin mengkriminalkan tentang bolehnya poligami. Saya kira ada kaitannya dengan itu. Saya melihat bahwa pertarungan ide terjadi bukan hanya sekarang. Misalnya sekarang ada Ulil Abshar dan kawan-kawan, sebenarnya itu dari dulu juga sudah ada. Dan ternyata yang kita pelajari dari buku Freemasonry, yang berbahaya itu adalah dari segi pemikiran dan pendidikan.

Seberapa kuat gerakan Zionis di belakang liberalisasi pemikiran?

Kalau Anda lihat, suksesnya Kamal Attaturk karena terjadinya proses sekulerisasi yang dahsyat di sana. Di negara-negara Timur Tengah elitnya juga banyak yang sekuler. Jadi memang pintunya lewat sekulerisasi. Di Indonesia, orang sudah tidak menganggap sekulerisasi sebagai hal yang dahsyat. Padahal sekulerisasi di sini, sudah sangat mengkhawatirkan dibanding sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu. Buku-buku Bernard Lewis adalah buku yang sebenarnya pro terhadap Zionis. Buku tentang The Crisis of Islam, itu parah. Anaknya, Michael Lewis, adalah kepala unit rahasia AIPAC, sebuah organisasi lobi Yahudi di Amerika yang sangat berpengaruh. Jadi, kalau Anda belajar pada orang Yahudi, ya berpikir kayak Yahudi juga.

Selain lewat gerakan pemikiran?

Mereka menguasai media: televisi, koran, radio dan sebagainya. Kalau dulu tidak ada media, mereka menguasai para intelektual. Bahkan pada zaman Nabi saw banyak penyair-penyair Yahudi yang hebat. Sekarang ini yang terkait dengan penguasaan publik adalah wartawan, produksi film dan radio. Saya memiliki catatan kronologis bagaimana mereka mendirikan Hollywood. Sekarang bisa di bilang, 70 persen industri film itu dari Hollywood. 10 persen dari Hongkong, 10 persen dari India, dan sisanya dari negara-negara lain. Sebagai contoh, saat tayangan dangdut Digoda di Trans TV beberapa waktu lalu, ada lagu Havanadila, lagu perjuangan rakyat Israel yang didendangkan. Mungkin produsernya tidak tahu, tapi saya tahu karena punya kasetnya. Setelah saya bilang ke salah seorang direksinya, mereka pucat karena tidak tahu.

Apakah ada Zionis di belakang JIL?

(Djoko Susilo diam sejenak, red). Saya jawab jujur, saya belum yakin kalau teman-teman di JIL adalah bagian dari Zionis.Tapi kalau westernisasi, iya. Tidak sama Zionisme dengan westernisasi. JIL, mungkin termasuk think tank untuk mempropagandakan Islam yang lain versi Barat, itu iya. Untuk kepentingan pemerintah Amerika, ada. Kenyataannya adalah mereka banyak mendapat dukungan dari lembaga-lembaga Amerika.

Seberapa kuat lobi politik Zionis di Indonesia?

Harus kita akui, suka atau tidak suka, elit politik di Indonesia pada dasarnya sekuler. Ini sebenarnya hasil penjajahan Belanda. Beberapa kalangan juga sudah westernized atau American Minded. Saya kira wajar kalau lobi Yahudi kuat. Sekuler ini dalam artian pemikiran dan politik.

Zionis juga merambah ke sektor perekonomian dan bisnis di Indonesia?

Mengenai lambang PT Indosat, orang-orang kan mempunyai persepsi dan sensitivitas yang berbeda. Ada yang bilang, itu hanya formalitas dan apa arti sebuah lambang. Percuma kalau lambangnya diganti, tapi isinya orang-orang Zionis. Mereka memang merambah ke sektor itu, terutama dunia entertainment.

Kepedulian umat Islam terhadap isu Zionisme masih rendah?

Kita sendiri menyayangkan kesadaran dan kewaspadaan umat dan tokoh Islam masih rendah terhadap soal ini. Saya kira, kita harus mencermati soal ini. Kalau anggota DPR yang 550 orang di survei, saya tidak yakin kalau misalnya 50 persen mendukung Palestina. Ini belum tentu. Politisi kita juga masih pragmatis. Untuk apa bela Palestina, wong tidak ada yang coblos saya, saya tidak dapat apa-apa. Yang meneliti soal ini, juga masih jarang. Orang tahu penjajahan di Palestina, tapi tidak paham substansinya apa.

Mereka semakin bersatu, sedang kita terus terpecah-pecah?

Saya melihat umat Islam tidak mempunyai agenda yang jelas. Lebih mementingkan kelompok masing-masing. Antara PKS dengan PAN masih jalan masing-masing. Apalagi dengan PPP, PBB dan PKB, lebih jauh lagi.

Kristen Fundamentalis dan Zionis bekerjasama merusak Islam?

Anda mungkin sempat nonton film The Kingdom of Heaven, suatu hal yang sangat jarang mereka buat, yang menggambarkan bagaimana umat Islam itu dipotretkan secara positif. Dan ternyata di AS film itu diprotes, karena hal ini dianggap bisa mengembangkan Usamah bin Ladin. Potret ini memang bertentangan dengan stereotip yang sudah dikembangkan kelompok Kristen fundamentalis di sana dan kelompok Yahudi ekstrem atau Zionis. Mereka terus membuat citra yang sangat negatif tentang Islam.

Sejauah mana citra negatif tentang Islam yang dibentuk oleh mereka yang dapat memengaruhi opini masyarakat dunia?

