Senin, 27 Februari 2012

Jane Foster I : Intel Cantik Mengintai Republik


Budi setyono



Seorang perempuan muda nan menawan, bekerja sebagai mata-mata, berada di tengah euforia penyerahan Jepang di Indonesia.

SEBUAH pertemuan terjadi di rumah Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo pada 28 September 1945. Jane Foster dari Kantor Dinas Strategis (OSS) -pendahulu CIA- dan Letnan Kolonel K.K. Kennedy dari pasukan Sekutu, pengawas militer AS, mewawancarai sejumlah tokoh terkemuka Republik untuk mengetahui pandangan mereka. Selain Subardjo, hadir Sukarno, Mohammad Hatta, Amir Sjarifuddin, Iwa Kusumasumantri, dan Kasman Singodimedjo. Ada satu tokoh lagi yang hadir, dengan nama samaran Kasman, yakni Tan Malaka.


Laporan dalam simpanan arsip OSS, sebagaimana dikutip Harry A. Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia: Agustus 1945-Maret 1946, menyebutkan bahwa di awal rapat, Kennedy menjelaskan bahwa misi AS merupakan misi intelijen sepenuhnya, dan kedatangan mereka tak bisa diartikan sebagai pernyataan persetujuan terhadap gerakan nasional Indonesia. Sukarno membalas, semua yang hadir memahaminya. Sukarno kemudian meminta maaf karena tak bisa bicara banyak dan menunjuk Soebardjo sebagai juru bicara. Namun pembicaraan kemudian lebih banyak dilakukan Kasman, dengan diselingi keterangan Sukarno, Hatta, dan Soebardjo. Pertemuan antara lain membahas soal penyitaan perusahaan-perusahaan besar, modal asing, dan peranan Sekutu dalam proses transisi.

Sesudah pertemuan, Jane Foster segera kembali ke markas. Dia melaporkan bahwa gerakan nasionalis Indonesia “bukanlah bagian dari rencana besar Rusia ataupun Jepang untuk menggulingkan imperialisme Barat, melainkan ledakan alami atas tumpukan kekesalan yang sudah menggelora selama berpuluh-puluh tahun.” Foster juga menegaskan bahwa rakyat Indonesia “tidak merencanakan revolusi. Mereka mau membicarakan perdamaian.”

Selain itu, dikutip Frances Gouda dan Brocades Zaalberg dalam Indonesia Merdeka Karena Amerika?, “pemerintah Republik sangat menginginkan agar modal Amerika ditanamkan di Indonesia” dan “melanjutkan ekspor bahan mentah seperti sebelum Perang Dunia II”.

Informasi Foster sangatlah berharga bagi AS. Begitu Jepang menyerah, pemerintah AS nyaris tak punya informasi dan pemahaman yang memadai mengenai Indonesia. Agen-agen OSS menjadi satu-satunya sumber informasi intelijen Washington. Terlebih, Konsul Jenderal Amerika Serikat di Jakarta masih berada di Australia dan belum kembali ke posnya di Jakarta hingga pertengahan Oktober.

Foster dan agen OSS lainnya tiba di Jakarta pada 15 September. Meski awalnya Washington tak ingin terlibat langsung di Asia Tenggara, Washinton memutuskan mengambil langkah ini. Lord Louis Mountbatten, panglima tertinggi Sekutu di Asia Tenggara, mengizinkan OSS beroperasi di wilayah South East Asia Command (SEAC) sampai perwakilan diplomatik Amerika Serikat bisa bekerja. Tim OSS akan menjalankan fungsi Rehabilitasi Tahanan Perang Sekutu dan Interniran (RAPWI), memperoleh informasi tentang kejahatan perang, dan melindungi properti Amerika. Namun Washington juga menggunakan OSS untuk mengumpulkan data-data intelijen soal politik, militer, dan ekonomi.

Agen-agen OSS datang sebagai bagian dari misi Misi Militer Sekutu yang berada di bawah komando Laksamana Muda W.R. Patterson. Di dalam kapal Patterson, HMS Cumberland, ikut juga para pejabat RAPWI dan personel Netherlands Indies Civil Administration (NICA).

Menurut Andrew Roadnight, United States Policy Towards Indonesia in the Truman and Eisenhower Years, tim OSS dipimpin oleh Jane Foster tapi kemudian digabungkan dengan Letnan Kolonel KK Kennedy, pengawas militer AS, pada 25 September. Sumber lain, Robert J. Leupold dalam tesisnya “The United States and Indonesian Independence 1944-1947”, menyebutkan OSS, yang dia sebut sebagai “tim komunikasi dan intelijen”, berada di bawah pimpinan Kapten Richard B. Shaw.

Foster memainkan peranan penting sebagai penghubung OSS. Begitu tiba, Jane Foster, kala itu berusia 33 tahun, mencari kontak dengan Sukarno –yang menurut pandangannya seorang gentlement yang memikat gaya bicaranya, tampan, dan berwibawa, dan fasih bahasa Inggris– untuk menjajaki pandangannya dan kabinetnya. Dia juga melakukan perjanjian lisan dengan para pemimpin yang masih di bawah tanah. Dalam otobiografinya, An Unamerican Lady, Jane Foster menyebut tugasnya sebagai staf OSS mengikuti perkembangan politik di Indonesia serta melakukan hubungan teratur dengan Sukarno dan kabinetnya.

Indonesia bukanlah tempat yang asing bagi Foster. Pada Oktober 1936, dia menikah dengan diplomat Belanda, Leendert “Leo” Kamper, dan tinggal di Jawa. Pernikahan mereka bertahan selama 18 bulan. Selama proses perceraian, dia pergi ke Bali dan tetap di sana hingga kembali ke Amerika pada September 1939. Tak heran jika dia bisa berbahasa Melayu.

Latar belakang Foster terbilang unik. Dia lahir pada 1912 dan tumbuh di San Francisco, California, dari keluarga kaya. Ayahnya, Harry Emerson Foster, adalah direktur medis Cutter Laboratories di Berkeley. Dia lulusan Mills College di Oakland, California.

Foster mulai bekerja di OSS pada 1943, ditempatkan di Salzburg, Austria. Tak lama kemudian dia menempati pos di Kandy, sebuah kota pedalaman di selatan Sri Lanka. Dari sinilah operasi-operasi rahasia OSS dilancarkan ke sejumlah wilayah: Sumatra, Hindia Belanda, Siam, Burma, Malaysia, Indochina-Prancis (kemudian Vietnam).