Saya sempat berdebat dengan supir Taksi perempuan di Las Vegas soal citra Islam. Dari perdebatan Itu, terlihat bagaimana sampai orang di sana sudah terkontaminasi dengan ideologi neokonservatif yang mengatakan bahwa Islam itu teroris, Islam itu pembunuh, yang diperkuat dengan imej televisi, film dan sebagainya. Ketika saya di sana pada tahun 1990-an, televisi cukup liberal dan cukup fair. Sekarang tambah gawat lagi. Misalnya, CNN yang sejak dulu, Anda saja sudah kecewa dengan pemberitaannya, sekarang ada yang lebih gawat lagi dari CNN, namanya Fox News Channel yang menilai Islam sangat negatif. Di belakang itu (Fox News, red) ada Rupert Murdoch yang juga punya Fox Century. Studio film terbesar ini membawa nilai-nilai konservatif. Nilai-nilai konservatif di AS sama dengan Evangelis tadi, dan juga konsen untuk Yahudi. Lagi, ketemunya Yahudi dengan Kristen Fundamentalis hanya untuk memancing kebangkitan Yesus.

Mereka menguasai media massa dunia?

Di Jakarta Post kemarin ada artikel yang berjudul “RI Has Interests in Opening Ties With Israel”. penulisnya orang Israel. Artikel itu jelas, menurut saya, sengaja untuk memengaruhi kalangan politik elit dan para diplomat di Indonesia. Saya melihat ada upaya kuat untuk menjalin hubungan diplomatik. Artinya, argumentasi yang saya baca di situ adalah bahwa negara-negara timur seperti Maroko,Tunis, Yordan, Mesir dan lain-lain saja sudah membina hubungan diplomatik dengan Israel. Lalu kenapa Indonesia tidak? Apa kepentingan Indonesia sehingga tidak mau membina hubungan dengan Israel?

Membuka hubungan diplomasi gagal, tapi mereka tetap giat mempengaruhi Indonesia?

Indonesia termasuk sasaran penting untuk digarap. Saya ingatkan, pada tahun 1990-an, ketika saya di AS, kru Voice of America (VOA) kira-kira hanya mungkin 10 atau 11 orang saja. Bahkan VOA Indonesia Section pernah dipertimbangkan mau ditutup. Sekarang Anda tahu, bulan ini Norman G (Direktur VOA-red) membuka stasiun atau cabang di Indonesia dan diekspos dengan iklan tiap hari di beberapa media cetak dan televisi. Jadi bukannya diperkecil malah diperbesar. Mereka, bahkan bisa siaran televisi langsung berkerjasama dengan Metro-TV (dan stasiun televisi lainnya, red).

Target itu berhasil?

Saya pas kebetulan di Amerika, beli majalah US News and World Report. Majalah itu salah satu majalah mingguan selain Newsweek dan TIME yang dikuasai taipan Yahudi konservatif, Mortimer B. Zuckerman. Di situ disebutkan propaganda di negara-negara Islam, dan ternyata Indonesia salah satu yang paling berhasil. Buktinya adalah tsunami di Aceh kemarin cukup berhasil untuk memoles citra AS sebagai penolong. Menurut survei, kalau sebelum tsunami orang yang anti AS di Indonesia, baik yang Muslim maupun non-Muslim, mencapai tingkat hampir 80 persen, sekarang turun di bawah 50 persen, dan tentu tingkat kritikal itu sangat tajam. Oleh karena itu, USAID (lembaga donor AS, red) cukup gencar masuk ke Indonesia.

Mengapa kita harus ekstra waspada terhadap gerakan Zionisme?

Sebenarnya kalau mereka baik-baik saja, maka tidak akan ada permusuhan. Seperti kisah Nabi Muhammad pada Bani Qainuqa dan Bani Nadhir. Orang Yahudi itu ditindak karena melakukan pengkhianatan dan itu membahayakan masyarakat Islam. Di sini, kita catat bahwa seperti ditunjukkan dalam film Kingdom of Heaven, bahwa umat Islam itu sangat toleran. Bahkan ketika saya membaca buku Development and Freedom, juga membahas tentang toleransi. Orang Yahudi dan orang Kristen aman saat di Andalusia, waktu Islam berkuasa. Tapi kemudian ketika Katolik berkuasa, orang Kristen yang bukan Katolik juga dikejar-kejar. Demikian juga orang Yahudi dan orang Islam. Kenapa orang sekarang ini begitu mudah mengangggap umat Islam tidak toleran, apa dasarnya dan akarnya?

Mereka memutarbalikkan fakta sejarah?

Sepanjang sejarah, penguasa-penguasa Muslim tidak pernah memaksa umat-umat agama lain untuk memeluk Islam. Tapi, coba bandingkan, semua bekas jajahan Spanyol dan Portugis, pasti jadi Katolik dengan kebrutalannya. Tapi tidak dengan bekas kesultanan Turki, seperti Bulgaria dan Yunani dengan Ortodoks Kristen. Yang masuk Islam itu sukarela karena Islam tidak memaksa. Tidak ada riwayatnya, penguasa Muslim melakukan pemaksaan.

Obama: The First Gay President?

Entah kebetulan atau tidak (tapi saya meyakini, bukan kebetulan), bersamaan dengan heboh roadshow buku terbaru Irshad Manji yang mengusung bendera kebebasan bagi para homoseks dan wacana legalisasi pernikahan sesama jenis pada RUU Kesetaraan Gender di Indonesia, ternyata di AS pun, isu ini sedang hangat. Hari Rabu yang lalu, Obama memberikan pengakuan ‘bersejarah’-nya,"Bagi saya pribadi, adalah penting untuk maju dan menyatakan, bahwa saya pikir, pasangan sejenis seharusnya bisa menikah.” (Wawancara Obama dengan ABC News, 9/5).

Majalah Newsweek edisi terbaru segera ‘menyambut’ pengakuan ini dengan menurunkan judul cover yang kontroversial, “Obama: The First Gay President”.  Sebenarnya, keberpihakan Obama pada kaum homoseksual bukan hal baru, hanya saja memang Obama belum pernah seterbuka ini memberikan dukungannya. Sejak masa kampanye dan pemilihan menteri pun, sudah terlihat bahwa Obama pro-gay(terlepas dari apakah dia gay atau bukan).  Tahukah Anda, siapa wakil direktur nasional kampanye pilpres Obama? Namanya Steve Hildebrand. Hildebrand secara terbuka menyatakan dirinya gay (homoseks) dan dia merupakan juru bicara kaum gay AS untuk Gedung Putih. Dalam sebuah acara bertema Bulan Kebanggaan LGBT (LGBT Pride Month) di Gedung Putih,  Obama mengundang ratusan anggota komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Acara itu seolah menjadi kemenangan politik bagi kaum LGBT Amerika yang selama ini mengaku mendapatkan diskriminasi dalam kehidupan sosial. Obama pun mengakui adanya diskriminasi itu dan bertekad untuk menghapusnya. Dalam acara itu, Obama mengatakan, “Saya ucapkan terimakasih kepada Anda, atas perjuangan yang Anda lakukan setiap hari untuk mencapai kesetaraan; atas nama jutaan orang di negara ini yang bekerja keras dan peduli pada komunitas mereka, dan [mereka] yang gay, lesbian, biseksual, atau transgender.   ...Perjuangan ini, saya tak perlu memberitahu Anda, adalah [perjuangan] yang sangat sulit... Ada undang-undang yang tidak adil yang harus dibatalkan dan perilaku tidak adil yang harus dihentikan... Kita memimpikan Amerika yang di dalamnya tidak ada orang yang merasakan sakitnya diskriminasi atas siapa Anda dan siapa yang Anda cintai.”   Selanjutnya, Obama menyampaikan program pemerintahannya dalam rangka menghapuskan diskriminasi bagi kaum LGBT, antara lain, akan mendukung UU yang menjamin perlindungan kesehatan bagi pasangan homoseks dan anak-anak mereka, menolak UU yang melarang perkawinan sesama jenis, dan berupaya menghapuskan aturan dalam militer AS yang masih mendiskriminasi kaum homo. Pencanangan bulan Juni sebagai “Bulan Kebanggaan LGBT”  oleh Obama juga adalah dalam rangka mengupayakan kesetaraan hak bagi kaum homo.  Obama tak hanya sekedar berjanji dan berorasi. Dia pun telah melakukan langkah konkrit dengan mengangkat Arne Duncan yang dikenal sebagai tokoh pro-homo sebagai Menteri Pendidikan. Selanjutnya, Arne Duncan mengangkat beberapa pejabat tinggi di Kementerian Pendidikan, antara lain Kevin Jennings, sebagai Asisten Wakil Menteri Pendidikan untuk Bidang Pemberantasan Narkoba di Sekolah. Situs resmi Kementerian Pendidikan AS menyebutkan, Jennings adalah pendiri dan mantan direktur GLESN (Gay, Lesbian, and Straight Education Network), sebuah organisasi yang bekerja untuk membuat sekolah aman bagi semua pelajar, apapun orientasi seksual dan identitas gendernya.   Sebelumnya, Jennings adalah salah satu penggalang dana untuk Obama. Pada April 2008, majalah kaum gay, Advocate, memberitakan bahwa Obama menghadiri acara penggalangan dana di kalangan LGBT, yang dikoordinir oleh Jennings, dan berhasil meraih dana 170.000 dollar.  Bagaimana dengan Indonesia? Kita lebih sibuk mengurusi “hak kebebasan bicara”. Kita lebih sibuk memikirkan betapa mazlumnya nasib Irshad Manji yang dilarang berkoar-koar mempropagandakan homoseksualitas (dan berkata: “sok suci amat orang yang menentang homoseksualitas!”) tapi melupakan betapa murkanya Allah kepada kaum homo, sampai-sampai menurunkan azab mengerikan, “Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan (batu belerang) tanah yang terbakar secara bertubi-tubi.” (QS Huud 82-83).  *sebagian isi tulisan ini dikutip dari buku Obama Revealed karya Dina Y. Sulaeman, terbitan Aliya PublishingDina Y. Sulaeman, Pakar Studi Hubungan Internasional dan Research Associate GFI

Cleopatra Sang Ratu Asmara (Smart Power ala Romawi Kuno)

Cleopatra sang ratu Mesir Kuno sering digambarkan sebagai wanita cantik. Mungkin kayak Elizabeth Taylor, yang pernah membintangi film Cleopatra. Tapi ada juga sebagian kalangan yang menggambarkan Cleopatra berkulit hitam, gemuk dan dengan gigi yang buruk. Yang lainnya, memilih jalan tengah. Mereka menggambarkan Cleopatra sebagai wanita berkulit hitam tapi dengan wajah yang sangat cantik dan eksotik. Bagaimanapun orang menggambarkan wajahnya, satu fakta yang tak pernah terbantahkan adalah bahwa Cleopatra adalah sang ratu asmara. Dalam berbagai kisah yang pernah ditulis, sang ratu telah berhasil memikat kaisar Romawi, Julius Caesar, dan penggantinya Mark Anthony. Ini tentu merupakan bukti bahwa Cleopatra memang sangat cantik. Kalau tidak fisiknya, ya inner beautynya.