Foster tergabung dalam Operasi Moral (MO), yang menurut William B. Breuer dalam Daring Mission of World Ward II, beranggotakan tenaga profesional di bidang komunikasi massa, dari wartawan hingga penulis naskah film Hollywood. Mereka membuat dan mempublikasikan propaganda “hitam” –atau rahasia– serta merancang siasat halus untuk melemahkan moral musuh dan mendorong penduduk lokal untuk melawan dan menggagalkan pendudukan militer Jepang di negara mereka.

Meski berusia 60-an tahun, Jenderal William J. Donovan, penggagas sekaligus komandan OSS, secara teratur mengunjungi pos-posnya di seluruh dunia. Pada awal 1945, dia muncul di markas MO di Sri Lanka. Dia terkejut ketika melihat Foster dan dua perempuan pribumi memasukkan pamflet anti-Jepang dan obat malaria ke dalam ratusan kondom. Ketika Foster melihat atasannya melongo, Foster berkata: “Ini adalah pesan-pesan yang diselundupkan ke Indonesia, mendesak mereka untuk memulai pemberontakan melawan Jepang. Agen-agen kita menyebarkannya ratusan dari pesawat di sepanjang garis pantai.”

Foster juga memimpin agen-agen lokal dan membantu menyusun berita palsu seolah siaran radio Jepang untuk mendorong perlawanan. Ketika tiga orang Indonesia yang jadi mata-mata OSS ditangkap Jepang di Kepulauan Batu, tenggara Sumatra, dia menggelar operasi penyelamatan. Direktur OSS mulanya enggan meluncurkan misi penyelamatan karena akhir perang sudah jelas, tapi OSS setelah perang (kemudian digantikan CIA) akan kesulitan merekrut mata-mata jika tak menyelamatkan kawan-kawan mereka. Foster merencanakan operasi penyelamatan menggunakan kapal transportasi Inggris. Saat itu dia dilarang ikut karena dia seorang perempuan. Gregory Bateson, seorang antropolog yang bekerja di OSS, dengan sukarela mengambil-alih dan memimpin misi penyelamatan itu.

Pada akhir Agustus 1945, ketika pekerjaan OSS mereda, Kolonel John Coughlin, komandan detasemen OSS di Sri Lanka, mengundang Jane Foster ke bungalownya. Setelah menuangkan minuman, Coughlin bertanya apakah Jane mau menjadi sukarelawan untuk melaporkan transisi pascaperang di Jawa. Dan tibalah Foster di Indonesia.

Penilaian Foster, juga umumnya agen OSS di Indonesia, bernada simpatik. Sayangnya, AS terfokus pada pembangunan kembali Eropa sehingga mengorbankan banyak sekutunya di Asia yang berharap mendapatkan kemerdekaan sebagai hadiah karena membantu mengalahkan Jepang. Sebaliknya, kekuatan kolonial yang lama dan dibenci mulai membangun kembali cengkeraman mereka tanpa rintangan dari Amerika.

Ini membuat Foster marah, yang menyaksikan kekejaman dan ketidakadilan pasukan Belanda dan Prancis terhadap warga sipil di Indonesia dan Vietnam dan percaya AS telah merusak kepentingan mereka sendiri. Dia menulis di sebuah kertas putih lecek yang mengutuk kebijakan Amerika di Indonesia (dia membantahnya).

“Dia sangat marah. Tugasnya adalah merekrut dan melatih agen lokal. Dia mengikuti garis Roosevelt yang menjanjikan untuk mendukung perkembangan demokrasi jika mereka membantu kita melawan Jepang. Dia sangat kecewa dan dia merasa dia telah mengkhianati orang-orang ini. Dia telah membuat janji-janji berdasarkan apa yang pemerintahan Roosevelt katakan, tapi pemerintahan Truman meninggalkan wilayah ini dan mengembalikannya pada sekutu Eropa kita,” ujar Jennet Conant, penulis buku A Covert Affair: Julia Child and Paul Child in the OSS dalam wawancara dengan Robin Lindley, kontributor History News Network.

OSS sendiri dibubarkan Presiden Harry S. Truman tak lama setelah pemecatan Donovan pada 20 September 1945. Foster meninggalkan OSS pada 1946, kembali ke Amerika, lalu menghabiskan sisa hidupnya di Paris. Pada pertengahan 1950-an, apa yang dia kerjakan di Indonesia, menggiringnya pada penyelidikan Pengadilan Federal AS.

-----> bag 2

Wartawan Belgia Ungkap 10 Kebohongan Media Barat Tentang Israel





Michel Collon, seorang wartawan Belgia yang juga seorang penulis, dalam bukunya “Israel, let’s talk about it,” telah mengecam media Eropa selama beberapa dekade atas kebohongan mereka terhadap masyarakat untuk mendukung Israel.

Collon, dalam bukunya, telah menceritakan “10 kebohongan besar” yang disebarkan oleh media Barat untuk membenarkan keberadaan dan tindakan Israel, berikut ringkasan dari kebohongan tersebut:

1. Kebohongan pertama adalah bahwa Israel didirikan sebagai reaksi terhadap pembantaian orang Yahudi selama Perang Dunia II. Anggapan ini salah sama sekali. Israel sebenarnya mendominasi proyek yang telah disetujui dalam Kongres Pertama Zionis di Basel, Swiss, pada tahun 1897, ketika orang-orang Yahudi nasionalis memutuskan untuk menduduki Palestina.

2. Pembenaran kedua yang dibuat media barat untuk membuat dan melegitimasi Israel bahwa orang Yahudi akan kembali ke tanah nenek moyang mereka, di mana mereka telah terusir pada tahun 70 sebelum masehi ini adalah dongeng. Saya telah berbicara kepada sejarawan Israel Shlomo Sand dan sejarawan lainnya dan mereka semua percaya bahwa tidak ada eksodus yang terjadi dari bangsa Yahudi, jadi konsep “kembali” itu tidak ada artinya. Orang-orang yahudi meninggalkan Palestina tidak meninggalkan tanah mereka di era kuno.

Bahkan keturunan Yahudi yang berada di Palestina adalah orang-orang yang saat ini tinggal di Palestina. Mereka yang mengklaim bahwa mereka ingin kembali ke tanah mereka berasal dari Barat dan Timur Eropa dan Afrika Utara.

Sand mengatakan tidak ada yang namanya bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak memiliki sejarah umum, bahasa atau budaya. Satu-satunya hal yang umum di antara mereka adalah agama mereka, dan agama tidak membuat suatu bangsa.

3. Kebohongan ketiga adalah bahwa ketika Palestina diduduki imigran Yahudi, wilayah itu adalah kosong dan tanpa batas negara.

Namun, ada dokumen dan bukti yang membuktikan bahwa pada abad ke-19 telah ada produk pertanian Palestina yang diekspor ke berbagai negara, termasuk Perancis.