Karena affairnya dengan dua kaisar Romawi itulah, kisah Cleopatra sangat menarik perhatian masyarakat dunia. Kehidupan Cleopatra banyak dituangkan dalam buku sejarah dan memberikan inspirasi untuk penulisan novel, pembuataan film, pertunjukan drama, dan seterusnya, Cleopatra dilahirkan pada 69 SM di Alexandria Mesir Kuno (Egypt). Ia memiliki dua kakak perempuan, Cleopatra VI dan Berenice IV. Cleopatra juga memiliki adik perempuan, Arsinoe IV. Selain itu Cleopatra memiliki dua adik laki-laki, Ptolemy XIII dan Ptolemy XIV. Diduga Cleopatra VI mungkin meninggal ketika masih kecil dan Berenice dihukum mati oleh ayahnya sendiri. Cleopatra Berkulit Hitam tapi Cantik dan Eksotik Cleopatra mewarisi tahta Kerajaan Mesir Kuno pada musim semi tahun 51 SM ketika ayahnya, Ptolemy Auletes meninggal. Saat itu ia masih berusia 18 tahun. Sesuai pesan ayahnya ia harus memerintah bersama adik laki-lakinya yang masih berusia 12 tahun, Ptolemy XIII. Sejak kecil Cleopatra dan saudara-saudaranya sudah terbiasa dimanjakan ayahnya dengan kemewahan. Tak mengherankan kalau Cleopatra disebut-sebut suka mengadakan seremoni-seremoni dan pesta-pesta yang serba mewah. Dia pun menyukai pakaian dan barang-barang yang serba mahal dan mewah. Meski demikian, bukan berarti jalan hidup Cleopatra mulus. Layaknya manusia lainnya, Cleopatra juga mengalami jatuh bangun. Selama dua tahun pertama menjadi raja, dia mewarisi ekonomi kerajaan yang hampir bangkrut. Hal ini diperburuk dengan munculnya masa kekeringan sehingga banyak lahan-lahan pertanian tak bisa ditanami. Rakyat Mesirpun terlilit masa paceklik. Pada saat itulah dia digulingkan oleh adiknya, Ptolemy XIII. Kudeta, yang didalangi penasehat adiknya, Pothinus, membawanya hidup dalam pengungsian di Syria. Berkat kedatangan Julius Caesarlah nasibnya berbalik. Setelah pasukannya berhasil mengalahkan Ptolemy XIII di Mesir, Julius Caesar mengembalikan tahta kepada Cleopatra. Tampaknya hati sang Kaisar Romawi, Julius Caesar telah ditaklukan Cleopatra. Julius Caesar tak sekedar mengembalikan tahta tapi juga menghadiahinya dengan wilayah kekuasaan yang luas. Tak mengherankan kalau rakyat Romawi sangat membenci Cleopatra. Ratu Mesir ini dianggap merusak moral pemimpin mereka dan menyebabkan jatuhnya sejumlah besar wilayah Romawi ke tangan Mesir Kuno. Akhir dari semua itu Julius Caesar digulingkan dari kekuasaannya dan dibunuh. Lepas dari Julius Caesar, Cleopatra mendapatkan pengganti, Kaisar Romawi Kuno berikutnya, Mark Anthoni. Sama dengan Julius Caesar, Mark Anthony juga harus menerima kenyataan dibenci oleh rakyat Romawi sendiri karena hubungannya dengan Cleopatra. Akhirnya rakyat Romawi memilih berontak. Setelah kalah perang Mark Anthony memilih bunuh diri, yang kemudian diikuti oleh Cleopatra yang tak rela menjadi tawanan Romawi. Selain kecantikannya, gaya hidup yang gemerlapan dari sang ratu disebut-sebut sebagai faktor yang membuat Julius Caesar dan Mark Anthoni betah tinggal bersama Cleopatra. Seperti halnya ayahnya memanjakannya, Cleopatrapun memanjakan kedua jenderal Romawi itu dengan pesta pora dan hadiah barang-barang mewah. Meski kekuasaannya ditopang oleh dua Kaisar Romawi, namun Cleopatra dikenal sebagai penguasa yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Karena itulah tak mengherankan ia mampu membuat negaranya bangkit dari kebangkrutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tampilnya Cleopatra pada panggung kekuasaan merupakan warisan dari para pendahulunya baik pada zaman Dinasti Ptolemy maupun pada masa dinasti sebelumnya. Selama Dinasti Ptolemy berkuasa banyak tampil penguasa wanita. Bersama-sama dengan anggota keluarga kerajaan pria, mereka saling mencelakai dan membunuh untuk memperebutkan tahta. Cleopatra juga mewarisi tradisi perkawinan antar keluarga. Itu tidak hanya terjadi pada Dinasti Ptolemy saja, tapi juga jauh pada era sebelum dinasti itu berkuasa. Sebagai contoh pada sekitar 1500 SM Thutmose II, seorang raja Mesir Kuno, menikah dengan saudara perempuannya, Hatshepsut. Thutmose II memiliki seorang anak, Thutmose III. Keluarga kerajaan Mesir Kuno mengenal tradisi kawin antar keluarga karena mereka tidak ingin mendapatkan anak-anak dari orang kebanyakan. Mereka menganggap raja-raja dan keluarga kerajaan adalah keturunan dewa. Seorang raja haruslah menikah dengan keturunan raja untuk menjaga kemurnian darah biru mereka.

Venezuela: Dewan Komunal, Kekuasaan untuk Rakyat

CATATAN REDAKSI: Untuk sekian kalinya Bung Danial Indrakusuma kembali menyusun tulisan seputar Lingkaran Bolivarian Venezuela sebagai basis kekuatan skema revolusi demokratik Hugo Chavez. Semoga tulisannya menjadi inspirasi bagi masyarakat kita yang mendamba demokrasi yang berbasis partisipasi politik sejati seluruh elemen masyarakat.

Dengan 80% rakyatnya hidup dalam kemiskinan, Revolusi Bolivarian Venezuela, yang dipimpin oleh Presiden Hugo Chavez, menghadapi suatu tantangan yang luar biasa. Bagi Chavez, satu-satunya jalan untuk menghapuskan kemiskinan adalah dengan memberikan kekuasaan pada rakyat. Dalam program televisi mingguan Chavez, Alo Presidente (Halo Presiden), Revolusi Bolivarian mengambil satu langkah maju berikutnya dengan memberlakukan sebuah UU baru tentang Dewan-Dewan Komunal.

Menurut teks UU tersebut, Dewan Komunal akan “menjadi alat tempat massa terorganisir sanggup mengambil alih administrasi agar bisa secara langsung mengarahkan kebijakan dan proyek-proyek yang dibuat/diciptakan dalam merespon kebutuhan-kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat, dalam rangka membangun suatu masyarakat yang adil dan setara “.

Ini bukan untuk yang pertama kalinya rakyat diberikan kekuasaan yang lebih besar untuk menjalankan masyarakatnya. Beberapa tahun lalu, pemerintah berupaya mewujudkan apa yang disebut Dewan Perencanaan Rakyat Lokal (CLPP) pada tingkat pemerintahan kota. Gagasannya adalah untuk memilih juru bicara masyarakat yang dapat bekerja bahu-membahu dengan pejabat pemerintahan terpilih untuk mendiskusikan pendanaan dewan. Namun demikian, proyek tersebut tak pernah menjadi kenyataan, lebih banyak karena partai-partai politik memberikan hak perwakilannya hanya pada individu anggotanya saja, yang sekadar ‘mengesahkan’ kebijakan-kebijakan dewan kota-praja. Memang sangatlah sulit menyelenggarakan pemilihan dan pengawasan yang sejati bila berharap juru bicara rakyat sekadar menyuarakan kepentingan 1 juta rakyat di beberapa dewan kota.

Dengan mengambil gagasan tentang Dewan-Dewan Komunal dari UU CLPP, suatu proyek percontohan dilaksanakan oleh satu kelompok revolusioner yang sebelumnya merupakan anggota Liga Sosialis kota Cumana. Dari situlah konsepnya kemudian diangkat ke tingkat nasional, dan diserahkan kepada kementerian yang baru didirikan—yakni Kementerian Partisipasi Rakyat dan Pembangunan Sosial (MINPADES)—yang dalam pamphlet informasinya menjelaskan bahwa “layaknya sebuah rumah dapat dengan mudah runtuh bila fondasinya tidak cukup kuat, ini juga dapat terjadi pada demokrasi baru yang sedang kita bangun: ini hanya akan tak terkalahkan jika fondasinya kuat, dan fondasi tersebut adalah Dewan Komunal”.

Sudah lebih dari 4.000 Dewan Komunal terbentuk, dengan proyeksi lebih dari 15.000 orang aktif di seluruh Venezuela, akhir tahun ini. Untuk 200 hingga 400 keluarga di daerah perkotaan, atau 20 di daerah pedesaan, maka badan pengambilan keputusan utama Dewan Komunal adalah Majelis Rakyat. Semua anggota komunitas yang berumur lebih dari 15 tahun dapat berpartisipasi dalam majelis ini, yang memiliki kekuasaan untuk memilih dan memecat jurubicara rakyat dalam Dewan Komunal, juga memprioritaskan proyek-proyek dan suatu perencanaan pembangunan bagi rakyat.

Majelis Rakyat juga diharuskan menyusun suatu unit manajemen keuangan, sebuah unit pengawasan sosial untuk memonitor dan mengawasi pekerjaan Dewan Komunal, juga berbagai kerja komunitas, dengan juru bicaranya masing-masing. Tujuannya adalah memotivasi masyarakat untuk bergotong-royong, bekerjasam dalam mengembangkan koperasi dan, dalam rangka untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut, Dewan Komunal akan mengandalkan keterampilan serta sumber daya masyarakat ketimbang bergantung kepada perusahaan swasta atau birokrasi negara.

Iruma Sanchez, koordinator umum “Bolivarian House” di Petare, menjelaskan bahwa dewan tersebut bukanlah sebuah pengganti bagi bentuk-bentuk organisasi yang sudah ada, “ karena kami sudah memiliki komite tanah, komite kesehatan, lingkaran Bolivarian, UBE’s (Unit-unit pertarungan elektoral), juga aktivis-aktivis partai yang siap berjuang di dalam komunitas namun, dalam beberapa kasus, kami memang melakukan pekerjaan yang sama, tapi bisa diorganisasikan secara terpisah. Bagi kami, Dewan Komunal adalah contoh perencanaan yang maksimum organisasi komunitas.”

UU tersebut menyatakan bahwa tugas Dewan Komunal berikutnya adalah untuk “mendorong lahirnya organisasi baru di mana pun ia dibutuhkan, untuk mempertahankan kepentingan kolektifnya dan untuk pembangunan masyarakatnya secara keseluruhan”.

David Velasquez, anggota Parlemen Nasional dan ketua Komisi Partisipasi Rakyat, menyebutkan dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan oleh website kementerian komunikasi Venezuela, bahwa fungsi dari Dewan Komunal juga “lebih dari (sekadar) manajemen sumberdaya untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka. Di antaranya adalah menghidupkan/menjalankan kembali pabrik-pabrik yang ditutup, karena di sejumlah besar zona-zona industri—yang berada di dalam wilayah komunitas tersebut—terdapat gedung-gedung yang ditinggalkan yang merupakan milik perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, atau kawasan-kawasan komersil. Mereka juga akan turut serta mempertahankan kedaulatan dan persatuan wilayah Venezuela melalui penjagaan territorial.”