4. Keempat, beberapa orang mengatakan Palestina meninggalkan negara mereka atas keinginan mereka sendiri.

Ini adalah satu lagi kebohongan, yang banyak orang percaya, termasuk saya sendiri. Bahkan sejarawan Israel sendiri seperti Benny Morris dan Ilan Pappe mengatakan bahwa orang-orang Palestina diusir dan dibuang dari tanah mereka dengan menggunakan kekerasan dan teror.

5. Dikatakan bahwa saat ini Israel adalah satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah dan itu harus dilindungi, karena merupakan pemerintahan yang berdasarkan hukum.

Tetapi menurut saya tidak hanya itu, mereka bukan pemerintah berdasarkan hukum, melainkan hanya rezim yang hukum tidak mendefinisikan wilayahnya dan batas-batas. Semua negara-negara di dunia yang memiliki konstitusi mendefinisikan batas-batas wilayah negara mereka, tetapi hal ini sepertinya tidak berlaku kepada Israel. Israel adalah proyek ekspansionis yang tidak mengetahui batas negara mereka, dan hukum mereka benar-benar rasis, menurut hukum ini Israel adalah negara bagi orang Yahudi, dan warga non-Yahudi tidak dianggap manusia. Hukum seperti ini merupakan kontradiksi terhadap demokrasi.

6. Dikatakan bahwa AS berusaha untuk melindungi demokrasi di Timur Tengah dengan melindungi Israel. Dan kita tahu bahwa bantuan keuangan tahunan AS ke Israel sebesar 3 miliar dolar. Uang ini digunakan untuk membombardir negara-negara tetangga Israel.

Namun Amerika sebenarnya tidak sedang membangun demokrasi di Timur Tengah, melainkan ingin arus minyak terganggu.

7. Mereka berpura-pura bahwa AS sedang berusaha mencari kesepakatan antara Israel dan Palestina.

Hal ini juga sepenuhnya salah dan dusta. Mantan pimpinan Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana mengatakan kepada Israel bahwa “Anda adalah negara Uni Eropa ke 21.” Industri senjata Eropa bekerja sama dengan industri militer Israel dan mendukung mereka secara finansial. Namun ketika pemerintah Palestina terpilih mereka, Eropa seperi menutup mata dan malah memberi lampu hijau kepada Israel untuk menyerang Jalur Gaza.

8. Ketika seseorang berbicara tentang fakta-fakta dan sejarah Israel dan Palestina, dan ketika seseorang mengungkapkan kepentingan AS dalam situasi ini, mereka menyebut Anda anti-Semit untuk membuat Anda diam.

Tapi kita harus mengatakan hal tersebut karena ketika kita mengkritik Israel, bukan berarti kita bertindak rasisme atau anti-Semitisme. Kami mengkritik pemerintah yang tidak percaya pada kesetaraan antara Yahudi, Kristen dan Muslim, dan menghancurkan perdamaian antara pengikut agama yang berbeda.

9. Media massa barat mengatakan rakyat Palestina lah penyebab kekerasan dan terorisme. Kami mengatakan tentara pendudukan Israel adalah kekerasan sesungguhnya, kebijakan mereka yang telah mencuri tanah dan rumah dari Palestina adalah kekerasan.

10. Suatu hal yang sering diajukan adalah bahwa tidak ada cara untuk mengatasi situasi ini, dan tidak ada solusi untuk kebencian dan dendam yang disebabkan oleh Israel dan kaki tangan nya.

Tapi masih ada solusi. Satu-satunya hal yang dapat menghentikan proses ini adalah tekanan publik terhadap Antek Israel di AS dan Eropa dan bagian lain dari dunia ini; tekanan publik di media massa yang menahan diri dari mengatakan kebenaran tentang Israel, dan menggunakan Internet atau dari media lain membiarkan untuk mempublikasikan berita nyata tentang Palestina.

Sejarah Penjajahan Asing di Indonesia Harus Diakhiri


Anton Dwisunu Hanung Nugrahanto, Sejarawan. 






1630 : Banten mulai dikuasai Belanda
1775 : Seluruh wilayah Mataram Islam dikuasai Belanda
1830 : Belanda bisa menghancurkan separatis terbesar sepanjang sejarah Jawa : Pangeran Diponegoro, sekaligus melancarkan bisnis konsesi-konsesi perkebunan, lelang lahan dilangsungkan di Jerman, Perancis dan Inggris dalam road show pemerintahan Hindia Belanda yang diketuai Van den Bosch. Dalam Road Show

1830-1835 didapatkan hasil 4,5 juta gulden untuk investasi perkebunan, terbesar adalah pengusaha dari Jerman. Sekaligus Jerman menyediakan pasukan bayaran untuk memperkuat armada pengamanan investasi di Belanda.

1907 : Amerika Serikat mulai menempatkan Konsulat Jenderal dan tugas utamanya adalah memperhatikan perkembangan ekonomi Hindia Belanda.

1909 : Kebijakan Intelijen pertama Jepang setelah kemenangan Jepang atas Russia yaitu menyelidiki seluruh aspek Imperialisme Eropa Barat di Asia Pasifik sekaligus mengestimasi pengalihan Koloni-Koloni ke tangan Jepang bila terjadi Perang Asia Pasifik dan membebaskan Asia dimana Asia akan dikonsolidasikan ke dalam sebuah pasar domestik besar bernama Asia Timur Raya. Lalu Jepang melakukan pengiriman seribu orang di Jawa, Sumatera, Malaya, Thailand dan Filipina dengan operasi paling rahasia yang disebut Operasi Sakura. Rata-rata Intel Jepang menggunakan toko-toko sebagai pusat intel mereka. Pangkat Intel dimulai dari Kapten sampai Kolonel.

1910 : Seluruh Atjeh dikuasai Belanda dan Van Heutz berpidato di Istana Gambir atas kemenangan Belanda menguasai Atjeh. Van Heutz mengarahkan pada politik perang menaklukkan seluruh kerajaan di Bali yang belum sepenuhnya dikuasai Belanda.

1938 : Belanda menolak persekutuan Pribumi-Belanda untuk mengantisipasi kedatangan Jepang.
1939 : Belanda melakukan pembelian senjata ringan dalam jumlah besar lewat perusahaan senjata di Singapura dan melakukan kerjasama dengan Inggris untuk bersiap menghadapi sekutu. Pusat kerjasama politik dan intelijen di tunjuk oleh perjanjian itu adalah Kota Bandung.
1940 : Belanda mulai mendatangkan kapal-kapal tempur ukuran besar di Laut Surabaya.
1942 : Jepang masuk
1945 : Kaum Sosialis memerdekakan Indonesia 17 Agustus 1945
1967 : Indonesia dijajah lagi oleh Amerika Serikat dengan Jenderal Suharto sebagai Presiden boneka AS.

1974 : Ada usaha Jepang untuk merebut pasar domestik Amerika Serikat

1978 : Suharto mendapat perlawanan politik besar mahasiswa yang menggugat untuk menggantikan dirinya.

1979 : Suharto berhasil menggebuk mahasiswa lewat politik NKK/BKK Daoed Joesoef.

1985 : Suharto merasa tidak nyaman dengan kekuatan Islam yang mulai membesar dan isu adanya impor revolusi Iran. Tak ada jalan lain bagi Suharto kecuali menggunakan kekuatan Sukarnois untuk muncul ke muka dan memanfaatkan nasionalisme kiri untuk menutupi gerakan penggembosan PPP.

1986 : Foto Sukarno diarak warga Jakarta dan kemudian menyebar jadi alat politik jalanan, sementara Suharto diam-diam menggebuk PPP lalu menempatkan John Naro sebagai kartu politik penting di PPP. Gus Dur berhasil diajak masuk ke Golkar dan ikut-ikutan merusak PPP. Megawati dinominasikan oleh kader PDI yang dekat dengan Benny Moerdani, Drs. Suryadi dan Megawati mulai jadi bintang politik oposisi paling fenomenal sepanjang sejarah Orde Baru.

1988 : Amerika Serikat memenangkan pasar domestik sejak diciptakan Paket-Paket ala Sumarlin yang menderegulasi seluruh Perbankan dan Pasar Modal.

1988 : Suharto merasa capek menjadi boneka AS ia mulai melirik Jerman Barat sebagai kekuatan baru ekonomi dunia sebagai kiblat ekonomi, pandangan Suharto ini dipengaruhi oleh BJ Habibie.

1989 : Politik Indonesia memanas ketika Sudharmono yang dituduh mengetahui atas peristiwa Madiun 1948, dan mulai dimusuhi kelompok Benny Moerdani. Perpecahan ini sebagai awal konflik internal militer fase kedua setelah peristiwa Pekan Baru 1980. Permusuhan Bennya Moerdani terhadap klik muda Suharto juga menjadi bagian penting dalam rentetan kejatuhan Suharto kelak.

1992 : Kekuatan nasionalisme kiri pro Sukarno bangkit dan malah kebablasan kemana-mana menjadi peluru politik besar, yang memanfaatkan justru bukan hanya PNI lama atau eks tapol dan kekuatan-kekuatan yang dipinggirkan pada era pendongkelan Sukarno tapi juga kelompok PSI yang dulu ikut mendongkel Bung Karno.

1993 : Politik pembantaian terhadap Megawati dimulai

1994 : Permadi di sebuah seminar menantang Amin Rais untuk mencalonkan diri jadi Presiden RI, hal ini ditanggapi intel dengan amat berlebihan.

1996 : Ibu Negara, Bu Tien meninggal dunia. Suharto melakukan blunder paling memalukan sepanjang karir politiknya yaitu : penyerangan ke markas PDIP dimana tidak semua Jenderal menyetujui termasuk penolakan Jenderal Suyono menantu eks ajudan Sukarno : Brigjen Sugandhi.

1997 : Paket-Paket Sumarlin menjadi senjata makan tuan, Bank-bank yang banyak didirikan pedagang Glodok (bahkan ada ibu2 jualan kue bisa bikin Bank) menjadi sumber defisit negara akibat kredit besar-besaran yang hanya disalurkan pada kelompok bisnisnya sendiri.

1998 : Amerika Serikat menjatuhkan Pemerintahan Boneka buatannya sendiri : Suharto.
1999 : Amerika Serikat mulai melakukan test case atas pelepasan Timor Timur untuk menguji kekuatan militer Indonesia, ternyata dalam kasus Timtim tak terduga kekuatan Sosial menjadikan korban di pihak Indonesia.

2000 : Mulai bermunculan orang-orang kaya baru yang memanfaatkan krisis 1998 dengan membeli perusahaan kolaps dengan harga murah dan saluran dana ini adalah sisa-sisa rezim lama. Kekuatan modal kaum kaya baru inilah yang kelak jadi patron penting dalam sejarah politik permodalan pada era demokrasi reformasi. Kaum kaya ini masuk ke parpol-parpol dan menjadi cukong politik.

2002 : Megawati melakukan dansa politik dengan PM Cina, sekaligus mulai menasbihkan Indonesia akan jadi sekutu terbesar di Cina. Masuknya Megawati ke lingkaran Cina membuat Amerika Serikat marah besar.

2003 : Yudhoyono, selaku Menteri mengatakan tanpa malu di depan Pejabat AS : "Amerika Serikat adalah negara kedua bagi saya, saya tak peduli dengan kesalahan-kesalahannya" Pernyataan Yudhoyono ini mengakui atas dua hal :

1. Yudhoyono tidak bersikap kritis atas sejarah pembantaian 3 juta nyawa di Indonesia dan pengiriman ribuan orang ke kamp kerja paksa Pulau Buru dimana AS ikut bertanggung jawab atas tragedi tersebut.

2. Yudhoyono siap menjadi Pemimpin boneka yang baru. Sekaligus menjawab pertanyaan besar AS : "Siapakah yang harus dipilih selain Megawati".

2004 : Amerika Serikat sudah menemukan sekutu politiknya yang paling bisa diandalkan : Yudhoyono.

2011 : Amerika Serikat menempatkan pangkalan militernya di Darwin, Australia.

Sejarah adalah pengulangan terus menerus dan sudah menjadi takdir sejarah bahwa Indonesia merupakan sejarah dari pengulangan-pengulangan intervensi asing yang selalu saja menimbulkan korban jiwa dan rakyat yang tinggal di dalamnya tak pernah sejahtera.

Mencermati Isu HAM, Antara Impian dan Alat Politik



Hari ini 10 Desember, ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Hari Dunia HAM. Di hari ini pada tahun 1948 Majelis Umum PBB merilis piagam dunia HAM. Kesepakatan penentuan 10 Desember sebagai hari dunia HAM didasarkan oleh misi utama PBB yakni menjamin perdamaian dan keamanan di dunia. Penghormatan terhadap hak-hak manusia di bidang politik, budaya dan kemasyarakatan merupakan impian manusia modern.

Sepanjang sejarah manusia, seluruh agama samawi di ajarannya sangat menekankan penghormatan terhadap hak-hak manusia serta penegakan perdamaian dan keamanan di tengah masyarakat. Meletusnya perang dunia pertama dan kedua, khususnya di Eropa membuat publik internasional mulai memperhatikan hak-hak manusia. Oleh karena itu, di piagam PBB mulai ditekankan keharusan menghormati hak-hak manusia.

Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 meresmikan piagam HAM. Di pembukaan piagam ini menekankan pengokohan institusi keluarga, kehormatan, nilai-nilai kemanusiaan, hak wanita dan pria serta dampak dari tidak adanya perhatian terhadap HAM. Di butir pertama piagam ini disebutkan tiga pokok HAM, kekebasan, persamaan dan persaudaraan.

Sementara itu, mayoritas negara dunia menyetujui piagam ini dan mereka menyatakan kepatuhannya terhadap isi piagam tersebut. Kini telah lebih dari 60 tahun usia piagam HAM PBB, namun kondisi HAM di berbagai dunia khususnya negara maju masih memprihatinkan. Warga di berbagai dunia pun masih ramai berdemo menuntut keadilan dari pemerintah mereka.

Negara-negara maju bukannya menjadi pelopor di bidang HAM, namun mereka dalam prakteknya banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM mereka juga diperparah dengan intervensi di negara lain dan aktiv membantai warga sipil.

Kini HAM telah berubah perannya dalam pandangan Barat. Isu HAM lebih banyak menjadi alat politik bagi mereka untuk menekan negara lain yang tidak sehaluan dengan kebijakannya. Amerika Serikat dalam hal ini menjadi pihak yang kerap menjadikan isu HAM untuk menekan dan menjatuhkan sanksi terhadap negara lain.

Di sisi lain, saat menyikapi aksi protes warganya, AS bersikap keras. Sikap polisi Amerika yang menindak keras para demonstran, para mahasiswa pun ditangkapi. Kesemuanya ini menunjukkan jati diri sebenarnya Amerika dan klaim pembela HAM yang digembar-gemborkan Washington cuma slogan belaka. Iran dalam hal ini menjadi korban HAM oleh AS. Dengan dalih melanggar HAM, AS menjatuhkan sanksi sepihak terhadap Tehran.

Mau Tahu Kekayaan FREEPORT yang Sesungguhnya?

Tim Redaksi The Global Review


 


                

Kontrak dimulai tahun 1967 dan baru akan berakhir tahun 2041. Beberapa sumber menghitung bahwa sejak 1967 sampai 2010 (43 tahun) sudah menghasilkan 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. 

Kalau diuangkan dengan patokan harga emas tiap gram sekarang senilai Rp 500.000,- saja, maka jumlah uang yang dihasilkan kurang lebih adalah; 724 trilyun 700 ribu gram dikali Rp 500.000  =  Rp 362.350 trilyun

Artinya tiap tahun Freeport menghasilkan kekayaan:Rp 362.350 trilyun : 43 tahun = Rp 8.426,7442 trilyun

Katakanlah setelah dipotong macam2, hasil bersihnya Rp. 8.000 trilyun / tahun (bandingkan dengan APBN tahun ini yang cuma Rp 1.202 trilyun)

Dari jumlah ini, Indonesia hanya mendapat 1% (satu persen). Artinya hanya sekitar Rp 80 trilyun/tahun. (Kalau menurut media massa jumlahnya malah hanya Rp.15 sd Rp.20 trilyun pertahun,alias 1/4 cukai rokok yang tahun 2010 menyumbang devisa sebesar Rp. 66 trilyun). Sementara sisanya yang 99% masuk ke perusahaan di AS.

Sekarang mari kita bayangkan, kalau saja pemerintah berani menuntut perubahan kontrak karya dan minta bagian 30% saja, maka tiap tahun kita bisa memperoleh minimal Rp 2.400 trilyun (dua kali lipat APBN tahun ini).

Itu baru dihitung dari nilai emas, belum lagi dari hasil tambang lainnya. Meski demikian, baru dari emas yang dihasilkan saja, kita sudah bisa menghitung bahwa pada dasarnya kita tak perlu lagi punya hutang, Rakyat juga akan sejahtera, bisa memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis.

Bukan cuma Papua yang akan sejahtera dan bermartabat, tapi seluruh Indonesia. Apalagi sekarang ditemukan uranium yang harganya 100 kali harga emas. Bahkan menurut para ahli, bila dipakai untuk PLTN, kandungan uranium disana mampu dipakai untuk menerangi seluruh dunia.


(diambil dari berbagai sumber, karena transparansi tak bisa ditunjukkan oleh pihak Freeport)

USAID Sebagai Perpanjangan Tangan Kepentingan Pemerintah Amerika Serikat


 
 


Benarkah USAID (United States Agency for International Development) memang merupakan perpanjangan tangan Departemen luar Negeri? Mari kita telusur kembali sejarah lahirnya USAID. Semua itu bermula pada pasca Perang Dunia II ketika Amerika mengucurkan bantuan ke Eropa melalui Marshal Plan dan Empat Poin Program Truman. Sebagai Presiden Amerika Serikat pada 1949 Harry S Truman dalam pidatonya mencetuskan empat poin:


(USAID) memberikan bantuan sebanyak 34 kota dan kabupaten di Indonesia 
1.    Amerika akan mendukung PBB dan berperan dalam pengambilan keputusan.
2.    Amerika akan melanjutkan program perbaikan ekonomi dunia.
3.    Amerika akan melindungi kemerdekaan dan kedamaian penduduk seluruh dunia dan agresi.
4.    Amerika akan mencanangkan program modernisasi dan investasi capital. 
Sebagai derivasi dari empat poin tersebut, maka dibuatlah Undang-Undang Bantuan Luar Negeri dan pada 1961 pemerintah Amerika Serikat menandatangani undang-undang tersebut dan USAID kemudian dibentuk oleh pemerintah eksekutif. Maka sejak itu, USAID telah menjadi agen utama pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang baru pulih dari bencana, mencoba keluar dari kemiskinan, dan terlibat dalam reformasi demokratis. 
Dan USAID, ternyata berada di bawah kendali Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, namun memiliki kewenangan sendiri. Jadi seperti Bappenas di Indonesia.  Sedangkan sumber dana USAID berasal dari Kognres (DPR), berasala dari pajak rakyat Amerika Serikat dan bahkan  berasal dari 1-1,5 persen GDP rakyat Amerika Serikat. 
Bahkan lucunya, rakyat Amerika sendiri tidak mengenal USAID dan hanya negara-negara berkembang yang mengenal USAID karena memang negara-negara berkembang tersebut yang membutuhkan bantuan. 
USAID didirikan pada 1961 dan berpusat di Washington. Gagasan pembentukan USAID merupakan suatu bagian dari Undang-Undang tentang bantuan luar negeri Amerika yang telah disetujui pada 1961 tersebut di atas. 
Satu karakteristik USAID yang perlu digarisbawahi di sini,  adalah fakta bahwa tak peduli apakah Pemeritantah Amerika sekarang dikuasai oleh partai demokrat atau partai republik, namun USAID tetap eksis karena USAID merupakan senjata bagi Amerika dalam menyalurkan bantuan dana bagi negara negara berkembang. Dan dengan bantuan dana tersebut bisa mendikte secara politis negara yang menerima bantuan tersebut. 
Karakteristik USAID Sebagai Penyalur Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat
Misi USAID, mengelola bantuan kemanusiaan dan ekonomi bagi negara-negara asing. 
Amerika dan Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi pada 1950, dan Amerika telah memberikan bantuan dana sebesar US$ 80 juta untuk bidang umum dan US$ 67 juta untuk membantu perbaikan akibat perang di Indonesia. Akhir 1961, misi USAID di Indonesia adalah membantu pemerintah mengatasi masalah perkembangan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat. 
Pada 2005, setahun setelah tsunami Aceh, Amerika membantu Indonesia memulihkan pelayanan pemerintah di Aceh Besar dan mengembalikan warga ke rumah masing masing. Pada 30 Juni 2005, USAID menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait bantuan dana sebesar US$ 4 juta dalam bentuk bantuan teknis untuk masyarakat. 
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah membuat suatu rencana aksi pembangunan kembali komunitas yang hancur akibat tsunami pada 26 Desember 2004. Atas permintaan pemerintah daerah, USAID kemudian menanggapinya dengan meluncurkan Program Dukungan Bagi Pemerintahan Lokal/Local Governance Support Program (LGSP) selama 2 tahun untuk membantu pemerintah Aceh Besar meningkatkan kapabilitas dalam menjalankan rencana rekonstruksi. 
Pertemuan tersebut dihadiri oleh William McKinney, perwakilan pemerintah Amerika untuk rekonstruksi Aceh dan Philip Schwehm, Direktur Program LGSP. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diwakili oleh Walikota Zain Aziz dan Pejabat Sementara Gubernur Aceh dan Wakil Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias Azwar Abubakar. 
Sekadar informasi. LGSP bertujuan meningkatkan ketrampilan teknis pegawai pemerintah daerah dan para pemimpin dewan dalam menerapkan rencana aksi, sekaligus menjamin partisipasi penuh masyarakat dalam proses rekonstruksi. 
Prioritas Utama USAID adalah meningkatkan kapabilitas rekonstuksi tata ruang dan perumahan sehingga warga dapat segera membangun kembali secepatnya. Sampai saat ini USAID telah memberikan dana bantuan lebih dari US$ 53 juta sebagai bagian dari paket bantuan Amerika Serikat untuk pemulihan dan rekonstruksi di Aceh dan Sumatera Utara sebesar US$ 4 juta. 
Sisi yang menarik untuk dicatat dari fakta-fakta tersebut di atas, pelaksanaan bantuan luar negeri USAID kepada Indonesia tidak terlepas dari kepentingan nasional yakni negara donor Amerika Serikat. Kepentingan nasional juga tidak lepas dari kebijakan luar negeri negara tersebut. 
Karena itu, kebijakan luar negeri yang dibuat pemerintah Amerika dengan sendirinya juga ikut mendukung pemberian bantuan luar negeri Amerika (USAID) melalui LGSP kepada Indonesia. 
Seberapa rawan sebenarnya bantuan luar negeri Amerika dalam mengendalikan arah kebijakan strategis Indonesia? Menurut temuan penelitian penulis dari berbagai literature bahan bacaan, bantuan luar negeri Amerika dalam berbagai bentuknya seperti bantuan ekonomi, militer, pinjaman, hibah, dan lain lain, akan selalu menampakkan dua cirri utama penjajahan:
1.    Pemaksaan dominasi
2.    Eksploitasi. 
Pentingnya Indonesia bagi Amerika dengan jelas terumuskan melalui pidato Edward Master, Duta Besar Amerika untuk Indonesia, di depan American Chamber of Commerce pada 27 Januari 1980:
“Indonesia sangat penting dari segi keamanan. Negara ini terletak secara strategis di antara Australia dan daratan Asia. Ia terbentang di antara jalur-jalur laut yang menggabungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia yang bersahabat, stabil dan dan sehat secara ekonomis menjamin perairan penting ini selalu tetap terbuka untuk kita dan negara-negara di kawasan ini bagi siapa semua itu adalah garis hidup Eropa dan Timur Tengah.”
Pidato tersebut tetap merupakan landasan politik luar negeri Amerika Serikat hingga kini. Karena itu penulis beranggapan bahwa bantuan luar negeri dengan bentuknya, harus dibaca sebagai salah satu alat kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tak terkecuali bagi Indonesia. Termasuk dalam konteks LGSP di Aceh yang diluncurkan oleh USAID.

Motif Ekonomi Pemerintah Amerika Serikat: Kuasai Minyak dan Gas
Dalam jangka panjang bantuan Amerika lewat USAID tersebut harus melayani keberadaan Amerika di provinsi Aceh tersebut, sebagai bagian dari kelangsungan sistem kapitalistik Amerika di dunia. 
Seberapa strategis Aceh bagi kepentingan strategis perekonomian Amerika? Provinsi Aceh jelas kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Utamanya, pantai barat-selatannya kaya akan endapan mineral ekonomis dan batubara. Sedangkan pantai timur-utaranya mengandung ladang minyak dan gas raksasa. 
Saat ini Aceh memiliki 121 barel juta cadangan minyak. Selain itu, Aceh juga memiliki 5 miliar kubik cadangan gas.  Hal ini berpotensi do sepanjang garis daratan dan lautan pantai utara timur. Cadangan gas blok A di Kabupaten Aceh Utara di sini ditemukan pada struktur Julok Rayeuk, Alur Siwah, Alur Rambong dengan perkiraan cadangan sebesar 560 miliar kaki kubik. Terdapat juga 10,9 juta barel condensate.
Hampir 90 persen dari area produksi Hydro Carbon saat ini terletak di darat, terletak dari Aceh Tamiang ke Aceh Utara. Sebelumnya Badan Pengkajian  dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang melakukan survey geologi dan geofisika kelautan, juga menemukan cadangan gas migas yang amat besar perairan timur laut Pulau Simeulue, Aceh. 
Bahkan ini diperkirakan yang terbesar di dunia yakni 320,79 miliar barel. Meski volume tersebut belum tentu sepenuhnya diisi oleh hidrokarbon, namun potensi ini menggambarkan candangan yang dimiliki Aceh memang cukup besar. 
Tak heran jika sejak 1978, menyadari betapa besarnya sumberdaya alam minyak dan gas di Aceh, Amerika melalui PT Exxon Mobil sudah berada di Aceh dan mengeksploitasi kekayaan minyak dan gas di Aceh. 
Bagi Amerika, keuntungan dari PT Exxon Mobil di Aceh cukup besar dan dapat menghasilkan 3,4 juta ton per tahunnya. Maka situasi yang kondusif di Aceh  sangat dibutuhkan. Salah satunya, terciptanya perdamaian antara GAM dan RI.
Dalam konteks inilah, bantuan luar negeri Amerika di Aceh melalui USAID dan program LGSP, harus dibaca sebagai bagian dari strategi Gedung Putih untuk mengamankan investasinya di Aceh.