Salah satu bagian dari UU baru yang mengakibatkan beberapa kontroversi adalah otonomi yang dimiliki Dewan Komunal dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan yang sudah ada. Dalam UU CLPP sebelumnya, Dewan Komunal dipandang sebagai tingkatan terkecil dari sistem nasional yang bekerja bahu membahu dengan pemerintah di semua tingkatan. Dibawah UU baru, sebuah komisi akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendukung pembentukan Dewan Komunal, memastikan bahwa pembentukannya melalui legitimasi yang sah. Dewan kota-praja dan lokal yang sudah ada sebelumnya tidak akan punya kekuasaan terhadap proyek-proyek atau pendanaan Dewan-Dewan Komunal.

Menurut UU baru tersebut, Dewan-Dewan Komunal akan didanai oleh sebuah Badan Pendanaan Nasional untuk Pemerintahan Rakyat, dengan dana awal sudah dialokasikan sebesar $1 milyar.

Chavez berpendapat bahwa Dewan-Dewan Komunal adalah “bukan, sebagaimana yang orang coba katakan, sama dengan sebuah kekuasaan yang paralel, melainkan kekuasaan demokrasi revolusioner “, sebagai tambahan pengertian bahwa kerja-kerja Dewan-Dewan Komunal harus bahu-membahu dengan otoritas kekuasaan lokal dan regional.

Menurut Velasquez, “Dewan-Dewan Komunal adalah lembaga kekuasaan rakyat yang harus melengkapi (menyeimbangkan) kekuasaan legal yang sudah dibangun (constituted power). Institusi-institusi baru ini akan menguatkan aparatus negara yang baru yang harus muncul dari proses revolusioner Bolivarian. Ini berarti, kita harus menstrukturkan kembali fungsi kantor-kantor walikota, dewan-dewan kotpraja dan dewan-dewan lokal. Jika kita hendak membentuk sebuah masyarakat sosialis, kita harus membentuk sebuah supra-struktur negara yang sesuai dengan realitas baru ini.”

Ini lah adalah esensi dari Dewan-Dewan Komunal—membangun sebuah kekuasaan dari bawah yang menjadi landasan Venezuela yang baru, yakni “sosialisme abad 21”. Pergeseran tersebut terjadi setelah kemenangan kekuatan Bolivarian dalam pemilu Majelis Nasional Desember lalu, dan ketika organisasi-organisasi massa mandiri berlanjut bergerak ke depan dengan lompatan-lompatan dan di dalam keterbatasan-keterbatasannya.

Benarkah Negeriku Tergadai?

Tak boleh dipungkiri, sebab utama carut marut serta “panas”-nya suhu politik di republik tercinta ini karena semakin menguatnya gugatan berbagai elemen bangsa terhadap rezim penguasa. Menurut rajutan penulis dengan mencermati berbagai fenomena berkembang, gugatan publik tersebut bermuara pada tiga hal pokok, antara lain: (1) ketergantungan pemerintah terhadap pihak luar/asing; (2) sistem politik yang koruptif, dan (3) kebanyakan rakyat dan para elitnya abai geopolitik.Pertama soal ketergantungan. Ya, ketergantungan Indonesia selain terhadap impor minyak dan bahan pangan, juga tidak kalah penting ---bahkan kemungkinan pemicu inti--- adalah ketergantungan pemerintah terhadap utang yang bersumber dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti International Moneter Funding (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan lainnya. Hal ini membuat Indonesia jauh dari kemandirian politik, ekonomi dan lainnya.

Setiapkali jatuh tempo pembayaran atau menjelang turunnya hard cash dari lembaga-lembaga tadi, maka berbagai “order kepentingan” membonceng di banyak kebijakan dimana substansinya lebih menguntungkan asing dan kelompoknya dibanding kepentingan nasional RI. Misalnya privatisasi aset-aset BUMN dan swasta nasional, cabut subsidi, jatah konsesi SDA dan lainnya. Lebih lengkap masalah “permainan utang” silahkan dibaca buku-bukunya John Perkins, Membongkar Kejahatan Internasional dll. Betapa para pejabat yang berkompoten cenderung membiarkan, tidak mampu berbuat apa-apa bahkan larut dalam “arus” tersebut. Inilah efek riil ketergantungan pemerintah terhadap asing. Republik ini seperti tidak lagi memiliki kedaulatan, terobang-ambing oleh muatan kepentingan-kepentingan luar. Belum lagi masalah ketergantungan impor pangan, minyak dan lainnya, semakin terlihat banyak ironisasi ditemui. Bayangkan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia tetapi justru impor garam dan ikan dari luar; atau negara dengan curah hujan tinggi namun mengimpor kedelai, beras, gula dan  lainnya? Kedua adalah sistem yang koruptif. Hal ini bermula dari pola politik yang telah meninggalkan local wisdom para leluhur. Digantinya nilai musyawarah untuk mufakat dengan one man one vote merupakan titik awal dari segala “bencana politik” di republik ini. Pola tiga partai diubah multipartai; mekanisme melalui perwakilan di parlemen menjadi pemilihan langsung; sentralisasi menjadi otonomi daerah dan lainnya. Hal tersirat yang vital ialah diubahnya “hak bicara tokoh" (musyawarah mufakat) dengan “hak suara rakyat" (pemilihan langsung). Hal ini memiliki implikasi signifikan secara langsung terhadap dominannya pola pencitraan pada dinamika dan sistem politik. Pada gilirannya siapapun orang, apakah kompeten atau tidak, atau ia penjahat atau kyai, mumpuni atau kurang, ukuran kredibelitas di masyarakat diukur tatkala mampu menebar sembako, uang dan tancap baliho disana-sini dalam jumlah banyak, niscaya bakal terpilih. Kuatnya sinyalir bahwa pola inilah sebagai penyebab utama merebaknya korupsi di Indonesia, karena siapapun pejabat niscaya akan berpikir “bagaimana modal kampanye kembali kepada pemilik modal”, kemudian “bagaimana menimbun uang agar kelak terpilih lagi” dan lainnya. Sudah tentu cara termudah mengembalikan modal pencitraaan ialah melalui korupsi karena peluang terbuka lebar melalui dua sisi: 1) luasnya kewenangan bupati/walikota dalam otonomi daerah sehingga menciptakan “raja-raja kecil” serta potensi munculnya abuse of power di banyak hal dalam menjalankan pemerintahan di daerah, dan 2) pola dan model (pencitraan) seperti ini yang berkuasa sesungguhnya pemilik modal karena mampu “meremot” dari kejauhan agar setiap kebijakan elit penguasa senantiasa menguntungkan bisnis atau usahanya. Dengan demikian, korupsi di Indonesia sejatinya diciptakan oleh sistem itu sendiri. Ketiga adalah merebaknya doktrin, nilai atau isue internasional. Sudah menjadi rahasia umum bahwa isue kebebasan, demokrasi, profesionalisme, globalisasi, HAM, dan lainnya mengalahkan pemahaman bangsa dan para elitnya tentang urgensi geopolitik negaranya sendiri. Bahkan geopolitik dituduh sebagai aliran pemikiran bidang pertahanan sehingga dianggap domain militer saja. Inti tujuan agar tercitra bahwa geopolitik dinilai tidak relevan lagi di era globalisasi, terutama bagi fungsi atau institusi non militer. Ia dibuat dangkal bahkan dinihilkan dalam dinamika berbangsa dan bernegara, termasuk materi di lembaga-lembaga pendidikan tinggi? Pada sisi lain, gencarnya sosialisasi bahkan internalisasi (pendarah-dagingan) doktrin profesionalisme di tiap-tiap instansi membuat praktek birokrasi “terkotak-kotak”. Timbul ego sektoral disana-sini. Ingin hebat sendiri, maunya menangnya sendiri. Sebagai contoh dibentuknya komisi-komisi baru bahkan komisi superbody pun, atau struktur tambahan (Wakil Menteri) di era reformasi bukannya efektif, karena selain membenani APBN juga memperpanjang rantai birokrasi. Akibatnya dinamika elit dan birokrasi justru disibukkan hal-hal kecil tetapi yang besar bagi kepentingan nasional RI malah dilupakan. Sedang geopolitik Indonesia cukup strategis, kekayaan alam (SDA) melimpah-ruah serta posisi di antara dua samudera dan dua benua sesungguhnya memiliki “peran besar” dalam interaksi global. Tetapi bangsa ini tidak mampu mengelola secara tepat dan baik atas ke-strategis-an posisi dan kekayaan yang dimiliki. Ilmu dan wawasan geopolitik di republik ini diabaikan, sehingga bangsa ini tidak memahami, tidak mensyukuri, tidak bisa mengelola dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru termarginalkan dalam kelimpahan SDA dan letak geografis negaranya.  Tengoklah Syria. Kendati minyaknya tidak sekaya Libya, Irak, Afghansitan dan lainnya namun diperebutkan berbagai adidaya dunia semata-mata geopolitic pipeline dan geostrategic possition di Jalur Sutra. Mencontoh Iran misalnya, ia mampu memaksimalkan geopolitik sehingga ketika Ahmadinejad mengancam penutupan Selat Hormuz maka hebohlah dunia, sebab banyak kepentingan adidaya dan negara lain hilir-mudik di selat tersebut. Bayangkan jika Indonesia menutup Selat Malaka, Selat Lombok atau Selat Sunda yang sering dilalui kapal-kapal asing secara gratis. Sekali lagi, betapa pentingnya pemberdayaan geopolitic leverage bahkan ia bisa diubah menjadi geopolitic weapon! Ketika mayoritas bangsa abai terhadap geopolitiknya sendiri, maka para elit cenderung menghabiskan waktu dan energi berdebat kian-kemari dalam koridor derivatif dengan berbagai paradigma serta teori sosial politik yang ternyata telah dihegemoni. Riuh diskusi pada tataran (kulit) di permukaan mengabaikan hal-hal tersirat, melupakan what lies beneath the surface (apa yang terkandung di bawah permukaan). Nilai-nilai right or wrong is my country telah dianggap usang. Pada gilirannya debatisme berbagai elemen bangsa dirajut oleh asing dan kelompok kepentingan (komprador) menjadi sebuah “industri demokrasi” melalui manufaktur perbedaan pendapat, demonstrasi, parlemen jalanan, fabrikasi ego sektoral dan lainnya yang mengakibatkan dinamika bangsa seolah-olah gegap gempita namun semu, karena sejatinya “jalan ditempat”. Jujur saja, selain bangsa ini telah abai terhadap geopolitiknya, selama sekian dekade terutama sejak memasuki era reformasi seperti kompak meninggalkan dogma negara dan wisdom leluhur yang terbukti telah dua kali membawa kejayaan nusantara (Sriwijaya dan Majapahit). Pemerintah justru mengakomodir nilai-nilai global dalam berbagai kebijakan dimana nilai tersebut belum teruji keampuhannya bagi perjalanan bangsa bahkan memecah-belah kesatuan melalui isue demokrasi, kebebasan, otonomi daerah dan lainnya. Sementara ketergantungan terhadap utang luar negeri dan impor baik minyak maupun beberapa komoditi pangan meletakkan Indonesia menjadi negara yang tidak mandiri baik secara ekonomi maupun politik. Inilah negeri pengimpor yang sebenarnya sangat berpotensi menjadi negara produsen karena berbagai raw material bahkan minyak pun telah tersedia namun pihak asing justru yang berpesta-pora atas kelimpahan berbagai SDA di bawah lindungan sistem dan aturan-aturan yang telah berpihak kepadanya. Mengakhiri tulisan sederhana ini, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain: (1) siapapun kelak rezim yang berkuasa harus melepas ketergantungan baik terhadap utang maupun import komoditi yang seyogyanya bisa diproduksi sendiri. Indonesia mutlak harus mengubah kelemahan menjadi kekuatan, lalu memutar ketergantungan menjadi kemandirian. Cina misalnya, ia mengembargo diri sebelum diembargo negara lain, sekian tahun kemudian menjadi adidaya baru; Iran pun digempur embargo kanan–kiri oleh Barat justru semakin maju di berbagai bidang. Ya, selain mengubah mindset rakyat dan pejabatnya menjadi bangsa produsen dan bangga dengan produk lokal, untuk sementara pembiayaan pembangunan melalui utang mutlak harus ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri; (2) dalam waktu dekat dan tempo sesingkat-singkatnya bangsa ini harus kembali kepada sistem politik yang berbasis kepada local wisdom leluhur dengan melakukan creative destruction (terobosan merusak) mengingat sistem yang ada justru menciptakan perilaku koruptif. Entah apa dan bagaimana ujud dari terobosan nanti, namun penulis pernah menyarankan perlunya revolusi industri di Indonesia (baca: “Menggebuk Korupsi dengan Revolusi Industri” di www.theglobal-review.com). Sudah tentu terobosan yang merusak namun guna kesinambungan bangsa dan negara tersebut harus merujuk pada upaya pelepasan negeri ini dari berbagai “jerat ketergantungan”; dan (3) diinternalisasikan kembali nilai-nilai nasionalisme dan disemarakkan urgensi geopolitik dalam kancah global ke seluruh instansi, akademisi, masyarakat dan bangsa terutama elit politik secara gegap gempita dengan merujuk pada kepentingan nasional RI yang mutlak diutamakan. Retorika terakhir, siapa sesungguhnya pembuat "bencana rakyat" di Bumi Pertiwi ini? M Arief Pranoto, Research Associate Global Future Institute