USAID dan Jaringan NGO Sebagai Satelitnya di Aceh
Terkait bantuan USAID, ada 10 LSM lokal yang mendapat bantuan dari USAID yaitu:
  • Forum LSM
  • Kontras Aceh
  • Koalisi NGO HAM Aceh
  • BIMA (Bina Masyarakat)
  • Katahati Institute
  • Aceh Peace Research Center(APRC)
  • Flower Aceh
  • Walhi Aceh
  • Yayasan Sepakat Aceh
  • Bitra Aceh

Bantuan tersebut ada yang sifatnya langsung dar USAID, ada pula yang melalui perantaraan lembaga lain yang mendapatkan mandat dari USAID untuk menyalurkan dana. 
Dengan bantuan tersebut, Amerika bisa memperkuat jaringan hingga ke daerah-daerah lewat NGO-NGO lokal yang menjadi mitra mereka. Dengan demikian akses mereka akan sangat mudah mendapatkan informasi tentang kondisi politik di daerah tersebut. Semua informasi tersebut pada giliranya akan menjadi alat bargaining  bagi pemerintah Amerika dalam menerapkan kebijakannya di Indonesia. 
Misalnya dalam kasus Aceh, sejak konflik dulu Amerika banyak membantu NGO lokal lewat dukungan dana untuk menjalankan program di masyarakat. Imbalanya, NGO lokal itu harus mensuplai informasi kepada USAID sebagai pihak donor  tentang perkembangan yang terjadi di daerah tersebut. Isu di daerah tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah Amerika Serikat dalam mendikte pemerintah Indoenesia.  
Dengan kata lain, di setiap negara di mana Amerika Serikat memiliki komitmen kerjasama ekonomi, dan di situlah  USAID akan memainkan perannya dalam menggalang kekuatan dari kelompok LSM dan masyarakat sipil. Salah satu mekanisme control untuk bantuannya itu adalah dengan menggalang jaringan di kalangan NGO atau masyarakat sipil. 
Caranya adalah lewat pemberian dana program melalui USAID. Namun pada dasarnya NGO penerima dana dari USAID ini akan dijadikan sebagai jaringan pemerintah Amerika Serikat. NGO itu akan dijadikan penyuplai informasi tentang berbagai persoalan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk masyarakat Aceh.



Minggu, 26 Februari 2012

Tsunami Dollar / Fenomena Dollar Balik Kandang



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

     

     

     

 


Dinamika politik global mengajarkan, bila ingin melihat gelegar hegemoni  -- kekuasaan tertinggi -- suatu negara atas negara-negara lain di dunia, setidak-tidaknya melalui dua aspek utama. Pertama, dari nilai mata uangnya dan juga intensitas pertukarannya di dunia. Kedua, dari produk negara dan bangsa tersebut baik yang bersifat materi (produk fisik seperti pakaian, makanan dan minuman, mesin dan sebagainya) maupun non materi (budaya, nilai, gaya hidup dan seterusnya) dikonsumsi orang dimana-mana. Itulah kelaziman yang sering terjadi, meski hal itu cuma sekedar asumsi namun seolah-olah dianggap teori yang benar.
Terkait judul di atas, dalam rangka mengurai masalah uang kertas, maka macam apa dan dimana pun ia berlaku,  dahulunya bermula dari suatu kesepakatan logika, kemudian  dikembangkan melalui berbagai perjanjian-perjanjian resmi hampir di semua negara. Intinya: bahwa setiap uang kertas dicetak harus di-back-up atau dijamin emas dalam perbandingan tertentu. Dengan demikian, hakiki uang kertas hanya berfungsi “sebagai kwitansi” dari suatu mekanisme resmi penyimpanan emas. Inilah titik awal.

Pada dinamika yang berkembang, terdapat “pergeseran paradigma” dalam mengelola uang. Ia tak lagi dijamin oleh emas, akan tetapi diubah menjadi obligasi, surat berharga dan lainnya sebagai jaminan dengan jenis dan aneka kertas. Dibanding dulu, sepertinya serupa tetapi sejatinya tidak sama, sebab motivasi dan kepentingan sudah berbeda. Lalu, guna menguatkan “kerja” paradigma itu, maka berbagai asumsi, teori  dan pendapat baru dibangun oleh para pakar sebagai pembenar guna mendukung mekanismenya. Inilah yang  terjadi di dunia. Beredarnya uang cuma sekedar berjamin kertas! Istilahnya, kertas dijamin oleh kertas! 

Ada beberapa contoh negara, dimana AS salah satunya bahkan ia adalah operator penggagas. Pertanyaan retorika muncul, apakah republik tercinta ini termasuk negeri “penjamin kertas dengan kertas”? Retorika ini tidak perlu jawaban agar tulisan tak ilmiah ini bisa dilanjutkan.

Dan AS, termasuk negara yang melepaskan diri dari perjanjian awal , kemudian mencetak uang sebanyak-banyaknya tanpa berjamin emas sebagai bekal. Ia keluar dari perjanjian Bretton Woods tahun 1971-an. Maka itulah efek hegemoni sebagaimana disinggung pada awal tulisan ini, artinya berbagai produknya dikonsumsi dimana-mana dan dolar merupakan idola. Menjadi alat tukar dunia. Dengan demikian, setiap lembar dolar dan berapapun nilai cetak di atasnya, sesungguhnya hanya seharga “biaya cetak”, cuma 4 sen dolar saja. Gila!

Lantas, lembaran dolar pun ditebar ke segenap belahan dunia, ditukar dengan berbagai komuditas, seperti gas, minyak bumi, emas, batu bara, bahkan lebih canggihnya lagi, ia dibagi-bagi dalam bentuk hutang ke negara-negara berkembang, dan kemudian setiap tahunnya dibayar dengan hasil keringat rakyat suatu negara penerima utang. Lebih ekstrim lagi, banyak negara penerima utang sampai menjual aset-aset negara kepada pemerintah atau para pengusaha pemilik dolar.