Melawan Bumerang Sanksi dengan “No”

Belum genap lima bulan berlalu sejak AS yang diamini Uni Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap industri minyak Iran. Alasan klise yang belum terbukti mengenai kekhawatiran penyimpangan program nuklir Iran dari tujuan sipil menjadi militer, digunakan Washington dan sekutunya untuk menekan Tehran supaya bertekuk lutut. Alih-alih menyerah, Iran hingga kini tetap tegar dengan keputusan sulit yang dipilihnya itu. Terpental di Tehran, bumerang itu mulai melesat pelan menghantam tuannya sendiri.

Di tengah pusaran krisis finansial Eropa yang semakin meradang, sejumlah perusahaan raksasa energi kawasan itu mengkhawatirkan nasib kilang minyak mereka ketika pasokan minyak dari Iran dihentikan total. Para pengamat ekonomi menilai perubahan pasokan minyak pengganti Iran akan menelan biaya yang sangat besar. "Perubahan dan perbaikan instalasi minyak Eropa yang dibangun untuk menyuling minyak mentah Iran menelan dana jutaan dolar. Tentu saja besarnya dana tersebut akan menimbulkan kesulitan lebih besar bagi Eropa, terutama negara-negara yang dilanda krisis ekonomi, " kata Hani al-Khalil kepada CNN. CNN memberitakan, Eropa akan lebih merasakan dampak buruk dari sanksi itu ketimbang Iran. Analis ekonomi memandang negara-negara Eropa akan kesulitan menghadapi resiko ekonomi akibat sanksi minyak terhadap Iran di tengah memburuknya perekonomian di benua itu. Di tengah kondisi tersebut, kekhawatiran korporasi energi raksasa Eropa semakin menjadi-jadi. Pasalnya, perusahaan asuransi Eropa baru-baru ini menyatakan tidak akan menanggung kerugian kilang minyak yang mengolah minyak Iran. Kepanikan serupa juga melanda sejumlah negara Asia yang membeli minyaknya dari Iran. Empat pembeli terbesar minyak Iran, Cina, India, Jepang dan Korea Selatan hingga kini belum menemukan pengganti perusahaan asuransi Inggris yang sebelumnya memberikan layanan asuransi untuk kilang minyak yang mengolah minyak Iran. Kini mereka mendesak pemerintah masing-masing untuk turun tangan. Cina sendiri hingga kini terang-terangan menyatakan akan tetap melanjutkan impor minyak dari Iran. India juga demikian. Jepang dan Korea Selatan meski mengungkapkan komitmen untuk mengurangi pasokan minyaknya dari Iran, tapi hingga kini masih melanjutkan pasokannya dari Republik Islam itu. "Kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan tanpa pasokan minyak Iran. Untuk itu harus diambil tindakan serius," kata salah seorang pejabat teras Tokyo, mengutip koran ekonomi dan bisnis Jepang, Nikkei. Di Eropa, Krisis ekonomi yang memburuk saat ini diperparah dengan gejolak politik yang berimbas langsung pada sektor-sektor strategis. Kini, pasar global sedang bergolak pekan ini menyusul ketidakstabilan politik di Eropa. Kondisi Yunani yang tidak memiliki pemerintah sejak pemilu Ahad lalu (6/5) semakin memperluas radius kecemasan memburuknya kondisi ekonomi. Tampaknya, eskalasi sanksi yang dipaksakan AS terhadap sekutunya untuk menjauhi Iran justru merugikan negara-negara itu. Mungkin, mereka perlu berani mengatakan "No" terhadap dikte Washington, sebelum terlambat. Dan itu keputusan sulit dengan konsekuensi terjal dan berliku. Tapi, inilah yang ditunggu-tunggu rakyat negara-negara Eropa dari para pemimpin baru semacam Hollande. Mampukah pemimpin Sosialis itu mendahulukan kepentingan nasional rakyatnya sendiri dari pada bisikan dikte Washington. (IRIB Indonesia/PH)