Betapa mengerikan, ketika pencetak dolar ternyata bukanlah Departemen Keuangan AS atau Institusi Negara (seperti Bank Indonesia di Indonesia), tetapi diterbitkan oleh lembaga independen di luar kontrol pemerintah AS. Ia bernama Federal Reserve Bank of New York atau The Fed. Pertanyaan siapa pemilik atau dibelakang The Fed, sudah dibahas sendiri dalam banyak tulisan lain. 
Ada pernyataan Umar Ibrahim Vadillo, seorang penulis buku The End of Economic, dimana ruh dan semangatnya menginspirasi topik tulisan ini, yakni :

(1) “Lihatlah ini (Umar Vadillo memperlihatkan uang logam dan kertas),  sebenarnya ini hanyalah ilusi. Begitu banyak orang berlomba meraih kertas dan ilusi ini. Mereka seperti terhipnotis untuk meraih secarik kertas yang tidak berguna ini. Kita seperti bertindak untuk menggapai sesuatu yang tidak ada (nyata)”

(2) “ … hanya dengan memproduksi tumpukan kertas (dolar), AS dapat membeli banyak hal tanpa perlu bekerja. Yang mereka butuhkan hanya membuat seluruh dunia terhipnotis dengan sistem yang mereka terapkan”.

Sebagai contoh pembanding antara uang kertas dengan koin emas guna membuktikannya, misalnya sekitar tiga tahun lalu, nilai dinar emas berada pada kisaran tiga hingga empat ribu rupiah, namun kini terlihat harganya mencapai delapan ribu rupiah. Mungkin kedepan, harga koin emas akan naik lagi. Itu berarti pemegang rupiah (kertas) pun sebenarnya merugi sekitar 70% selama tiga tahun ini, oleh karena mata uang kertas terbuka terhadap inflasi. Artinya untuk tingkat kestabilan lebih aman koin dinar daripada uang kertas. Hal demikian itu akan terus berlanjut dari tahun ke tahun dan berulang.

Tatkala tahun 2007-an berkembang rumor di beberapa negara tentang perlunya Mata Uang Global yang diharapkan lebih stabil sebagai pengganti dolar. Isue tersebut sempat membuat “panik” otoritas AS era Bush Jr. Dan ia pun menentang keras wacana uang global. Lalu, (mungkin) dirancanglah ide mencetak mata uang (dolar AS) berseri-seri ganda atau istilahnya “bodong”. Hakikatnya, inilah teknik pencucian uang (money laudring), akan tetapi dikemas melalui Forum Internasional (G-20).dalam ujud dana utangan kepada negara berkembang yang juga terkena imbas akibat krisis global. Bayangkan, tahun 2008-an IMF menjual sebagian emasnya ke pasaran, namun usai pertemuan G-20 di London, tiba-tiba ia menebar dolar. Luar biasa. Inilah merupakan taktik terbaru AS dalam menghadapi krisis global. Semakin banyak menebar dolar berdalih pinjaman, semakin banyak AS menerima “uang segar” dari cicilan pengembalian negara berkembang, si penghutang.

Hasil pertemuan G-20 memang mengkulminasi suntikan dana sebesar 1,1 triliun dolar AS kepada lembaga multilateral dan IMF guna membantu memerangi krisis global. Kemudian keluarlah paket stimulus bagi negara-negara berkembang. Dan mereka akan mendapat “uang segar” dari negara penghutang. Bahkan baru-baru ini, AS masih menggelontorkan dana sebesar $100 juta untuk membiayai program militernya di sejumlah negara seperti Hungaria, Polandia, Rumania dan Lithuania yang naik 33 persen dari tahun lalu. AS memang sangat bergantung kepada sekutu Eropa Timur dalam perang di Afghanistan, dan menyuap negara-negara Eropa Timur untuk melanjutkan pertempuran perang di negara itu.

Hungaria akan menerima $13,3 juta yang meningkat dari $2,87 dari tahun lalu, sementara Polandia akan menerima $14 juta, Rumania meningkat menjadi $14.3 juta dari $7,3 juta ,dan Lithuania akan mendapatkan Rp 12,8 juta, dari $5,7 juta. Gelombang dana besar itu mengalir di saat ekonomi AS menghadapi krisis utang nasional melebihi $15 triliun, setelah satu dekade menjalani "perang mahal" di Afghanistan dan Irak. AS kini mempersiapkan pemangkasan anggaran pertahanan sebesar $487 miliar selama 10 tahun ke depan.

Barangkali tujuan pokok lainnya (tersirat) agar wacana global guna mengganti dolar dengan mata uang lainnya menjadi padam tak menjalar. Ahay, betapa dolar benar-benar menghipnotis dunia!

Pertanyaan menarik timbul, hingga kapan mekanisme ‘bergajulan” ini terus berlangsung? Singkat kata adalah: Tak lama lagi! Yah, tak bakal lama lagi!  Artinya ketika permainan hipnotis dan ilusu tentang dolar telah terbongkar dan menyebar seantero dunia, ketika semua negara di dunia tidak lagi percaya terhadap dolar, maka niscaya berakhir sudah permainan hipnotis The Fed, si operator dollar AS, setelah sekian dekade menguasai dunia. Dan agaknya telah dimulai oleh Cina dan Jepang pada Januari 2012 lalu, disusul Rusia, Iran dan lainnya.

Sesungguhnya, usaha money laundring ini  mudah digagalkan jika negara-negara menolaknya. Terutama bagi negara penerima stimulus (pinjaman) dalam ujud dolar. Terkecuali ia bersikap fair mendukung setiap percetakan dolar dengan jaminan emas. Dengan demikian, sekarang ini sangat banyak bahkan berlimpah kertas dolar beredar tidak sebanding dengan cadangan emas AS. Atau bahkan (mungkin) tanpa jaminan emas sama sekali, atau (mungkin) dijamin oleh obligasi fiktif. Itulah yang kini sedang terjadi.

AS mencetak kertas-kertas uang dengan harapan bahwa negara-negara berkembang mempercayai kertas dolarnya masih mempunyai nilai. Jajaran Eropa sudah mulai tidak percaya. Cina, Iran, Jepang, Rusia dan beberapa negara Amerika Latin juga enggan percaya. Bahkan Hamas tempo doeloe ketika 2008-an mendapat berbagai sumbangan dunia akibat serangan membabi-buta oleh Israel, berani menolak dolar. Lalu ia membagi-bagikan euro kepada warga Palestina. Tetapi, kenapa justru banyak negara di Asia dan Afrika masih mempercayainya? 

Dan diperkirakan, dalam waktu relatif tidak terlalu lama – ketika berbagai negara – secara serentak tidak menggunakan dolar sebagai nilai tukarnya, maka niscaya muncul “tsunami dolar”. Seperti banjir bandang tak terbendung, si dolar mudik menerjang negeri asalnya. Entah kapan terjadi. Tidak lama lagi?